Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada Oktober 2024 terkait pengelolaan dana pensiun.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi peserta dana pensiun, serta mendorong penggunaan produk anuitas sebagai sumber pendapatan utama setelah pensiun.

Pembatasan Pencairan Dana Pensiun

Mulai Oktober 2024, peserta dana pensiun tidak akan dapat mencairkan dana pensiun mereka sebelum mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah pencairan dana pensiun terlalu cepat, yang dapat mengurangi manfaat program pensiun itu sendiri.

Menurut Ogi, praktik pencairan dana pensiun yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

"Begitu dana masuk ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), kemudian dibeli produk anuitas dan dicairkan dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun ada penalti besar," ujarnya Senin (30/9).

Praktik ini, lanjut Ogi, tidak sejalan dengan tujuan utama dari dana pensiun, yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang setelah pensiun, bukan menjadi tabungan biasa.

Wajib Membeli Produk Anuitas

Dalam kebijakan baru ini, OJK juga mewajibkan peserta dengan saldo manfaat pensiun lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21 untuk membeli produk anuitas.

Produk anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu.

Anuitas ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun, yang dapat memastikan penerima pensiun memiliki aliran pendapatan yang berkelanjutan setelah masa kerja mereka berakhir.

Ogi menambahkan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaat pensiun mereka ke dalam produk anuitas. Namun, jika pendapatan yang dihasilkan dari anuitas tersebut tidak memenuhi batas pertumbuhan yang ditentukan, peserta masih bisa mencairkan dana tersebut secara tunai.

Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta setelah mereka memasuki masa pensiun.

Dengan melarang pencairan dana pensiun sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun, OJK berharap agar dana pensiun tidak disalahgunakan sebagai tabungan biasa yang dapat diambil kapan saja.

Ogi menegaskan bahwa program pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil lebih awal.

"Jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta," ujarnya.

Melalui kebijakan ini, OJK berharap dapat meningkatkan pertumbuhan dana pensiun di Indonesia, serta mendorong peserta untuk lebih bijak dalam mengelola dana pensiun mereka agar dapat menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Agustus 2024, investasi dana pensiun di instrumen saham turun menjadi Rp 26,4 triliun dari Rp 29,1 triliun pada Agustus 2023. Selain itu, obligasi korporasi juga turun dari Rp 61,6 triliun menjadi Rp 57,7 triliun.

Mengenai penurunan kedua instrumen tersebut, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyebut dana pensiun lebih condong memilih menempatkan investasi ke instrumen yang lebih rendah risikonya. Saat ini saham maupun obligasi tergolong sebagai instrumen yang memiliki risiko cenderung tinggi.

"Meskipun demikian, kedua instrumen tersebut berpotensi masih bisa dilirik ke depannya, dengan mempertimbangkan risk dan return-nya," ucap Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi kepada Kontan, Senin (4/11).

Seiring adanya potensi penurunan suku bunga lagi dan sentimen window dressing, Bambang menyampaikan dana pensiun kemungkinan akan menerapkan strategi dengan menambah investasi ke Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi hijau yang memberi yield tidak begitu rendah.

Sebagai informasi, di tengah penurunan nilai investasi di saham dan obligasi korporasi, total investasi dana pensiun malah meningkat. Data OJK mencatat total investasi dana pensiun gabungan per Agustus 2024 sebesar Rp 366,26 triliun, atau naik sebesar 4,9% dari Rp 349,16 triliun per Agustus 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Pensiun (Dapen) BCA menjelaskan alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti atau DPPK PPMP lebih rentan untuk tidak bertahan lama dibanding DPPK segmen Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dapen BCA sendiri merupakan DPPK PPIP.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menjelaskan banyak pemain Dapen DPPK PPMP berguguran karena program manfaat pasti sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dalam PPMP, jelasnya, terdapat risiko besar bagi pendiri atau perusahaan pemberi kerja, terutama jika dana pensiun tidak mampu memenuhi target bunga teknis yang telah ditetapkan.

Jika bunga teknis tidak tercapai, maka pendiri harus menutupi kekurangannya sehingga dapat membebani keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dia melihat saat ini banyak perusahaan yang mulai beralih dari program manfaat pasti ke program iuran pasti. Sebaliknya, dalam skema PPIP yang berdasarkan iuran pasti, risiko investasi ditanggung sendiri oleh peserta.

"Inilah yang menyebabkan DPPK PPMP menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama jika terdapat kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban," kata Budi kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Bukan berarti program PPIP tidak punya tantangan, Budi menjelaskan perbedaan tantangan yang dihadapi oleh DPPK PPMP dan DPPK PPIP.

Untuk DPPK PPMP, kata dia, pendiri harus memastikan bahwa investasi dana dapat menghasilkan pengembalian yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat.

"Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar menjadi tantangan besar karena pendiri bertanggung jawab atas potensi kekurangan dana," jelasnya.

Sementara dalam skema PPIP, risiko investasi ini sepenuhnya ditanggung oleh peserta. Oleh karena itu, menurutnya tantangan bagi pengelola PPIP lebih terfokus pada bagaimana mengatur pilihan investasi yang aman dan berkinerja baik untuk menjaga pertumbuhan dana peserta.

Dari data OJK terbaru, per Agustus 2024 jumlah pemain Dapen DPPK PPMP konvensional hanya tersisa 127 Dapen, berkurang delapan pemain bila dibandingkan Desember 2023 yang berjumlah 135 DPPK PPMP.

Sementara jumlah DPPK PPIP konvensional dan DPLK konvensional per Agustus 2024 jumlahnya tidak berkurang dibanding akhir 2023, yakni masing-masing 35 DPPK PPIP dan 24 DPLK. Sehingga secara keseluruhan terdapat 186 Dana Pensiun yang saat ini masih aktif.

Sedangkan bila menilik jumlah peserta dana pensiun per Agustus 2024, hanya DPPK PPMP yang mengalami penurunan jumlah peserta secara tahunan, yakni tersisa 844.906 dari 881.098 pada Agustus 2023, turun 36.192 peserta.

"Alasan lain pendiri PPMP menutup Dapennya karena pesertanya tinggal sedikit, sehingga skala ekonomisnya tidak memenuhi kalau diteruskan," pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengungkap biang kerok penyebab dana pensiun berguguran sepanjang 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan dari Januari sampai September 2024 terdapat delapan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) yang dibubarkan.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ADPI Bambang Sri Muljadi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh DPPK PPMP untuk dapat terus eksis adalah pada penyediaan dana oleh pendiri dana pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) setiap dana pensiun.

"Penyebabnya adalah pendirinya tidak mampu lagi untuk mendanai sesuai dengan PDP-nya dan rasio pendanaanya sudah kritis [kualitas 3]. Kalau dibiarkan akan merugikan peserta," kata Bambang kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Bambang menjelaskan strategi yang bisa digunakan DPPK PPMP agar tidak bubar adalah dengan mengelola kepesertaan dana pensiun lama dengan baik, diikuti komitmen pendiri dana pensiun untuk membiayai.

Selain itu, DPPK PPMP juga harus dikelola dengan menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko. Menurutnya, perusahaan pendiri dana pensiun dapat membentuk dana pensiun yang sehat berupa DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang menggandeng perusahaan lain sebagai mitra pendiri atau program kemitraan.

Apabila merujuk data OJK per semester I/2024, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK PPMP melonjak 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dari Rp104,17 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ketika utang manfaat pensiun naik, justru iuran dana pensiun sukarela turun dua bulan beruntun, yakni per Juni 2024 turun 9,02% yoy menjadi Rp17,49 triliun dari Rp19,23 triliun pada Juni 2023. Dan pada Juli 2024 sebesar Rp20,51 triliun, atau turun 5,12% yoy dibanding Rp21,62 triliun pada Juli 2023.

Melihat kondisi dana pensiun saat ini, Bambang masih optimistis dengan ketahanan DPPK PPMP yang masih berdiri. "Kemungkinan sampai akhir 2024 tidak ada lagi yang bubar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) industri dana pensiun per Agustus 2024 membaik secara bulanan maupun tahunan. ROI merupakan salah satu ukuran kinerja investasi dana pensiun. Semakin besar ROI yang dicapai, dapat dikatakan kinerja investasi dana pensiun semakin baik.

Kinerja investasi dana pensiun ini menjadi salah satu faktor besaran manfaat yang didapatkan peserta dana pensiun, selain juga faktor besaran iuran dan periode lamanya seseorang menjadi peserta dana pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ROI dana pensiun pada Agustus 2024 berada pada posisi 4,62%, membaik dibandingkan dengan 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Apabila dipilah berdasarkan jenis dana pensiun dan programnya, ROI Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) per Agustus 2024 sebesar 4,82%, DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) sebesar 4,81%, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 4,29%. Semuanya membaik secara bulanan, tetapi secara tahunan hanya DPPK-PPMP yang turun dari 4,87% pada Agustus 2023.

Meski secara umum trennya membaik secara bulanan maupun tahunan, nyatanya performa investasi dana pensiun dalam lima tahun terakhir turun signifikan.

OJK mencatat ROI dana pensiun dari 2019 hingga November 2023 merosot tajam. Berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, dan berakhir pada 5,87% per November 2023.

Jika dipilah berdasarkan jenis dana pensiun, DPLK merupakan dana pensiun yang mengalami penurunan ROI paling signifikan, yakni dari 8,17% pada 2019 menjadi 5,24% pada November 2023. Bahkan, ROI DPLK pada 2022 berada di level 3,14%.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028, OJK menjelaskan penurunan tajam ROI dana pensiun tersebut disebabkan oleh beragam faktor seperti kondisi pasar hingga faktor sumber daya manusia (SDM).

"Salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki dana pensiun adalah kemampuan pengelolaan dana. Namun, masih terdapat dana pensiun yang mengalihkan pengelolaan asetnya pada pihak ketiga," tulis peta jalan OJK tersebut, dikutip Senin (14/10/2024).

Dijelaskan dalam peta jalan tersebut, tantangan lainnya yang dihadapi dana pensiun dalam mengoptimalkan hasil investasi mereka adalah sebagian besar DPPK masih memiliki investasi yang tidak liquid, contohnya dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. OJK menilai hal tersebut dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.

Selain itu, OJK juga mencatat underlying asset yang belum sesuai dengan kewajiban pembayaran manfaat dana pensiun dapat menjadi permasalahan serius dalam manajemen dana pensiun.

"Dana pensiun harus memastikan bahwa aset yang dimiliki sejalan dengan profil risiko liabilitas. Jika tidak, risiko defisit atau ketidakcocokan dapat terjadi," tulis OJK dalam peta jalan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kedalaman sektor keuangan di Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negeri jiran, Malaysia dan Singapura, terutama pada sektor asuransi serta dana pensiun (dapen).

Berdasarkan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi aset industri asuransi Indonesia per akhir 2023 baru mencapai 5,32% dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto (PDB) setara US$1,371 miliar.

Angka tersebut jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Singapura sebesar 52,3% dan Malaysia 53%. Bahkan, bila dibandingkan dengan Thailand dan Filipina masing-masing 9,7% dan 23,72%, RI pun masih berada di belakangnya.

Industri dana pensiun (dapen) pun tidak beda jauh dengan asuransi, penetrasi aset terhadap PDP per akhir 2023 hanya sebesar 6,73%. Adapun bila dibandingkan dengan Singapura (83,73%) dan Malaysia (61,2%), RI makin jauh ketinggalan. Indonesia hanya lebih unggul daripada Filipina 3,51% dan beda tipis dengan Thailand sebesar 6,89%.

Secara penghimpunan premi, penetrasi terhadap PDB Indonesia (2,59%) berada di atas Mexico (2,5%) dan Argentina (2,2%). Adapun Malaysia (4,8%) dan Singapura (11,4%) berada di aats RI. Teratas di dunia adalah Luxemburg (38%) dan Afrika Selatan (12,4%).

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiuan/Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan krisis keuangan pada 1997/1998 memicu reformasi besar-besaran di Indonesia.

Namun, reformasi itu sebagian ebsar fokus pada sektor perbankan yang kemudian diperluas ke pasar modal. “Alokasi sumber daya untuk reformasi sektor keuangan dan pasar modal sangat jauh dibandingkan dengan sektor asuransi, penjaminan atau dana pensiun. Bahkan dapat dikatakan relatif terabaikan,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia mencontohkan, jika melihat penetrasi dan densitas sektor asuransi dalam 1-2 dekade terakhir cenderung stagnan dan tertinggal dibandingkan dengan negara kawasan.

Selain itu, sambungnya, beberapa permasalahan yang mengemuka di sektor keuangan nonbank ini menambah daftar panjang masalah kepercayaan publik ke sektor ini.

Penetrasi industri asuransi justru merosot dalam setiap tahunnnya. Bila dibandingkan dengan sebelum Covid-19 mencapai 2,95% (2019), pada 2023 menjadi 2,59%. Bahkan, saat Covid-19 sempat mencapai titik tertinggi 3,11%.

Menurut Ogi, ada sejumlah tantangan yang masih dihadapi seperti dari sisi kosumen masalah literasi dan inklusi yang masih rendah. “Masih ada berbagai pengaduan dan kasus di sektor PPDP, termasuk gugatan dan kasus hukum di ini yang menggerus tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu kompleksitas produk sering kali sulit dipahami oleh masyarakat,” terangnya.

OJK tengah melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

"Transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang, dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP. Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan juga perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara,” kata Ogi.

Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK sudah merilis 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SEOJK untuk penjelasan ketentuan teknis. Selain itu, pada 2025 OJK sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri asuransi jiwa tengah mengupayakan untuk menekan peningkatan rasio klaim kesehatan seiring dengan tingginya inflasi medis.
Strategi penekan rasio klaim asuransi kesehatan hingga investasi dana pensiun menjadi berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Senin (30/9/2024). Berikut selengkapnya.
1. Utak-Atik Strategi Penekan Peningkatan Klaim Asuransi Kesehatan
Klaim kesehatan yang melonjak menjadi tantangan tersendiri bagi industri asuransi. Sepanjang tahun ini, setidaknya kalaim kesehatan industri asuransi jiwa telah meningkat 26% secara tahunan. Strategi disiapkan industri untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis asuransi secara keseluruhan di tengah gejolak pasar.
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat rasio klaim kesehatan industri asuransi jiwa mencapai sebanyak 105,7% pada semester I/2024. Hal itu menunjukan klaim yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa lebih banyak apabila dibandingkan dengan premi yang diterima.
Periode, Januari- Juni 2024, klaim kesehatan industri asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp11,83 triliun yang mana naik 26% year on year/YoY dari Rp9,39 triliun. Kendati begitu, premi kesehatan yang diterima mencapai Rp11,19 triliun, naik 23,64% YoY. Selain itu, sampai 31 Desember 2023, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,59 triliun, yang mana lebih kecil dari beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, untuk menekan melonjaknya klaim kesehatan saat ini adalah dengan mendorong efisiensi layanan medis melalui protokol pemberian layanan kesehatan berbasis clinical pathways dan layanan obat berbasis medical efficacy yang memadai.
Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan untuk kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta melalui coordinate of benefit sudah ada peraturan baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berupaya membatasi batas maksimal biaya layanan kesehatan, yaitu dua kali tarif INACBGs.
2. Ekspor Sawit Turun, Kontribusi Devisa Melorot
ktivitas ekspor kelapa sawit Indonesia masih berlanjut kendati terus mengalami penurunan secara nilai karena harganya yang fluktuatif. PalmCo sebagai entitas bentukan BUMN juga baru mengekspor 6% dari total produksinya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa sawit Indonesia tercatat senilai US$25,07 miliar pada 2023, turun dibandingkan dengan 2022 yang sebesar US$30,94 miliar dan 2021 yang sebesar US$29,25 miliar.
Kendati secara nilai turun, secara volume, pengiriman sawit naik dari 27,17 juta ton pada 2022 menjadi 28,62 juta ton.
Data terbaru BPS, pada Agustus 2024, ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya tercatat sebesar 1,97 juta ton turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,78 juta ton. Kendati demikian, secara nilai mengalami kenaikan menjadi US$898,8 per ton dari rata-rata Agustus 2023 yang sebesar US$864,77 per ton.
Walaupun harga lebih baik, volume yang jauh lebih rendah membuat nilai ekspor menjadi US$1,77 miliar per Agustus 2024, turun 26,39% YoY dari US$2,4 miliar pada Agustus 2023.
Aktivitas ekspor memang masih belum menjadi prioritas, karena pemenuhan kebutuhan domestik selalu jadi yang utama. Kendati demikian, Region Head PTPN IV Regional III Rurianto menjelaskan kegiatan ekspor CPO ke berbagai negara dunia sebagai bagian untuk mendukung peningkatan devisa negara.
“Kami berharap dapat mengambil peran untuk mendorong peningkatan devisa negara melalui pengiriman CPO ke konsumen yang ada di India dan Eropa," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (29/9).
3. 23 Emiten Indonesia Masuk Jajaran Perusahaan Paling Terpercaya Dunia
Berita menggembirakan datang lagi, terdapat 23 perusahaan asal Indonesia masuk dalam jajaran World's Most Trustworthy Companies 2024 yang diselenggarakan Majalah Newsweek dan Statista.
Majalah Newsweek dan Statista mengumumkan World's Most Trustworthy Companies 2024 yang berisi 1.000 perusahaan terbaik dari 23 industri di 20 negara utama dunia. Secara mengejutkan, 23 perusahaan Indonesia masuk di top 100.
Daftar Most Trustworthy Companies 2024 merupakan yang kedua kali dirilis oleh Newsweek, bekerja sama dengan Statista, lembaga pengolah data yang berbasis di Jerman. Dikutip dari laman resminya, Minggu (29/9/2024), Newsweek menyatakan bahwa kepercayaan yang merupakan bagian penting dalam bisnis, kini sedang menurun di berbagai industri karena adanya kekhawatiran mengenai privasi data, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan kurangnya transparansi pemasaran di tengah ekonomi global yang bergerak cepat.
Pemeringkatan yang dilakukan oleh Newsweek dan Statista ini didasarkan pada survei independen yang melibatkan lebih dari 70.000 orang dan 230.000 evaluasi pelanggan, investor, dan karyawan yang menanggapi pertanyaan seperti "Saya percaya pada klaim iklan dan komunikasi perusahaan ini" dan "Saya percaya perusahaan ini memperlakukan karyawan secara adil."
Survei ini juga mencakup "social listening" yaitu analisis big data atas percakapan dan suara publik terkait reputasi dan brand perusahaan di media sosial dan media massa.
Sejumlah nama-nama besar perusahaan di Indonesia masuk daftar ini, sebut saja PT Bank Cental Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), yang mewakili perbankan, adapula konglomerasi Astra di kategori konglomerasi, GoTo Group di kategori jasa bisnis dan profesional, termasuk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masuk ke dalam daftar 10 besar untuk kategori Industri Konstruksi dan Bahan Bangunan.
4.Banyak Aksi Emiten Menara Grup Djarum (TOWR)
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) menjadi salah satu emiten yang aktif melakukan aksi korporasi tahun ini. Yang terbaru, emiten menara Grup Djarum tersebut berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue jumbo.
Berbagai katalis positif tersebut membuat Perseroan menarik untuk dilirik. Mengutip bisnis.com yang melansir konsensus analis dari Terminal Bloomberg, sebagian besar juga masih memberikan rekomendasi buy untuk saham TOWR.
Dari 28 analis, sebanyak 23 analis memberikan peringkat beli untuk TOWR. Sementara sisanya, mengeluarkan rekomendasi tahan atau hold.
TOWR akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya senilai Rp9 triliun. Harga penawaran atas saham-saham ini akan ditetapkan dan diumumkan kemudian dalam prospektus HMETD.
"Dana rights issue akan digunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja," kata Corporate Secretary TOWR Monalisa Irawan, dihubungi Bisnis pekan lalu.
Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), TOWR diketahui akan menggunakan dana hasil rights issue untuk keperluan modal perseroan dan/atau PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang merupakan anak usaha perseroan 99% sahamnya dimiliki oleh TOWR.
Selain itu, dana rights issue rencananya juga akan digunakan untuk pembayaran pinjaman dan untuk keperluan modal kerja TOWR dan/atau Protelindo.
5. Strategi Investasi Dana Pensiun saat Penurunan Suku Bunga
Kebijakan pemangkasan suku bunga diproyeksi tidak terlalu berpengaruh terhadap penempatan portofolio investasi dana industri dana pensiun.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Juni 2024 penempatan investasi DPLK di deposito secara bulanan atau month-to-month (mtm) turun 5,2% menjadi Rp69,15 triliun dibanding Rp73,01 triliun di Mei 2024. Sementara, penempatan investasi di obligasi korporasi naik 7,9% year-on-year (YoY) menjadi Rp12,71 triliun dibanding Rp11,77 triliun pada Juni 2023.
Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus mengatakan tren tersebut tidak akan berubah usai BI pangkas suku bunga. "Seharusnya tidak berubah karena saat suku bunga turun trennya obligais naik. Mungkin karena obligasi memang lebih menarik daripada deposito yang cenderung turun akibat suku bunga," kata Syarif kepada Bisnis, dikutip Minggu (29/9/2024).
Syarif menjelaskan pada dasarnya penempatan investasi oleh DPLK dipilih oleh peserta dana pensiun. Sehingga yang paling penting adalah memberikan edukasi kepada peserta dapen.Sementara itu tren yang sama juga terjadi pada penempatan dana pensiun DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Bisnis.com, JAKARTA — Suku bunga menjadi salah satu indikator penting bagi dana pensiun untuk mengutak-atik portofolio investasinya.

Perubahan baik turun maupun naiknya tingkat suku bunga akan menjadi pertimbangan bagi pengelola dana pensiun untuk meningkatkan atau menurunkan alokasi investasinya kepada instrumen terkait, khususnya deposito berjangka.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur program pensiun tambahan bersifat wajib. Ketentuan ini menjadi amanat dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarif Yunus mengatakan UU P2SK itu mengamatkan harmonisasi seluruh program pensiun yang ada di Indonesia. Yakni program pensiun wajib di program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan, dengan program pensiun sukarela baik yang ada di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaha Keuangan (DPLK).

Harmonisasi ini dipandang oleh pemerintah perlu. Alasannya replacement ratio atau tingkat pengembalian pensiun di Indonesia menurut perhitungan Syarif masih di bawah 10% dari penghasilan terakhir. Sedangkan, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/International Labour Organization (ILO) merekomendasikan rasio pengembalian pensiun sebesar 40% untuk menjamin kehidupan layak para pensiunan.

Syarif menghitung, untuk mengejar angka 40% tersebut diperlukan kontribusi iuran per bulan mencapai 15%. Sedangkan, dari iuran JHT dan JP saat ini besarnya masih 8,7%. Dengan begitu, iuran perlu ditingkatkan sebesar 6,3%.

"Di dalam diskusi yang beredar program pensiun tambahan wajib ini, ini sifatnya adalah dari yang wajib [total iuran] sekarang 8,7% itu di-plan [direncanakan] nanti jadi 15%, di-plan itu artinya tidak serta-merta tetapi dia akan berlangsung sampai, kalau dugaan saya sampai 2040-an," kata Syarif kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Caranya, adalah dengan menaikkan iuran 0,3% per tahun. Syarif menilai komponen yang ideal untuk dikerek iurannya adalah dari iuran program JP. Dengan begitu, iuran 15% tersebut didapatkan dari komponen JHT 6% dan iuran JP 9%. Saat ini komponen iuran JP sebesar 3%, maka untuk mencapai 9% Syarif memperkirakan perlu waktu 7 tahun dengan kenaikan bertahap.

Selanjutnya, untuk menjaga industri dana pensiun tetap sehat, pemerintah melibatkan dana pensiun di luar BPJS. Dia menjelaskan, dalam pembahasan program pensiun wajib saat ini, sedang dipertimbangkan adanya batas upah pekerja.

Syarif memberi contoh, bila batasan upah ditetapkan Rp10 juta per bulan, maka pekerja dengan upah di bawah Rp10 juta iuran dana pensiunnya akan masuk dan dikelola BPJS. Sementara, bila seorang pekerja memiliki upah Rp40 juta, komponen iuran dari Rp10 juta itu akan dikelola BPJS, sementara komponen iuran dari Rp30 juta akan masuk dan dikelola DPLK dan DPPK.

"Jadi BPJS pasti akan bertambah dia punya aset kelolaan, dana pensiun yang dalam definisi program sukarela hari ini baik DPLK maupun DPPK, utamanya DPLK akan bertambah juga," jelas Syarif.

Pada saat yang sama, OJK akan menyiapkan sistem data pensiun nasional. Syarif menjelaskan sistem ini akan mencatat bagaimana pembagian iuran pensiun peserta antara yang masuk dan dikelola BPJS atau DPPK dan DPLK. Acuannya, presentase iuran yang diambil dari upah tersebut harus sama.

"Kenaikannya bertahap [hingga] 15%, itu dihitung oleh para orang yang bisa menghitung seperti aktuari kan. Jadi itu dasarnya program pensiun tambahan bersifat wajib," jelasnya.

Syarif mengatakan pembahasan PP tersebut dibahas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan melibatkan berbagai elemen seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam proses pembahasan tersebut, Syarif mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pekerja dengan upah di bawah UMR. Pada tahap pertama, dia mengusulkan program pensiun wajib ini diberikan kepada pekerja dengan upah Rp10 juta per bulan.

"Baru nanti setelah 3 tahun misalnya diturunkan ke kelas di antara UMR ke Rp10 juta. Kalau saya mau bagi tiga fase ya. Baru nanti yang di bawah UMR," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ketentuan-ketentuan di dalam PP yang mengatur soal program pensiun wajib ini harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada. Karena PP belum diterbitkan, dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA memastikan kelolaan dana pensiun tetap aman di tengah tren lonjakan utang manfaat jatuh tempo pada semester I/2024.

"Dapen BCA memiliki kondisi ketahanan dana pensiun yang masih stabil, dimana iuran selalu diterima tepat waktu dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan peserta," kata Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Peningkatan iuran dana pensiun Dapen BCA juga didapat dari iuran sukarela yang disetorkan peserta dana pensiun.

Sementara itu, untuk mengimbangi peningkatan pembayaran nilai manfaat, Budi mengatakan Dapen BCA sudah menyiapkan likuiditas yang cukup dan sudah disesuaikan dengan durasi investasinya. Dengan begitu, kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat diberikan sesuai dengan jatuh tempo.

Dapen BCA dalam memastikan ketahanan dana pensiunan, lanjut dia, adalah dengan mengelola portofolio investasi dengan baik untuk memastikan imbal hasil yang stabil dan mengurangi risiko.

Selain itu, investasi Dapen BCA dilakukan dengan diversifikasi ke berbagai kelas aset, serta menyesuaikan aset investasi berdasarkan proyeksi manfaat yang akan dibayarkan.

"Selain itu adanya program manfaat pensiun berkala yang dibayarkan oleh Dapen selama paling tidak 10 tahun, ini bisa menjadi strategi yang baik karena menciptakan arus kas stabil bagi pensiunan. Hal ini memberikan kepastian pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mengurangi risiko pengeluaran dana pensiun sekaligus dalam jumlah besar,” jelasnya.

Budi menilai program manfaat pensiun berkala selama 10 tahun ini membantu perencanaan keuangan yang lebih baik, baik bagi pensiunan maupun pengelola dana pensiun.

Selain itu, program iuran sukarela alias top up oleh peserta di luar iuran wajib juga bermanfaat karena meningkatkan fleksibilitas kontribusi peserta.

"Iuran sukarela memungkinkan peserta menyetorkan dana tambahan di luar kewajiban iuran reguler, sehingga potensi pertumbuhan dana pensiun lebih besar. Ini juga memperkuat posisi keuangan dana pensiun, karena aliran dana lebih stabil dari kontribusi yang bervariasi,” paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan ketahanan dana pensiun bagi DPPK sangat tergantung oleh kemampuan keuangan dan pendanaan pihak pendiri dapen atau pemberi kerjanya.

Agar dapat menjaga ketahanan dana pensiun, dia mendorong pihak DPPK harus selalu mengelola kepesertaan dengan baik, menginvestasikan dana pensiun dengan optimal dan menghindari instrumen yang risikonya tinggi.

"Pedomannya adalah penerapan tata kelolaan dengan baik dan disiplin, penerapan manajemen risiko dengan baik dan disiplin, investasi yang optimal dengan rentabilitas secara kualitas dan kuantitas, dan kecukupan pendanaan, kemampuan serta kemauan pendiri dana pensiun,” jelasnya.

Sebagai informasi, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dibanding Rp104,17 miliar. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga naik 55,84% yoy menjadi Rp74,81 miliar dibanding Rp48 miliar di Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan utang manfaat jatuh tempo pada dana pensiun selama semester I/2024, sementara iuran dana pensiun justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data OJK, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dari Rp104,17 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Utang manfaat pensiun DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 55,84% yoy, mencapai Rp74,81 miliar dibandingkan Rp48 miliar pada Juni 2023.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi, menjelaskan bahwa peningkatan utang manfaat pensiun ini disebabkan oleh sejumlah peserta yang sudah memasuki usia pensiun atau pensiun tunda tetapi belum melengkapi dokumen yang diperlukan untuk menerima manfaat pensiun.

"Beberapa peserta telah mencapai usia pensiun normal, tetapi karena belum melengkapi data, manfaat pensiun mereka belum bisa dibayarkan, sehingga tercatat sebagai utang. Jika dibiarkan, jumlah utang ini akan terus bertambah," ujar Bambang kepada Bisnis pada Jumat (13/9/2024).

Menurut Bambang, durasi pembayaran manfaat tergantung pada kelengkapan dokumen peserta, terutama bagi mereka yang menjalani pensiun tunda.

Di sisi lain, meskipun utang manfaat pensiun meningkat, iuran dana pensiun sukarela justru menurun. Per Juni 2024, iuran turun 9,02 persen yoy menjadi Rp17,49 triliun dari Rp19,23 triliun pada Juni 2023. Tren penurunan berlanjut pada Juli 2024, dengan total iuran sebesar Rp20,51 triliun, turun 5,12 persen yoy dari Rp21,62 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bambang mengungkapkan, penurunan iuran tersebut disebabkan oleh banyaknya peserta dana pensiun yang telah memasuki masa pensiun, sehingga kontribusi mereka berkurang. "Banyaknya peserta yang pensiun tentu berdampak pada jumlah iuran yang masuk," tambahnya.

Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa kenaikan utang manfaat pensiun dan penurunan iuran ini tidak mengindikasikan melemahnya ketahanan dana pensiun. Ia menjelaskan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) terus memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan baik, melalui investasi yang optimal serta pengelolaan risiko yang disiplin.

"Pengelolaan yang baik, disiplin dalam manajemen risiko, serta optimalisasi investasi menjadi kunci menjaga ketahanan dana pensiun," pungkas Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluruskan kabar soal program anuitas dana pensiun yang tidak dapat dicairkan apabila kepesertaan belum mencapai 10 tahun. Yang benar, peserta pensiun dapat menerima manfaat dana pensiun secara bulanan, tetapi tidak bisa mencairkan nilai pokoknya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus menjelaskan, ketentuan dana pensiun diatur di dalam POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Beleid itu mengatur apabila 80% saldo manfaat pensiun peserta lebih dari Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar, maka peserta bisa memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli produk anuitas. Di sini, pembayaran dana pensiun dilakukan berkala setiap bulan.

"Dengan periode pembayaran paling singkat adalah 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah peserta tersebut mencapai usia pensiun normal [paling rendah 55 tahun sesuai ketentuan POJK 27/2023] dan durasi waktu 10 tahun atau lebih, tentu dipilih oleh si peserta dana pensiun," kata Syarif kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Contoh hitungannya, bila uang pensiun peserta Rp800 juta, maka 20% dapat diambil sekaligus (Rp160 juta) dan sisanya 80% (Rp640 juta) dibayarkan secara berkala alias bulanan.

Pembayaran manfaat bulanan ini pilihannya paling singkat 10 tahun (120 bulan). Dengan begitu, Rp640 juta dibayarkan selama 120 bulan sehingga peserta mendapat manfaat pensiun bulanan sebesar Rp5,3 juta per bulan selama 10 tahun.

"Tentu nantinya, di tahun ke-2, manfaat pensiun bisa bertambah karena kan uang pensiun pokok yang Rp640 juta tadi masih diinvestasikan sehingga tiap tahun harus ada komunikasi tentang besaran manfaat pensiun setiap tahunnya," kata Syarif.

Syarif menjelaskan, untuk manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dibayarkan oleh dana pensiun. Kedua, memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Akan tetapi, jelas Syarif, dalam realitanya produk anuitas yang bisa membayarkan manfaat pensiun secara berkala selama ini tidak terjadi. Alasannya adalah anuitas yang berlaku untuk seumur hidup sehingga tidak ada pensiunan yang tertarik untuk membeli anuitas seumur hidup.

Akibatnya, produk anuitas ini hanya bersifat parkiran selama sebulan. Setelah itu, seluruh manfaat pensiun dapat dicairkan sekalipun dikenakan pinalti. Syarif mengatakan, sebenarnya ini bertentangan dengan prinsip dana pensiun yang manfaatnya dibayarkan secara bulanan.

Maka kemudian, terbitlah aturan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam Pasal 10 POJK tersebut mengamanatkan perusahaan asuransi tidak boleh menyediakan produk asuransi anuitas untuk program dana pensiun yang menawarkan penebusan polis kurang dari jangka waktu manfaat pensiun 10 tahun.

Dengan begitu, perusahan asuransi melalui produk anuitas wajib membayarkan dana pensiun secara berkala dengan periode minimal 10 tahun. POJK 8/2024 ini berlaku 6 bulan sejak diundangkan, yang artinya mulai berlaku Oktober 2024. Hal ini sekaligus meluruskan dana pensiun tidak bisa cair sebelum 10 tahun. Yang benar, dana pensiun dibayarkan berkala secara bulanan dalam periode paling singkat 10 tahun.

"Jadi mulai Oktober 2024, pembayaran manfaat pensiun secara berkala, baik melalui anuitas asuransi jiwa atau oleh dana pensiun harus berdurasi waktu minimal 10 tahun, ada pula pilihan 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun, terserah peserta mau pilih mana," terang Syarif.

Selain pembayaran berkala, peserta dana pensiun juga bisa mencairkan dana pensiunnya sekaligus dengan ketentuan apabila 80% saldo manfaat pensiun kurang dari Rp500 juta.

Sementara itu, bila 80% manfaat pensiun lebih dari Rp500 juta, 20% dari total tersebut bisa dibayar sekaligus. Dana pensiun yang dibayar sekaligus juga termasuk kelebihan manfaaat pensiun yang lebih dari Rp1,5 miliar.

Perhitungannya begini. Bila manfaat pensiun sebesar Rp648,5 juta [80% dari manfaat pensiun adalah Rp518,8 juta atau lebih besar dari Rp500 juta]. Maka Rp518,8 juta akan dibayar secara berkala, sedangkan 20% dari manfaat pensiun, yakni Rp129,7 juta akan dibayar sekaligus.

Contoh kedua. Bila manfaat pensiun sebesar Rp2,092 miliar [80% dari manfaat pensiun adalah Rp1,674 miliar atau lebih besar dari Rp500 juta]. Maka Rp1,674 miliar akan dibayar secara berkala, sedangkan 20% dari manfaat pensiun, yakni Rp418,5 juta bisa dibayar sekaligus.

Pembayaran dana pensiun sekaligus juga didapat dari selisih manfaat pensiun dengan batas Rp1,5 miliar. Dengan demikian, dana pensiun yang dibayar sekaligus adalah Rp418,5 juta (20% manfaat pensiun), ditambah Rp174 juta (selisih manfaat pensiun yang melebihi Rp1,5 miliar).

"Sekali lagi, jangan khawatir dengan pembayaran manfaat pensiun. Insyaallah, masa pensiun tetap tenang dan nyaman bila sudah menjadi peserta dana pensiun. Yang repot itu, bila bekerja puluhan tahun tapi belum punya dana pensiun sehingga saat pensiun, apa yang mau dibayarkan sebagai manfaat pensiun. Maka persiapkanlah program pensiun sejak dini, jangan ditunda lagi," kata Syarif.