Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemanfaatan energi terbarukan yang masif akan berdampak pada pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, termasuk mendukung ekosistem hidrogen hijau yang lebih efisien.

Oleh karena itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah meningkatkan bauran energi terbarukan dan memperkuat rantai pasoknya guna mencapai kemandirian energi national.

IESR melihat potensi energi terbarukan Indonesia bisa mencapai 3.687 G. Namun, untuk memanfaatkan potensi itu, diperlukan pengembangan rantai pasok manufaktur energi terbarukan agar energi terbarukan dapat diakses dengan biaya kompetitif dan terjangkau serta menjamin ketahanan energi berkelanjutan.

Selain itu, energi terbarukan dibutuhkan sebagai upaya penurunan emisi dalam menghasilkan energi bersih dan produksi hidrogen hijau.

Farid Wijaya, Analis Senior Bahan dan Energi Terbarukan IESR, mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan potensi mineral kritis Indonesia sebagai bagian program Hilirisasi sebagai upaya awal.

“Melalui program tersebut, pemerintah dapat mengembangkan industri manufaktur PLTS, turbin angin dan baterai sebagai media penyimpanan energi listrik yang sangat bergantung dengan ketersediaan mineral kritis.,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Menurutnya, hal itu penting untuk dapat memenuhi kebutuhan PLTS dan PLTB domestik dan menjadikan pasar domestik sebagai pasar utama dan prioritas.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Muhamad Alhaqurahman Isa mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan hidrogen yang direncanakan terbit pada awal 2025.

Ia bilang, peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan berbasis permintaan. Proyeksi kebutuhan hidrogen pada 2060 mencapai 9,2 juta ton untuk kebutuhan domestik, sementara proyeksi produksi bisa mencapai 17 juta ton dengan ekspektasi sebagian produksi untuk pemenuhan kebutuhan ekspor.

“Tahap inisiasi antara 2025 hingga 2034 akan difokuskan pada persiapan, seperti peta jalan, studi kelayakan,FGD, dan perancangan insentif,” kata Alhaqurahman dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024

Pada peta jalan net zero emission (NZE) sektor energi Kementerian ESDM, pemerintah memproyeksikan kapasitas PLTS sebesar 115 GW pada 2060 yang diperkirakan membutuhkan estimasi investasi sekitar US$ 110,6 miliar.

Farid bilang, Indonesia berpeluang memastikan investasi dipenuhi dari industri dan jasa domestik terutama untuk komponen modul surya, sistem dan komponen penyeimbangan pembangkit listrik, biaya pengembangan dan tenaga kerja yang terpusat di pasar domestik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan kesiapan industri dan jasa yang baik, Indonesia berpotensi memanfaatkan sekitar 90% nilai investasi tersebut untuk pertumbuhan pasar PLTS domestik.

Menurutnya, rantai pasok untuk PLTS di Indonesia sudah berkembang dibanding PLTB dan baterai. Program hilirisasi barang tambang, khususnya yang sudah diklasifikasikan sebagai mineral kritis, juga berpotensi mempercepat pengembangan industri manufaktur energi terbarukan.

“Hal ini dapat mendorong akselerasi adopsi energi terbarukan dan keamanan rantai pasok dalam menjamin adopsi itu terjadi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional dan kemandirian rantai pasok teknologi energi terbarukan,” jelas Farid.

IESR menekankan pentingnya pembentukan ekosistem energi terbarukan mulai dari kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pasar energi terbarukan di Indonesia. Keberadaan kebijakan ini akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi.

Untuk itu, langkah penting yang diperlukan antara lain menyusun peta jalan untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta industri manufaktur terkait sebagai bagian dari program hilirisasi. “Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk pembiayaan, insentif, dan subsidi bagi industri energi terbarukan,” pungkas Farid.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK sejak 2018.

Sebelumnya Djoko Siswanto merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Bahlil yang diikuti oleh Djoko, di Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024).

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambung Bahlil.

Setelah pengucapan sumpah selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas.

Sebagai informasi, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang dalam hal ini diberhentikan secara hormat sebagai Kepala SKK Migas. Kementerian ESDM juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Dwi selama menjabat.

Djoko merupakan lulusan S1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Master of Business Administration in Oil and Gas Management The University of Dundee, dan S3 Teknik Perminyakan ITB.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) dari Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina, resmi salurkan gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Cilegon.

Terhitung 1 November 2024, PHE OSES menyediakan gas sebesar 5 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day), dengan total volume sebesar 9.977 BBTU sampai dengan tahun 2029. Gas yang dipasok ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik wilayah Cilegon-Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.

PLTGU Cilegon merupakan satu-satunya pembangkit bertenaga gas di wilayah Banten, yang berperan vital sebagai salah satu interkoneksi jaringan transmisi Jawa-Bali. Listrik dari PLTGU Cilegon diperuntukkan menyuplai kebutuhan listrik industri di Banten.

General Manager PHE OSES, Antonius Dwi Arinto, menegaskan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menciptakan ketahanan energi nasional. Kerja sama ini untuk mendukung kebutuhan energi nasional, melalui kerja sama yang solid antara PHE OSES, SKK Migas dan PLN.

Menurut Antonius, dengan sinergi lintas instansi pemerintah, potensi energi domestik dapat dioptimalkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri.

“Kami berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan dapat menghasilkan dampak yang besar untuk mendukung ketersediaan energi yang andal, efisien dan berkelanjutan,” kata Antonius dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina terus mengoptimalkan pemanfaatan gas di era transisi energi, baik sektor industri, transportasi maupun rumah tangga.

"Pemanfaatan gas bumi untuk sektor kelistrikan sejalan dengan kebijakan Pertamina menjadi gas sebagai energi transisi," tandas Fadjar.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (KEN) sudah memasuki tahap harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. KEN merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penetapan target bauran energi terbarukan yang tinggi disertai dengan strategi yang jelas harusnya diakomodasi dalam KEN sehingga menjadi upaya signifikan dalam mewujudkan komitmen pencapaian NZE dan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai visi kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Namun, hingga saat ini, draf KEN masih memuat penurunan target bauran energi terbarukan (EBT) dari 23% pada 2025 menjadi 17%-19% dan menargetkan bauran energi terbarukan 70%-72 % pada 2060.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, mengungkapkan seharusnya KEN juga menetapkan target NZE di sektor energi pada 2060 atau lebih cepat. Namun, target KEN masih menyisakan emisi signifikan jika 28%-30% bauran energinya tetap bergantung pada energi fosil.

Sementara strategi KEN mengandalkan pemakaian teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage, CCS) untuk mitigasi emisi di pembangkitan,

“CCS belum terbukti dapat mencapai 100% mitigasi emisi sesuai desain, ditambah lagi biaya yang masih mahal,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/11).

Sedang peningkatan bauran biofuel masih menyisakan kebutuhan untuk konsumsi BBM di transportasi sebagai sumber emisi dan peningkatan skalanya yang sangat bergantung pada industri kelapa sawit.

Deon menambahkan, Investasi transisi energi secara global tumbuh 17% dalam setahun terakhir mencapai US$ 1,8 triliun, dan perlu meningkat sekitar tiga kalinya di tahun 2030 untuk mengejar komitmen menggandakan efisiensi energi dan meningkatkan tiga kali lipat pada 2030 yang disetujui pada COP28 tahun lalu.

Investasi terbesar mengalir ke pengembangan energi terbarukan terutama PLTS dan PLTB serta kendaraan listrik, masing-masing mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Indonesia punya potensi dan modalitas untuk mengembangkan sektor tersebut, dan seharusnya melihat ini jadi peluang menarik investasi,” ungkap Deon.

Dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyebutkan, pencapaian target NZE berkorelasi dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jeratan pendapatan negara menengah.

“Indonesia sudah sekitar 30 tahun menyandang status negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, kita dorong visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tinggi, tapi lebih bersih. Secara kerangka kebijakan energinya juga perlu bertransformasi ke energi terbarukan,” jelas Vivi.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pemutakhiran KEN mempertimbangkan beberapa hal seperti target NDC dan komitmen global untuk mitigasi krisis iklim, serta pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Bappenas.

“Kita membutuhkan permintaan energi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan ketahanan energi kita. Oleh karena itu kita secara bertahap mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara dan mencapai puncak emisi pada 2035 sehingga mencapai NZE pada 2060,” pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - ABU DHABI. Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengikuti Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2024, salah satu pameran dan konferensi minyak dan gas bumi terbesar dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 4-7 November 2024.

Melalui keikutsertaan ini, Indonesia mengajak para pelaku industri hulu migas dunia berinvestasi di Indonesia.

Untuk menarik minat para calon investor dunia dalam ajang ini, SKK Migas bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan enam perusahaan dalam negeri memperkenalkan potensi besar sektor hulu migas Indonesia dengan membuka Paviliun Indonesia, serta melakukan rangkaian presentasi dan pertemuan dengan para pelaku industri hulu migas dunia.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan industri hulu migas dari puluhan negara, termasuk Arab Saudi, Norwegia, Irak, dan Malaysia.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengungkapkan investasi global memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor hulu migas untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

memiliki potensi besar di sektor hulu gas dengan 68 cekungan yang belum tereksplorasi dari total 128 hektare.

“8 cekungan telah ditinjau dengan cermat dengan potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan, sementara terdapat 16 peluang yang siap ditawarkan dan dapat diakses di layar utama pavilion Indonesia,” kata Hudi di Abu Dhabi, Senin (4/11).

Untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal, Indonesia memerlukan kolaborasi kuat dengan para investor global.

“Dukungan investor akan membantu membuka peluang eksplorasi dan eksploitasi baru serta mendorong inovasi yang berkelanjutan, sehingga memastikan terwujudnya ketahanan energi nasional di tengah perubahan menuju energi yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Hudi.

Menurut Hudi, meskipun dunia terus bergerak kepada energi terbarukan, minyak dan gas dunia diproyeksikan tetap menjadi sumber energi utama dalam beberapa dekade mendatang.

SKK Migas menyoroti potensi investasi sektor hulu migas Indonesia yang pada 2024 diproyeksikan mencapai Rp 267 triliun, peningkatan sebesar 22% dari realisasi tahun sebelumnya.

Potensi ini didukung oleh kekayaan sumber daya yang ditawarkan kepada calon investor, di antaranya delapan area fokus dengan potential playtermasuk North Sumatera Area, Timor Area, dan Buton Area, serta 12 peluangfarm-inseperti Wilayah Kerja Andaman I, Wilayah Kerja Sokang, dan Wilayah Kerja South East Madura.

Selain memperkenalkan potensi cadangan migas nasional, dalam acara ini pun Indonesia menjelaskan komitmen industri hulu migas nasional untuk beroperasi secara lebih hijau, termasuk dengan terus melakukan sejumlah inovasi berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing investasi nasional, salah satunya dengan membuat berbagai regulasi yang mendukung iklim investasi yang lebih sehat di antaranya skema new gross-split, one door service policy(ODSP), keringanan pajak, dan skema fiskal fleksibel.

Hudi menambahkan, partisipasi Indonesia di ADIPEC 2024 akan semakin memperkuat hubungan dengan para investor global serta membuka peluang kolaborasi strategis yang akan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Selama 4 hari ke depan kami siap melakukan diskusi pada pelaku industri minyak dan gas, mengeksplorasi bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan energi secara sustainable,” pungkas Hudi.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (04/11/2024).

Perubahan tersebut meliputi pengangkatan direktur utama (dirut) dan dewan komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa depan.

Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama.

Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian direksi serta komisaris BUMN, termasuk Pertamina, merupakan kewenangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan adalah proses yang normal dan wajar sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Menurut Fadjar, kehadiran pemimpin baru akan membawa energi positif untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa mendatang.

Kepemimpinan yang telah ada sebelumnya, kata dia, akan menjadi dasar yang kuat untuk mendorong kemajuan perusahaan serta mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Di antara anggota baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dony Oskaria, yang kini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, sebelumnya adalah Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti (Usakti).

Pada kesempatan tersebut, Pertamina juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf atas dedikasi mereka sebagai dirut dan komisaris independen.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah membawa Pertamina meraih kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” tutur Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, susunan Direksi Pertamina saat ini terbagi dalam dua jajaran. Pertama, jajaran Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama yang dijabat oleh Mochamad Iriawan, diikuti oleh Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Anggota Dewan Komisaris lainnya, termasuk Heru Pambudi, Bambang Suswantono, serta Komisaris Independen Condro Kirono, Alexander Lay, dan Iggi H Achsien.

Sementara itu, dalam jajaran Direksi diisi oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama.

Posisi lainnya diisi oleh Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko, A Salyadi Dariah Saputra sebagai Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha.

Kemudian, Alfian Nasution menjabat sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Erry Widiastono sebagai Direktur Penunjang Bisnis, dan M Erry Sugiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Anggota Dewan Energi Nasional Agus Pramono mengungkap potensi bahan bakar hidrogen di Indonesia. Menurut dia semua komponen pendukung sudah tersedia dan penerapannya hanya menunggu arahan dari pemerintah.

Komponen pendukung yang dimaksud Agus di antaranya produksi hidrogen, ketersediaan refueling station, hingga mobil yang kompatibel dengan bahan bakar tersebut.

Produksi hidrogen di Indonesia melalui proses cracking dari gas alam, di mana kandungan metan diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen.

Ke depannya, untuk mengurangi penggunaan gas alam, Indonesia dapat memproduksi hidrogen menggunakan metode elektrolisis yang memisahkan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan aliran listrik.

Aliran listrik tentunya harus berasal dari sumber hijau, seperti pembangkit listrik tenaga air, geothermal, angin, ataupun nuklir.

Untuk refueling station atau stasiun pengisian hidrogen, Indonesia sudah memiliki satu yang dibangun PLN di kawasan Senayan.

Stasiun pengisian ini mampu melayani segala jenis kendaraan berbasis hidrogen, mulai dari kendaraan pribadi, transportasi umum hingga kendaraan berat.

Sementara untuk mobil berbasis hidrogen sudah ada Toyota Mirai yang telah diperkenalkan di dalam negeri. Namun penjualan mobil hidrogen ini masih menunggu kesiapan Toyota Indonesia.

"Jadi hidrogennya sudah ada, refueling sudah ada, mobilnya sudah ada. Tinggal mengaspal saja. Siapa sih yang mau mengawinkan tiga ini? Ini kan pemerintah yang harus ada," ujar Agus saat ditemui di Depok (30/10).

Ia menyebut pemerintah harus berkaca pada Jerman yang berhasil mengembangkan bahan bakar tersebut, hingga memiliki empat refueling station dan akan melayani aktivitas ekspor-impor hidrogen mulai 2035.

Selain itu Agus juga berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru untuk menjalankan program bahan bakar hidrogen.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sumber energi panas bumi memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan energi nasional. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nasional ditargetkan mencapai 10,5 GW pada 2035 mendatang.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi mengatakan, PGE berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

Saat ini, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW, namun pemanfaatannya masih minim, hanya sekitar 2,2 GW.

“Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030,” ujar Jufli dalam Webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi Dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan ReforMiner Institute pada Kamis (24/10).

Jufli menambahkan, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai US$ 17 miliar hingga US$ 18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar US$ 21 miliar hingga US$ 22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m³ CO?.

“Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan.

Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun.

Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia,” katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global.

Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

“Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan.

Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang.

“Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi.

Komaidi mencontohkan, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi.

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini,” katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengungkap dirinya bersama sejumlah jajaran Kementerian ESDM menghadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penyelesaian RPP tersebut.

Menurutnya, penyelesaian RPP KEN masih dalam proses dan masih membutuhkan tanda tangan sejumlah pihak. Di samping itu, Djoko berharap rpp tersebut akan diteken sebelum 20 Oktober 2024.

"Ya, lagi diproses paraf-paraf, tanda tangan. Mudah-mudahan (selesai sebelum tanggal 20 Oktober)," kata Djoko di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi purnatugas pada 20 Oktober 2024 setelah satu dekade memimpin Indonesia. Ia akan digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI sebelumnya menyetujui RPP KEN sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

RPP tersebut selanjutnya diproses oleh Bahlil selaku Ketua Harian DEN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

"RPP Kebijakan Energi Nasional mencakup satu penambahan bab dari 6 bab menjadi 7 bab, penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 (1 pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, 4 pasal berubah tidak bersifat substantif, dan 49 pasal penambahan pasal baru)," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (5/9).

Landasan penyusunan RPP KEN meliputi perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat, dan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Bahlil mengungkapkan hasil pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI telah menghasilkan seluruh substansi dari pandangan delapan fraksi Komisi VII DPR RI pada prinsipnya telah terakomodir dalam substansi pengaturan RPP tersebut.

"24 pasal telah mendapat masukan dan keputusan bersama, yaitu terdiri dari 13 pasal mengalami perubahan dan 11 pasal tetap," kata Bahlil.

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Sub Holding Gas Pertamina terus menunjukkan komitmennya dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur penyaluran energi di Indonesia. Hingga saat ini, Pertagas telah mengoperasikan 63 ruas pipa sepanjang 2.930 KM di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan energi ke berbagai industri di tanah air. Subholding Gas (SHG) sebagai pengelola terbesar gas bumi nasional terus bertumbuh progresif dan berorientasi pada keberlanjutan, SHG tidak hanya mempertahankan bisnis eksisting, tetapi juga terus berupaya dalam meningkatkan keandalan kinerja operasionalnya.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk, Harry Budhi Sidharta mengatakan dalam upayanya bertransformasi menjadi perusahaan infrastruktur energi nasional, Pertagas sebagai bagian dari Sub Holding Gas terus memperluas cakupan bisnisnya tidak hanya dalam hal penyaluran gas alam.

“Saat ini Pertagas telah melakukan ekspansi bisnis dalam penyediaan infrastruktur energi lainnya seperti pipa minyak bumi dan BBM,” kata Harry, Senin (14/10).

Hingga saat ini, Pertagas telah membangun dan mengoperasikan Pipa Minyak sepanjang lebih dari 605 KM diantaranya, Pipa Minyak Tempino – Plaju yang berada di Operation Central Sumatera Area dan Pipa Minyak Rokan yang berada di Operation Rokan Area.

“Kontribusi Pertagas dalam penyaluran minyak di Pulau Sumatera ini mendukung ketahanan energi nasional, dimana telah berkontribusi terhadap penyediaan kebutuhan energi nasional,” kata Harry.

Selain itu, Pertagas juga tengah menggarap pembangunan pipa penyaluran BBM Cikampek – Plumpang. Momentum dimulainya pembangunan pipa sepanjang 96 KM ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pertamina Patra Niaga pada Jumat, 4 Oktober 2024 lalu.

Pertagas tidak hanya terus mengembangkan jaringan pipa yang dimiliki, tetapi juga berkomitmen memastikan keandalan energi yang disalurkan. Komitmen ini didukung oleh kompetensi Pertagas dalam bidang operasional dan pemeliharaan pipa serta fasilitas pendukungnya. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga standar operasional yang tinggi, mulai dari proses instalasi hingga pemeliharaan dilaksanakan dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam urusan keselamatan kerja, sampai akhir September 2024 Pertamina Gas mencatatkan jam kerja selamat mencapai 105.142.028 jam, menegaskan komitmennya dalam mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama.

Pertagas berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi risiko kecelakaan untuk menjaga keandalan operasional penyaluran energi. Selain itu, untuk menjaga keandalan operasi pipa minyak, Pertagas melakukan pengendalian pengendalian risiko melalui Security and Oil Losses Management With Integrated Detection System, serta pengendalian keakuratan alat ukur (meter) dalam mengatasi ketidaksesuaian (discrepancy) dengan prosedur yang ketat. Dengan menerapkan prinsip Flow Assurance dan Pipeline Integrity, Pertagas memastikan bahwa setiap aliran energi berlangsung dengan lancar dan aman, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Harry mengatakan Pertagas akan terus melakukan pengembangan dan penambahan infrastruktur penyaluran energi dan bersinergi dengan industri hulu hingga hilir. Aksesibilitas infrastruktur penyaluran energi yang terintegrasi menjadi peluang besar bagi Pertagas untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan kompetensi yang dimiliki dalam sektor midstream, Pertagas mampu menjajaki kerja sama dengan industri hulu dan hilir untuk mengangkut berbagai jenis energi, seperti gas alam, minyak bumi, dan BBM. Kerja sama ini memungkinkan Pertagas untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran energi.

“Melalui jaringan pipa yang terbangun untuk menyalurkan energi dari hulu ke hilir, akan berdampak pada efisiensi biaya pengangkutan, keselamatan kerja, fleksibilitas dan skalabilitas, serta keandalan pasokan energi yang stabil,” kata Harry.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memprediksi realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) tidak akan lebih dari 17% atau di bawah dari target pemerintah 23% pada 2025. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93% pada semester pertama tahun ini.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan ada banyak faktor yang membuat target bauran EBT tahun depan belum tercapai. Salah satunya dia menyebut kondisi kelebihan pasokan pada masa pandemi, hingga saat ini masih ada ekses pasokan 30%.

Masa pandemi disebut membuat pertumbuhan kebutuhan energi tidak stagnan. Alhasil, Menurut dia, apabila dipaksakan untuk memasukkan pasokan dari pembangkit EBT baru justru akan menjadi bumerang bagi pembangkit yang ada.

"Kita sudah monitor, kita hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17%, sekarang kan sekitar 13%-14%," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Dalam hal ini, pihaknya tengah menggodok strategi baru untuk mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Langkah yang sedang berjalan yaitu Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). DEN akan mengubah target 23% bauran energi bersih pada tahun berikutnya.

"Sehingga nanti pada tahun berikutnya sehingga di tahun 2060 bisa 70%," imbunya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan sumber kendala yang menghambat target bauran energi yaitu belum tersambungnya jaringan transmisi yang memadai. Dia pun menyontohkan EBT di Riau yang terkendala jaringan listrik.

"Itulah faktor penyebabnya, kembali lagi ini tugas Menteri ESDM yang baru untuk menyelesaikan bersama PLN. Jadi bukan salah PLN, salah perencanaan kami juga yang salah, tetapi mereka lebih banyak salah nya dari kami," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Bahlil menyoroti potensi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor geothermal atau panas bumi. Secara global, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia atau sebesar 40%, setara dengan 24 gigawatt (GW).

Sementara itu, kapasitas dari pembangkit listrik dari panas bumi mencapai 26 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah berjalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir tumbuh 2 kali lipat.

"Kapasitas listrik PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi] tersebut mencakup 18,5% dari total listrik EBT atau 3% dari total 93 GW," tuturnya.

Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) belum juga ditandatangani Presiden Joko Widodo menjelang pergantian presiden. Di sisi lain, Jokowi mengakui sudah tidak dapat lagi meneken kebijakan strategis menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Padahal, draf RPP KEN tersebut sudah disepakati antara Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat sejak bulan lalu. Sekretaris Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, berharap RPP KEN dapat segera ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Saat ini sedang sirkulasi kepada Menteri-Menteri terkait untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Djoko dalam acara peluncuran produk Huawei, Kamis (3/10).

Djoko mengatakan RPP KEN mengatur peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sampai 70% pada 2060. Sumber energi paling besar dalam RPP KEN adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan mencapai 41% dari total kapasitas pembangkit yang berasal dari EBT di 2060.

Dia mengatakan kapasitas terpasang PLTS di Indonesia 2023 baru mencapai 589 megawatt. Dengan demikian, peluang pengembangan PLTS untuk menuju net zero emission sangat besar.

Jokowi Tak Bisa Putuskan Kebijakan Strategis

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengakui dirinya tak dapat lagi meneken kebijakan strategis menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, segala keputusan krusial dalam masa transisi ini akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat dirinya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan ihwal kemungkinan langkah Jokowi untuk membuka moratorium daerah otonomi baru dan menjadikan Pantar Sebagai Kabupaten Baru di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Nanti ditanyakan ke presiden baru, ke pemerintahan baru. Saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis," kata Jokowi seusai mengunjungi SMKN 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT pada Kamis (3/10).