Jakarta: Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR/MPR RI pada Minggu, 25 Agustus hingga Selasa, 27 Agustus 2024.

“Ada aksi lanjutan, dimulai pada 25 sampai 27 Agustus. Aksi akan dilakukan serempak dengan eskalasi makin membesar,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dikutip dari Antara, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Said menyebut aksi ini akan melibatkan ribuan orang, terdiri dari anggota Partai Buruh, serikat buruh, sayap partai buruh, hingga berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Aksi digelar di KPU pusat dan daerah, serta DPR dan DPRD.

Baca juga: Jadwal Aksi Partai Buruh Kawal Putusan MK Hari Ini di DPR RI, Berikut Tuntutannya

“Untuk hari Minggu mungkin sekitar seribu orang. Di daerah-daerah mungkin bervariasi, bahkan mungkin ada yang lebih besar, karena itu kan hari libur. Kami harus konsolidasi dari malam ini,” ujarnya.

“Tapi untuk Senin, Selasa, pasti eskalasi lebih besar, puluhan ribu massa akan menggeruduk kantor KPU,” lanjut Said.

Aksi tersebut, kata Said, menuntut supaya KPU segera menerbitkan peraturan Pilkada sebagai bukti tertulis terkait tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada oleh DPR RI.

Baca juga: FSGI: Pelajar Ikut Demonstrasi Wajib Dilindungi Bukan Dihalangi dan Ditangkap

“KPU tak ada kewajiban mengikat untuk berkonsultasi. Sudah ada konferensi pers, jadi bikin saja Peraturan KPU. Sikap Partai Buruh memberi tenggat waktu pada KPU paling lambat esok (25/8) untuk mengeluarkan peraturan baru yang memuat ketentuan tentang pilkada yang sesuai dengan keputusan MK 60/PUU-XXII/2024,” jelasnya.

Said pun meminta pihak kepolisian untuk membebaskan massa aksi dan para mahasiswa dalam melakukan aksi. Menurutnya, ini merupakan gerakan berbagai elemen masyarakat dalam memperjuangkan penegakan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

(WAN)

BOGOR, KOMPAS.com - Sekelompok orang tidak dikenal (OTK) menggeruduk kampus Universitas Pakuan Bogor setelah mahasiswanya berunjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram @bemkbm_unpak.

Dalam video, terlihat gerombolan mahasiswa baru sampai di halaman kampus Universitas Pakuan Bogor.

Saat mereka turun dari bus, sekelompok OTK itu langsung menghampiri.

Mahasiswa terlihat diinterogasi.

“Penggerudukan Militer, telah terjadi penggerudukan militer terhadap mahasiswa Universitas Pakuan,” bunyi keterangan di video tersebut.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Luar Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pakuan Bogor, Naufal, menyebut beberapa oknum tersebut sengaja menunggu mahasiswa sehabis demo di halaman kampus.

OTK diduga mencari mahasiswa Universitas Pakuan yang menghina oknum berseragam yang videonya viral di media sosial.

“Waktu kita pulang, bus pertama masuk, ternyata mereka itu (OTK) sudah di depan kampus semua. Kita dikejar oleh beberapa oknum. Saya tidak bisa pastikan mereka siapa,” ujar Naufal.

Saat OTK sampai di kampus, mereka datang menginterogasi satu per satu mahasiswa untuk mencari pelaku penghinaan.

“Kami dijejer kemudian disuruh push up dan diancam segala macam. Bahkan saat merekam untuk jadi bukti intimidasi, handphone yang dipakai untuk merekam ditepis hingga jatuh,” ujar dia.

OTK tersebut kemudian pergi setelah terlibat negosiasi dengan mahasiswa.

Mahasiswa meminta waktu menghadirkan pelaku penghinaan untuk meminta maaf.

“Mereka akhirnya sepakat dan akan datang hari ini (Jumat) untuk mediasi. Kami berharapnya kedua belah pihak saling meminta maaf,” ungkap Naufal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah demonstran dan polisi terluka saat demo di depan Gedung DPR RI ricuh, Kamis (22/8/2024).

Diketahui, aksi demonstrasi tolek revisi Undang-undang Pilkada itu diwarnai lemparan batu dan kayu, hingga gas air mata.

"Ada beberapa petugas kami yang mengalami itu, benar ya. Sudah ditangani. Ini dilakukan tindakan medis juga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada awak media, Jumat (23/8/2024).

Ada tujuh polisi yang terluka dan telah ditangani secara medis. Petugas terluka di bagian pelipis, perut, dan kepala.

"Ada yang sobek di kaki, sobek di tangan, ada yang lututnya bengkak terkena pukulan besi, ada yang lebam di lutut, terjepit gerbang," kata Ade.

Sementara itu, berdasarkan catatan polisi, sekitar belasan peserta aksi yang terluka.

"Berdasarkan data kami sementara ya, ini masih berkembang, ada 14 yang luka. Ini juga dilakukan pendalaman," kata dia.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis .

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi sempat menangkap 125 pelajar yang ikut berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

“Di kawasan DPR ada 125 pelajar yang kami amankan karena ada broadcast dan sebagainya. Namun demikian, pada malam hari ini, sudah dijemput oleh masing-masing guru dan orangtuanya,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat ditemui di depan Kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Jumat malam.

Sejumlah pelajar membuat pesan broadcast untuk mengajak dan memprovokasi massa untuk demo di depan Gedung DPR RI.

Para pelajar ini teridentifikasi setelah pihak kepolisian melakukan monitoring secara online. Namun, beberapa pelajar yang ditangkap juga ikut melempar botol plastik ke arah aparat.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) kemarin merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dafco menjamin bakal membebaskan pedemo yang tidak melakukan tindak pidana berat saat berdemonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Kami lagi lihat kasus per kasusnya. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat,” ujar Dasco saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Pasalnya, Dasco mendapatkan informasi ada beberapa pedemo yang telah membakar mobil patroli petugas polisi.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku telah menandatangani sebuah surat sebagai penjamin agar demonstran yang ditangkap Polda Metro Jaya di Gedung DPR segera dibebaskan.

“Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah ke keluarganya,” kata Dasco.

Menurut hitungannya, sebanyak 50 pedemo telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

“Satu atau dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik,” tutur Dasco.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Dasco sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan alasan polisi menangkap 301 demonstran yang unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Karena orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan dari petugas-petugas kami di lapangan. Bahkan ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Oleh karena itu, polisi memeriksa 301 orang tersebut setelah ditangkap oleh aparat.

“Dilakukan pendalaman identitasnya, kemudian apa saja yang dilakukan dalam proses kegiatan penyampaian aspirasi tersebut,” kata Ade.

Usai diperiksa, beberapa orang telah dipulangkan.

Sementara sebagian lainnya masih ditahan karena proses pemeriksaan masih berlanjut.

“Yang memprihatinkan lagi, ini ada anak, anak itu adalah sebelum 18 tahun, ini ikut, ikut diamankan,” imbuh Ade.

Demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengangkut 17,4 ton sampah usai demo penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Volume sampah yang diangkur 79 meter kubik atau 17,4 ton," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/8/2024).

Asep mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 150 personel kebersihan untuk mengangkut belasan ton sampah tersebut.

"Petugas kebersihan ada 150 orang Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat," imbuh dia.

Untuk membantu pengerjaan petugas, DLH Jakarta juga mengerahkan 8 unit street sweeper, 8 unit truk organik, dan tiga unit mini dump truck.

Karena banyaknya sampah, petugas kebersihan membutuhkan waktu kurang lebih dua jam lebih untuk memastikan kebersihan area di sekitar gedung DPR RI.

"Kami mulai pembersihan usai demo itu pukul 21.00 WIB dan selesai pukul 23.30 WIB," tandas Asep.

Sebagai informasi, berbagai aliansi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak Kamis (22/8/2024) pagi.

Para massa aksi ini menyuarakan sejumlah tuntutan terkait tindakan inkonstitusional DPR yang mendadak menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg), Rabu.

Pasalnya, rapat itu merevisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora.

Berdasarkan Putusan MK itu, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Sementara itu, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada, yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif, tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com pada Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam kekerasan aparat kepolisian saat menangkap para demonstran yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Kami mengecam kekerasan aparat dalam menangkap para pedemo," ucap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Polri seharusnya meningkatkan profesionalisme anggotanya dalam menangani para demonstran tanpa harus ada kekerasan. Salah satunya adalah dengan tidak terprovokasi melakukan kekerasan.

"Dengan melatih dan mendidik mereka untuk memahami Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian," tutur Sugeng.

Sugeng menegaskan, polisi yang melakukan kekerasan saat menangkap para demonstran harus di proses kode etik.

"Anggota polisi yang melakukan kekerasan dengan tidak mengindahkan prosedur dalam perkap tersebut harus diproses etik dan pidana," tutur Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, sekitar 50 orang ditangkap polisi saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Yang di DPR, tadi ditahan itu sekitar 50-an orang,” kata Adian.

Oleh karena itu, Adian menyambangi Polda Metro Jaya untuk memastikan berapa jumlah demonstran yang ditangkap polisi.

“Kami mau cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka. Menurut saya, itu penting ya,” imbuh dia.

Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menyatakan, tidak ada massa yang ditangkap saat aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPR/MPR RI.

"Tidak ada, tidak ada (yang ditangkap)," kata Ade Ary.

"Kami pastikan lagi (soal 50 pedemo ditangkap). Kami belum dapat informasi tersebut," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, mahasiswa yang ditangkap polisi merupakan pemuda yang mencintai Indonesia dengan caranya sendiri.

“Mereka ini anak-anak muda yang mencintai Indonesia, dengan cara yang mungkin tidak sama dengan yang lain yang mencintai Indonesia,” ujar Adian di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024) malam.

Menurut dia, mahasiswa yang ditangkap polisi ini mengekspresikan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang berbeda-beda.

“Nah, mereka menyayangi Indonesia, menyayangi konstitusi. Jadi, tidak ada alasan untuk ditahan lama-lama,” tutur Adian.

Menurut catatan yang dia terima, setidaknya lebih dari 50 demonstran yang ditangkap polisi.

“Di sini (Polda Metro Jaya) kalau tidak salah 11, ditambah 25, 36. Yang baru datang (di Polda Metro Jaya) ada 36,” kata Adian.

“Kalau tidak salah, di Jakarta Barat ada 52. Kemudian, di Jakarta Pusat ada 23,” ucap Adian.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan, ada salah satu peserta aksi yang ditangkap polisi dengan kondisi bibir pecah.

Hal tersebut dia ketahui setelah bertemu dengan beberapa peserta aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI yang ditangkap polisi lalu digelandang ke Polda Metro Jaya.

“Tadi kami sudah lihat beberapa di dalam, ada yang bibirnya pecah. Itu dari BSI Kramat. Tapi sudah kita minta lawyer, dia mengisi surat kuasa,” kata Adian di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024) malam.

Selain bibir pecah, Adian juga menyebut ada salah satu mahasiswa yang turut serta dalam demo di depan gedung DPR RI mengalami patah tulang hidung.

“Bibir pecah. Yang ketemu dari DPR hidungnya patah,” ujar Adian.

Menurut catatan yang dia terima, setidaknya lebih dari 50 demonstran yang ditangkap polisi.

“Di sini (Polda Metro Jaya) kalau tidak salah 11, ditambah 25, (jadi) 36. Yang baru datang (di Polda Metro Jaya) ada 36,” kata Adian.

“Kalau tidak salah, di Jakarta Barat ada 52. Kemudian, di Jakarta Pusat ada 23,” ucap Adian.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

Pada hari ini, Kamis (22/08), sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dimulai di titik Gedung DPR Senayan pada pukul 09.00 WIB.

Adapun tujuan dari aksi ini yaitu untuk mendesak DPR tidak menentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tentang Pilkada 2024.

Tidak hanya masyarakat, sejumlah artis mulai dari musisi, komedian, hingga penulis dikabarkan akan turun berpartisipasi pada demo hari ini untuk meminta DPR RI tidak melawan dan mengubah Keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Lantas, siapa daftar artis ikut demo di dpr? Berikut di bawah ini informasinya.

Daftar Artis Ikut Demo di DPR

Dikutip dari CNBC Indonesia, ada sejumlah artis yang ikut demo hari ini di depan Gedung DPR Senayan. Beberapa di antara artis tersebut adalah musisi Ananda Badudu, Kunto Aji, komedian Abdur Arsyad, hingga penulis Okky Madasari.

Kunto Aji sendiri bahkan berniat untuk tetap turun ke jalan meskipun harus menggelar konser tur pada malam harinya

"Mana besok malam konser tour Jakarta. Kalau sempat, gue bakal tetap ikutan turun sih," tweet Kunto Aji.

Komedian Abdur Arsyad juga turut menyuarakan niatnya untuk ikut demo hari ini melalui tweet berikut,

"Hidup terus orang-orang yang senantiasa berikhtiar pada kebaikan. Istirahat yang cukup. Simpan energi. Sampai jumpa besok di DPR RI," tulis Abdur Arsyad pada Rabu (21/8).

Sedangkan, Okky Madasari menyuarakan hal serupa melalui puisi yang diunggah ke media sosialnya.

"Peringatan Darurat. Buk, negara kita darurat/ dipimpin penjahat/ yang terbahak-bahak/ melihat aturan diacak-acak/ dikuasai pengkhianat/ yang tetap tidur nyenyak/ saat rakyat berteriak-teriak," bunyi puisi Okky Madasari yang menyertai unggahan Peringatan Darurat itu.

"Buk, aku pamit/ turun ke jalan/ sampai menang."

Selain daftar artis tersebut, para publik figure lainnya yang juga ikut demo hari ini yatu Abdel Akhrian atau yang dikenal sebagai Cing Abdel, Youtuber Jovial Da Lopez, Komika Arie Kriting, Bintang Emon, Yuda Keling, Rigen hingga Ebel Kobra.

Sebelum demo hari ini, ada banyak artis, mulai dari aktor, sutradara, komedian, hingga musisi yang telah mengunggah secreenshot siaran "Peringatan Darurat" berlatar biru di media sosial masing-masing setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR diduga sedang ngebut mengakali aturan Pilkada 2024 menyusul keputusan MK.

Komedian Arie Kriting, Pandji Pragiwaksono, hingga musisi Fiersa Besari, menyuarakan keresahan mereka dengan situasi perpolitikan mereka sambil mengunggah foto "Peringatan Darurat".

Sementara itu, Baskara Putra alias Hindia, sutradara Joko Anwar, hingga aktor Fedi Nuril, Joshua Suherman, dan Andhika Praatama sama-sama mengunggah screenshot "Peringatan Darurat".

"Merdeka! Hidup lah Indonesia Raya," cuit Arie Kriting dengan menaruh emotikon bendera Merah Putih Indonesia pada Rabu (21/8).

"Diacak-acak terang-terangan," tulis Fiersa Besari.

"Yang bilang 'Eh kenapa lo ikut2an? Itu kan pilihan elo' mending tutup mulut. Kita butuh sebanyak2nya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong menjauh? Mau menangin Bangsa atau mau menangin ego?" cuit Pandji.

Bahkan Aktor Kristo Immanuel yang dulunya mengaku dulu peduli dengan situasi politik, kini tidak segan untuk menunjukkan solidaritas dengan mengunggah "Peringatan Darurat" dan memakai tagar #KawalPutusanMK.

"Satu orang yang biasanya ga ngikutin politik, ga peduli politik, Gw. Terimakasih teman-teman yang sudah ngepost. Gw jadi sadar pentingnya kita mengerti dan bersuara soal ini. Gw yakin banyak yang seperti gw. Yang ga ngerti, ajak ngerti. Ini perang kita sama-sama #KawalPutusanMK," cuitnya.

Itulah rangkuman informasi mengenai daftar artis ikut demo di DPR beserta informasi lainnya yang penting diketahui.