JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Seribu untuk meninjau uji coba program makan bergizi gratis dan memberikan bantuan benih ikan untuk warga setempat.

Teguh, yang didampingi oleh istrinya, Ika Octaviana, tiba menggunakan kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Dermaga Pulau Pramuka pada pukul 08.46 WIB.

Kedatangannya disambut hangat oleh warga setempat, jajaran ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, serta para aparatur sipil negara (ASN).

Setibanya di lokasi, Teguh menerima pengalungan selendang cukin dari tokoh warga, sementara Ika mendapatkan bunga hand bouquet.

Usai prosesi penyambutan, Teguh melanjutkan agenda dengan meninjau uji coba makan bergizi gratis untuk seluruh siswa-siswi di SMAN 69 Jakarta.

Program ini telah dilaksanakan di 13 sekolah di wilayah Administrasi Jakarta, termasuk di SMAN 69 Jakarta, Pulau Pramuka.

Setelah meninjau program makan bergizi, Teguh dijadwalkan untuk kembali ke dermaga dan memberikan benih ikan kepada petani nelayan yang telah menunggu di lokasi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyalurkan 10.448 paket makanan selama 12 kali uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah Jakarta.

Ke depan, Teguh menambahkan, Pemprov berencana untuk memperluas kelompok sasaran program makan bergizi gratis ini, termasuk sekolah negeri maupun swasta.

"Sekarang sudah ada yang negeri dan hari ini swasta. Nanti kami akan pertimbangkan untuk target grup yang lain, kelompok sasaran yang lain," ungkap Teguh saat ditemui di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berencana mengguyur bantuan modal usaha Rp 300 miliar untuk pedagang Tanah Abang.

Rencana itu disampaikan Pramono Anung dalam menjawab pertanyaan terkait penurunan omzet para pedagang di Jakarta beberapa Waktu terakhir.

"Kami telah membuat, menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke Bawah," ujar Pramono dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menurut Pramono kondisi sepi yang dialami para pedagang, termasuk di Tanah Abang bukan karena kualitas produk, melainkan masyarakat lebih memilih belanja online.

"Persoalan yang utama orang membeli melalui online, mereka harganya lebih murah. Untuk itu harus ada keterlibatan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang," terang Pramono.

Selain itu, Pramono mengatakan, yang tidak kalah penting adalah memastikan keadilan di antara pedagang di Tanah Abang dengan para pedagang toko online. Pramono berjanji pedagang Tanah Abang akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah DKI Jakarta.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Hal ini termasuk juga kemudahan bagi para UMKM untuk bisa masuk dan berjualan di Pasar Tanah Abang.

"Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor satu di Asia Tenggara," kata dia.

"Itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati dan kami akan melakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang," sambungnya.

JAKARTA, investor.id – Hasil survei terbaru lembaga Ethical Politics menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil presiden nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno 'Doel' unggul telak dari dua rivalnya di Pilgub Jakarta 2024.

Elektabilitas Pramono-Rano (Pram-Doel) berada di angka 45,56%, mengalahkan pasangan 01 Ridwan Kamil-Suswono dengan elektabilitas 30% dan di urutan terakhir paslon 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan elektabilitas 8,47%.

“Hasilnya, paslon 03 Pram-Doel meraih tingkat keterpilihan sebesar 45,56% di posisi pertama disusul paslon 01 RK-Suswono 30% dan paslon 02 Dharma-Kun 8,47%. Sementara undecided voters atau swing voters 15,97%, di mana mereka mewakili ‘anak abah’ dan ‘ahokers’ serta gerakan coblos semua,” ujar Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan saat rilis hasil survei di Twin House, Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

Mulyawan mengatakan, Pramono-Rano tidak hanya menguasai tingkat elektabilitas, tetapi juga kedua pasangan yang diusung PDIP tersebut juga menguasai tingkat keterkenalan, tingkat kesukaan hingga tingkat kemenangan. Tingkat keterkenalan Pramono-Rano berada di angka 47,42%, unggul jauh dari RK-Suswono 31,05% dan Dharma-Kun 7,58%.

Lalu, tingkat kesukaan Pramono-Rano berada di angka 45,73%, unggul dari RK-Suswono 30,48%, dan Dharma-Kun 8,87%. “Pada instrumen diyakini menang atau tingkat kemenangan, didapatkan hasil Pram-Doel 57,34%, RK-Suswono 32,5%, dan Dharma-Kun 10,16%,” ungkap Mulyawan.

Dalam melakukan survei preferensi pemilih ini, Ethical Politics bekerja sama dengan perusahaan survey Astra Buana Sendhang Pranawa. Survei ini menggunakan pendekatan psikologi politik, dengan menitik beratkan pada konsistensi jawaban responden melalui pertanyaan berjenjang. Sedikit berbeda dari survei elektabilitas pada umumnya terutama dari sisi model kuesioner.

“Dalam pendekatan penelitian kami, responden terlibat aktif sebagai prediktor di wilayahnya sehingga kami meminta responden mengurutkan nama calon pemimpin yang dikenal, disuka, dipilih dan diyakini menang,” jelas Hari Ambari Direktur Eksekutif Astra Buana Sendhang Pranawa di acara rilis survei tersebut.

Perlu Kerja Keras

Survei dilakukan pada 1-10 Oktober 2024 terhadap 1.240 responden yang tersebar di seluruh kota administrasi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Validasi data survei dilakukan bertahap untuk mendapatkan hasil yang objektif dan solid dengan tingkat kepercayaan di atas 95% dan margin error plus minus 2,78%. Metode survei adalah wawancara tatap muka.

Juru Bicara Paslon 03, Chico Hakim yang hadir juga di acara rilis hasil survei tersebut, mengapresiasi hasil survei Ethical Politics. Hanya saja, kata Chico, pihaknya tidak akan lengah dengan kinerja paslon RK-Suswono masih unggul di kalangan pelajar.

“Survei psikologi politik ini memberi warna baru untuk survei elektabilitas yang selama ini ada, tentu kami apresiasi tapi kami tidak akan lengah dengan hasil survei ini apalagi pasangan RK-Suswono masih unggul di kalangan pelajar, ini PR besar bagi kami,” ungkap Chico.

Sementara, Leni Siregar Juru Bicara Paslon 02 Dharma-Kun menilai secara positif hasil survei tersebut, meskipun pasangan Dharma-Kun berada di urutan terakhir. Menurut Leni, hasil survei Ethical Politics dan lembaga survei ini lain akan dijadikan evaluasi untuk menggenjot kerja-kerja tim pemenangan dalam waktu tersisa kurang lebih satu bulan.

“Kami menyambut baik hasil survei ini, dan yakin bahwa ini real dan objektif, apalagi Bang Dharma rajin turun berdialog dengan masyarakat dan ini sangat luar biasa untuk pendatang baru kami yakin terus meningkat sebulan ini,” pungkas Leni.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi menjadi penjabat atau Pj Gubernur Jakarta. Nantinya, Teguh akan menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penggantian posisi jabatan PJ Gubernur Jakarta itu berdasarkan aturan Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga Gubernur Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Lantas, berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Teguh?

Gaji Pj Gubernur Jakarta

Berdasarkan PP No.59/2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah se-Indonesia mencapai Rp3 juta.

Selanjutnya, berdasarkan Keppres No.68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Gubernur juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta.

Selain dua aturan itu, pejabat kepala daerah setingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan sesuai biaya operasional yang diklasifikasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan itu diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP No.109/2000. Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ini cukup beragam, tergantung PAD yang diterima.

Sebagai gambaran, Pemprov Jakarta menerima PAD pada 2023, sebesar Rp49,1 triliun. Berdasarkan PP No 109/2000 ini, tunjangan operasional kepala daerah di atas Rp500 miliar paling tinggi mendapat sebesar 0,15%.

Dari hitungan total PAD tersebut tunjangan kepala daerah propinsi mencapai Rp73,5 miliar dalam satu tahun dan Rp6,1 miliar per bulan. Jumlah ini kemudian dibagi antara kepala daerah dan wakilnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi menjadi penjabat atau Pj Gubernur Jakarta. Nantinya, Teguh akan menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penggantian posisi jabatan PJ Gubernur Jakarta itu berdasarkan aturan Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga Gubernur Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Lantas, berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Teguh?

Gaji Pj Gubernur Jakarta

Berdasarkan PP No.59/2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah se-Indonesia mencapai Rp3 juta.

Selanjutnya, berdasarkan Keppres No.68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Gubernur juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta.

Selain dua aturan itu, pejabat kepala daerah setingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan sesuai biaya operasional yang diklasifikasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan itu diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP No.109/2000. Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ini cukup beragam, tergantung PAD yang diterima.

Sebagai gambaran, Pemprov Jakarta menerima PAD pada 2023, sebesar Rp49,1 triliun. Berdasarkan PP No 109/2000 ini, tunjangan operasional kepala daerah di atas Rp500 miliar paling tinggi mendapat sebesar 0,15%.

Dari hitungan total PAD tersebut tunjangan kepala daerah propinsi mencapai Rp73,5 miliar dalam satu tahun dan Rp6,1 miliar per bulan. Jumlah ini kemudian dibagi antara kepala daerah dan wakilnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta san memberhentikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentian itu termaktub dalam Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres no 125P, tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Dia menambahkan, pada Keppres tersebut, Jokowi juga telah mengangkat Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Heru Budi.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya.

Sebagai informasi, Heru dilantik sebagai PJ Gubernur pada (17/10/2022) untuk mengisi kursi jabatan yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan. Masa jabatan Heru kemudian diperpanjang pada (17/10/2024) melalui Keppres No.87/2023.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Eks Sekretaris Kabinet Pramono Anung tetap maju sebagai calon gubernur Jakarta meski yang bersangkutan sempat menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

“Kaitan dengan pertanyaaan seputar pilkada, Mas Pram (Pramono) tetap fight sebagai calon gubernur, bukan sebagai calon menteri,” ungkap juru bicara PDI-P, Chico Hakim, saat dikonfirmasi pada Selasa (15/10/2024) Chico menyebut, Prabowo dan Pramono saling mendoakan terkait kelancaran pelantikan presiden maupun kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Meski begitu, Pramono bertemu dengan Prabowo untuk membawa pesan dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

“Mas Pram bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto semata-mata sebagai pembawa pesan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Chico.

Menurut Chico, kehadiran Pramono di Kertanegara membuktikan sosok Pramono yang bisa diterima oleh semua pihak dan komunikator yang baik.

Sebelumnya diberitakan, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Pramono tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 12.48 WIB dengan mengenakan kemeja batik warna coklat seperti para tokoh yang dipanggil Prabowo pada Senin (14/10/2024).

Saat disapa wartawan, Pramono langsung masuk ke kediaman Prabowo tanpa menjelaskan maksud kedatangannya.

Adapun Pramono tiba tidak lama setelah Prabowo masuk ke rumahnya di Jalan Kertanegara itu.

Kedatangan Pramono ini bertepatan dengan pemanggilan para tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temui Prabowo, Pramono Anung Dipastikan Tetap Jadi Cagub Jakarta Bukan Calon Menteri", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/15/16243841/temui-prabowo-pramono-anung-dipastikan-tetap-jadi-cagub-jakarta-bukan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumedi mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) berperan besar dalam tranformasi angkutan massal di dalam negeri.

Budi bercerita hal ini sudah dilakoni Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Bahkan menurutnya beberapa proyek yang sempat macet seperti Moda Raya Terpadu (MRT) juga baru tuntas saat Jokowi menjabat.

"Itu kan tadinya saya di DKI, proyek MRT itu tidak pernah selesai-selesai. Jadi istilahnya 'Mari Rapat Terus', itu namanya MRT," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa malam (1/10).

Budi mengatakan, Jokowi komitmen melakukan pembangunan di sektor transformasi sejak tahun pertama menjadi gubernur Jakarta.

Menurutnya, komitmen ini berlanjut sampai Jokowi terpilih menjadi kelapa negara pada tahun 2014 silam.

Sehingga saat ini banyak angkutan kota yang sudah terbangun termasuk proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Itu dilaksanakan konsisten MRT, LRT disana mengadopsi teknologi baru," ujar Menhub.

Lebih lanjut, menhub mengklaim tranformasi angkutan perkotaan ini turut membangun peradaban baru angkutan antar wilayah yang dilakukan oleh swasta.

Menurutnya, usaha di bidang transportasi juga kian beragam menawarkan banyak fasilitas yang lebih canggih dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

"Kemarin saya ke Bandung, ada bus, di situ ada bus sleeper. Satu bus itu kira-kira 20 orang. Itu enak sekali. Dan bersih. Ada toiletnya, ada Wifi-nya, segala macem. Jadi apa yang dilakukan di Jakarta ini berdampak atau menjadi inisiasi atau inspirasi bagi masyarakat yang ada di sektor transportasi," kata Budi.

Warga Jakarta akan memilih gubernurnya dua bulan ke depan. Sederet pekerjaan rumah (PR) menanti calon pemimpin Jakarta, termasuk mengatasi krisis iklim.

Juru Kampanye Isu Keadilan Urban Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan warga Jakarta saat ini berada di garis depan dampak krisis iklim yang mengancam kehidupan sehari-hari warganya. Hampir 20% wilayah Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut, sementara hanya 69% penduduk yang memiliki akses ke air bersih.

Jeanny mengatakan, situasi ini diperparah oleh polusi udara yang terus memburuk, membuat kualitas hidup warga semakin terpuruk. Meskipun berbagai permasalahan ini merenggut kesejahteraan warga Jakarta, krisis iklim belum mendapatkan perhatian yang layak dalam perdebatan politik atau kebijakan publik.

"Sebagian besar calon Gubernur Jakarta sibuk menawarkan solusi jangka pendek hingga solusi palsu dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/9).

Jeanny mengatakan, hasil riset Greenpeace menunjukan bahwa wilayah paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru merupakan yang ditinggali oleh masyarakat miskin kota atau urban poor. Padahal, mereka merupakan kelompok yang paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK), faktor utama penyebab krisis iklim.

"Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarakat miskin di Jakarta, sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” tutur Jeanny.

Di banyak tempat di Jakarta, kelompok rentan ini sering kali tersingkir dari proses perumusan kebijakan. Kebutuhan mereka jarang diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan utama kota, termasuk di bidang infrastruktur, transportasi, dan tata ruang. Hal ini semakin memperdalam ketimpangan sosial di tengah ancaman iklim yang semakin nyata.

Greenpeace menekankan bahwa Jakarta membutuhkan pendekatan yang jauh lebih adil dan inklusif dalam merumuskan kebijakan iklim. Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim (RPRKD) masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya.

Salah satu yang paling kritis adalah kurangnya keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perumusan kebijakan. Tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang paling rentan, mereka juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan iklim.

Jeanny menegaskan bahwa Jakarta tidak hanya membutuhkan kebijakan mitigasi yang ambisius, tetapi juga kebijakan adaptasi yang adil. Nelayan di pesisir, warga di wilayah rawan banjir, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban dari kebijakan yang tidak inklusif. Jika kelompok-kelompok ini diabaikan, pembangunan hanya akan memperburuk ketidakadilan yang sudah ada.

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu adalah contoh nyata dari mereka yang merasakan langsung dampak krisis iklim. Asmania, seorang nelayan perempuan dari pulau tersebut, berbagi tentang bagaimana warga menghadapi banjir rob, sulitnya mendapatkan ikan, cuaca yang tidak terprediksi, hingga konflik lahan yang tak kunjung selesai.

“Banyak sekali konflik yang kami hadapi di Pulau Pari. Pembangunan terus digaungkan seperti reklamasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga komersialisasi yang dilakukan oleh korporasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan—semua ini memperparah keadaan. Kami butuh laut yang bersih dan lingkungan yang lestari.” tutur Asmania yang kerap disapa Aas.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini warga Pulau Pari jarang dilibatkan dalam diskusi-diskusi penting yang menyangkut kehidupan mereka. Ketidakpedulian ini membuat mereka harus berjuang sendiri, secara swadaya, untuk melawan krisis iklim yang mengancam tanah dan laut yang menjadi tumpuan hidup mereka.

“Kebijakan yang ada seakan-akan dibuat tanpa memikirkan nasib nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Greenpeace melalui riset ini mendorong pemerintah untuk secara rutin mengevaluasi kebijakan iklim Jakarta dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih memadai bagi kelompok rentan. Ini termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan infrastruktur transportasi publik yang inklusif.

Tanpa perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan kelompok rentan, pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung di Jakarta justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan krisis lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, menekankan perannya dalam Pilkada Jakarta, terutama dalam mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno.

Menurut Ahok, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemenangan kader PDIP tersebut.

"Kan saya DPP yang mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Jadi saya bertanggungjawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan juga bertanggungjawab untuk sekadar menang, tapi bagaimana Mas Pram bisa jadi gubernur dan wakil gubernur terbaik di Jakarta," ujar Ahok saat ditemui di Simpang Susun Semanggi, Kamis (19/9/2024).

Ahok juga menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang baik, yang mampu memberikan warisan berharga bagi warga Jakarta.

Ia berjanji akan terus mendukung pasangan Pramono-Rano, baik dalam upaya mereka maju sebagai pemimpin maupun saat memimpin Jakarta nantinya.

"Karena setiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legacy yang baik, itu sih. Jadi kita akan terus dukung. Ya tentu kami berkewajiban calon dari PDIP tentu harus tinggalkan legasi yang baik," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengingatkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Jakarta, pihak swasta, dan pemerintah pusat untuk kesejahteraan warga Jakarta.

"Nah kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada, dengan ide-ide yang ada, bagaimana Pemda dengan swasta, dengan warga jakarta, dengan pemerintah pusat bisa saling kerja sama," tutup Ahok.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah gagal melangkah ke Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan tetap menjadi magnet bagi para paslon yang tengah berkontestasi.

Pasalnya, Anies digadang-gadang masih memiliki elektabilitas yang baik di provinsi yang akan melepas status ibu kotanya itu. Menurut berbagai survei, Anies masih paling populer jika maju sebagai calon gubernur.

Namun, gagalnya Anies maju dalam Pilkada Jakarta 2024 menyisakan kantong-kantong suara loyalisnya. Anak Abah, begitulah warga net menyebut dirinya sebagai pendukung setia Anies Baswedan.

Suara dari 'anak abah' ini bisa menjadi penentu bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan memimpin Jakarta.

Untuk itu, 2 dari 3 paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta masih menjalin silaturahmi yang baik dengan Anies Baswedan.

Bakal Calon Gubernur Ridwan Kamil (RK) menuturkan bahwa dia diagendakan untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Namun, Ridwan Kamil menampik bahwa pertemuan itu terkait dengan pembahasan dukungan di Pilkada Jakarta.

RK menuturkan bahwa alasan keinginannya bertemu Anies Baswedan bukan untuk meminta dukungan, melainkan untuk mendapatkan ilmu.

"Tidak melulu ujungnya meminta dukungan, tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika kami terpilih," ujar RK kepada wartawan di Hutan Kota Plataran, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga pernah mengatakan bahwa mereka berjanji melanjutkan program Anies Baswedan jika terpilih.

Maka dari itu, seluruh pendukung sekaligus simpatisan Anies Baswedan dinilai tidak perlu khawatir Ridwan Kamil-Suswono tidak melanjutkan program Anies Baswedan jika terpilih nanti.

"Ide beliau [Anies] akan diteruskan oleh pak RK-Sus," tutur Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Mulya Amri.

Telah lebih dulu sebelumnya, Pramono Anung dan Rano Karno telah lebih dulu bertemu dengan Anies Baswedan.

Ketiga tidak sengaja bertemu pada saat berolahraga di Kawasan Senayan pada Minggu (1/9/2024).

Selain Rano dan Anies, dalam momen itu juga nampak Bakal Calon Gubernur Pramono Anung yang turut berbincang dengan keduannya.

"Berolahraga di tengah Kota Jakarta, tak sengaja bertemu Pak @aniesbaswedan. Bapak @aniesbaswedan adalah salah satu Gubernur DKI Jakarta yang ikut membuat Jakarta jadi tempat yang nyaman bagi semua," tulis Rano dalam unggahannya di akun Instagram @si.rano.

Rano Karno pun mengajak Anies untuk bergabung sebagai tim suksesnya di Pilkada Jakarta. Pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut mengatakan bahwa dirinya butuh banyak saran dan masukan dari Anies Baswedan yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Untuk itu, Doel berencana mengajak Anies untuk bersama dirinya membangun Provinsi DKI Jakarta agar lebih baik.

"Realitanya kan Bang Anies juga paham. Dia udah enggak bisa ikut lagi. Jadi buat apa ditahan-tahan, jadi mendingan kita bareng bangun Jakarta ramai-ramai," tuturnya di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, bersyukur karena namanya tidak diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri untuk kembali menjadi Pj Gubernur Jakarta. Dia mengatakan hal itu keputusan yang tepat.

"Alhamdulillah itu keputusan yang cukup baik dan tepat, sekali lagi Alhamdulillah," kata Heru Budi usai menjadi Inspektur Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai tidak menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Sebagai informasi, dia mengemban amanah menjadi Pj Gubernur Jakarta sejak 2022.

"Kan sudah dua tahun (jadi Pj Gubernur Jakarta) dan terima kasih kepada jajaran DPRD, ketua maupun wakil ketua dan semuanya," kata Heru.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendapatkan tiga nama teratas Pj Gubernur DKI yang mendapat dukungan terbanyak dari fraksi di DPRD DKI. Tiga nama tersebut akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pj Jakarta berikutnya.

Tiga nama tersebut adalah Teguh Setyabudi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri dengan perolehan delapan dukungan.

Lalu Akmal Malik yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dengan tujuh dukungan dan Komjen Polisi Tomsi Tohir sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dengan tujuh dukungan.

Adapun Heru Budi hanya mendapatkan satu dukungan. Selain dia, ada juga Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono (dua dukungan), Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali (satu dukungan) dan Rudy Sufahriadi (satu dukungan).

Heru Budi Hartono mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 dan masa jabatannya akan habis pada 17 Oktober 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, masa jabatan Pj Gubernur selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.