Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menambah empat perusahaan ke dalam daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

"Saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT. Salah satu diantaranya adalah KCC, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang," Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Setidaknya ada empat perusahaan tambahan yang kini berhak menerima HGBT. Bahlil mengatakan, sejak awal PT KCC Glass Indonesia masuk sudah dilakukan negosiasi dan pemerintah telah berkomitmen memberikan HGBT.

"Empat kalau tidak salah (penambahan)," ujarnya.

Selain penambahan 4 perusahaan, Kementerian ESDM juga mencabut 9 perusahaan dari daftar penerima. Adapun keputusan-keputusan ini merujuk pada dua regulasi Utama, antara lain Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kedua, ada Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

Berikut adalah 4 industri baru yang ditetapkan sebagai pengguna dan harga gas bumi tertentu mulai 9 Oktober 2024:

- PT Indonesia Nippon Steel Pipe

Perusahaan mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian Barat (JBN) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan sumber gas berasal dari Medco E&P Gresik. HGBT yang diterima perusahaan sebesar US$ 5,44 Amerika Serikat (AS) per million of British thermal units (MMBtu) dan harga penyesuaian senilai US$ 4,5 MMBtu. Selanjutnya biaya transportasi ditetapkan sebesar US$ 2 AS per MMBtu termasuk PPN.

- PT Rumah Keramik Indonesia

Perusahaan mendapat pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN dan sumber pasokan gas berasal dari PT Pertamina EP Cepu. HGBT yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia sebesar US$ 6,7 AS per MMBtu dan harga penyesuaian senilai US$ 6,1 AS per MMBtu. Sedangkan untuk tarif transportasi ditetapkan senilai 1,94 dolar AS per MMBtu termasuk PPN.

- PT KCC Glass Indonesia

Perusahaan yang belum lama ini diresmikan operasionalnya oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani tersebut mendapat pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN dan sumber pasokan gas berasal dari PT Pertamina EP Cepu. Adapun HGBT yang diterima perusahaan senilai US$ 6,7 per MMBtu dan harga penyesuaian US$ 4,65 per MMBtu. Sementara biaya transportasi ditetapkan sebesar US$ 1,36 per MMBtu termasuk PPN.

- Rainbow Tubulars Manufacture

Rainbow Tubulars Manufacture dapat menggunakan pasokan gas dari wilayah Kepulauan Riau melalui PGN dan sumber pasokan gas dari Medco E&P Gresik-Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Adapun HGBT yang didapatkan perusahaan senilai US$ 5,44 AS per MMBtu dan harga penyesuaian sebesar US$ 4,16 per MMBtu. Sedangkan untuk biaya transportasi ditetapkan sebesar US$ 1,85 per MMBtu termasuk PPN.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat penyesuaian baru regulasi pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Revisi aturan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agus Cahyono Adi mengatakan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Adapun, keputusan tersebut mengatur dua hal utama. Pertama, pencabutan status 9 perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

"Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu," ujar Agus dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Kedua, Kementerian ESDM juga melakukan penambahan 4 perusahaan industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya sejak aturan ini ditetapkan yakni pada 9 Oktober 2024 maka industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Secara umum, pemerintah masih menetapkan 7 sektor industri yang dinilai memerlukan dorongan stimulus harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Regulasi kedua yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, terkait pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," ujarnya.

Kementerian ESDM mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini tengah mengaudit pelaksanaan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, audit ini dilakukan kepada pelaksana kebijakan pada tahun lalu dan tahun ini untuk melihat manfaat dari HGBT.

“Jadi ada gambaran yang jelas ke pemerintah, ke ESDM, ke Kementerian Keuangan, ke SKK Migas. Terutama ke penerimaan negara, ke dalam benefit-nya yang diperoleh Indonesia itu terukurnya seperti apa,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (23/8).

Selain untuk mengetahui manfaat terhadap penerimaan negara, Dadan menyampaikan hasil audit ini akan digunakan untuk sebagai dasar penentuan pihak mana saja yang akan menerima kebijakan HGBT.

“Kami akan memilih dari hasil tersebut, nanti siapa yang dapat, siapa yang kami tunda. Karena ini kan harga gasnya murah sehingga banyak yang minta sekarang,” ujarnya.

Dadan mengatakan Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengantongi hasil laporan kajian kebijakan HGBT. “Tapi di Pak Menko Marves memutuskan HGBT ini diaudit saja sama BPKP. Ini sekarang sedang jalan,” ucapnya.

HGBT Penyebab PNBP Migas Turun

Sebelumnya, SKK Migas mengatakan kebijakan HGBT menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor migas. Kebijakan ini menetapkan harga gas dari hulu US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu migas harus mendukung kebijakan HGBT.

“Maka kebijakan penurunan harga gas harus dilakukan, itu salah satu yang membuat penerimaan kami jadi lebih rendah. Tapi HGBT kan memang harus dilakukan karena itu kebijakan pemerintah,” kata Dwi saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan migas hingga Juli 2024 mencapai Rp 64,5 triliun atau turun 6,4% secara tahunan akibat penurunan lifting minyak bumi. “Dalam setahun kami berkontribusi untuk penurunan harga gas sekitar Rp 25-30 triliun,” ujarnya.

Anjloknya lifting ini diakibatkan tertundanya onstream proyek hulu migas dan penyusutan produksi alamiah atau natural decline dari lapangan migas yang cukup tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas yang menua.

“Sekarang produksi minyak kita masih struggle untuk bisa bertambah, tapi gas sudah naik produksinya. Kalau kita bicara (produksi secara) oil equivalent sekarang sudah mulai naik,” ucapnya.

Selain itu, Dwi mengatakan penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi alokasi produksi gas yang saat ini sebanyak 65-70% dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Karena itu kebijakan harga gas untuk domestik sangat pengaruh terhadap PNBP,” kata dia.

SKK Migas mengatakan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor migas.

Kebijakan ini menetapkan harga gas dari hulu US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu migas harus mendukung kebijakan HGBT.

“Maka kebijakan penurunan harga gas harus dilakukan, itu salah satu yang membuat penerimaan kami jadi lebih rendah. Tapi HGBT kan memang harus dilakukan karena itu kebijakan pemerintah,” kata Dwi saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan migas hingga Juli 2024 mencapai Rp 64,5 triliun atau turun 6,4% secara tahunan akibat penurunan lifting minyak bumi. “Dalam setahun kami berkontribusi untuk penurunan harga gas sekitar Rp 25-30 triliun,” ujarnya.

Anjloknya lifting ini diakibatkan tertundanya onstream proyek hulu migas dan penyusutan produksi alamiah atau natural decline dari lapangan migas yang cukup tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas yang menua.

“Sekarang produksi minyak kita masih struggle untuk bisa bertambah, tapi gas sudah naik produksinya. Kalau kita bicara (produksi secara) oil equivalent sekarang sudah mulai naik,” ucapnya.

Selain itu, Dwi mengatakan penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi alokasi produksi gas yang saat ini sebanyak 65-70% dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Karena itu kebijakan harga gas untuk domestik sangat pengaruh terhadap PNBP,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi PNBP mencapai Rp 338 triliun per Juli 2024, setara 68,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.

Namun, realisasi itu terkontraksi sebesar 5% dibandingkan dengan kinerja periode yang sama di 2023 sebesar Rp 355,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 menyampaikan melambatnya kinerja PNBP disebabkan oleh menurunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) migas maupun nonmigas.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.045,32 triliun hingga Juli 2024. Hanya saja penerimaan pajak tersebut anjlok 5,79% jika dibandingkan Juli 2023 sebesar Rp 1.109,1 triliun.

“Akumulasi perkembangan penerimaan pajak sudah 52,56% dari target APBN atau sebesar Rp 1.045,32 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA, Selasa (13/8).

Penurunan tersebut disebabkan terkontraksinya pajak penghasilan atau PPh migas sebesar 13,21% menjadi Rp 39,32 triliun. Angka tersebut menunjukan sekitar 51,49% dari target penerimaan tahun ini.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan terus mendukung kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk terus dilanjutkan.

“Tentu saja pelaksanaan HGBT tentu akan menjadi sangat fleksibel terkait dengan investasi di hulu migas sejauh keekonomian di Hulu Migas bisa kami capai, maka tentu itu menjadi hal yang sangat baik untuk terus dilaksanakan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Dwi mengatakan terus mendorong HGBT sebab kebijakan ini merupakan program hilirisasi pemerintah secara makro yang bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi ada investasi di hilir yang dibangun.

“Tinggal nanti bagaimana kami mengefisiensi industri ini sehingga keekonomiannya kontraktor kontrak kerja sama itu akan bisa kami jamin,” ujarnya.

Sebab menurutnya jaminan keekonomian investasi hulu migas merupakan hal penting sebab setiap investor di industri ini tentu saja merupakan pebisnis yang mengharapkan adanya keuntungan dari usahanya.

“Jadi kalau di Hulu Migas tidak profitable ya nanti akhirnya tidak ada investasi kan, kami sendiri jadi tidak mampu menyuplai gas,” ucapnya.

Kelanjutan HGBT

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan HGBT atau gas murah untuk industri. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan belum ada keputusan terkait sampai kapan kebijakan ini akan dijalankan.

“HGBT jalan terus, tapi dilanjutkan saja dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (12/7).

Dia optimistis kebijakan ini akan memberi dampak baik bagi Indonesia baik dari sisi produktivitas industri hingga penerimaan pajak negara.

Selain itu, manfaat lainnya adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia lebih bagus sehingga akses masuk ke pasar lebih mudah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya Arifin memastikan perpanjangan kebijakan HGBT masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Airlangga mengatakan pemerintah mengkaji usulan program ini diperluas ke seluruh sektor industri.

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Kebijakan harga gas murah US$ 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Bisnis.com, BATANG- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengaliran gas bumi ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk sejumlah industri pengguna akan optimal dengan dukungan infrastruktur pipa eksisting.

Adapun, gas yang mengalir tersebut bersumber dari Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru, Wilayah Kerja Blora dan Long Term Plan Wilayah Kerja Cepu (Lapangan Cendana - Alas Tua) dan Wilayah Kerja Tuban (Lapangan Sumber-2) yang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Gas Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap 1 Ruas Semarang-Batang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan saat ini baru terdapat 2 industri yang mendapat pasokan gas dari pipa gas Cisem, salah satunya PT KCC Glass yang merupakan pabrik kaca asal Korea Selatan.

"[Pipa gas Cisem] sudah ngalir sampai Batang. Tadi sudah break in valve-nya sudah masuk, gasnya buat pemanasan di KCC Glass, gas untuk yang lain juga sudah ada," kata Arifin saat ditemui di KITB, Jateng, Sabtu (27/7/2024).

Arifin menyebut penggunaan gas di pabrik tersebut renancanya akan menyerap volume dikisaran 25 MMBTU. Dia pun memastikan pasokan gas di Jawa Timur yang masih banyak dan ke depannya dapat terserap oleh KITB.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan harga gas kompetitif melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$6 per MMBTU untuk sektor pengguna, salah satunya industri kaca.

"Iya [dapat HGBT], selama gasnya masih ada," imbuhnya.

Dalam hal ini, ESDM meresmikan pengaliran gas bumi pertama kali ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang ditandai dengan pembukaan valve untuk mengalirkan gas bumi ke PT. KCC Glass asal Korea Selatan di Batang, Jawa Tengah, pada Jumat (26/7/2024).

Pengaliran gas bumi perdana tersebut, merupakan bagian tugas dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan KITB di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan memanfaatkan infrastruktur Pipa Gas Cisem, benefit yang akan didapatkan industri adalah Harga gas akan lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah.

Selain itu akan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit listrik, komersil dan rumah tangga. Kemudian akan mengurangi konsumsi LPG 3 KG melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) sehingga akan mengurangi subsidi LPG Rp0,21 triliun per tahun dan menghemat devisa dari impor LPG sebesar Rp0,33 trilliun per tahun.

Selain itu akan terjadi penghematan biaya masak LPG ke Jargas sebesar Rp0,05 triliun per tahun untuk 300 ribu SR, pendapatan hulu migas Rp0,44 triliun per tahun, dan PNBP iuran BPH Migas sebesar Rp0,006 triliun per tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan operasional KITB yang memiliki luas lahan dalam perencanaan sekitar 4.300 hektar yang akan terbagi dalam beberapa fase. Sebelum peresmian, Presiden juga meninjau sejumlah pabrik yang ada di KITB. Pemerintah menargetkan KITB bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 250.000 pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan alokasi gas untuk kebutuhan industri pupuk dalam negeri bisa terpenuhi.

"Industri pupuk menjadi salah satu dari enam industri prioritas, yang pastinya akan mendapatkan pasokan gas bumi," kata Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Mirza Mahendra lewat siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Menurut Mirza, hal itu penting, mengingat multiplier effect yang diciptakan dari operasional industri pupuk mampu menggerakkan roda ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dari cadangan gas yang dimiliki Indonesia, Mirza mengatakan, lebih dari setengahnya dimanfaatkan untuk industri lokal.

"Apalagi Pupuk Indonesia yang dapat penugasan untuk menyalurkan stok pupuk bagi masyarakat," tukasnya.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2010, Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam Negeri dilaksanakan dengan urutan prioritas. Industri Pupuk salah satu yang menjadi prioritas.

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud.

Sementara itu, realisasi serapan HGBT sepanjang 2022 berada di level 708 BBtud atau 82,8% dari kuota yang lebih besar saat itu di angka 855,06 BBtud.

Adapun, realisasi serapan gas murah di industri pupuk sempat mengalami lonjakan ke level 738 BBtud atau 87,6% dari alokasi yang ditetapkan pada 2021 di level 842,26 BBtud.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Pesero) meminta kebijakan HGBT untuk industri berlanjut setelah tahun 2024. Hal ini untuk memastikan kelancaran distribusi subsidi pupuk ke berbagai wilayah.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan harga gas murah yang disalurkan pemerintah untuk produksi pupuk subsidi.

"Dengan HGBT itu, sebagian besar untuk subsidi kita lebih kompetitif. Kalau produk lebih kompetitif, tagihan subsidi pemerintah tidak berlebihan. Jadi buat Pupuk Indonesia itu sangat sangat membantu," kata Rahmad, dikutip Minggu, (3/3/2024).

Terlebih, Pupuk Indonesia tengah mengembangkan dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Pabrik pertama akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur oleh anak usahanya PT Pupuk Kaltim pada akhir tahun ini.

Dengan kepastian keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT), maka produktivitas ekspansi kapasitas untuk pupuk subsidi pun dapat semakin digenjot.

"Memang, HGBT berakhir 2024, kita berharap HGBT ini dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Kalau harga gas mahal, maka tagihan subsidi [pupuk] pasti mahal jadi mudah-mudahan kebijakan HGBT dilanjutkan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Selain itu akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

"Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara," ujar Norman dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sebanyak tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan sektor industri penerima HGBT masih dalam pembahasan.

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20-23%. Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40-43%.

Selain itu, gas bumi tidak dapat digantikan dengan bahan lainnya karena gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan gas hidrogen yang menjadi bahan penolong untuk industri oleokimia fatty acid dan fatty alcohol.

"Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut," ujar Norman.

Norman juga menambahkan bahwa APOLIN sangat mendukung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

"PP ini sangat penting untuk menjaga konsistensi kebijakan HGBT sektor industri ke depan dan akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan re-investasi industri sektor oleokimia, baik yang berasal dari pembangunan pabrik baru, perluasan pabrik eksisting, hingga relokasi pabrik oleokimia dari luar negeri masuk ke Indonesia," tegas Norman.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi sehingga perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Pihaknya berharap LNG dapat masuk skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

"Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$ 2,63 miliar lalu naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021, dan US$ 5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp 2,2 triliun pada 2021, dan Rp 2,9 triliun pada 2022. Begitu juga realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun pada 2021, dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

"Kami mengapresiasi Menteri Perindustrian yang telah memperjuangkan kebijakan HGBT untuk industri Oleokimia, dalam rangka mendukung program nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Kami meyakini perjuangan tersebut tidaklah mudah, namun Beliau telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi industri oleokimia agar dapat berkinerja lebih tinggi sehingga berkontribusi maksimal untuk perekonomian Bangsa," tutup Norman.

IDXChannel - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara soal alokasi energi gas bumi yang mayoritas dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Kondisi ini diterapkan demikian meski belum adanya kebijakan Domestik Market Obligation (DMO).

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menjelaskan, secara mayoritas ketersediaan energi gas sudah dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Hal itu berdasarkan kesepakatan kontrak yang sebelumnya sudah ada.

"Sebenarnya gas kita majority itu untuk kebutuhan domestik. Cuma kita terikat dengan kontrak lama saja ya," ujar Mirza saat ditemui usai diskusi CSIS, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Meskipun demikian, kata Mirza, pemerintah tetap meningkatkan produksi gas bumi dengan pengembangan produksi gas dalam negeri yakni di Blok Natuna.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun pipa gas di West Natuna Transportation System, menuju Batam, tepatnya di Pulau Pemping. Produksi gas di Natuna tersebut dimaksudkan untuk ekspor ke Singapura yang akan habis pada 2027.

"Tadinya kan pipa gas itu untuk Singapura, tetapi kontraknya kan bakal habis di tahun 2027. Nanti kan produksinya jadinya kita kembalikan lagi untuk kebutuhan domestik," katanya.

Mirza menuturkan, pembangunan pipa terbaru tersebut dibangun sepanjang 5 km. Diperkirakan pembangunan pipa tersebut pun akan selesai dalam target tahun ini.

"Jadi harapan saya pipa itu selesai, cuma lima kilometer. Nantinya menghubungkan jalur distribusi dari Sumatera bisa balik ke Jawa," ujar Mirza.

Diketahui, usulan kebijakan DMO yang digaungkan Kementerian Perindustrian yakni kebutuhan 60 persen alokasi gas diusulkan untuk kebutuhan domestik, sementara sisa 40 persen digunakan untuk ekspor.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk (PGAS) Arief Setiawan Handoko mengatakan, PGN telah mengambil peran yang dominan untuk menjadikan gas bumi sebagai salah satu sumber energi utama khususnya pada era transisi energi di Indonesia.

Salah satu peran yang dijalankan dengan menyalurkan gas bumi dari berbagai sumber pasokan di wilayah-wilayah Indonesia kepada banyak segmen konsumen yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.

Selain melayani kebutuhan sektor-sektor strategis seperti kelistrikan, pupuk dan petrokimia, gas bumi PGN juga mengalir ke ribuan industri mulai dari yang kelas UMKM hingga industri besar. PGN juga menjadi motor utama pembangunan jaringan gas (jargas) ke rumah tangga yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan LPG.

“PGN memiliki tiga strategi prioritas yang akan menjadi kunci utama perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis di masa depan. Grow, Adapt & Step out (GAS) menjadi strategi PGN dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis energi yang sangat dinamis," katanya di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

(YNA)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan dampak yang dirasakan setelah kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) resmi dilanjutkan.

Arifin mengatakan bahwa kebijakan HGBT ini terus berlanjut. Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Ya terus, lanjut aja dulu,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip Minggu (14/7/2024).

Terkait dengan dampak terhadap penerimaan negara, Arifin menyampaikan bahwa kebijakan ini bakal meningkatkan daya saing industri penerima.

Meski adanya pemangkasan uang negara karena perlu membayar selisih harga pasar dan HGBT yang ditetapkan USD 6 per MMBTU. Arifin menuturkan bahwa efek sampingnya membuat produktivitas industri naik dan daya saing industri di dalam negeri meningkat.

“Kan ada swap antara penerimaan dan manfaatnya. Produktivitas naik, pajaknya juga naik. Itu benefitnya, daya saing produk-produk kita bisa lebih bagus sehingga masuk pasar bisa lebih accessible,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.