Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

Jakarta -

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

Jakarta -

Produsen otomotif Jerman Volkswagen (VW) berencana menutup sedikitnya tiga pabrik di Jerman, kata dewan pekerja perusahaan tersebut pada hari Senin (28/10).

Rencana penutupan pabrik tersebut merupakan tindakan yang menurut VW tidak dapat dihindari di tengah penjualan yang menurun.

"Manajemen benar-benar serius tentang semua ini. Ini bukan gertakan dalam putaran perundingan kolektif," kantor berita Reuters mengutip Daniela Cavallo, kepala dewan pekerja Volkswagen, yang mengatakan kepada beberapa ratus karyawan di Wolfsburg.

Cavallo tidak menyebutkan pabrik VW mana yang akan terpengaruh atau berapa banyak dari hampir 300.000 staf perusahaan di Jerman yang akan diberhentikan.

"Semua pabrik VW Jerman terpengaruh oleh rencana ini. Tidak ada yang aman," kata Cavallo saat berbicara kepada para pekerja VW di kantor pusat perusahaan di Wolfsburg.

Cavallo mengatakan bahwa VW juga menuntut pemotongan gaji sebesar 10% dan tidak ada kenaikan gaji selama dua tahun ke depan. Cavallo dan para pemimpin serikat buruh lainnya di VW bertekad untuk melakukan menentang keras rencana pemotongan tersebut.

Serikat pekerja VW sangat kecewa

Serikat pekerja IG Metall, yang mewakili sebagian besar tenaga kerja perusahaan itu, telah menyatakan ketidakpuasannya dengan berita tersebut.

"Ini adalah tikaman mendalam ke jantung para pekerja VW yang telah bekerja keras," kantor berita Jerman DPA mengutip pernyataan Manajer Distrik IG Metall Thorsten Grger.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

"Kami berharap Volkswagen dan jajaran manajemennya menguraikan konsep-konsep yang layak untuk masa depan di meja perundingan, alih-alih berkhayal tentang pemangkasan, yang sejauh ini pihak pengusaha hanya melontarkan omongan kosong."

CEO VW Thomas Schfer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa biaya operasional di pabrik-pabrik di Jerman telah menjadi sangat tinggi. "Kami tidak dapat melanjutkan seperti sebelumnya," kata Schfer.

"Kami tidak cukup produktif di lokasi-lokasi di Jerman dan biaya pabrik saat ini 25% hingga 50% lebih tinggi dari yang kami prediksi. Ini berarti ongkos operasi pabrik-pabrik Jerman masing-masing dua kali lebih mahal daripada pesaingnya."

Produsen mobil Eropa menghadapi persaingan yang semakin ketat dari mobil-mobil listrik Cina yang lebih murah.

VW melaporkan penurunan laba bersih sebesar 14% pada paruh pertama tahun ini dan terpaksa mengakhiri perjanjian keamanan kerja yang telah berlangsung puluhan tahun dengan serikat pekerja di Jerman.

Bagaimana reaksi pemerintah Jerman?

Juru bicara pemerintah Jerman Wolfgang Bchner mengatakan bahwa Berlin menyadari tantangan VW dan telah berkomunikasi erat dengan perusahaan dan perwakilan pekerja.

"Posisi kanselir mengenai hal ini jelas, yaitu bahwa kemungkinan keputusan manajemen yang salah dari masa lalu tidak boleh merugikan karyawan. Tujuannya sekarang adalah untuk mempertahankan dan mengamankan pekerjaan," kata juru bicara tersebut dalam sebuah pengarahan rutin.

Secara total, VW mengoperasikan 10 pabrik di Jerman, dengan enam terletak di Niedersachsen, tiga di negara bagian Sachsen di timur, dan satu di Hessen di barat.

Sebelumnya, Volkswagen belum pernah menutup pabrik di Jerman, dan tidak pernah menutup pabrik di mana pun di dunia selama lebih dari tiga dekade.

ae/yf (Reuters, dpa AFP)

(ita/ita)

Badan Legislasi DPR RI menyebut pemerintahan tidak setuju dengan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, pembahasan mengenai pengubahan nomenklatur itu saat ini tengah dibahas dalam Revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

"DPR mau mengubah, pemerintah tidak setuju," kata pria yang biasa dipanggil Awiek itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Awiek menyebut Baleg dan pemerintah akan membahas perubahan nomenklatur tersebut pada Selasa (10/8). "Akan didiskusikan besok. Apakah tetap Wantimpres atau Dewan Pertimbangan lagi," kata dia.

Supratman Andi Agtas ketika masih menjadi Ketua Baleg DPR RI sempat menjelaskan bahwa beleid tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003.

Supratman mengatakan, perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA didasari dari aspirasi juga keinginan seluruh fraksi di DPR. Kendati demikian, ia menegaskan tak akan ada perubahan kelembagaan untuk kembali seperti bentuk lama sebelum reformasi.

Menurut Supratman struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres.

Supratman menjelaskan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

“Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mengatur perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai harus mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. DPA sudah tidak termuat pada amendemen keempat UUD 1945.

"Pasal 16 di UUD yang asli itu tentang Dewan Pertimbangan Agung, itu sudah tidak ada (di amandemen), dan DPA itu setara dengan Presiden. Sekarang yang, kalau namanya Dewan Pertimbangan Agung, kalau merujuk pada konstitusi tidak sesuai," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Selasa, 23 Juli 2024.

Pada Pasal 16 UUD 1945 versi perubahan, berbunyi; Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
Pasal 16 sebelum amendemen yakni pada ayat 1 disebutkan susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2 tertulis dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Baca juga: Masa Jabatan Mau Habis, MPR Sepakat Tak Melanjutkan Wacana Amendemen UUD 1945

Menurut dia, diperlukan perubahan amendemen UUD 1945 dan tidak sekadar mengubah nomenklatur pada UU Wantimpres yang sedang digodok perubahannya.

"Jadi kalau UUnya tentang DPA maka nama itu tidak sesuai dengan pasal 16 UUD 1945," ujar Hidayat.

Dia menambahkan bahwa MPR tidak memungkinkan untuk melakukan Amendemen UUD 1945 di periode saat ini. Terlebih sudah di penghujung masa jabatan.

Pasal 109 ayat 4 Peraturan MPR Nomor 1/2019 tentang Tata Tertib MPR menjelaskan bahwa usul amandemen tidak dapat diajukan dalam enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.

"(Amendemen bisa dibahas) di periode (MPR) yang akan datang dan tidak mungkin sekarang amendemen UUD. MPR tidak akan mengerjakan itu, karena tidak sesuai aturan," jelas Hidayat.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR mendukung pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Dia menilai Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan beranggotakan orang-orang hebat di pemerintahan seperti mantan presiden dan wakil presiden.

“Memasukkan orang-orang hebat itu yang berpengalaman, karena sudah menjadi presiden kemudian menjadi anggota DPA itu keren. Mempertemukan semua orang hebat itu ada Megawati, SBY, Jusuf Kalla, Jokowi, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Hamza Has, coba bayangkan luar biasa kan,” tuturnya saat ditemui Bisnis secara terpisah di Menteng, Rabu (17/7/2024).

Oleh sebab itu, dia pun meminta orang yang berpandangan bagi-bagi jabatan oleh inisiatif DPA untuk segera move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat pikiran seperti ini harus segera move on," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Prabowo pun bakal sepakat apabila Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto juga mendukung perubahan UU tersebut.

"Muruah [menjaga kehormatan] negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya, memberi nasehat, diminta tidak diminta pertimbangan kepada Presiden Prabowo bagus itu," pungkas Ngabalin.

Menurut catatan Bisnis, wacana DPA tersebut muncul setelah DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat Baleg DPR, Selasa (9/7/2024).

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

Pengertian DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan menjadi pengganti untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 16.

Salah satu tugas utama DPA yakni memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden, saat menjalankan tugas negaranya.

Adapun, fungsi DPA yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden, dan memberi masukan serta usul terhadap pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR mendukung pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Dia menilai Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan beranggotakan orang-orang hebat di pemerintahan seperti mantan presiden dan wakil presiden.

“Memasukkan orang-orang hebat itu yang berpengalaman, karena sudah menjadi presiden kemudian menjadi anggota DPA itu keren. Mempertemukan semua orang hebat itu ada Megawati, SBY, Jusuf Kalla, Jokowi, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Hamza Has, coba bayangkan luar biasa kan,” tuturnya saat ditemui Bisnis secara terpisah di Menteng, Rabu (17/7/2024).

Oleh sebab itu, dia pun meminta orang yang berpandangan bagi-bagi jabatan oleh inisiatif DPA untuk segera move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat pikiran seperti ini harus segera move on," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Prabowo pun bakal sepakat apabila Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto juga mendukung perubahan UU tersebut.

"Muruah [menjaga kehormatan] negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya, memberi nasehat, diminta tidak diminta pertimbangan kepada Presiden Prabowo bagus itu," pungkas Ngabalin.

Menurut catatan Bisnis, wacana DPA tersebut muncul setelah DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat Baleg DPR, Selasa (9/7/2024).

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

Pengertian DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan menjadi pengganti untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 16.

Salah satu tugas utama DPA yakni memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden, saat menjalankan tugas negaranya.

Adapun, fungsi DPA yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden, dan memberi masukan serta usul terhadap pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta pihak-pihak yang menilai perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai sarana bagi-bagi jabatan agar cepat move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat-pendapat, pikiran seperti ini harus segera move on," kata Ali Ngabalin di gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Ngabalin justru beranggapan, DPA akan bagus jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas termasuk para mantan residen.

Menurut dia, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga bisa masuk dalam DPA, antara lain, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, hingga Ma'ruf Amin.

"Wah bagus sekali itu. Muru'ah (menjaga kehormatan), negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya pemberi nasihat," ucap dia.

Ngabalin menilai, menempatkan mantan presiden hingga wakil presiden di dewan tersebut juga menjadi cara untuk mengagungkan tokoh-tokoh hebat negara sebelumnya.

"Jadi tokoh-tokoh hebat ini oleh Presiden Prabowo kalau berkehendak, wah bagus. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan punya pikiran seperti itu memasukkan orang-orang yang hebat itu," kata dia.

Adapun perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA diatur dalam revisi UU Wantimpres yang diusulkan oleh DPR.

Revisi UU Wantimpres juga akan mengatur tidak ada batasan jumlah mengenai anggota DPA yang dapat ditunjuk oleh presiden.

Namun, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman.

Sementara itu, Jokowi mengaku akan kembali ke Solo, Jawa Tengah, setelah pensiun pada Oktober 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi merespons dukungan agar ia masuk dalam DPA pada pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinyalebih memilih untuk menepi dari dunia politik ketimbang bergabung dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Jokowi pernah mengatakan dirinya akan kembali ke Solo usai habis masa jabatan sebagai Presiden pada Oktober tahun ini. Jokowi menyampaikan hal tersebut usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Purworejo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu.

"Jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Youtube Sekretariat Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk mengubah Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam perubahan tersebut, nomenklatur Wantimpres akan berubah menjadi DPA.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Presiden Jokowi akan menjadi Ketua DPA di masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berbicara mengenai Revisi Undang-undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden yang sedang bergulir.

Perubahan nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU itu dianggap menabrak konstitusi. Sebab secara kedudukan tidak ada yang berubah.

“Kalau dalam UU yang sedang di DPR ini tentu itu lebih heavy pada perubahan nomenklatur dari Wantimpres ke DPA,” kata Muzani di Ruang Pimpinan MPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Selain perubahan nomenklatur, terdapat pasal krusial lainnya dalam RUU ini. Di antaranya adalah pemilihan anggota yang tidak terbatas, persyaratan menjadi anggota, hingga aturan kelembagaannya yang diatur sejajar dengan lembaga lain.

Hal ini diatur dalam Pasal 2 RUU Wantimpres yang berbunyi:

Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentunya penambahan lembaga baru ini harus mengubah UUD 1945. Terkait hal ini, Wakil Ketua MPR itu memilih untuk menunggu proses pembahasan RUU inisiatif itu berlangsung.

“Nanti akan dikaji lagi. Kita tunggu pembahasan. Karena itu masih dalam proses pembahasan,” katanya.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi rancangan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). RUU Wantimpres ini segera dibahas di DPR.

Salah satu poinnya adalah perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nantinya, DPA tidak lagi di bawah presiden tetapi menjadi lembaga tersendiri.

Yusril menjelaskan, dalam sejarahnya pada 2006, dirinya yang waktu itu menjabat Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditugasi SBY untuk mewakili Presiden membahas RUU tentang Wantimpres dengan DPR hingga selesai.

"Dalam teks UU Nomor 19 Tahun 2006 itu tercantum tanda tangan pengesahan dari Presiden SBY dan tanda tangan saya selaku Menteri Hukum dan HAM Ad Interim yang mengundangkan UU itu dalam Lembaran Negara, pertanda UU tersebut mulai berlaku dan mengikat semua orang," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (16/7).

Yusril mengatakan, perubahan dalam RUU yang diajukan DPR, berdasarkan pemikiran hematnya memang tidak substansial jika dikaitkan hanya dengan nomenklatur dan berapa jumlah serta syarat untuk menjadi anggotanya.

"Apa yang substansial adalah perubahan kedudukan dewan pertimbangan itu dari semula berada di bawah Presiden sebagaimana disebutkan dalam UU Wantimpres menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya," ucap dia.

Yusril menyebut, dalam UUD 45 sebelum amandemen. DPA memang disebutkan sebagai nomenklatur dan diletakkan dalam Bab tersendiri, yakni Bab IV dengan judul "Dewan Pertimbangan Agung" yang terdiri atas 2 ayat yang menyebutkan susunan dewan tersebut ditetapkan dengan undang-undang.

Tugas dewan itu adalah berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Sedangkan penjelasan UUD 45 ketika itu menyebut DPA sebagai "Council of State" yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah.

"Karena itu, dalam pelajaran hukum tata negara sebelum amandemen UUD 45, DPA digolongkan sebagai "lembaga tinggi negara"," ucap dia.

Sementara dalam UUD 45 hasil amandemen Bab IV dengan judul "Dewan Pertimbangan Agung" dinyatakan "dihapuskan". Tetapi Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada namun diubah sehingga berbunyi:

"Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang".

Eks Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran di sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ini membeberkan, nama dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden, tidak ada nomenklaturnya di dalam UUD 45 hasil amandemen.

"UU No Tahun 2006 menamakannya "Dewan Pertimbangan Presiden" dan menempatkan lembaga itu di bawah Presiden. Itulah tafsir yang berkembang saat itu. Pemikirannya adalah karena DPA sebagai "lembaga negara" dihapuskan oleh amandemen, maka kedudukan Wantimpres ditempatkan berada di bawah Presiden sebagai lembaga pemerintah," jelas dia.

Sementara dalam RUU inisiatif DPR sekarang, dewan penasihat yang dibentuk Presiden berdasarkan Pasal 16 UUD 45 hasil amandemen akan diberi nama "Dewan Pertimbangan Agung" dan menempatkannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang disebutkan dalam UUD 45 hasil amandemen.

"Pada hemat saya, seperti telah saya katakan di atas tadi, soal kedudukan dewan itu saja yang secara substansial membedakan antara Wantimpres yang ada sekarang dengan DPA sebagaimana termaktub dalam RUU inisiatif DPR ini," kata Yusril.

Sementara mengenai persoalan penyebutan dan keberadaan "lembaga tertinggi" dan "lembaga tinggi negara" dalam UUD 45 baik sebelum maupun sesudah amandemen, Yusril menyebut hal ini adalah persoalan teori hukum tata negara. Dengan diubahnya kedudukan MPR sesudah amandemen, kebanyakan akademisi hukum tata negara menafsirkan tidak mempunyai lembaga "tertinggi negara" lagi.

"Bahkan istilah 'lembaga tinggi negara' pun dihindari penggunaannya, seiring dengan perubahan rumusan tentang pelaksana kedaulatan rakyat dalam UUD 45 hasil amandemen. Karena MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat kini dilaksanakan 'menurut undang-undang dasar', maka kedaulatan rakyat itu dapat ditafsirkan dilaksanakan oleh semua lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 45 hasil amandemen," kata dia.

Yusril menuturkan, dewan yang dibentuk oleh Presiden dan bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan itu dapat disebut sebagai lembaga negara.

"Saya ingin merujuk kepada norma Pasal 30 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang sudah beberapa kali diubah), yang dengan tegas menyatakan bahwa 'lembaga negara' yang dapat mengajukan sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi adalah 'lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'," tutur dia.

Sedangkan lembaga yang dibentuk oleh Presiden atas perintah UUD 45 dengan tugas untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, apakah nomenklaturnya akan dinamakan Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, kewenangannya dengan tegas dijelaskan Pasal 16 UUD 45.

Oleh sebab itu, dewan itu dapat digolongkan sebagai lembaga negara yang sejajar kedudukannya dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain karena tidak ada lembaga lain dalam UUD 45 yang diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

"Dengan demikian, hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tata negara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Yusril.

"Penafsiran sekarang ini lebih mendekati maksud UUD 45 dibandingkan dengan penafsiran tahun 2006 ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga. Tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, atau tafsir apa pun terkait dengan UUD selalu bersifat dinamis. Segalanya pada akhirnya dapat diterima setelah tafsir itu dituangkan ke dalam norma undang-undang," tutup dia.

Jakarta: Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra merespons perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres itu dinilai lebih mendekati UUD 1945.

"Lebih mendekati maksud UUD 1945 ketimbang dengan penafsiran tahun 2006, ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut Yusril, perubahan nomenklatur Wantimpres mengubah kedudukannya. Dari yang semula berada di bawah presiden jadi sejajar dengan lembaga negara lainnya.
"Menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," ujar Yusril.

Baca juga: UU Wantimpres Sepakat Direvisi, Jadi Usul Inisiatif DPR

Yusril menjelaskan DPA disebutkan di dalam Bab IV UUD 1945 sebelum diamendemen. Tugas DPA adalah berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

"Sedangkan penjelasan UUD 45 ketika itu menyebut DPA sebagai Council of State yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Karena itu, dalam pelajaran hukum tatanegara sebelum amandemen UUD 45, DPA digolongkan sebagai lembaga tinggi negara," terang dia.

Sementara dalam UUD 45 hasil amandemen, Bab IV dengan judul Dewan Pertimbangan Agung dinyatakan dihapuskan. Tetapi, Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada tapi diubah.

"Sehingga berbunyi Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang," sebut dia.

Dia melihat perubahan nomenklatur itu tak perlu menjadi polemik. Sebab, tidak ada persoalan mendasar.

Di sisi lain, Yusril melihat tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara bersifat dinamis.
"Segalanya pada akhirnya daapt diterima setelah tafsir itu dituangkan dalam norma undang-undang," kata Yusril.

Sebelumnya, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan yaitu soal nomenklatur. Yakni, Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjdi Dewan Pertimbangan Agung," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Supratman mengatakan usulan perubahan nomenklatur itu muncul dari aspirasi fraksi di DPR. Sebanyak sembilan fraksi sejatinya menyepakati revisi UU Wantimpres.

(ABK)