Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 50 juta pekerja di Indonesia digaji Rp500 ribu per minggu dengan durasi kerja di bawah 20 jam per minggu. Artinya, pekerja tersebut menerima gaji sekitar Rp2 juta per bulan.

Padahal, perbandingan jumlah pekerja dengan penduduk masih cukup baik yakni satu banding satu.

"Hari ini ada 142 juta rakyat Indonesia yang bekerja, jadi kita ini sekarang kalau dihitung secara dependent ratio kita sudah satu banding satu terhadap jumlah penduduk kita yang 280 juta. Jadi luar biasa sebenarnya," kata Suharso dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

"Tapi begitu melihat distribusinya sangat tidak normal. Yang 50 juta pekerja kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp500 ribuan," sambungnya.

Suharso mengatakan yang perlu dicari adalah bagaimana dan di sektor apa agar durasi pekerja yang di bawah 20 jam per minggu itu bisa naik menjadi setidaknya 30 per jam, atau pekerja tetap bekerja 20 jam per minggu tetapi digaji Rp4 juta per minggu.

Karena itu, ia mengajak dunia usaha untuk ikut memetakan jenis pekerjaan dari sektor mana untuk mengatasi masalah tersebut.

"Yang tahu ini ibu, bapak-ibu CEO, di mana, di jenis kerjaan apa, di level mana, sektor apa, ketertarikan apa pekerjaan itu ada. itu menurut saya perlu dijawab," katanya.

Suharso sebelumnya juga pernah menyinggung soal 40 juta warga Indonesia bergaji Rp 5 juta ke bawah dan memiliki tanggungan keluarga banyak.

"Ada 40 juta pekerja, pekerja kelompok 40 persen terbawah memiliki upah hanya Rp 5 juta. Dan keluarga ini jumlahnya banyak. Bisa-bisa kalau dibagi habis ke 5 orang, kira-kira Rp 1 juta per bulan," kata Suharso dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, seperti dikutip DetikFinance, Kamis (20/6).

Pada saat yang sama, Suharso juga mengungkap 10 juta orang Indonesia berpendapatan di atas Rp23 juta dengan jumlah anggota keluarga lebih sedikit dibandingkan kelompok 40 juta pekerja dengan gaji terbawah.

"Kalau kelompok yang 10 persen, 10 juta orang dengan pendapatan di atas Rp 23 juta dan keluarganya lebih sedikit. Jadi lebih kaya, jumlah anggota household, rumah tangganya bisa di bawah 3 orang," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap pemerintah saat ini berencana menaikkan syarat gaji maksimal pekerja menjadi Rp12 juta untuk penerima bantuan rumah subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Adapun saat ini syarat penerima FLPP salah satunya berpenghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan.

Basuki mengungkap banyak pihak yang mengusulkan batas tersebut dinaikkan.

"Sudah lama sebenarnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp8 juta. Dulu berapa, Rp4 juta, Rp5 juta? Sekarang Rp8 juta. Lalu sekarang (diusulkan naik) Rp12 juta karena yang di atas Rp8 juta itu juga perlu FLPP-nya," ujar Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Ia juga bicara peluang tenor cicilan rumah subsidi diperpanjang agar besaran angsuran bisa lebih kecil. Namun Basuki menekankan sifatnya masih usulan.

"Bisa saja (sampai 40 tahun). Kalau itu policynya ditetapkan oleh pemerintah, bisa aja," pungkasnya.

Pembiayaan perumahan rakyat atau rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Kepmen PUPR itu mengatur batas penghasilan penerima subsidi maksimal Rp8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disinyalir akan tetap melanjutkan rencana iuran Tapera 3% untuk para karyawan bergaji di atas UMR.

Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap akan memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, kalangan PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang jauh lebih siap untuk dapat menjadi peserta Tapera.

Terlebih, ASN dan PNS sudah familiar dengan skema penarikan iuran perumahan yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya experience,” tuturnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Aturan Iuran Tapera

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera salah satunya akan dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN. Di samping itu, iuran Tabungan ini juga akan dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Daftar Potongan Gaji Karyawan Indonesia

Sebelum Tapera, kerja di Indonesia juga sudah familiar dengan pemotongan gaji untuk berbagai kepentingan.

Misalnya potongan pajak, asuransi kesehatan, hingga jaminan pensiunan.

Berikut daftar pemotongan-pemotongan lain yang ditetapkan untuk para pekerja di Indonesia:

1. PPh 21

Gaji karyawan akan dipotong untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 yang dasarnya adalah wajib.

PPh 21 adalah pajak wajib yang dikenakan baik pada perseorangan maupun badan yang memiliki penghasilan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2015.

Tarif pajak 21 disesuaikan dengan beberapa hal seperti gaji pokok, tunjangan, penghasilan tidak kena pajak, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam penghitungan pajak final.

2. BPJS Kesehatan

Potongan lain yang dibebankan untuk karyawan yakni BPJS Kesehatan sebesar 5% yang diambil dari gaji bulanan karyawan.

Iuran sebesar 5% tersebut, dibebankan 4% untuk perusahaan dan 1% untuk karyawannya sendiri.

3. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM

Selain BPJS Kesehatan, gaji karyawan juga mendapat potongan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Iuran yang dibebankan yakni sekitar 0,24% untuk JKK dan 0,3 % untuk JKM.

4. BPJS Ketenagakerjaan JHT

BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) juga ditanggung oleh karyawan, di mana iurannya diambil sebesar 2% dari gaji bulanan.

5. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun

Kemudian ada juga iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) yang iurannya sebesar 3% untuk ditanggung oleh perusahaan dan karyawan.

Perusahaan membayar 2% BPJS Ketenagakerjaan JP, sedangkan 1% diambil dari gaji bulanan karyawan.

6. Asuransi Kesehatan

Sejumlah perusahaan juga membebani karyawannya dengan pemotongan gaji untuk asuransi kesehatan. Namun aturan asuransi kesehatan ini bersifat opsional, di mana karyawan dapat mengambil iuran atau tidak sama sekali.

Besaran iuran asuransi kesehatan pun berbeda-beda, tergantung jenis pelayanan kesehatan yang akan diambil.

7. Koperasi Karyawan

Iuran tambahan yang dikurangi dari gaji bulanan karyawan yakni koperasi karyawan. Beberapa perusahaan akan memotong gaji karyawan yang ikut menjadi anggota koperasi.

Fungsi koperasi perusahaan ini yakni sebagai fasilitas simpan pinjam, di mana pembayaran pinjamannya dijaminkan dari gaji bulanan.

Sebagai contoh, karyawan A menjadi anggota koperasi dan mengambil pinjaman Rp10.000.000. Nantinya perusahaan akan memotong gaji A sebesar 2-5% setiap bulannya untuk melunasi cicilan.

8. Tapera

Kemudian ada iuran Tapera sebesar 3% yang dibebankan untuk karyawan dan perusahaan. Adapun skema iuran Tapera yakni 0,5% ditanggung perusahaan, dan 2,5% diambil dari gaji bulanan pekerja.

Kebijakan baru soal program pensiun tambahan bagi pekerja bikin heboh masyarakat. Sebab, gaji pekerja bakal kembali dipotong dengan program pensiun tambahan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka-bukaan soal kebijakan yang bikin heboh ini.

Ogi menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Selama ini, program pensiun yang bersifat wajib sebenarnya sudah dilakukan, hal itu mencakup program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, Taspen untuk PNS, dan Asabri untuk TNI/Polri.

Namun dalam pasal 189 ayat 4 UU PPSK, kata Ogi, mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Nah sejauh ini pemerintah belum membuat PP untuk menyelenggarakan pensiun tambahan tersebut. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu pun belum ada.

Pihaknya sejauh ini hanya bertugas sebagai pengawas apabila program itu jadi dilakukan dengan penerbitan PP. Sampai saat ini, Ogi menjelaskan belum ada rencana pembuatan PP untuk program pensiun tambahan.

"PP belum diterbitkan dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kata-katanya dapat jadi menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," beber Ogi.

Cakupan Minim Program Pensiun

Dia melanjutkan saat ini cakupan manfaat pensiun yang diterima masyarakat di Indonesia tergolong masih minim. Dari standar International Labour Organization (ILO) ditetapkan idealnya manfaat pensiun diterima 40% pekerja, namun di Indonesia baru berkisar 10-15% saja.

Meski sudah ada program pensiun wajib, Ogi menyebutkan jumlahnya belum optimal untuk menyentuh angka cakupan ideal yang ditetapkan ILO.

"Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO ada standar ideal yaitu 40%," sebut Ogi.

Pada intinya, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun menurut Ogi adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan para pekerja Indonesia setelah memasuki usia pensiun.

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," ujar Ogi.

Simak juga Video 'Tanggapan Karyawan soal Tapera: Gaji Kecil, Kebanyakan Potongan':

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggodok kebijakan baru terkait dana pensiun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ide mengenai program pensiun tambahan merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada Pasal 189 Ayat (4), disebutkan bahwa Pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Pengenaan itu diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan itu kemudian direspons oleh OJK.

Dalam Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028, OJK menyatakan program pensiun tambahan itu merupakan upaya meningkatkan replacement ratio sesuai rekomendasi minimum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization/ILO), yakni sebesar 40 persen dari penghasilan terakhir pekerja sebelum pensiun.

Ogi mengakui sudah ada sejumlah program pensiun yang berjalan saat ini, seperti Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta Program Pensiun oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Namun, OJK mencatat, manfaat yang diterima oleh pensiunan di Indonesia saat ini relatif kecil di kisaran 10-15 persen dari penghasilan terakhir saat menjadi pekerja aktif. Artinya, masih ada gap yang perlu dikejar untuk memenuhi standar ILO.

Akan tetapi, sebagaimana yang diatur dalam UU P2SK, ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi seluruh program pensiun akan diatur dalam PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam konteks itu, OJK berperan sebagai pengawas kebijakan.

“OJK dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam UU P2SK. Dalam hal ini, kami masih menunggu bentuk PP terkait harmonisasi program pensiun. Kami belum bisa bertindak lebih lanjut sebelum PP diterbitkan,” ujar Ogi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait hebohnya isu ketentuan gaji pekerja yang akan dipotong lagi dengan program pensiun tambahan.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menegaskan belum ada ketentuan gaji yang akan dipotong pada program pensiun tambahan. Ia menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Memang dalam Undang-undang (P2SK) mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan wajib dengan kriteria tertentu, diatur dalam peraturan pemerintah," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Namun, sampai saat ini belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) terkait program pensiun tambahan itu. Dengan begitu, dia menegaskan belum ada program pensiun tambahan, terutama terkait isu ketentuan gajinya.

"Jadi isu terkait dengan batasan mana yang dikenakan, untuk pendapatan berapa yang kena wajib, itu belum ada, karena PP-nya belum diterbitkan," tegasnya.

Dia menjelaskan dalam konteks ini, peran OJK hanya mengawasi terkait program harmonisasi pensiun dalam undang-undang tersebut. Program tersebut akan dibuat oleh pemerintah melalui PP.

"Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait harmonisasi program pensiunan. Dan ini kata-katanya 'dapat'. Jadi kita menunggu kewenangan pemerintah untuk menerbitkan PP terkait hal tersebut. Jadi kami belum tindaklanjut sebelum PP itu diterbitkan," pungkasnya.

Informasi selengkapnya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)