Saka Tatal kembali diperiksa terkait kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, yang tak kunjung menemui titik terang. Bersama tiga kuasa hukumnya, Saka Tatal datang ke Bareskrim Polri membawa sekoper bukti.

Saka Tatal datang bersama Farhat Abbas, Titin Prilianti, dan Krisna Murti sebagai kuasa hukum pada Selasa (13/8) pukul 11.55 WIB. Saka mengaku siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

“Ya, insyaallah Saka siap akan memberi keterangan sebenar-benarnya dan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi, insyaallah Saka siap,” ujar dia pada wartawan.

Ada pun agenda pemeriksaan hari ini adalah memberi keterangan Saka Tatal terkait kesaksian saksi kasus kematian Vina dan Eky, Aep dan Dede di tahun 2016.

“Jadi, kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif untuk apa yang ditanyakan oleh penyidik dan membuka, membongkar peristiwa yang terjadi 2016 seperti apa,” ujar salah satu kuasa hukum Saka, Krisna Murti.

Menurut kuasa hukum Saka lainnya, Titin Prilianti, kedatangan mereka hari ini disertai barang bukti. Mereka membawanya menggunakan sebuah koper.

“Ini koper isinya bukan baju, ini berkas isinya. Ya sebetulnya kan Dede dan Aep seolah-olah melihat peristiwa, seolah-olah melihat terjadinya pelemparan,” jelas Titin.

Titin juga menuturkan bahwa keterangan Dede dan Aep sebagai saksi di 2016 adalah keterangan palsu.

“Sementara peristiwa itu tidak pernah ada menurut Dede. Karena dia juga tidak melakukan itu. Dia hanya diminta untuk membuat BAP, memberikan keterangan, padahal Dede tidak tau peristiwanya,” ujar Titin.

Farhat Abbas menjelaskan bahwa isi koper yang dibawa merupakan berkas-berkas dari tahun 2016 yang tidak pernah dibongkar sebelumnya.

“Termasuk percakapan bukti telepon antara Widi (teman Vina) dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa (penganiayaan Vina dan Eky),” ujar dia.

Pada tahun 2016 silam, Dede menjadi saksi kematian Vina dan Eky. Belakangan, dia mengaku telah memberikan keterangan palsu atas suruhan Aep dan ayah Alm. Eky, Iptu Rudiana. Dede yakin tak ada penganiayaan atau pelemparan terhadap Vina dan Eky.

Dari keterangan Dede, Saka Tatal dipenjara selama 7 tahun dan 7 terpidana lainnya divonis seumur hidup. Padahal, Dede tidak pernah datang ke pengadilan, hanya di-BAP sumpah.

“Jadi, putusan tujuh terpidana dihukum seumur hidup adalah keterangan dua orang saksi itu, Dede dan Aep yang menyatakan melihat dan mendengarkan di lokasi kejadian walaupun dengan berjarak 100 meter. Sedangkan, mereka tidak ada di pengadilan hanya di-BAP sumpah,” ujar Farhat Abbas.

Menurut Farhat, jika Aep mengaku diminta Iptu Rudiana melakukan kesaksian palsu, maka beban pidana kejahatan akan ditujukan pada Iptu Rudiana.

“Tapi kalau dia tidak mengaku kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi bagi Aep dan proses Aep serta bebaskan tujuh terpidana,” tutup dia.

JAKARTA, investor.id – Suami Bunga Citra Lestari (BCL) Tiko Pradipta Aryawardhana menyatakan dirinya hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 6,9 miliar. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (12/8/2024).

"Ya, hadir," tutur kuasa hukumnya, Irfan, saat dikonfirmasi pada Senin.

Tiko bakal membawa sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut, kata Irfan. Namun ia tidak membeberkan bukti apa saja yang akan dibawa Tiko.

"Kan sudah ada hasil gelar perkara yang penyidik terima," imbuhnya.

Irfan optimis penyidikan kasus yang menjerat kliennya akan disetop oleh pihak kepolisian atau SP3.

"Hasil gelar perkara pelapor tidak mampu menyajikan adanya peristiwa pidana," kata dia.

Irfan menambahkan, objek penggelapan tidak diketahui dan hasil audit tidak punya nilai pembuktian karena tidak independen.

“Dan hitungan (audit) yang tidak kredibel," tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Aryawardhana, dijadwalkan menjalani pemeriksaan kasus dugaan penggelapan dana Rp 6,9 miliar di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024) siang.

Sedianya, pemeriksaan dilakukan pada Rabu (31/7/2024). Namun, saat itu Tiko berhalangan hadir sehingga meminta pemeriksaan ditunda.

"(Tiko) hadir, jam 13.00 WIB ya," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Ini akan menjadi pemeriksaan ketiga terhadap Tiko dalam kasus dugaan penggelapan dana. Namun, kata Nurma, Tiko saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar, mengonfirmasi kehadiran kliennya pada pemeriksaan siang ini di Polres Jaksel.

Ia pun optimistis pemeriksaan ini tak akan memberatkan kliennya.

"Harus optimistis dong. Kan hasil gelar perkara pelapor tidak mampu menyajikan adanya peristiwa pidana, objek penggelapan di mana, dan hasil audit yang tidak punya nilai pembuktian karena tidak independen dan hitungan yang tidak kredibel," kata Irfan saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Adapun dalam kasus ini Tiko diduga menggelapkan dana PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021 sebesar Rp 6,9 milliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama mantan istrinya, AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kini, polisi telah menaikkan status perkara dugaan penggelapan dana itu ke tahap penyidikan.

Sementara, pada akhir Juli 2024, Tiko melaporkan balik sang istri ke Polda Metro Jaya atas tudingan pengambilan barang elektronik secara paksa.

Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, meminta Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri legawa. Permintaan terkait pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto dan kader PDIP Hevearita.

"Kalau hari ini ada tokoh-tokoh tertentu yang sedang diperiksa atau harus mengahadapi tuntutan dan perintah regulasi, mari kita harus legowo," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ngabalin meminta Megawati menyerahkan proses hukum kepada KPK. Ngabalin memastikan tak ada pihak yang bisa mengintervensi lembaga anti rasuah tersebut.
"Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Ngabalin juga berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Siapa pun juga harus m memberikan dukungan kepada (KPK) yang diamanatkan oleh negara, oleh rakyat untul menangani masalah tindak pidana korupsi," tandasnya.

KPK telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kader PDIP itu didalami keterangannya terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu hari ini, 1 Agustus 2024. Dia irit bicara mengenai pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

“Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja,” kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Hevearita menyebut kehadirannya ini merupakan pemenuhan janji karena mangkir pada panggilan sebelumnya karena harus mendatangi rapat paripurna di Semarang, beberapa waktu lalu. Wali kota itu enggan memberikan keterangan soal kasusnya dan meminta pertanyaan dicecarkan kepada penyidik.
“Ke penyidik saja ya tolong sampaikan ke penyidik saja,” ucap Hevearita.

Baca juga: Suami Walkot Semarang Turut Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan komentar soal pencalonannya kembali di Semarang. Hevearita bergegas meninggakan Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobilnya.

“Kalau masalah pencalonan saya tidak komentar,” ujar Hevearita.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar. (Can)

(ABK)

Jakarta: Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Betul saudara AB (Alwin Basri) dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2023 sampai dengan 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci informasi yang bakal diulik penyidik kepada Alwin. Tapi, KPK bakal mendalami kabar adanya pemerasan pegawai negeri di Semarang dari ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah itu.
“(Juga didalami) dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa.

Baca juga: Wali Kota Semarang Memenuhi Panggilan KPK

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Tamara Tyasmara yakin bahwa sang anak, Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, meninggal dunia akibat ditenggelamkan oleh mantan kekasihnya, Yudha Arfandi.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil otopsi setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi atau pembongkaran liang lahat Dante di tempat pemakaman umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/2/2024).

"Hasilnya ya Dante ditenggelamkan, karena sudah banyak banget air di badannya dia," kata Tamara saat memberikan kesaksian di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (29/7/2024).

"Di dalamnya sudah banyak air sampai paru-parunya sudah cair," ujar dia.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan laporan hasil dari ekshumasi juga menyampaikan hal serupa.

"Hasil ekshumasi terhadap jenazah Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante yang sudah dimakamkan selama 10 hari, jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut," terang JPU.

"Tampak jari-jari kedua tangan dan kaki kebiruan karena kekurangan oksigen. Pada tulang ekor ditemukan dalam kondisi mencair yang dapat diakibatkan oleh masuknya air yang berlebihan. Lambung dan usus 12 jari berisi massa lunak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Yudha Arfandi (33) didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Raden Adante Khalif Pramudityo (6) alias Dante, anak artis Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas.

Berdasarkan surat dakwaan yang diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Yudha disebut dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain.

"Bahwa terdakwa Yudha Arfandi dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," tulis SIPP PN Jakarta Timur dikutip Kamis (11/7/2024).

Atas perbuatannya, Yudha didakwa Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP," demikian keterangan dalam SIPP Jakarta Timur.

Sementara dalam dakwaan sekunder, Yudha didakwa Pasal 338 KUHP dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pada dakwaan kedua, Yudha disebut melakukan kekerasan pada anak.

Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, selesai menjalani pemeriksaan di KPK pada Senin (29/7). Ia dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku.

Wahyu terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.08 WIB. Artinya, ia menjalani pemeriksaan selama sekitar 6 jam, sejak pukul 10.00 WIB.

Wahyu mengaku telah memberikan informasi tambahan kepada penyidik soal yang diketahuinya terkait perkara korupsi itu.

"Hari ini saya dipanggil penyidik Pak Purbo, Rossa Purbo, menjadi saksi untuk tersangka Harun Masiku. Saya memberikan informasi lanjutan untuk membantu penyidik menyelesaikan tugasnya," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, ada belasan pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya. Salah satunya seputar lima orang yang baru dicegah terkait dugaan perintangan kasus Harun Masiku.

Namun, dia mengeklaim tak tahu menahu alasan penyidik mencegah kelima orang tersebut. Salah satu pihak yang dicegah itu, yakni Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

"Antara lain (soal 5 orang yang baru dicegah terkait Harun Masiku)," ungkap dia.

"Saya tidak tahu. Tadi materi yang tidak seperti itu. Saya ditanya hal lain yang sudah saya sampaikan ke penyidik, mungkin bisa tanya penyidik langsung," jelas Wahyu.

Wahyu Setiawan adalah terpidana dalam kasus penerimaan suap dari Harun Masiku. Ia terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Adapun terkait lima orang yang dicegah KPK ke luar negeri, merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi membenarkan, Tiko Aryawardhana meminta polisi melakukan gelar perkara khusus terkait kasus dugaan penggelapan dana yang menyeret namanya.

“Betul, pihak Terlapor bersurat kepada Direktur Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan gelar perkara khusus,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Adapun gelar perkara khusus biasanya dilakukan atas komplain dari terlapor atau pelapor.

Ade Ary mengatakan, gelar perkara khusus dilakukan oleh Bagian Pengawas Penyidikan (Wassidik) Polda Metro Jaya.

Gelar perkara khusus dilakukan sejak siang tadi dan selesai menjelang malam hari.

"Jadi ini hal positif ya. Silahkan semua pihak, baik Pelapor maupun Terlapor yang mau melakukan gelar perkara diperbolehkan,” tutur dia.

Namun, Ade Ary tak menjelaskan secara rinci alasan pihak Tiko mengajukan gelar perkara.

Ia mengatakan, gelar perkara khusus dilakukan karena ada hal yang ingin disampaikan pihak Tiko kepada Bagian Wassidik.

“Jadi gelar perkara dilakukan menindaklanjuti permohonan dari pihak Terlapor yang memandang perlu untuk dilakukan gelar perkara. Namanya pengawasan, pengawasan penyidikan, jadi apa nanti yang ingin disampaikan pihak yang Termohon ini ditampung dan akan dilakukan pendalaman oleh pengawas penyidikan kepada penyidik yang menangani, lalu akan disinkronkan,” imbuh Ade Ary.

Untuk diketahui, Tiko Aryawardhana diduga telah menggelapkan dana perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021.

Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) itu disebut menggelapkan dana perusahaan senilai Rp 6,9 miliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama dengan mantan istrinya, AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kini, polisi juga telah menaikkan status perkara dugaan penggelapan dana itu ke tahap penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar dan US$30.000 terkait dengan perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan). Nilai uang pengganti itu lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut SYL untuk membayar uang pengganti dari hasil pemerasan yang dilakukan olehnya sebagaimana dakwaan senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun jaksa KPK di persidangan SYL tetap menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerasan bersama-sama dan berlanjut dengan dua terdakwa lain, senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000. Hanya saja, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL.

"Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum, bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh pak Syahrul Yasin Limpo dari Rp44 miliar itu hanya sebesar Rp14 miliar," kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tim jaksa KPK secara khusus menyoroti pertimbangan hakim perihal sembako yang dibagikan SYL dari hasil pemerasan terhadap pejabat maupun direktorat di Kementan. Hakim menilai sembako itu tidak menguntungkan SYL secara langsung, karena manfaatnya diterima oleh penerima.

Meski demikian, Meyer kukuh memandang sembako hasil pemerasan itu menggunakan atribut Partai Nasdem, atau partai yang menaungi SYL. Oleh sebab itu, dia menilai sembako itu tetap ada kaitannya dengan terdakwa.

"Kami sudah menguraikan itu tetapi majelis hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut," ujarnya.

Meyer menuturkan bahwa penegak hukum fokus untuk berupaya mengembalikan aset hasil korupsi (asset recovery), dalam hal kasus pemerasan di Kementan, senilai lebih dari Rp44 miliar.

Dia menyinggung, sejauh ini aset-aset SYL yang sudah disita mencapai lebih dari Rp60 miliar. Saat ini pun, politisi Nasdem tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

Menurut Meyer, penyidikan kasus pencucian uang SYL sudah berjalan. Penyitaan aset maupun pemblokiran disebut sudah dilakukan oleh penyidik KPK.

Adapun jaksa itu belum memutuskan apabila akan melakukan banding terhadap putusan hakim.

"Kami akan melaporkan dulu kepada pimpinan secara tim untuk mengambil langkah-langkah ke depannya," ujar Meyer.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Pradipta Aryawardhana hadir dalam pemeriksaaan di Polres Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Seperti diketahui, Tiko diduga telah menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp6,9 miliar yang didirikan bersama mantan istrinya, Arina Winarto.

"Pak Tiko sudah hadir di Polres Jakarta Selatan," ujar Kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Dia juga menyampaikan bahwa kliennya tersebut tengah menjalani pemeriksaan dengan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyampaikan Tiko hadir didampingi pengacaranya pukul 10.05 WIB

"Tiko hari ini memenuhi panggilan sebagai saksi. Di dampingi oleh pengacaranya jam 10.05 WIB," kata Bintoro.

Adapun, Bintoro sebelumnya menyampaikan telah mendapatkan temuan terkait hasil audit eksternal sebagai barang bukti.

“Untuk total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp6,9 M. Namun dari hasil audit besarannya tidak seperti itu. Lebih kecil daripada yang dilaporkan,” tuturnya.

Hanya saja, Bintoro tidak menjelaskan secara mendetail terkait hasil audit tersebut. Sebab, telah menjadi barang bukti yang masuk sebagai materi pokok perkara proses penyidikan.

Sebagai informasi, kejadian dugaan penggelapan dana ini bermula saat pembangunan perusahaan makanan dan minuman PT Arjuna Advaya Sanjana (AAS) dengan Arina pada 2015.

Perusahaan tersebut mengelola restoran Harlow Brasserie uang berlokasi di The H Tower, Mezzanine Floor Jalan Rasuna Said, Karet Kuningan Jakarta.

Awalnya, Arina menyetor modal Rp2 miliar yang dimasukan kedalam deposito berjangka. Deposito tersebut kemudian digadaikan di bank Danamon cabang Panglima Polim.

Singkatnya, restoran tersebut beroperasi hingga akhirnya pada 2019. Kemudian, saat Arina dan Tiko bercerai, pelapor menemukan laporan keuangan perusahaan pada 2017. Arina menemukan soal adanya selisih Rp140 juta.

Selain itu, pelapor juga menemukan kejanggalan transaksi dari tiga rekening atas nama perusahaan yang tidak jelas peruntukannya.