Unilever Food Solutions (UFS) memastikan pihaknya bakal terus berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri Food and Beverage (FnB) di Indonesia. Ada berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh UFS, salah satunya dengan menghadirkan Report Tren Kuliner.

Managing Director Unilever Food Solutions Indonesia Gemita Pasaribu mengatakan laporan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pemilik atau pelaku bisnis kuliner untuk menjadi referensi dalam mengembangkan usaha mereka. Pasalnya, laporan tersebut tersebut dikerjakan berdasarkan riset mendalam.

"UFS adalah divisi business to business (B2B) dari Unilever jadi fokus kami membantu FnB di Indonesia untuk bisa terus bertumbuh di bisnis yang digeluti," kata Gemita di acara Press Conference 'Unilever Food Solutions - Future Menu 2024' Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan kehadiran laporan itu tidak terlepas dari potensi industri FnB Indonesia hingga global yang saat ini cenderung sedang tumbuh. Untuk itu setiap pelaku industri FnB memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bisnis mereka.

"Karena industri kuliner di mana pun itu selalu berkembang pesat dan tidak terkecuali di Indonesia. Dan di Indonesia secara umum bisa dibilang industri kuliner ini tumbuh 10% nah. Banyak faktornya, ekonomi yang membaik dan faktor tren-tren kuliner, dan inovasi-inovasi yang sampai ke Indonesia berbasis teknologi," jelasnya.

Khusus di tahun ini, dia mengatakan setidaknya ada lima tren kuliner yang tengah berkembang yakni Flavor Shock, Low-Waste Menu, Modernized Comfort Food, The New Sharing, dan Feel Good Food.

"Kita mendorong agar mereka terus berinovasi terus berkreasi melalui report ini. `Dalam report ini ada 5 tren yang kita angkat," ungkapnya.

Dia mengatakan laporan tren kuliner tersebut dibuat oleh UFS dengan sangat serius. Pasalnya laporan tersebut merupakan hasil dari wawancara terhadap 1.600 chef di 21 negara. Nantinya laporan tersebut bakal dikeluarkan oleh UFS setiap tahunnya.

"Dari studi yang kita lakukan. Jadi studi ini dilakukan terhadap 1.600 chef di 21 negara kemudian kita juga melihat melakukan anasis lebih dari 56rb keywords. Ini studi yang sangat diperlukan oleh pelaku kuliner," ungkapnya.

Dia berharap laporan tersebut bisa menjadi 'kompas' bagi para pelaku bisnis FnB dalam mengembangkan usaha mereka. Apalagi kreativitas dan inovasi di sektor tersebut tergolong masih terbuka sangat lebar.

"UFS memberikan secara cuma-Cuma kepada FnB owner. Sehingga ini menjadi 'kompas' bagi mereka how to create innovation," tuturnya.

Gemita mengatakan lewat laporan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengalaman bagi para konsumen yang berkunjung ke restoran. Pasalnya, customer experience (pengalaman konsumen) yang menjadi salah faktor penting yang perlu dijaga dalam menjalankan bisnis kuliner.

"Konsumen di Indonesia itu sebenarnya sangat mengutamakan experience. Jadi pengalaman konsumen merupakan suatu hal yang bukan baru lagi. Justru harus menjadi fokus untuk FnB owner atau pegiat FnB untuk terus meningkatkan experience ini menjadi sesuatu yang memorable buat mereka," ujarnya.

Generasi Z dan Y Update Banget soal Tren Kuliner

Generasi Z dan Y Update Banget soal Tren Kuliner

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Dinas urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test dilakukan pada stok yang berada di 100 titik Kabupaten/Kota.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Yusra Egayanti mengungkapkan, hasil uji rapid test tersebut sebagian besar atau 90% negatif dari residu. Sementara ada 10 % ada kandungan residu, tetapi dalam jumlah aman, sehingga boleh dikonsumsi.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya" ujar Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala." ujar Yusra.

Adapun kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi. https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3025.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain, pilih anggur yang memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya,

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat." ujarnya.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memberikan tanggapan terkait pemberitaan hasil pemeriksaan otoritas Thailand terhadap anggur shine muscat asal Tiongkok. Dalam pemberitaan yang beredar anggur muscat tersebut mengandung residu bahan kimia berbahaya di atas tingkat maksimum yang diizinkan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) berkomitmen untuk melindungi keamanan pangan di Indonesia. Terkait kabar kandungan bahan kimia pada anggur shine muscat, Bapanas akan melalukan investigas pada stok yang ada di Indonesia.

"Terkait adanya pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat dari China, NFA selaku OKKP akan melakukan investigasi lebih lanjut. Hal ini akan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Arief mengungkapkan, berdasarkan Perpres No 66 Tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, salah satu kewenangan Badan Pangan Nasional adalah memastikan bahwa pangan segar yang diedarkan aman. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi. NFA akan terus memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan sesuai dengan prosedur pengawasan keamanan pangan segar yang berlaku," ujar Arief.

Lebih lanjut, Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Yusra Egayanti mengungkapkan bahwa, pihaknya terus memperkuat regulasi terkait Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida untuk keamanan pangan.

"Standar BMR pestisida diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 53 Tahun 2018. Saat ini, NFA tengah menyempurnakan standar BMR tersebut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional yang sedang dalam tahap harmonisasi, dengan mempertimbangkan konsumsi dan praktik pangan di Indonesia," urainya.

Sejalan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar, NFA juga mewajibkan pencantuman petunjuk penyajian pada label untuk memastikan produk aman dikonsumsi.

"Khusus untuk anggur, kami mewajibkan adanya keterangan "Cuci sebelum dikonsumsi." Proses pencucian ini sangat penting untuk mengurangi risiko residu atau cemaran yang mungkin tertinggal di permukaan buah, mengingat anggur adalah komoditas yang umumnya dikonsumsi langsung tanpa dikupas," ungkapnya.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan praktik keamanan pangan seperti membaca label yang tertera, teliti sebelum membeli, sehingga masyarakat semakin teredukasi mengenai pentingnya keamanan pangan," ujar Yusra.

Yusra menambahkan, produk pangan segar yang memiliki izin edar, telah melalui proses penilaian persyaratan keamanan pangan , salah satunya melalui uji laboratorium. Namun demikian untuk meningkatkan keamanan pangan, proses pengawasan terhadap produk pangan yang beredar terus dilakukan Badan Pangan Nasional bersama dengan Dinas urusan pangan selaku OKKPD secara rutin, dan dilaporkan melalui Sistem Informasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan).

"Dari hasil sampling yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024, menunjukkan anggur yang beredar di bawah ambang batas BMR sehingga aman dikonsumsi. Namun terkait dengan Anggur Shine Muscat yang menjadi isu di Thailand, sesuai arahan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, kami akan tindaklanjuti dengan dengan investigasi lebih lanjut," jelas Yusra.

Sebagai informasi, baru-baru ini The Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) mengungkapkan temuan kontaminasi bahan kimia pada sebagian besar sample anggur shine. Hasil laboratorium Thai PAN ditemukan kandungan residu bahan kimia berbahaya di atas tingkat maksimum yang diizinkan.

Thai-PAN, Dewan Konsumen Thailand atau Thailand Consumers Council (TCC), dan Food and Drug Administration (FDA) mengungkapkan hasil uji laboratorium pada Kamis lalu.

"TCC membeli 24 sampel anggur populer dari berbagai lokasi termasuk dua dari toko daring, tujuh sampel dari toko buah dan pasar segar, serta 15 dari supermarket, pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Harganya berkisar antara 100 (atau sekitar Rp 46 ribu) hingga 699 baht (atau sekitar Rp 300 ribu) per kilogram," kata Prokchon Usap, koordinator Thai-PAN, dikutip dari detikHealth yang melansir Bangkok Post.

Hasilnya, hanya sembilan sampel yang dapat diidentifikasi sebagai barang impor dari China. Sementara 15 sampel lainnya tak dapat diidentifikasi.

"Sangat mengejutkan ketika kami melihat bahwa 23 dari 24 sampel mengandung residu pestisida yang melebihi batas yang diizinkan," ujarnya.

Swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan komparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Menurutnya, capaian keduanya sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Amran merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Era Soeharto

Pada tahun 1984, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Bahkan, Indonesia saat itu dapat menyumbangkan 100.000 ton beras untuk membantu korban kelaparan di beberapa negara Eropa.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya swasembada pangan yang telah dicanangkan sejak 1973. Selama periode 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, seperti pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, teknologi pertanian mulai diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan penyuluh pertanian di tingkat desa dan membentuk kelompok-kelompok petani. Salah satu program khas pada masa Orde Baru adalah kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), yang menjadi forum dialog langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan Presiden Soeharto.

Pada era Soeharto, kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menunjukkan tekad kuat untuk mencapai swasembada beras melalui kebijakan, program, serta penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Para sarjana pertanian dilibatkan untuk mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian.

Selain sumber daya manusia dan pendanaan, masyarakat terutama petani juga dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada masa ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya benih unggul dari program revolusi hijau, yang diadopsi secara serius oleh Soeharto. Kebijakan ini dijalankan dengan menyediakan SDM, dana, dan mobilisasi besar-besaran.

Berkat program pertanian era Soeharto, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari produksi beras sebesar 12,2 juta ton pada tahun 1969, Indonesia mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984, mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Era Jokowi

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu janji kampanye yang terus diprioritaskan. Sejak periode pertama, Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan proses yang panjang karena dihadapkan dengan tantangan iklim dan perubahan cuaca.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya, kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Ia menambahkan saat produksi pertanian sudah meningkat, kemudian turun lagi karena fenomena iklim, seperti El Nino dan La Nina. Menurutnya, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara di dunia.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," katanya.

Di bawah kepemimpinannya, Jokowi meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya melalui modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur hingga diversifikasi pangan.

Modernisasi Pertanian

Pemerintah telah berkomitmen untuk meninggalkan pola lama bertani yang identik dengan pekerjaan kasar, menggantinya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini memungkinkan petani masa kini untuk bekerja tanpa harus menyentuh tanah secara langsung.

Salah satu contoh penerapan modernisasi di bidang pertanian adalah penggunaan alat tanam modern dan sistem hidroponik. Melalui teknologi ini, para petani milenial, meskipun memiliki lahan terbatas, mampu meraih pendapatan yang signifikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan menerapkan Internet of Things (IoT) dan sistem hidroponik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat Android, para petani dapat mengurangi kebutuhan berkotor-kotor dalam pekerjaan mereka.

Pemerintah juga menggandeng petani milenial dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan produksi dan mengantisipasi situasi darurat pangan, menunjukkan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, petani muda dengan wawasan luas dan pemahaman teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam proses modernisasi pertanian Indonesia.

Petani Bojongemas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini tengah panen padi. Mereka menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Foto: Wisma Putra

Upaya menarik minat generasi milenial untuk terjun langsung ke sektor pertanian juga didukung dengan bantuan mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemberian alsintan ini bertujuan mengubah pandangan calon petani muda, menunjukkan bahwa pertanian dapat dikelola secara modern.

Selain itu, mekanisasi alsintan terbukti mampu menekan biaya produksi. Sebagai perbandingan, pengolahan tanah secara tradisional dengan cangkul membutuhkan tenaga 30-40 orang per hari, dengan waktu kerja total antara 240 hingga 400 jam per hektare, serta biaya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Namun, dengan penggunaan traktor, proses pengolahan tanah hanya membutuhkan dua tenaga kerja dengan waktu kerja sekitar 16 jam per hektare, dan biaya yang lebih rendah, yaitu antara Rp 900.000 hingga Rp1 juta.

Di sektor hilir, petani juga didorong memanfaatkan teknologi saat pascapanen agar memperoleh keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs marketplace, misalnya, dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Beberapa marketplace yang pernah hadir di antaranya Agromaret, TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.

Melalui aplikasi, petani dapat langsung menjual produk pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi (supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur pangan menjadi fokus dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi, mekanisasi, serta pembukaan lahan pertanian baru melalui optimalisasi lahan rawa.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara di Jakarta pada 31 Juli 2024 menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya mencakup sektor-sektor konstruksi dan energi, tetapi juga sektor pertanian. Pendanaan infrastruktur, selain di Kementerian PUPR, juga dialokasikan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Atas kontribusi terhadap pembangunan nasional, Jokowi dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia, sebuah penghargaan yang mengapresiasi fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun infrastruktur pertanian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tercatat, Kementerian Pertanian berhasil melaksanakan pembangunan yang masif di bidang pertanian berkat refocusing anggaran pada 2015-2017. Dana sebesar Rp 12,2 triliun dialihkan dari kegiatan seremonial untuk pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan mekanisasi.

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sekitar 3,4 juta hektare irigasi baru dibangun dan diperbaiki, dilengkapi dengan modernisasi alat pertanian. Bantuan berupa lebih dari 300 ribu unit alat dan mesin pertanian didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan lebih dari 4.000 embung, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan.

Peningkatan produksi pangan nasional juga berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang terus mengalami peningkatan dari Rp 880,40 triliun pada 2014 menjadi Rp 1.005,40 triliun pada 2018. Peningkatan produktivitas pangan ini memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020, termasuk swasembada untuk komoditas jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur.

Amran terus melakukan terobosan dalam infrastruktur pertanian, seperti program pompanisasi untuk mengatasi dampak kekeringan dan mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Program pompanisasi ini telah menerapkan lebih dari 63 ribu unit pompa yang ditargetkan mencapai 75 ribu unit di seluruh Indonesia. Dampak dari program ini memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali lipat, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Selain itu, upaya mengoptimalkan lahan rawa dilakukan di daerah Papua Selatan dan Sumatera Selatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memanfaatkan sumber daya lahan yang sebelumnya belum terkelola secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di Tanah Air agar Indonesia berhasil berswasembada.

Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)

Salah satu program unggulan Jokowi dalam swasembada pangan adalah Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan food estate ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi Covid-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Adanya lumbung pangan di setiap daerah merupakan indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia.

Kebun Jagung Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dikutip dari Kementerian Pertanian, dengan pengembangan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (economy of scale) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020. Adapun berikut wilayah-wilayah yang sudah terbangun food estate.

1. Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar (ha), yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan food estate Kalimantan Tengah pada tahun 2021 diperluas menjadi 44.135 hektar. Selama periode tahun 2020-2021 kegiatan food estate Kalimantan Tengah telah memberikan hasil cukup baik, diindikasikan oleh adanya peningkatan produktivitas dan produksi dari komoditas yang dikembangkan.

Direncanakan mulai tahun 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah terus diperluas untuk mencapai target 70.000 ha. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.

3. Kabupaten Gresik

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ektensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada tahun 2022, dilanjutkan menjadi 700 ha tahun 2023, dan menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024).

4. Kabupaten Garut

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha di 2022 meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

5. Kabupaten Temanggung

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar.

Penghargaan Tertinggi FAO

Belum lama ini, organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO memberikan penghargaan tertinggi terhadap Presiden Joko Widodo berupa Agricola Medal. Diketahui, baru dua Presiden RI yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Jokowi dan Soeharto.

Jokowi diberi penghargaan tersebut karena dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Jokowi dianggap mampu menjaga tren swasembada pangan di sektor beras, karena selama empat tahun pada 2017, 2019, 2020, dan 2021 tak ada impor beras medium.

Sebagai informasi, Agricola Medal yang dalam bahasa Latin berarti 'petani' dianugerahkan oleh FAO kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan global. Penghargaan ini sejalan dengan tujuan utama FAO dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten," ungkapnya.

Saat menerima penghargaan itu dari Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, Jokowi mengatakan sektor pertanian di Indonesia saat pandemi Covid-19 mampu tetap tumbuh 1,7% di 2023, memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional.

"Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan kemandirian bangsa," kata Jokowi.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, dan keterbatasan akses petani pada teknologi canggih. Di samping itu, persaingan harga dengan komoditas impor yang seringkali lebih murah juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian pangan.

Tekad Prabowo Percepat Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Didukung oleh para ahli, Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global.

"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat untuk bersinergi demi mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

"Ini adalah masa depan bangsa, dan kita semua harus terlibat dalam membangunnya," tambahnya.

Untuk mengejar target swasembada pangan, berbagai langkah konkret telah disusun dengan melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini.

"Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," kata Zulhas usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Zulhas mengatakan Pulau Sulawesi juga menyimpan potensi sebagai lumbung pangan. Begitu pula sebagian Pulau Sumatera. Dia sedang mengkaji kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster. Misalnya, cengkeh dan cokelat di Sulawesi; kopi, lada, dan kelapa di Sumatera.

"Jadi, bukan hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein," ujarnya.

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pihaknya telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kementan juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Selain itu, Amran mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama lintas kementerian, seperti dengan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengoptimalkan sumber daya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Erick menyoroti peran BUMN untuk mendukung akses permodalan dan teknologi bagi petani.

Di sektor logistik, para pengusaha berjanji memperkuat rantai pasok pangan dengan mengoptimalkan transportasi dan distribusi untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu pengiriman. Selain itu, Badan Bank Tanah juga saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Dukungan juga datang dari Polri, yang merencanakan merekrut lulusan SMK pertanian sebagai bintara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis di sektor pangan serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan dalam sektor pertanian.

Kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mencapai ketahanan dan swasembada pangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar Prabowo untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyampaikan ada tiga sektor waralaba yang berpotensi terus meraup untung alias cuan. Ketiganya, yakni food and beverage (F&B), jasa dan ritel.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit mengatakan sektor F&B atau kuliner masih beroptensi. Sebab, sektor tersebut masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ramainya masyarakat Indonesia yang sering mengadakan acara informal maupun formal di beberapa tempat, seperti restoran dan kedai kopi.

"Saya kasih contoh kenapa F&B tetap ini (diminati masyarakat). Sekarang orang kalau meeting kan udah nggak di kantor, pasti kan di cafe. Terus kalau ada arisan, kalau ada reuni, semua kan di restoran-restoran. Nah jadi itu yang membuat bisnis itu akan terus jadi maju," katanya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Selain itu, dia bilang saat ini banyak tempat-tempat makanan dan minuman yang menyediakan ruangan khusus eksklusif atau VIP Room.

"Kita perhatiin, sekarang restoran-restoran pasti ada VIP room-nya. Kalau dulu kan enggak.
Karena apa? Karena tendensinya semua orang beraktivitas itu lebih baik di restoran daripada di office atau di rumah," jelasnya

Ada juga sektor dan sektor ritel. Dia bilang bisnis di sektor jasa, seperti salon dan spa masih diminati masyarakat. Kedua sektor tersebut masih diminati masyarakat.

"Kan kita lihat sekarang yang salon, spa, klinik-klinik kan banyak yang lagi maju. Nah itu karena banyak digandrungi oleh masyarakat itu kan dia akan tetap terus maju. Kalau bisnis retail kan kita ada Alfamart, Indomart, terus fashion-fashion. Nah karena banyak permintaan, jadi dia akhirnya banyak yang tertarik dengan bisnis itu," jelasnya.

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan bisnis waralaba paling banyak berkembang di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Untuk bidang usaha, Temmy menyebut sektor food and beverage (F&B) yang paling mendominasi dengan persentase sebesar 47,92%. Kemudian disusul sektor ritel sebesar 15,28%, jasa pendidikan formal non formal sebesar 10,48%, jasa kecantikan dan kesehatan 10,42%, laundry 6,25%. Adapun sektor lainnya, seperti jasa biro perjalanan, perdagangan, properti, hotel, otomotif, serta jasa perawatan dan perbaikan elektronik.

"Salah satu sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan pada perkembangan waralaba adalah industri makanan dan minuman," katanya dalam acara Franchise and License Expo Indonesia (FLEI) Business Conference Expo ke-23 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Kode MFG terkadang kita temukan pada kemasan berbagai produk dengan masa kedaluwarsa, seperti makanan, obat, dan kosmetik. Simak artikel ini untuk mengetahui apa itu kode MFG dan arti dari berbagai kode tanggal yang biasa tertera pada kemasan.

Arti Kode MFG

Dikutip dari situs BL Bio Lab, MFG adalah singkatan dari manufacturing date atau tanggal pembuatan. Tanggal MFG adalah indikator kapan produk tersebut diproduksi.

Contohnya MFG 091224, maka produk tersebut dibuat pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2024. Namun urutan angka ini mungkin berbeda di negara lain. Misalnya di Amerika, kode tersebut berarti bulan 9 tanggal 12 tahun 2024.

Biasanya kode MFG juga disertai keterangan masa pakai, tanggal kedaluwarsa, atau baik digunakan sebelum tanggal tertentu.

Arti Kode Tanggal pada Kemasan

Selain MFG atau manufacturing date, masih ada beberapa macam kode tanggal lain yang sering dicantumkan pada kemasan produk. Dilansir dari Codex Alimentarius International Food Standard dari Food and Agriculture Organization (FAO), berikut macam-macam arti kode tanggal pada kemasan:

1. EXP

Expiration date sering disingkat EXP adalah kode yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk dalam kondisi penyimpanan apa pun, bahkan jika produk masih tertutup rapat. Jika sudah melebihi tanggal yang tercantum, maka produk tidak boleh digunakan karena alasan keamanan dan kualitas.

2. Best Before Date

Best before date adalah label yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk di masa yang terbaik. Jika sudah lewat dari tanggal yang tercantum, produk masih boleh digunakan, dengan catatan masih disimpan dalam kondisi layak dan belum dibuka.

3. Date of Packaging

Date of packaging menunjukkan kapan suatu produk dimasukkan ke dalam kemasan yang selanjutnya didistribusikan untuk dijual. Label ini tidak ada kaitannya dengan jangka waktu suatu produk layak digunakan.

Fungsi Label Tanggal pada Kemasan Produk

Mengutip laman Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, berikut beberapa fungsi adanya kode tanggal pada kemasan produk:

1. Jaminan Kualitas Produk

Adanya label tanggal MFG, EXP, maupun Best Before dapat memberi jaminan bahwa produk tersebut masih berkualitas dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi atau digunakan.

2. Melindungi Konsumen

Mencantumkan label tanggal adalah salah satu aturan yang dibuat pemerintah kepada produsen untuk melindungi konsumen. Dengan demikian, konsumen bisa mengetahui apakah produk tersebut berbahaya bagi dirinya.

3. Membantu Konsumen Mengambil Keputusan

Dengan melihat label tanggal, konsumen akan tahu kapan produk dibuat dan kapan produk kedaluwarsa. Hal ini membantu konsumen memutuskan apakah dia akan membelinya.

4. Alat Promosi

Produk berlabel tanggal menunjukkan bahwa produsen menjalankan usaha secara profesional, sehingga menambah kepercayaan konsumen. Selain itu, label tanggal juga menjadi patokan penjual kapan menarik produk tersebut. Biasanya, barang yang sudah mendekati kedaluwarsa akan dipromosikan dengan diskon.

Demikian penjelasan mengenai arti MFG pada kemasan produk serta fungsi dari kode lain, seperti EXP dan Best Before.

Video Kominfo Bakal Blokir Aplikasi Temu: Jelas Hancurkan UMKM Kita

Video Kominfo Bakal Blokir Aplikasi Temu: Jelas Hancurkan UMKM Kita

Bisnis kuliner atau Food and Beverage (F&B) menjadi salah satu sektor yang bertumbuh pesat di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, beberapa lini usaha seperti coffee shop hingga restoran nampak semakin menjamur di tengah masyarakat.

Tidak sedikit pula, usaha-usaha garapan anak Indonesia bisa berekspansi hingga ke kancah global. Namun demikian, tidak semua bisnis kuliner bisa berkembang stabil dan memiliki prospek menjanjikan di masa mendatang.

Celebrity Chef & Founder Mangkoku Arnold Poernomo mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan apakah bisnis yang dijalankan stabil dan siap dikembangkan. Untuk awalannya, masyarakat harus memperhitungkan dengan baik pemasukan dan margin yang diperoleh dari operasi bisnis dalam 2-3 bulan berjalan.

"Lihat marginnya. Jangan cuma lihat penjualan kotor, wah ramai banget. Tiba-tiba, jadinya berapa? Kalau dipotong, setelah dua atau tiga bulan, minusnya di mana? Menjalankan bisnis F&B itu susah banget," kata Arnold, dalam acara Creativepreneur Summit 2024 di Jakarta Convention center (JCC), Minggu (25/8/2024).

Menurutnya, menjalankan bisnis F&B bukanlah hal mudah. Diperlukannya keseimbangan dalam bisnis, termasuk untuk mencari rekan bisnis yang tepat. Selain itu, memiliki mentalitas yang kuat juga menjadi salah satu kunci penting.

Arnold mengatakan, perlu mental yang siap dan pemikiran visioner untuk menjalankan bisnis hingga bisa ekspansi ke luar negeri. Menurutnya, akan berbeda jauh cara berbisnis dari orang yang sudah punya rencana besar untuk buka puluhan cabang bahkan hingga ekspor ketimbang yang hanya satu cabang.

"Contoh pertama kali kita buka Mangkokku, partner saya berpesan, kamu kalau bisa mikirnya buka lima, buka sepuluh, cara kita berbisnis akan berbeda. Dan juga kita perlu berpikir bagaimana kita cut cost, expand, bagaimana membuat produk yang konsisten, pemasarannya, cara memperluas, cara mengekspor. Jadi, menjalankan bisnis F&B itu mencakup semua aspek bisnis," ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya para pebisnis F&B harus berani menetapkan langkah, tidak hanya dalam hal pengembangan bisnis tetapi juga memutuskan untuk menutup bisnis tersebut apabila perkembangannya sudah tidak sehat.

Sementara itu, Co-Founder Kopi Kalyan Iman Kusumaputra mengatakan, dibutuhkan adanya suatu benchmark atau tolak ukur untuk menilai kinerja bisnis. Hal ini baik dalam sisi margin, pelanggan, hingga peringkat.

"Kalau kita bisa tahu apakah bisnis kita berjalan baik atau tidak, yang selalu saya pegang adalah 75-25. 75% adalah pelanggan yang kembali, dan 25% adalah pelanggan baru. Jadi, selama kita mendapatkan 75% pelanggan yang kembali, 25% pelanggan baru, maka menurut saya bisnis Anda akan berjalan dengan baik," kata Iman.

Partner Potato Head dan Chairperson Paloma Sjahrir Foundation, Ratna Kartadjoemena juga mewanti-wanti masyarakat yang mau membuka bisnis untuk hati-hati dan memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat.

"Berapa banyak gerai yang Anda miliki, karena Anda memiliki biaya tetap. Mau tidak mau harus merekrut HR, harus ada finance. Tapi setiap orang itu mahal. Kalau digabung, kalau outletnya cuma satu, ya jomplang. You need this fixed cost to be able to support outlets yang lebih banyak, supaya biayanya masuk akal," ujar Ratna.