Saat harga barang turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin menjadi kabar baik bagi konsumen. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan jumlah uang yang sama. Namun, ketika harga terus menerus turun, pendapatan pengusaha atau produsen akan berkurang. Mereka harus menjual barang dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih rendah dari biaya produksi. Akibatnya penurunan produksi akan ditempuh, dan ekonomi menjadi lesu.

Penurunan harga barang secara terus-menerus tersebut dikenal sebagai deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% (mtm), 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada September 2024. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Lantas apa dampak deflasi bagi masyarakat dan pengusaha? Apakah deflasi bisa menjadi resesi? Apa yang harus kita lakukan?

Terlihat menguntungkan

Pada awalnya, deflasi dapat terlihat menguntungkan. Namun, dalam jangka panjang, deflasi dapat menyebabkan penundaan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang atau jasa karena mengharapkan harga akan terus turun. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun lebih jauh, dan memperparah kondisi deflasi. Di samping itu deflasi meningkatkan beban utang bagi masyarakat yang memiliki pinjaman. Karena nilai uang meningkat, nilai utang yang harus dibayarkan menjadi lebih berat dibandingkan pendapatan yang tidak bertumbuh atau bahkan menurun.

Ketika harga jual produk menurun, produsen bisa terpaksa mengurangi produksi untuk menekan biaya, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Hal ini juga dapat berdampak pada PHK karena berkurangnya kegiatan produksi. Sama halnya dengan konsumen, produsen yang memiliki pinjaman akan mengalami beban utang yang lebih besar. Jika pendapatan turun dan biaya produksi tidak bisa dipangkas lagi, pengusaha mungkin kesulitan membayar utang atau bahkan menghadapi kebangkrutan.

Dapat menyebabkan resesi

Deflasi berturut turut dapat menyebabkan resesi jika tidak segera diatasi. Saat harga barang dan jasa terus menurun, konsumen mungkin menunda pembelian mereka dengan harapan harga akan turun lagi pada masa depan. Ini menyebabkan penurunan permintaan agregat, memperlambat produksi, dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam situasi deflasi, nilai mata uang meningkat. Ini berarti nilai riil utang atau jumlah utang yang harus dibayar meningkat. Beban utang yang lebih besar dapat menyebabkan kebangkrutan, baik di tingkat individu maupun korporasi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi.

Ketika deflasi, prospek keuntungan masa depan menjadi lebih tidak pasti. Perusahaan cenderung menunda atau mengurangi investasi dalam infrastruktur, inovasi, dan ekspansi, karena rendahnya permintaan dan harga yang terus menurun. Lingkaran setan terjadi dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan dan pengurangan investasi dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja guna mempertahankan profitabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan pengangguran. Tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli konsumen dan memperdalam masalah deflasi.

Langkah pemerintah

Untuk mencegah deflasi berubah menjadi resesi, kebijakan ekonomi harus diterapkan segera setelah deflasi berturut-turut muncul. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran. Langkah ini dapat meningkatkan investasi oleh perusahaan dan konsumsi oleh konsumen, yang dapat memulihkan permintaan dan menahan penurunan harga.

Pemerintah juga dapat meluncurkan program stimulus fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran publik di bidang infrastruktur atau memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan permintaan agregat, sehingga memicu perusahaan untuk kembali berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Memperbaiki struktur ekonomi, seperti mengoptimalkan regulasi pasar dan mendorong inovasi, dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memitigasi dampak deflasi. Ini termasuk mendukung UMKM, sektor produktif, dan teknologi baru.

Pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kepercayaan konsumen dan investor. Dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang transparan, mereka dapat menghindari kepanikan dan ketidakpastian yang dapat memperparah kondisi deflasi.

Sikap masyarakat

Ketika deflasi, harga barang dan jasa turun, sehingga membuat banyak orang mungkin tergoda untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lagi. Namun, terus menunda pembelian dapat memperburuk situasi deflasi karena menurunkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama deflasi, nilai uang meningkat, artinya uang yang dimiliki lebih berharga. Salah satu cara bijak untuk memanfaatkan situasi ini adalah dengan melakukan investasi di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan di masa depan. Investasi yang produktif dapat membantu merangsang perekonomian, mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan.

Saat terjadi deflasi, ada kecenderungan bagi sebagian orang untuk menyimpan uang tunai karena nilainya dianggap lebih tinggi di masa depan. Namun, menimbun uang secara berlebihan malah dapat memperburuk deflasi. Ketika terlalu banyak orang menahan pengeluaran dan menyimpan uang, sirkulasi uang di dalam perekonomian melambat, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan produksi, mempercepat terjadinya resesi. Oleh karena itu, daripada menimbun uang tunai, lebih baik uang digunakan untuk konsumsi bijak atau diinvestasikan dalam aset yang memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sering memberikan stimulus fiskal atau insentif saat terjadi deflasi. Masyarakat harus memanfaatkan program-program ini, seperti subsidi, keringanan pajak, atau program bantuan langsung, untuk meningkatkan daya beli atau mengurangi beban keuangan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, masyarakat bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Partisipasi dalam program ini dapat merangsang perputaran uang di perekonomian.

Deflasi dapat sangat mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasanya lebih rentan terhadap penurunan permintaan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung bisnis lokal dan produk-produk dalam negeri, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan membeli produk lokal, masyarakat membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil.

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tren pasar tenaga kerja. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja, memperluas peluang karier, dan meningkatkan stabilitas ekonomi pribadi.

Selama deflasi, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Membeli produk ramah lingkungan, mendukung bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan, dan mengurangi pemborosan adalah langkah bijak dalam memperkuat ekonomi secara jangka panjang, sambil menjaga lingkungan. Kontribusi masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap krisis, dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam berbagai bidang.

Jadi, deflasi memang berpotensi menyebabkan resesi dan menimbulkan tantangan ekonomi yang serius. Namun masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah deflasi menjadi resesi. Dengan terus melakukan konsumsi bijak, berinvestasi, mendukung UMKM, serta meningkatkan kompetensi dan partisipasi dalam program pemerintah. Langkah-langkah seperti kebijakan moneter yang longgar, stimulus fiskal, dan reformasi struktural sangat penting untuk mengatasi deflasi dan mencegahnya berkembang menjadi resesi.

Steph SubanidjaGuru Besar Perbanas Institute

Simak Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mewanti-wanti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga tidak adanya ekspansi usaha akibat deflasi yang terjadi dalam lima bulan belakangan atau pada Mei—September 2024.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini deflasi terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menurun karena gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja yang layak.

Hariyadi melihat, kini banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal akibat penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaannya. Akibatnya, daya beli masyarakat juga terpengaruh karena penghasilan di sektor informal cenderung tidak lebih baik daripada sektor formal/produktif.

Sejalan dengan itu, dunia usaha pun tak akan bergairah untuk melakukan ekspansi. Jika daya beli lesu maka pengusaha tidak akan berani memperlebar bisnisnya sehingga kesempatan kerja pun tidak tercipta.

"Ekspansi itu selalu menyesuaikan dengan demand [permintaan]. Kalau demand lemah, enggak ada orang berani ekspansi. Kalau pasar trennya membaik, pasti orang ekspansi. Kalau turun tentu menahan ekspansi," jelas Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Bahkan lebih buruk lagi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengungkapkan potensi PHK akibat penurunan daya beli tersebut. Dia juga melihat deflasi lima bulan berurut-urut sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat.

"Ini menjadi ancaman serius karena kalau ini berkepanjangan tentu akan menimbulkan katakanlah penurunan omzet pengusaha dan itu bisa berdampak kepada rasionalisasi, bisa merumahkan karyawan dan juga bisa melakukan PHK," ungkap Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, pebisnis tidak mungkin menghentikan operasionalnya. Kendati demikian, jika omzet berkurang maka harus ada pemotongan biaya di bidang lain seperti penggajian karyawan sehingga operasional tetap berjalan.

Oleh sebab itu, Sarman mendorong agar pemerintah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab utama terjadinya deflasi lima bulan beruntun. Dia mencontohkan, bisa saja bantuan sosial (bansos) seperti sembako menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan belanja sehingga terjadi deflasi.

Apalagi, sambungnya, bansos sembako kerap kali dipasok langsung dari produsen—bukan dari pasar—sehingga tidak memberi dampak langsung ke perekonomian.

"Jadi, kami sangat berharap agar pemerintah bisa melakukan pengecekan di lapangan kira-kira apa sih penyebab utama daripada deflasi sehingga pemerintah tidak salah untuk mengambil langkah-langkah pencegahannya supaya deflasi ini tidak berkepanjangan," ujar Sarman.

Lebih lanjut, dia juga berharap momentum Pilkada 2024 dan Libur Natal dan Tahun Baru pada Kuartal IV/2024 bisa menjadi pemantik perekonomian yang sedang lesu. Dengan demikian, pengusaha bisa lebih optimis menghadapi 2025 dan pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengungkap terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan perbankan menilai deflasi lima bulan beruntun tidak serta merta membuat kinerja bisnis bank terdampak. Pasalnya, demi capaian kinerja yang solid membuat perusahaan harus berupaya menjaga kualitas kredit.

Berdasarkan data, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Mucharom mengatakan dengan pipeline manajemen yang baik membuat pertumbuhan kredit BNI masih tetap berjalan.

“Kita sih optimis, kalau nanti kalau pemerintahan baru, [yang sebenarnya membuat] investor menunggu-nunggu kan. Kita yakin sih, akhir tahun pasti udah mulai tumbuh lagi,” ujarnya kepada Bisnis di Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

Keyakinannya ini juga didasarkan pada sejumlah daerah yang memiliki komoditas seperti sawit dan batu bara masih menunjukkan pertumbuhan.

Dia menyebut di segmen korporasi, top-tier clients masih menunjukkan pertumbuhan positif. Tak hanya itu, segmen konsumer yang merupakan bagian dari rantai pasok korporasi juga masih terus bertumbuh.

Perseroan pun masih memegang target pertumbuhan kredit sebesar 9%-11% hingga akhir tahun 2024. Dalam upayanya mencapai target tersebut, perusahaan terus menjalankan prudential practices.

Adapun, penerapan traffic light system di internal, di mana alokasi kredit di setiap sektor dipantau secara berkala terus dilakukan BNI sebagai usahanya dalam menjaga kualitas kredit.

“Jadi, mungkin di beberapa daerah yang sudah traffic light system-nya kuning atau merah, kita switch ke yang masih hijau, kayak gitu. Tapi kalau yang spesifik [sektor kita hindari] enggak ada. Kita selalu ngelihat potensi dari masing-masing daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rohan Hafas mengatakan meskipun kondisi deflasi membuat situasi bisnis menjadi sedikit menantang, akan tetapi kinerja Bank Mandiri tetap sejalan dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.

“Jadi buat kami memang deflasi itu ada, tetapi bagaimana menyiasatinya dan strategi apa yang dilakukan. Jadi insya Allah kami sesuai on track,” ujarnya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dalam kondisi deflasi, kata Rohan, Bank Mandiri pun akan lebih selektif pada beberapa sektor yang dinilai masih belum pulih.

Perbesar

Nasabah mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Hal ini seolah sempat diamini oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria yang mengatakan bahwa Bank Mandiri telah mengidentifikasi dan mengkurasi sektor-sektor ekonomi secara selektif.

Dia juga menegaskan perseroan tidak hanya berfokus pada satu atau dua sektor tertentu, akan tetapi mereka menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi kuat berdasarkan kualitas manajemen perusahaan serta proyek atau investasi yang telah dikurasi dengan cermat.

Adapun, setiap wilayah di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, perseroan sudah mengidentifikasi soal sektor-sektor mana yang kuat di setiap daerah tersebut.

Secara terpisah, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia sendiri meyakini bahwa deflasi lima bulan terakhir secara berurut-turut terjadi karena penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan prapandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga, spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

KOMPAS.com - Kita mungkin sering mendengar istilah deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi berkaitan erat dengan perekonomian suaru daerah, wilayah, maupun negara.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deflasi adalah penambahan nilai mata uang, antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli yang nilainya turun.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), deflasi adalah fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah, yang bisa terjadi karena kekurangan jumlah uang beredar yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia.

Lalu, apa saja penyebab terjadinya deflasi?

Penyebab deflasi

Pada dasarnya, deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yang ditandai dengan kenaikan harga barang atau jasa di pasar akibat ketidakstabilan ekonomi.

Dilansir dari laman Pegadaian, deflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti peredaran uang, permintaan pasar, persediaan produk, dan hasil produksi.

1. Peredaran uang merunun

Penurunan jumlah uang beredar di masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya deflasi.

Berkurangnya peredaran uang diakibatkan dari peningkatan suku bunga di bank. Saat suku bunga naik, masyarakat cenderung menyimpan dibandingkan membelanjakan uangnya.

Kondisi tersebut dapat berujung pada berkurangnya ketersediaan jumlah uang di pasar, sehingga terjadi deflasi.

2. Berkurangnya perminataan barang atau jasa

Penurunan permintaan barang di pasar menjadi penyebab utama terjadinya deflasi. Kondisi ekonomi yang memburuk dapat mendorong konsumen untuk menekan pengeluaran.

Saat permintaan sedikit, barang atau jasa yang tersedia di pasar akan meningkat dan mendorong terjadinya penurunan harga secara bersamaan.

3. Ketersediaan produk meningkat

Kondisi perekonomian yang tak stabil membuat konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya.

Saat perminataan barang berkurang karena tidak banyak orang belanja, sedangkan produksi barang terus meningkat atau tidak bisa dikurangi, maka jumlah produk akan melimpah.

Ketersediaan produk yang melebihi permintaan akan mendorong pelaku usaha untuk menjualnya dengan harga murah.

4. Kebijakan moneter ketat

Ekonomi yang tidak stabil bisa diakibatkan oleh kebijakan moneter yang terlalu ketat dan tidak memberikan pilihan kepada masyarakat suatu negara.

Kebijakan suku bunga kerap kali menurunkan tingkat inflasi yang berujung deflasi. Keputsan pemerintah berkaitan erat dengan faktor-faktor penyebab lain yang telah disebutkan di atas.

Selain itu, deflasi juga disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi membuat banyak pekerja yang terdampak karena berkurangnya penghasilan, sehingga jumlah uang bereda di masyarakat menjadi berkurang.

Dampak deflasi

Deflasi mempunyai dampak positif dan negatif pada perekonomian sebagai berikut:

- Dampak positif

• Harga barang atau jasa semakin terjangkau
• Mata uang negara menguat
• Masyarakat lebih terdorong untuk menabung
• Memunculkan gaya hidup frugal living

- Dampak negatif

• Aktivitas jual beli lesu
• Jumlah pendapatan dari penjualan menurun
• Usaha mengalami kerugian
• Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin tinggi
• Mendorong terjadinya resesi
• Kemerosotan devisa negara
• Investor menarik modal karena kerugian beruntun.

Untuk mengatasi deflasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti mengambil kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter yang tepat.

Demikian rangkuman informasi terkait pengertian apa itu deflasi, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12% secara bulanan atau month to month(mtm). Deflasi tahun ini sudah terjadi selama lima bulan beruntun atau sejak Mei 2024.

Lantas, apakah deflasi lima bulan beruntun ini pertanda buruk bagi perekonomian?

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, deflasi selama lima bulan beruntun ini bukan merupakan pertanda buruk bagi perekonomian. Sebab deflasi lebih disebabkan pada harga barang yang terkendali atau turun, khususnya untuk kategori makanan.

“Karena kalau kita lihat, beberapa komoditas, dan biaya pendidikan kan masih naik. Jadi sebenarnya masih welcome sih sama kondisi (ekonomi) ini,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (1/10).

Myrdal menilai, dengan kondisi harga pangan yang terkendali, artinya pemerintah bisa menjaga pasokan pangan. Di samping itu, dampak dari melimpahnya pasokan pertanian juga berdampak baik pada stabilitas harga.

Dan di sisi yang lain, Myrdal mencatat kondisi harga minyak dunia juga sedang turun, tren nilai tukar rupiah cenderung menguat, dan harga BBM non-subsidi juga turun. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya deflasi.

“Makanya pemerintah juga tidak jadi untuk membatasi konsumsi BBM. Jadi sebenarnya kondisinya menurut saya bagus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Myrdal memperkirakan, IHK akan kembali mengalami inflasi pada Oktober 2024 ini. Hal ini sejalan dengan musim hujan yang mulai berlangsung, dan pasokan pangan juga akan kembali normal.

Ia juga memperkirakan, pada Oktober 2024 ini harga pangan akan kembali meningkat dan berlangsung hingga akhir tahun. Meski begitu, inflasi diperkirakan relatif rendah dan akan mulai melonjak pada Desember 2024.

Myrdal memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2024 akan mencapai 2,2%, masih dalam batas sasaran target Bank Indonesia (BI) yakni 2,5% plus minus 1%, dan juga target pemerintah dalam APBN 2024 sebesar 2,8%.

Beberapa bulan terakhir, Imas Yanti merasakan penurunan omzet tokonya. Perempuan berusia 35 tahun ini sehari-hari berjualan kebutuhan pokok dari rumahnya di Depok, Jawa Barat. Hasil penjualannya mulai turun sejak harga beras dan minyak goreng naik.

Kemampuan beli para pelanggannya pun berubah, tidak seperti dulu. “Sejak harga barang jadi mahal, lebih banyak (pembeli) yang utang dulu, meskipun akhir bulan tetap dibayar ya,” katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (13/8). Selain banyak yang berutang, para pembeli juga tidak lagi banyak membeli barang.

Melihat perubahan tersebut, Imas kini mengurangi belanja kebutuhan stok tokonya. “Dulu sebulan bisa dua hingga tiga kali belanja. Sekarang kayaknya sebulan saja sudah cukup karena memang enggak cepat habis,” ujarnya.

Sebagai konsumen, Ayu Aisyah sangat merasakan lonjakan harga barang kebutuhan pokok sejak pertengahan tahun ini. Uang Rp 350 ribu biasanya cukup untuk membeli beras, minyak goreng, mi instan, daging ayam, dan telur. “Sekarang harus mengeluarkan sekitar Rp 500 ribu,” katanya.

Ibu rumah tangga berusia 32 tahun ini harus mengubah alokasi belanja bulanannya. Ia mengurangi alokasi pengeluaran yang kurang penting demi dapat membeli kebutuhan pokok. “Kalau lagi bisa hemat, saya kadang-kadang mengurangi jumlah barang yang mau dibeli karena sudah tidak sesuai budget,” ujar Ayu yang juga tinggal di Depok.

Persoalan yang dihadapi Imas dan Ayu hanya sedikit gambaran kondisi ekonomi negara ini. Apabila mengacu pada data-data resmi yang muncul sejak bulan lalu, keadaannya jauh lebih parah.

Jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia justru menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Apabila tak segera teratasi, kondisi ini akan menjadi warisan masalah untuk pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.)

Masalah Ekonomi RI

Setidaknya ada tujuh masalah yang menyelimuti ekonomi Tanah Air sekarang. Pertama, turunnya indeks manufaktur Indonesia. Berdasarkan data S&P Global, tercatat Purchasing Managers' Index atau PMI Manufaktur Indonesia anjlok pada level 49,3 pada Juli 2024 yang berarti masuk kategori kontraksi. Status ini menjadi yang pertama sejak Agustus 2021.

Tantangan kedua, terjadinya deflasi selama tiga bulan beruntun akibat penurunan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat deflasi pada Juli 2024 mencapai 0,18% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.

Lalu tantangan ketiga, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa memukul pertumbuhan ekonomi. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat, terdapat 32.064 orang terkena PHK hingga Juni 2024. Angka ini naik 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 26.400 orang.

Selanjutnya yang keempat, ancaman impor yang membayangi ekonomi dan keberlangsungan industri domestik. Kemudian kelima, peningkatan utang pemerintah yang kini menyentuh Rp 8.444,87 triliun, atau 39,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juni 2024.

Lalu keenam, terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 77,3 triliun pada Juni 2024. Defisit itu terjadi karena penerimaan negara seret, sementara belanja pemerintah justru naik signifikan.

Dengan berbagai kondisi tersebut, tantangan ketujuh pun muncul setelah BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 mencapai 5,05% secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,11%. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi diperkirakan akan stagnan atau sulit mencapai target 5,2% pada 2024.

Sederet Tanda Bahaya Ekonomi RI (Katadata/Ajeng Ayu Pertiwi)

Ekonomi RI Sedang Tidak Baik-baik

Ketujuh masalah itu menjadi alarm bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebab, semua indikasinya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia jika pemerintah tidak serius menanganinya.

“Sehingga proyeksi ekonomi masih sulit tumbuh lebih dari 5% di tahun ini,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, Senin (12/8).

Bhima menyebut kondisi eksternal juga memberikan tantangan berat bagi Indonesia mulai dari ancaman resesi ekonomi Amerika Serikat (AS), spekulasi hasil pemilu AS, suku bunga The Fed yang masih tinggi, hingga kondisi geopolitik global yang berisiko merembet ke harga komoditas.

Sementara di dalam negeri, Indonesia masih harus menghadapi tekanan dari melambatnya konsumsi masyarakat kelas menengah. Ditambah lagi, perkembangan industri pengolahan juga tertekan karena kinerja manufaktur Indonesia masuk dalam zona kontraksi.

Maka tak mengherankan, pertumbuhan ekonomi era Jokowi cenderung stagnan di angka 5% meski pemerintah berhasil menangani laju inflasi. “Karena rata-rata ekonomi hanya tumbuh 5% dalam 10 tahun terakhir dan ini di luar tahun 2020 ketika pandemi Covid-19,” ujar Bhima.

Dalam konferensi persnya kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada empat sektor manufaktur yang mengalami pelemahan pertumbuhan. Keempatnya adalah tekstil yang hanya tumbuh 0%, alas kaki 1,9%, mesin minus 1,8%, dan karet 2,1%.

“Semuanya tumbuh nyaris di level rendah, bahkan tekstil tidak tumbuh. Memang area manufaktur mengalami tekanan karena persaingan barang impor,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.)

Pelemahan Daya Beli Dapat Berlanjut

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi saat ini memang cukup berat. Hal itu berkaitan perlambatan ekonomi menjadi 5,05% pada kuartal II 2024. Padahal pada periode yang sama di 2023 dan 2022, masih bisa tumbuh di angka 5,22% dan 5,52%.

“Ini kami kira akan cukup berat atau menantang untuk mencapai atau memenuhi pertumbuhan ekonomi, terutama di batas atas yang ditargetkan pemerintah bisa tumbuh 5,2% di 2024,” kata Yusuf.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditangani terkait pelemahan daya beli masyarakat yang berpotensi berlanjut. Menurut Yusuf, pelemahan daya beli bisa berlanjut jika pada pemerintah tidak segera melakukan intervensi kebijakan untuk merangsang konsumsi rumah tangga di semester II 2024.

Di saat yang sama, masyarakat yang terkena PHK akan membatasi konsumsi hingga akhirnya memengaruhi agregat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Belum lagi, jika pertumbuhan upah relatif lebih rendah dibandingkan indikator kenaikan harga atau inflasi yang terjadi di semester pertama kemarin.

“Apabila kondisi ini berlanjut, pada semester kedua nanti, kami melihat potensi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di batas atas pada angka 5,2% akan relatif berat,” ujar Yusuf.

Jika melihat kembali rancangan pembangunan jangka menengah 2020-2024, kisaran target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4% hingga 6%. Maka menurut Yusuf, menjadi wajar jika pemerintahan berikutnya memasang target pertumbuhan ekonomi 6%.

“Karena sekali lagi, target tersebut tidak tercapai pada periode sebelumnya dan ini pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi untuk pemerintahan Prabowo,” kata Yusuf.

Dalam riset terbarunya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI mencatat daya beli kelas menengah kini tergerus.

Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan pada 2014 hingga 2018 terjadi ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah. Pada periode ini kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan. Di saat yang sama, proporsi populasi miskin dan rentan menurun.

Perubahan terjadi pada 2018 hingga 2023 ketika ekspansi calon kelas menengah menurun. “Mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan,” ujar Riefky pada 9 Agustus lalu.

Indikasi lainnya, porsi belanja makanan terhadap total pengeluaran naik sejak tahun lalu. Kelas menengah mengalami peningkatan pengeluaran untuk makanan, dari 36,6% menjadi 41,3%. Mengacu pada Hukum Engel, ketika pendapatan naik, biaya untuk makanan akan berkurang, begitu pula sebaliknya.

Peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan atau penurunan konsumsi non-makanan dapat dijadikan indikator yang mengkhawatirkan. “Erosi daya beli ini mengkhawatirkan karena berdampak pada konsumsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Penurunan daya beli juga terlihat dari data penjualan mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, pada Januari hingga Juni 2024 penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% secara tahunan menjadi 506.427 unit.

Di tingkat retail (dari dealer ke konsumen) penjualan mobil nasional turun 14% secara tahunan dari 502.533 unit menjadi 431.987 unit. Apabila tren penurunan dua digit ini berlanjut, sektor otomotif akan terkena imbas, seperti empat sektor manufaktur lainnya.

Butuh Investasi Besar untuk Dongkrak Ekonomi

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pemerintahan Prabowo Subianto perlu memberikan investasi yang besar untuk menghadapi situasi ke depan.

Jika menarik ke belakang, Piter mengatakan pemerintah selama ini tidak mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu menyelesaikan permasalahan inefisiensi ekonomi.

“Ini karena Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perekonomian kita. Perekonomian kita itu mengalami high cost economy sehingga tidak efisien,” ujar Piter.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintahan baru nantinya perlu menggenjot investasi dalam jumlah besar baik dari dalam maupun luar negeri. Sebab, pemerintahan saat ini dihadapkan dengan keringnya likuiditas dan dangkalnya sistem keuangan.

Caranya dengan memaksimalkan peran sistem keuangan dan perbankan. Selain itu, anomali sistem keuangan juga harus diperbaiki. "Seperti anomali suku bunga tinggi sehingga bank malas menyalurkan kredit. Hal-hal ini harusnya diselesaikan,” ujar Piter.

Antisipasi Pelemahan Ekonomi Dunia

Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menekankan agar pemerintahan Prabowo mengantisipasi pelemahan ekonomi dunia baik dari sisi perdagangan, suku bunga, nilai tukar dan tantangan eksternal lain.

“Sehingga nantinya ada kebijakan adaptif mengantisipasi dari sisi perdagangan internasional yang perubahan kebijakan mendasarnya harus dilakukan,” kata Tauhid.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut Tauhid, pemerintah perlu mengembalikan sektor industri menjadi sektor utama. Sebab, sektor industri memiliki multiplier effect ke sektor lain yang paling banyak dan besar.

“Ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi butuh pimpinan yang mengerti soal bagaimana mengembalikan industri seperti negara lain,” ujar Tauhid.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga bisa didorong jika pemerintah melanjutkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat kelas bawah. Menurut Tauhid, kebijakan ini bisa mendorong daya beli masyarakat agar tetap stabil.

Hal ini dibarengi dengan penyelesaian masalah terkait konsolidasi investasi. Tercatat realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau naik 101,3% dari target yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp 1.400 triliun.

Namun Tauhid menyayangkan, realisasi investasi yang besar tidak memberi dampak signifikan terhadap ekonomi. Karena pemerintah hanya fokus menggelontorkan investasi di sektor infrastruktur untuk kepentingan pasar, bukan masyarakat.