JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan melalui berbagai rancangan undang-undang (RUU).

Sejumlah RUU dinilai sangat mendesak dan perlu diprioritaskan supaya dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat tata kelola negara.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan pentingnya DPR memastikan RUU yang dibutuhkan publik masuk dalam daftar prioritas Prolegnas.

"Kita berharap agar RUU-RUU yang sungguh dibutuhkan publik dipastikan untuk masuk dalam daftar prolegnas," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (5/10/2024).

Salah satu RUU yang kerap disebut mendesak adalah RUU Perampasan Aset. RUU ini dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, dengan memberikan wewenang bagi negara menyita aset-aset hasil perbuatan kriminal.

Tanpa aturan yang tegas, kata Lucius, upaya memulihkan kerugian negara akan terhambat.

Selain itu, Lucius menyoroti kebutuhan pembahasan ulang beberapa paket UU politik, termasuk UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Pembaruan regulasi politik ini bertujuan memperbaiki sistem kepartaian dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), demi memastikan proses demokrasi lebih transparan serta akuntabel.

Ide revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai patut menjadi prioritas yang tak kalah penting. Revisi terhadap UU KPK, menurut Lucius, diperlukan supaya lembaga antikorupsi ini kembali memiliki kewibawaan dalam memberantas korupsi.

"UU KPK penting dibicarakan lagi untuk memastikan KPK kembali jadi lembaga berwibawa," ucap Lucius.

Selain itu, RUU Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dibahas seiring dengan isu pelemahan institusi tersebut belakangan ini. Lucius menekankan pentingnya reformasi hukum terkait MK demi menjaga independensi lembaga ini dari pengaruh kekuasaan politik.

Dalam daftar RUU prioritas, Lucius juga memasukkan RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kedua RUU ini dianggap sangat penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pekerja rumah tangga yang sering kali diabaikan.

Daftar RUU tersebut menunjukkan DPR baru memiliki tantangan besar dalam memastikan legislasi yang dibahas benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan DPR terhadap masukan publik menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun Prolegnas yang berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya poros koalisi besar di parlemen memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai potensi konflik kepentingan dalam proses legislasi.

Dominasi kelompok mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan agenda politik partai-partai besar.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti fenomena ini.

"Koalisi besar berpotensi menghasilkan sikap arogan DPR sehingga merasa tak butuh dukungan publik," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (5/10/2024).

Menurut Lucius, dengan dominasi partai-partai besar yang menguasai kursi DPR, potensi arogansi dalam pengambilan keputusan meningkat.

Legislasi bisa dipandang sebagai alat politik ketimbang solusi atas permasalahan masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi peran publik dalam menentukan arah kebijakan negara.

Meski begitu, ancaman ini tak selalu berarti buruk jika DPR tetap membuka diri pada keterlibatan publik. Lucius menegaskan pentingnya memastikan sejak awal komitmen untuk memberikan ruang maksimal bagi publik menyampaikan masukan.

"Yang harus kita cegah adalah anggapan DPR tak lagi membutuhkan pelibatan publik," ujar Lucius.

Apabila keterbukaan tetap menjadi prinsip dalam proses legislasi, potensi konflik kepentingan justru dapat menjadi peluang.

Proses legislasi yang melibatkan lebih banyak pihak diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan, bukan hanya segelintir partai.

Dalam periode 2024-2029, agenda-agenda besar seperti Revis Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) sampai UU Masyarakat Hukum Adat menjadi prioritas yang dinilai penting oleh berbagai kalangan.

Setiap RUU tersebut membawa potensi konflik kepentingan, terutama ketika partai-partai besar berada di kubu pemerintah. Namun, dengan keterlibatan masyarakat luas, setiap kepentingan dapat didiskusikan secara terbuka sehingga menghasilkan solusi terbaik.

Legislasi juga diharapkan bukan sekadar proses politik, melainkan melibatkan kepentingan publik dalam setiap keputusannya. Koalisi besar tak seharusnya menjadi penghalang bagi terwujudnya legislasi yang adil dan berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar akibat lesunya perekonomian domestik.

Di sisi lain, maraknya praktik korupsi dalam perizinan dan birokrasi juga menjadi salah satu hal yang menggerogoti integritas pemerintah di mata para penanam modal.

Hal ini menuntut langkah strategis dari berbagai pihak agar roda ekonomi kembali bergerak. Salah satu solusi yang disorot adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melihat beleid itu sebagai instrumen penting bagi pemulihan ekonomi sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.

"Situasi ekonomi lesu di domestik perlu distimulus dengan hal-hal progresif legislasi melalui disahkannya UU Perampasan Aset demi menambah kas negara dan memberi efek jera kepada para koruptor," kata Agung ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, pengesahan UU tersebut akan membawa dampak besar bagi penambahan sumber dana negara yang selama ini terkuras oleh praktik korupsi.

Selain bertujuan menambah kas negara, UU Perampasan Aset juga dianggap mampu mengatasi masalah struktural korupsi di Indonesia.

Dengan menjerat para koruptor melalui pengambilalihan aset-aset yang diperoleh secara ilegal, kata Agung, pemerintah diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Tidak hanya sekadar penjara, hukuman ini diharapkan memberikan efek jera yang lebih signifikan bagi para pelaku korupsi.

Agung optimis jika langkah ini dilakukan secara konsisten, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat hingga 8 persen pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah tidak hanya perlu mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset, tetapi juga fokus memangkas birokrasi perizinan yang berbelit serta memberi kepastian hukum kepada para investor.

"Agar dunia luar semakin percaya dengan reputasi pemerintah, DPR serius menghadirkan legislasi berkualitas dan Pemerintah fokus memangkas birokrasi perizinan, sekaligus memberi kepastian hukum kepada para investor," papar Agung.

Dengan pengesahan UU ini, diharapkan modal asing masuk lebih cepat karena adanya kepastian hukum yang lebih baik dan proses perizinan yang lebih sederhana.

Upaya reformasi perizinan dan birokrasi itu diharap tidak hanya membawa dampak positif pada perbaikan ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional.

Pemulihan ekonomi yang diiringi dengan tindakan tegas terhadap koruptor akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal menjadi sorotan setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Sidang 2024-2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Lelaki bernama lengkap Cucun Ahmad Syamsurijal itu lahir di Bandung pada 11 Agustus 1972.

Dia merupakan politikus PKB yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dengan perolehan 37.763 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II.

Di awal masa jabatannya di DPR, Cucun bertugas di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Pada Mei 2016, Cucun digeser ke Komisi V DPR RI yang mengurus perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, kawasan tertinggal, serta meteorologi dan klimatologi.

Sebelum aktif di PKB dan menjadi anggota DPR, Cucun memulai karier organisasi di Nahdlatul Ulama (NU) sejak 1998 di wilayah Solokan.

Dia dipercaya sebagai Bendahara Umum Pengurus Cabang NU Kabupaten Bandung (2004-2009), dan Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Perekonomian NU (LPNU) (2005-2010).

Di PKB, Cucun juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PKB Kabupaten Bandung (2005-2010), dan menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Bandung (2010-2015).

Selain aktif di politik, Cucun juga berkecimpung di dunia bisnis sebagai Direktur PT GSM dan Manager Marketing PT HS.

Harta kekayaan Cucun Syamsurijal

Cucun tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 22 miliar.

Dia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Agustus 2024.

Mayoritas kekayaan Cucun berasal dari aset tanah dan bangunan yang mencapai nilai Rp 14,6 miliar.

Aset tanah dan properti itu tersebar di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Selain itu, Cucun memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,7 miliar, yang di antaranya mencakup mobil BMW dan mesin tenun.

Cucun juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 2 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 2,9 miliar, serta harta lainnya senilai Rp 1,2 miliar dan Rp 24,5 juta.

Dia tercatat memiliki utang sebesar Rp 2,4 miliar yang turut dilaporkan dalam LHKPN-nya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta tegas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, selepas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan KPU (PKPU) terbaru menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, KPU tetap perlu melakukan mitigasi risiko ketika PKPU yang sudah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disepakati DPR.

"Maka, KPU perlu konsisten untuk tetap menetapkan karena kewajiban konsultasi bukan berarti KPU bisa diintervensi lebih jauh oleh DPR dengan menyelipkan kepentingan politis," kata Neni saat dihubungi pada Minggu (25/8/2024).

Neni mengatakan, jika KPU tidak menindaklanjuti putusan MK ini justru malah melanggar kode etik profesionalisme penyelenggara Pemilu.

"Bawaslu juga perlu mengawasi agar KPU tetap menindaklanjuti putusan MK dan termuat dalam PKPU," ujar Neni.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

Sebagai informasi MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.