IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penyebab turunnya daya beli kelas menengah saat ini. Pemerintah pun kini tengah mendiskusikan beberapa usulan program yang berfokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah. Dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,” ujarnya.

Tak hanya merosotnya daya beli, jumlah kelas menengah secara nasional juga anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi hanya 47,85 juta di tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan. Sebab, keberadaan kelas menengah merupakan penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan bertumbuhnya kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika berkurang, maka juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi.

Beberapa analis menilai tertekannya kelas menengah disebabkan oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, investor.id – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono mengungkapkan strategi untuk menjawab isu pelemahan daya beli kelas menengah.

Data INDEF tahun 2023 menyatakan bahwa di DKI Jakarta terdapat 26,1% penduduk kelas menengah dan mencakup 52,1% menuju kelas menengah. Mereka saat ini terhimpit daya beli yang semakin menurun.

“Oleh karena itulah kenapa, RIDO akan menerbitkan 'Kartu KAMU', Kartu Jakarta Maju,” beber Cawagub Suswono dalam Debat Kedua Cagub-Cawagub Jakarta 2024 yang dipantau melalui IDTV, pada Minggu (27/10/2024) malam.

Dia menjelaskan, Kartu KAMU merupakan gabungan dari program-program yang dituangkan dalam sejumlah kartu oleh Gubernur Jakarta sebelumnya yaitu Anies Baswedan. Program-program yang telah ada akan dilanjutkan dan bahkan diperluas ke segmen masyarakat Yatim dan para Pelayan Rumah Ibadah.

Lebih lanjut, RK-Suswono akan menjaga keberlangsungan kelas menengah agar tak turun kelas melalui sokongan bantuan sosial (bansos). Namun demikian, bantuan sosial hanya akan disalurkan kepada mereka yang layak, sehingga tepat sasaran.

“Karena saat ini, setelah kami berdiskusi dengan mereka, mereka banyak yang mengeluh. Ada, saya bertemu dengan Ibu Halimah di Cideng, bahwa dia selama ini, padahal sudah 20 tahun di Jakarta, tetapi tidak punya kartu penduduk, sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut,” ungkap Suswono.

Di samping itu, Cagub-Cawagub Jakarta, RK-Suswono juga berjanji akan melakukan pemberdayaan kepada para perempuan. Misi ini bakal dituangkan dengan mendirikan Sekolah Perempuan Maju, yang diharapkan pada saatnya para perempuan di Jakarta lebih berdaya dan pendapatannya bisa meningkat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut, kondisi itu tentunya akan berdampak buruk bagi prospek ekonomi ke depan, mengingat konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dia bilang industri asuransi perlu mengambil langkah strategis dan inovatif agar tetap bertahan menghadapi kondisi tersebut.

Oleh karena itu, Togar bilang, AAJI telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi dampak penurunan daya beli. Dia bilang pihaknya terus mendorong para anggota untuk merancang produk asuransi yang lebih fleksibel dan terjangkau.

"Dengan demikian, bisa tetap menjangkau segmen kelas menengah tanpa mengorbankan kualitas perlindungan yang diberikan," katanya kepada Kontan, Minggu (21/10).

Selain itu, Togar menyebut pihaknya juga aktif menjalankan program literasi keuangan dan asuransi, baik melalui seminar, webinar, maupun edukasi di media sosial. Hal itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya asuransi sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, yang tetap relevan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Sebelumnya, IFG Progress mengungkapkan hasil studi sementara terkait dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi umum dan jiwa. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman mengatakan pihaknya menemukan bahwa penurunan daya beli kelas menengah sangat berdampak terhadap industri asuransi umum, sedangkan asuransi jiwa dampaknya tak terlalu besar.

"Jadi, penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% itu dampaknya ternyata lebih besar ke asuransi umum daripada asuransi jiwa," ungkapnya saat konferensi pers di Mid Plaza, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data paparan, penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% akan memberikan dampak negatif terhadap konsumsi sebesar 0,99%-1,24%. Pada akhirnya, akan berdampak negatif terhadap asuransi jiwa sebesar 0,33%-0,41%.

Kondisi lain ditunjukkan industri asuransi umum. Ibrahim mengungkapkan penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% akan sangat berdampak terhadap industri asuransi umum.

Sebab, kelas menengah merupakan segmen utama dari industri asuransi umum. Sebut saja, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan pribadi, hingga kredit, juga mengandalkan kelas menengah.

Berdasarkan data paparan, penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% akan memberikan dampak negatif terhadap penyaluran KPR sebesar 39%-49%, penjualan kendaraan bermotor sebesar 65%-81%, populasi yang tinggal di perkotaan 2%-3%, dan penyaluran KUR sebesar 8%-10%.

Pada akhirnya, bisa berpengaruh negatif terhadap berbagai lini bisnis asuransi umum, seperti asuransi properti sebesar 5%-6%, asuransi kendaraan bermotor sebesar 6%-7%, asuransi kecelakaan pribadi 12%-15%, dan asuransi kredit sebesar 15%-19%.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IFG Progress baru baru ini melakukan penelitian terkait dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi. Di mana, dalam penelitian itu, menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih berdampak pada industri asuransi umum dibanding asuransi jiwa.

Penurunan daya beli tersebut berimbas pada lini bisnis di asuransi umum. Misalnya, untuk penurunan 4%-5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 15%-19% pada lini bisnis asuransi kredit.

Menanggapi hal ini, Presiden Direktur Perusahaan Asuransi Umum, Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat mengatakan, meski ada penurunan daya beli, namun belum berdampak pada bisnis asuransi kredit di Tugu Insurance.

“Karena kami selalu memitigasi risiko secara optimal, dan hal ini menjadi faktor utama yang membuat premi asuransi kredit tumbuh cukup baik di tahun ini,” kata Tatang kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).

Untuk itu, menurut dia, perusahaan asuransi harus memiliki fondasi yang kuat dan strategi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dia menyebutkan sampai dengan Semester I-2024, premi asuransi kredit Tugu Insurance mencapai sebesar Rp 3,5 miliar. Angka ini turun sedikit dibandingkan pada bulan sebelumnya. Sayangnya, Tatang tidak berkenan untuk menyebutkan persentase dari penurunan tersebut.

“Meski premi asuransi kredit kami turun sedikit, tapi kinerjanya masih cukup baik," kata Tatang.

Dengan penurunan itu, ia mengatakan bahwa Tugu Insurance akan terus melakukan sejumlah strategi untuk bisa meningkatkan premi asuransi kreditnya hingga akhir tahun ini.

Adapun sejumlah strategi yang dilakukan oleh Tugu Insurance yaitu dengan melakukan pengambilan risiko yang tepat. Selain itu, perusahaan juga cukup selektif dalam memilih jenis kredit yang dapat diasuransikan.

"Tugu insurance lebih mengutamakan kerja sama bisnis yang fokus pada asuransi kredit produktif, dibandingkan dengan asuransi kredit yang bersifat konsumtif," imbuhnya.

Tak hanya itu, Tatang bilang, asuransi kredit Tugu Insurance juga sebagian besar bersumber dari bisnis inward overseas.

Selaras dengan hal ini, PT Asuransi Asei Indonesia (ASEI) juga melaporkan penurunan premi asuransi kredit pada semester I-2024 sebesar 50% YoY menjadi Rp 13,5 miliar.

Kepala Divisi Transformasi dan Inisiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia, Wahyudin Rahman mengungkapkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang tidak stabil serta masih tingginya suku bunga Bank Indonesia (BI).

Namun, Wahyudin menegaskan bahwa penurunan itu tidak bersifat jangka panjang, dan perusahaan sedang mengurangi beberapa akun atau portofolio untuk memenuhi ketentuan POJK 20/2023.

Meski demikian, Wahyudin optimistis bahwa prospek asuransi kredit ke depan masih cukup cerah. Asuransi kredit masih menjadi penopang utama pendapatan premi asuransi di ASEI, setelah properti dan kendaraan.

“Dan kami belum bisa menyebutkan besaran premi asuransi kredit hingga September, karena datanya masih dalam kajian,” kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).

Dia menyebutkan bahwa ASEI saat ini juga tengah mengembangkan beberapa produk asuransi di lini bisnis aneka, seperti asuransi medikal malapraktik dan asuransi liability lainnya.

Wahyudin sebelumnya menargetkan premi asuransi kredit bisa mencapai Rp 236 miliar hingga akhir tahun 2024, namun proyeksinya saat ini hanya sebesar Rp 95 miliar.

“Capaian premi asuransi kredit saat ini baru mencapai Rp 13,5 miliar, sehingga sulit untuk mencapai target tersebut,” kata dia

Lebih lanjut, Wahyudin bilang bahwa ASEI akan melakukan sejumlah strategi untuk meningkatkan kembali premi asuransi kredit, salah satunya dengan memastikan kolaborasi yang kuat dengan perbankan, lembaga keuangan, dan fintech.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IFG Progress melakukan penelitian terkait dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi.

Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih berdampak pada industri asuransi umum dibanding asuransi jiwa.

Penurunan daya beli tersebut berimbas pada lini bisnis di asuransi umum. Misalnya, untuk penurunan 4%-5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 15%-19% pada lini bisnis asuransi kredit.

Menanggapi hal ini, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman menuturkan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan asuransi umum sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kinerjanya. Pertama, yaitu dengan melakukan diversifikasi produk.

“Perusahaan asuransi umum bisa melakukan diversifikasi produk yang lebih terjangkau dan fleksibel. Misalnya, produk asuransi mikro yang memungkinkan pembayaran premi lebih ringan, namun tetap memberikan perlindungan mendasar," kata Wahyudin kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Kedua, Wahyudin bilang, yakni dengan melakukan digitalisasi, dan solusi ketiga adalah dengan melakukan penguatan edukasi dan literasi kepada masyarakat.

Sedangkan dari sisi regulator, ia menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan relaksasi kebijakan seperti kelonggaran terkait persyaratan minimum premi atau kebijakan tarif. Dengan begitu, perusahaan asuransi memiliki ruang untuk menawarkan produk yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksi premi asuransi kredit masih akan tumbuh signifikan hingga akhir tahun 2024. Hal ini seiring dengan kondisi makro ekonomi, yang mana penyaluran kredit perbankan di Tanah Air melaju kencang di awal tahun ini.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit perbankan pada Januari 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan, mencapai Rp 7.009,9 triliun.

"Apalagi sepanjang tahun 2023, premi asuransi kredit masih tumbuh signifikan. Maka dari itu, premi asuransi kredit masih diproyeksikan akan tumbuh hingga akhir tahun 2024," kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto, kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).

Selain itu, Bern mengatakan bahwa pertumbuhan asuransi kredit akan tetap menjadi penopang pendapatan premi Asuransi umum kedua atau ketiga setelah properti dan kendaraan.

Sebagai informasi, data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi asuransi kredit pada semester I-2024 mencapai Rp 10,58 triliun atau tumbuh 26% secara Year on Year(YoY). Sementara, klaim asuransi kredit mencapai Rp 8,3 triliun atau meningkat 35,4%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Airlangga Hartarto tengah menyusun kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Sebagai informasi, Airlangga untuk sementara menjabat sebagai Plt Menaker sampai pergantian pemerintahan 20 Oktober mendatang. Airlangga menggantikan Ida Fauziah yang dilantik menjadi Anggota DPR RI.

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, untuk menentukan besaran UMP 2025 pihaknya tengah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk rilis pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2024 pada 5 November 2024.

Oleh karenanya, Airlangga telah mengumpulkan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas terkait UMP 2025 dan isu ketenagakerjaan lainnya.

"Kalau persennya (kenaikan UMP 2025) kita masih akan hitung betul. Banyak hal yang kita ingin tahu betul angka terakhir itu berapa sih, kebutuhannya berapa," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dia menyebut, Airlangga akan memastikan besaran UMP 2025 yang akan ditetapkan dapat menampung keinginan pengusaha maupun pekerja agar tidak menimbulkan gejolak.

Pasalnya dalam UMP, dua kubu tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Namun pemerintah juga tidak dapat menampik kenaikan UMP 2025 diperlukan agar dapat mendongrak daya beli masyarakat kelas menengah.

"Karena kan pemerintah juga butuh para pekerja kelas menengah ini juga punya daya beli supaya spendingnya tinggi. Growthnya kan dari situ ekonomi kita," ucapnya.

Kendati demikian, penentuan besaran UMP 2025 akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.

"Kita paham sudah ada regulasi PP-nya semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja buruh sehingga kita akan mencari jalan keluarnya," tuturnya.

Sebagai informasi, besaran upah minimum pekerja biasanya diumumkan pada 21 November setiap tahunnya. Untuk UMP 2024 telah diumumkan pada 21 November 2023. UMP 2024 mengalami kenaikan tidak lebih dari Rp 200.000 dari UMP 2023.

UMP 2025 Diumumkan Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, mantan Menaker Ida Fauziah mengatakan, besaran upah minimun pekerja akan diputuskan di pemerintahan selanjutnya atau pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ini proses persiapan penentuan upah minimun tersebut masih terus dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Pemerintah juga meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merumuskan besaran upah minimum.

"Upah minimum (UMP) itu akan diputuskan November. Tapi sekarang masih dalam proses. Teman-teman Dewan Pengupahan Nasional sudah rapat-rapat. Kami sudah minta data BPS," ujar Ida di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (12/9/2024).

"Nanti (pembahasan) akan diteruskan kan pada pemerintahan yang baru. Nanti karena akan diputuskan kan pada November ya. Pada 21 November 2024," tambah Ida.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meyakini bahwa deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut terjadi karena penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontrobusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyoroti angka inflasi inti sebesar 0,16% pada September 2024 secara bulanan (month to month/MtM). Dia mengungkapkan, angka tersebut mirip dengan inflasi inti ketika terjadi proses pemulihan pandemi pada 2020—2021.

Selain itu, dia menyoroti indeks keyakinan konsumen pada Agustus. Meski secara umum keyakinan konsumen mengalami peningkatan namun berdasarkan kelompok pengeluaran (Rp4,1 juta—5 juta) ataupun penghasilan (Rp3,1 juta—4 juta) cenderung rendah.

"Pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengatakan daya beli kelas menengah saat ini menurun. Hal itu terlihat dari pola belanja yang lebih memilih barang dengan harga terjangkau.

"Dari tren belanjanya udah kelihatan. Sekarang kita melihat uang yang dipegang kelas menengah makin kecil. Makanya kenapa toko seperti Miniso, KKV, DIY, kan penjualannya luar biasa karena mereka jualnya per item harganya lebih kecil," kata Ketua DPP APPBI Alphonzus Wijaja di PIK Avenue, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

Ia mengatakan kelas menengah memang masih tetap belanja, tetapi melirik produk yang harganya lebih murah. Sementara produk yang mahal mulai ditinggalkan karena jumlah uang yang menipis.

Karena itu, katanya, peritel harus mengatur strategi menghadapi pelemahan daya beli kelas menengah bawah. Ia mengatakan peritel sebaiknya tidak menjual produk harganya terlalu mahal sehingga sulit dijangkau kelas menengah bawah.

Sementara untuk pemerintah, ia berharap tidak menetapkan kebijakan yang bisa semakin menekan daya beli seperti iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan asuransi wajib kendaraan bermotor.

"Itu kan semua berpotensi menurunkan daya beli. Kita berusaha minta ke pemerintah, tolong iklim usahanya jangan semakin negatif," katanya.

Daya beli kelas menengah memberikan sinyal melemah. Tanda-tandanya sudah terlihat.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengatakan daya beli masyarakat turun, terutama kelas menengah, tercermin dari deflasi yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi pada Mei sebesar -0,03 persen, pada Juni -0,08 persen dan meningkat pada Juli 2024 sebesar -0,18 persen.

Menurut Didik, deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah. Tetapi ini bisa menjadi alarm tanda bahaya bagi perekonomian.

"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi di mana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," ujar Didik dalam keterangan, Jumat (2/8).