Meminjam charger punya orang lain secara sembarangan ternyata menyimpan risiko yang cukup besar, dan tak pernah kita sadari. Salah-salah ponsel kamu bisa diambil alih!

Charles Henderson Global Managing Partner and Head of X-Force Red di IBM Security pernah mengatakan pada 2019 bahwa tidak semua hal bisa kamu pinjam dari orang lain.

"Kalau kamu dalam perjalanan dan kamu sadar kamu lupa mengemas pakaian dalam, kamu tidak akan minjam orang-orang untuk pinjam celana dalam. Kamu akan pergi ke toko dan membeli celana dalam baru," katanya, dikutip detikINET dari Forbes.

Nah, begitu juga charger. Sebab, hacker siber sudah tahu cara untuk mengimplan kabel charger dengan malware sehingga membajak secara remote perangkat dan komputer seseorang.

Pada DEF CON Hacking Conference beberapa tahun lalu, seorang peretas yang dikenal dengan nama 'MG' mendemonstrasikan kabel lightning iPhone yang telah dimodifikasinya. Setelah menggunakan kabel tersebut untuk menghubungkan iPod ke komputer Mac, MG mengakses alamat IP kabel tersebut dari jarak jauh dan mengambil alih kendali Mac.

MG bahkan dapat menghilangkan malware yang ditanamkan dari jarak jauh dan menghapus semua bukti keberadaannya.

Kalau kamu masih ragu ada orang yang 'seniat' itu untuk menyelipkan malware pada perangkat milikmu, kamu harus sadar bahwa teknologi ini sangat kecil dan harganya murah.

"Teknologinya bisa sangat kecil sehingga terlihat seperti kabel biasa, tetapi memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk menanamkan malware pada korbannya. Hal-hal ini akan semakin murah untuk diproduksi dan itu bukan sesuatu yang akan dilacak oleh konsumen rata-rata untuk mengetahui kapan itu akan layak dalam skala massal," ujarnya.

Salah satu tempat yang punya ancaman besar ini adalah stasiun pengisian daya USB yang ada di tempat umum seperti bandara. Henderson pun menekankan pentingnya berhati-hati dengan apa yang kamu colok ke perangkat mili

"Pikirkan hal ini dengan cara yang sama seperti kamu berpikir tentang membuka lampiran email atau berbagi kata sandi. Dalam konteks komputasi, berbagi kabel seperti berbagi kata sandi, karena itulah tingkat akses yang sangat penting yang kamu sampaikan dengan jenis teknologi ini," ujarnya,

Artikel ini telah tayang di detikInet

Amerika Serikat, bersama sejumlah negara lainnya, mengambil langkah tegas untuk menghadapi malware pencuri aset kripto dan infostealer seperti RedLine dan META, yang telah mencuri data sensitif dari jutaan korban di seluruh dunia. 

Dalam operasi gabungan ini, pihak berwenang berhasil menyita berbagai infrastruktur yang digunakan oleh pelaku untuk mengelola malware dan infostealer tersebut. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menanggulangi kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan, terutama karena peningkatan kasus yang cukup signifikan di tahun 2024.

Pihak berwenang AS telah bekerja sama dengan berbagai pihak internasional untuk memerangi malware pencuri aset kripto dan infostealer yang saat ini semakin meluas. 

“Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersama Belanda, Belgia, Eurojust, dan mitra lainnya mengumumkan upaya internasional untuk mengganggu operasi versi terbaru dari RedLine Infostealer,” ungkap pengumuman tersebut, Selasa (29/10/2024).

Operasi Magnus mendapat dukungan dari berbagai lembaga penegak hukum Eropa dan berbagai pihak internasional lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun serangan malware kripto semakin sering terjadi, korban kini lebih memilih untuk tidak membayar tebusan. 

Sebaliknya, mereka lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut sendiri, yang menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.

Kejahatan siber yang melibatkan aset cryptocurrency terus meningkat dan kini menjadi ancaman serius. Para pelaku kejahatan siber, seperti metode yang menggunakan malware pencuri aset kripto kerap menargetkan perusahaan besar yang memiliki aset signifikan dan infrastruktur kompleks. 

Keberhasilan penegak hukum dalam operasi internasional seperti Operasi Magnus diharapkan dapat mengganggu rantai pasokan kriminal, mulai dari pelaku utama hingga penyedia infrastruktur dan perantara pencucian uang. 

Tindakan penegakan hukum di ranah kripto sangat penting, terutama dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang memungkinkan pelacakan transaksi secara transparan.

Penindakan ini diharapkan dapat mengurangi intensitas kegiatan kriminal di dunia kripto dan menjadi langkah awal untuk menunjukkan bahwa aktivitas kriminal berbasis teknologi akan mendapatkan sanksi yang setimpal. 

Kolaborasi antar-negara ini menjadi bukti pentingnya kerja sama global dalam melawan kejahatan siber, khususnya yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan malware kripto, ransomware dan infostealer yang tersebar secara luas. [dp]

Seorang peretas yang sebelumnya berhasil melakukan peretasan kripto dari dompet milik pemerintah AS secara mengejutkan mengembalikan dana sebesar US$19,3 juta dari total US$20 juta yang dicurinya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah serangan terjadi. 

Dompet kripto milik pemerintah yang berhasil diretas berisi hasil penyitaan dari beberapa kasus terkait kriminal kripto besar, termasuk kasus peretasan Bitfinex. 

ZachXBT, salah satu investigator kripto terkemuka juga melaporkan bahwa para pelaku peretasan kripto belum sepenuhnya mengembalikan aset yang dicuri. Beberapa aset yang telah dikirim ke bursa kripto tertentu masih tetap dipegang oleh mereka.

“Jumlah ini tidak termasuk dana yang sudah ditransfer ke bursa instan (Switchain, HitBTC, N Exchange),” jelasnya pada saluran telegram.

Beberapa pengguna media sosial berspekulasi bahwa peretas tersebut mungkin tidak berniat mencuri dana secara permanen, tetapi lebih ingin menguji atau mengeksploitasi kerentanan keamanan dari dompet pemerintah, sebelum mengembalikan dana sebagai “pemberitahuan”. 

Ada juga dugaan bahwa peretas tersebut sadar akan kemampuan pemerintah AS untuk melacak transaksi kripto, yang membuat mereka merasa terpaksa mengembalikan dana tersebut demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar.

Pengembalian dana yang dilakukan oleh peretas memicu spekulasi tentang motivasi sebenarnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku tersebut mungkin hanya ingin menunjukkan kelemahan keamanan yang ada pada dompet pemerintah, tanpa niat untuk melakukan pencurian permanen. 

Namun, ada juga dugaan bahwa hacker tersebut merasa tertekan karena transaksi di blockchain bersifat transparan dan mudah dilacak, terutama oleh otoritas penegak hukum yang memiliki akses ke alat pelacakan canggih. 

Selain itu, terdapat juga teori yang mengindikasikan motif lain di balik pengembalian aset tersebut. Spekulasi mengenai hal ini muncul di media sosial, terutama di X, di mana berbagai pengguna memberikan teori mereka.

Salah satu teori menarik datang dari seorang pengguna bernama Agent Wiz, yang menyatakan bahwa ini mungkin adalah “permainan orang dalam.” 

Ia berpendapat bahwa ada agen yang awalnya mencoba mencuri dana tersebut melalui skenario peretasan kripto. Namun, karena pengawasan yang ketat di platform seperti X, mereka merasa terdesak untuk mengembalikan uang itu.

“Sepertinya ada agen yang mencoba mengambil dana, lalu melihat transparansi di Twitter, dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya,” tulisnya di X.

Meskipun terdengar spekulatif, teori ini sebenarnya tidak sepenuhnya mustahil. Ada kemungkinan bahwa si “peretas” berasumsi pemerintah AS akan melihat pengembalian coin crypto curian tersebut sebagai bentuk “bounty“. 

Begini Cara Membuat Meme Coin Crypto Sendiri di Pump Fun

Pada akhirnya, pemerintah bisa saja memilih untuk melepaskan peretas tanpa konsekuensi hukum, yang membuka peluang bahwa pelaku “peretasan” ini berhasil lolos tanpa konsekuensi apapun.

Pengembalian dana sebesar US$19,3 juta oleh hacker yang meretas dompet pemerintah AS menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motifnya. Apakah karena takut terlacak, sekadar menguji sistem keamanan, atau ada faktor lain yang tidak terlihat? 

Kasus ini tidak hanya menjadi pengingat bahwa bahkan pemerintah dengan keamanan tinggi bisa menjadi target, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi para pengguna, termasuk kita semua, bahwa keamanan dalam dunia kripto harus selalu diutamakan. 

Di balik inovasi dan keuntungan yang ditawarkan oleh cryptocurrency, risiko peretasan kripto selalu mengintai, mengingatkan kita untuk terus waspada. [dp]

Riset yang dilakukan Microsoft menyebut bahwa setiap hari, ada lebih dari 600 juta serangan siber yang mengincar individu, perusahaan, hingga pemerintahan di suatu negara.

Laporan Digital Defense Reports 2024 dari Microsoft setebal 110 halaman menyebutkan serangan siber ini terbagi menjadi dua tipe, yakni murni kriminal dan negara. Data tersebut juga menyebut bahwa pelaku serangan siber saat ini sudah semakin canggih.

Mereka menggunakan teknologi terbaru seperti AI generatif buat meningkatkan efektivitas serangannya. Ini membuat serangan siber semakin kompleks dan sulit untuk diatasi.

Salah satu temuan yang paling mencengangkan adalah meningkatkan kerja sama geng hacker dunia maya yang di-backing oleh pemerintah negara tertentu. Kolaborasi ini menggabungkan beragam teknik dan software yang dipakai buat melakukan serangan siber, sehingga mengaburkan batasan antara serangan siber kriminal yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial atau pun serangan siber dari pemerintah sebuah negara yang salah satunya bertujuan untuk mencuri informasi rahasia.

Selain itu, aktor serangan siber dari negara tertentu telah memperluas cakupan serangan sibernya. Mereka mulai merambah target militer untuk mencuri dokumen atau informasi rahasia.

Rusia, misalnya, disebut menggunakan jasa outsourcing untuk melakukan serangan siber. Negara ini menggunakan jasa sindikat hacker dalam melancarkan aksinya, terutama mengincar negara yang berkonflik dengannya, yakni Ukraina. Contohnya adalah aksi sindikat hacker yang meretas sekitar 50 perangkat militer Ukraina menggunakan malware komoditas.

Sementara hacker dari Iran mengambil pendekatan berbeda, mereka menggabungkan serangan ransomware dengan operasi untuk mempengaruhi. Salah satu kasus yang terkenal mereka mencuri data dari situs kencan Israel, dan menawarkan untuk menghapus profil tertentu dengan sejumlah biaya yang harus dibayar.

Korea Utara juga telah memasuki era ransomware. Laporan Microsoft mengidentifikasi aktor Korea Utara yang mengembangkan varian ransomware khusus disebut FakePenny. Malware ini disebarkan ke organisasi kedirgantaraan dan pertahanan militer.

Selain itu, Microsoft juga menyebut aktivitas serangan siber China konsisten selama beberapa tahun terakhir, yakni berfokus di Taiwan dan negara-negara Asia Tenggara.

Microsoft menuding Rusia, Iran, dan China aktif mengeksploitasi isu geopolitik yang sedang berlangsung untuk menciptakan perselisihan dan merusak kepercayaan proses demokrasi. Mereka juga menekankan perlunya pendekatan kolaboratif untuk mengatasi ancaman serangan siber yang meningkat.

Eric Council Jr., seorang pria berusia 25 tahun asal Athens, Alabama, ditangkap hari ini terkait peretasan akun SEC di X yang menyebabkan lonjakan harga Bitcoin lebih dari US$1.000 pada Januari 2024. Council didakwa dengan tuduhan konspirasi untuk melakukan pencurian identitas dan akses perangkat secara ilegal. 

Menurut dakwaan tersebut, pada 9 Januari 2024, ia bersama beberapa orang lainnya mengambil alih akun X milik SEC dan mengunggah pernyataan palsu atas nama Ketua SEC, Gary Gensler, yang mengklaim bahwa Bitcoin Spot ETF telah disetujui untuk diperdagangkan di bursa saham nasional. 

“Konspirator diduga menggunakan akses ilegal mereka untuk memanipulasi pasar keuangan,” ungkap Jaksa Graves pada dakwaan tersebut, Kamis (17/10/2024). 

Pernyataan palsu ini menyebabkan lonjakan harga Bitcoin, namun harga tersebut segera anjlok setelah SEC mengklarifikasi bahwa pengumuman tersebut tidak sah.

Peretasan ini dilakukan melalui teknik “SIM swap,” di mana peretas berhasil mengalihkan nomor telepon korban ke kartu SIM yang mereka kontrol. Dengan akses ini, mereka dapat melampaui lapisan keamanan seperti otentikasi dua faktor yang biasa digunakan untuk melindungi akun penting. 

“Penyerangan melalui metode SIM swap ini memungkinkan pelaku untuk mengakses informasi sensitif dari individu atau perusahaan, yang kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan,” jelas David Geist, agen FBI.

Menurut dakwaan, Council menggunakan identitas curian untuk melakukan peretasan akun SEC. Dengan mencetak kartu identitas palsu menggunakan data pribadi korban, ia berhasil memperoleh kartu SIM baru di toko telepon di Huntsville, Alabama, yang terhubung ke nomor telepon korban. 

Setelah itu, ia membeli iPhone baru dan menggunakan perangkat tersebut untuk melakukan peretasan akun SEC. Council kemudian membagikan kode akses kepada para konspiratornya, yang kemudian mempublikasikan cuitan palsu yang mengumumkan persetujuan Bitcoin Spot ETF. 

“Council menerima bayaran dalam bentuk Bitcoin setelah berhasil melakukan SIM swap ini,” kata Argentieri, Wakil Asisten Utama Jaksa Agung. 

Hal ini menegaskan komitmen Departemen Kehakiman untuk melawan kejahatan siber yang mengancam integritas pasar keuangan.

Meskipun pihak berwenang segera mengambil alih kembali kendali akun mereka dan mengklarifikasi situasinya, kerusakan telah terjadi pada pasar. Manipulasi yang terjadi karena peretasan akun SEC menunjukkan betapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindakan ilegal seperti ini.

Kasus Council ini menggarisbawahi betapa pentingnya keamanan siber saat ini, khususnya di lingkungan yang sangat sensitif seperti pasar kripto dan keuangan yang biasanya menjadi target utama para peretas.. 

Teknik peretasan seperti “SIM swap” dan pencurian identitas memberikan peretas akses untuk menyebabkan gangguan besar pada pasar, dan pemerintah bekerja keras untuk mencegah kejahatan semacam ini berulang.

Sementara itu, kasus peretasan akun resmi pemerintah bukan hal yang baru. Pada September lalu, saluran YouTube resmi Mahkamah Agung India diretas dan digunakan untuk mempromosikan kripto scam. 

Hacker mengubah nama saluran tersebut menjadi akun Ripple dan menggunakan video yang dibuat melalui deepfake dari CEO Ripple untuk meyakinkan penonton berinvestasi dalam token palsu. 

Meski serangan tersebut berhasil dihentikan dengan cepat oleh YouTube, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa akun resmi pemerintah masih menjadi target yang para peretas, terutama dalam skema penipuan yang melibatkan cryptocurrency.

Melihat peretasan akun SEC dan Mahkamah Agung India mengingatkan betapa pentingnya keamanan digital, tidak hanya bagi organisasi tertentu, tetapi juga bagi setiap individu, karena peretas dapat menyalahgunakan data atau akun media sosial seseorang untuk tujuan yang merugikan. [dp]

Dunia kripto kembali dihebohkan dengan kasus pencurian aset digital bernilai fantastis. Serangan phishing kripto ini pertama kali terdeteksi oleh Scam Sniffer dan korban mengalami kerugian yang cukup besar. 

“Seseorang kehilangan 15.079 fwDETH (US$35 juta) setelah menandatangani tanda tangan digital phishing,” tulisnya di X.

Mereka mengungkapkan bahwa korban terjebak saat memberikan izin tanda tangan, yang pada akhirnya membuka akses bagi pelaku ke dompet digitalnya.

Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi, tetapi jumlah aset yang hilang menjadikannya salah satu kasus terbesar yang pernah dilaporkan dalam pasar kripto. 

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi para investor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam hal keamanan dan otorisasi transaksi.

Kerugian besar yang dialami oleh korban, yang diketahui menggunakan alamat dompet. Setelah korban memberikan tanda tangan phishing kripto, aset digital miliknya segera dipindahkan ke dompet milik.

Selain itu, dalam beberapa waktu sebelumnya, terjadi kasus serupa di mana seorang pengguna kehilangan aset bernilai US$2,47 juta dalam bentuk Aave Ethereum sDAI akibat skema yang serupa. 

Dalam kasus tersebut, korban juga terjebak oleh tanda tangan phishing yang sama berbahayanya. Kasus ini menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan memiliki berbagai teknik yang digunakan untuk menipu dan mengakses aset tanpa izin.

Kedua insiden ini menyoroti betapa rentannya sistem keamanan kripto terhadap serangan phishing. Pelaku kejahatan hanya memerlukan satu langkah sederhana, yakni memperoleh tanda tangan digital dari korban. 

Dengan memperoleh tanda tangan ini, mereka mampu memanfaatkan celah otorisasi untuk mentransfer aset kripto korban ke dompet mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman serangan phishing kripto bukanlah masalah sepele. 

Dalam kasus pencurian US$35 juta ini, pelaku kejahatan berhasil memanfaatkan fitur CREATE2 yang ada pada jaringan Ethereum untuk menciptakan alamat smart contract secara prediktif dan melakukan aksi jahat tanpa terdeteksi.

Fitur ini memungkinkan prediksi alamat smart contract di masa depan, yang dalam kondisi normal digunakan oleh pengembang untuk berbagai keperluan. CREATE2 sering dimanfaatkan oleh platform seperti Uniswap dalam membuat kontrak Pair yang diperlukan dalam transaksi di bursa desentralisasi. 

Pelaku dapat memanfaatkan CREATE2 untuk menghasilkan alamat kontrak sementara yang hanya berlaku setelah korban memberikan izin melalui tanda tangan digital. 

Setelah tanda tangan phishing kripto diperoleh, pelaku hanya membutuhkan waktu singkat untuk meluncurkan smart contract di alamat yang sudah diprediksi dan langsung mentransfer aset korban. 

Dengan menggunakan CREATE2, pelaku dapat menyembunyikan niat jahat mereka dengan cara yang sulit dideteksi. Aset korban dipindahkan begitu cepat sehingga sistem keamanan tidak memiliki waktu untuk memberikan peringatan. 

Risiko seperti ini sering kali luput dari perhatian investor kripto yang tidak atau belum memahami sepenuhnya kompleksitas sistem kontrak di jaringan blockchain Ethereum.

Kasus pencurian dengan metode phishing kripto ini memperlihatkan bahwa keamanan di dunia kripto membutuhkan perhatian lebih serius. Serangan phishing, yang memanfaatkan fitur seperti CREATE2, memberikan ancaman nyata bagi para pengguna. 

Kejadian ini juga menyoroti perlunya edukasi yang lebih mendalam bagi para pengguna kripto mengenai metode perlindungan yang efektif. Mereka harus memahami bahwa dalam dunia kripto, risiko kehilangan aset dapat terjadi dalam sekejap. 

Kehati-hatian dan kewaspadaan ekstra menjadi hal yang mutlak. Sistem keamanan digital harus selalu diperbarui, dan pengguna harus terus mengedukasi diri agar menghindari terkena phishing kripto. [dp]

Dalam dunia kripto yang terus berkembang, ancaman baru terus muncul. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah malware berbasis artificial intelligence (AI) yang menyasar pengguna. Malware ini tidak hanya dapat mencuri informasi pribadi, tetapi juga dapat mengakses dompet kripto dan menggasak isinya.

Kerugian akibat serangan ini diperkirakan mencapai hingga US$265 miliar per tahun, dan angka tersebut terus meningkat seiring dengan popularitas cryptocurrency. Salah satu varian terbaru, Rhadamanthys, kini kembali hadir dengan fitur-fitur canggih yang membuatnya lebih sulit dideteksi.

Rhadamanthys pertama kali dikenal karena kemampuannya yang unik dalam menginfeksi perangkat dan mencuri informasi sensitif. Sejak kemunculannya, malware ini terus beradaptasi dan mengembangkan teknik baru untuk mengelabui pengguna.

Menurut laporan dari perusahaan keamanan, Recorded Future, dalam versi terbarunya, Rhadamanthys telah meningkatkan efisiensi dalam menganalisis pola perilaku pengguna melalui implementasi image recognition berbasis AI.

“Fitur baru yang ditambahkan ke Rhadamanthys pada versi v0.7.0 adalah ‘Seed Phrase Image Recognition‘. Fitur ini merupakan bagian dari pengaturan File Grab yang dapat dikonfigurasi oleh C2. Fitur ini memungkinkan aktor ancaman untuk menentukan ukuran file maksimum, resolusi gambar minimum dan maksimum, serta direktori mana yang akan dicari untuk gambar seed phrase yang terkait dengan dompet cryptocurrency,” jelasnya pada laporan tersebut.

Selain itu, satu kasus besar yang menggunakan serangan tersebut bahkan melaporkan kerugian senilai US$55 juta dari satu dompet yang menjadi korban serangan phishing kripto.

Dengan penurunan jumlah korban sebesar 34 persen dibandingkan bulan Juli, namun nilai kerugian melonjak tajam. 

Ini menunjukkan bahwa serangan ini semakin menargetkan aset bernilai tinggi, sehingga pengguna kripto harus lebih waspada. Mereka harus memastikan bahwa mereka menggunakan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi diri mereka.

Malware berbasis AI dan phishing menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi di dunia kripto. Pengguna disarankan untuk memenggunakan otentikasi dua faktor (2FA), memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan tidak mengklik tautan mencurigakan. [dp]

Lonjakan kerugian akibat peretasan Centralized Finance (CeFi) telah mencapai angka yang mencengangkan, meningkat hingga 66 persen pada Q3 2024. Kerugian total di sektor ini kini mencatatkan angka sekitar US$309 juta, sebuah lonjakan signifikan dari US$185 juta pada tahun sebelumnya. 

Meskipun beberapa platform CeFi, termasuk Indodax, menjamin dana pengguna, insiden ini memberikan pelajaran berharga bahwa keamanan dalam penyimpanan aset kripto tidak bisa dipandang remeh. 

Kejadian ini menyoroti risiko yang melekat dalam menyimpan aset di bursa pihak ketiga, di mana pengguna memang tidak memiliki kendali atas private key dompet aset mereka. 

Menurut laporan dari riset yang dilakukan oleh Immunefi, total kerugian yang dialami oleh bursa kripto terpusat (CeFi) telah mencatatkan peningkatan yang cukup besar pada Q3 2024, yaitu sekitar US$309 juta. Angka ini meningkat sekitar 66,4 persen dari hanya US$185 juta pada tahun Q3 2023.

Di sisi lain, DeFi mengalami penurunan kerugian yang lebih sedikit, yaitu hanya sekitar US$100 juta pada Q3 2024, turun lebih dari 79,2 persen dibandingkan Q3 2023 sebelumnya yang mengalami kerugian US$500 juta.

Insiden ini menarik perhatian tidak hanya dari pengguna di Indonesia, tetapi juga dari investor global yang khawatir tentang keamanan platform bursa kripto.

Langkah-langkah cepat diambil oleh Indodax untuk merespons insiden tersebut. Pihak manajemen melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem yang ada dan mengumumkan bahwa platform dan aplikasi mereka tidak dapat diakses selama proses pemeliharaan. 

Oscar Darmawan, CEO Indodax, menjelaskan bahwa saldo pelanggan akan tetap aman.

“Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun, tidak perlu  khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah,” ungkap Oscar dalam siaran pers Kementerian Perdagangan, Rabu (11/9/2024).

Meskipun demikian, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiran pengguna tentang keamanan aset mereka.

Insiden peretasan ini menekankan pentingnya keamanan bagi pengguna aset kripto. Menyimpan aset di bursa pihak ketiga seperti hot wallet meningkatkan risiko serangan siber, karena selalu terhubung ke internet. 

Ketergantungan pada pihak ketiga untuk mengelola private key juga berpotensi mengakibatkan kehilangan aset. Pengguna harus memahami bahwa melindungi aset bukan sepenuhnya tanggung jawab platform. 

Kasus peretasan Indodax menunjukkan bahwa tidak semua bursa dapat memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan hardware wallet.

Hardware wallet menyimpan private key secara offline, memberikan perlindungan yang lebih baik. Peretasan beberapa platform CeFi besar menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap keamanan aset kripto harus selalu diutamakan. [dp]

Nama BAG, tenaga honorer asal Banyuwangi pembobol situs Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdaftar di data tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Banyuwangi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Suratno, yang melakukan pengecekan administrasi di sekolah dasar tempat BAG mengajar pada Kamis,(26/9).

“Secara administrasi, data BAG yang ada memenuhi syarat sebagai honorer,” terang Suratno.

Bareskrim Polri pada 24 September mengumumkan telah menangkap BAG yang berusia 25 tahun itu karena meretas data milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pria itu lalu menjual data tersebut di forum hacker breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

Lebih lanjut Suratno mengatakan, BAG terdata sebagai pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar tersebut sejak Juli 2021. Data tersebut telah melalui validasi sehingga dia menjadi penerima insentif dari pemerintah daerah.

“Terdaftar di data Non-ASN dan Dapodik. Tidak ada ketidakbenaran administrasi,” ujar Suratno.

Terkait penangkapan BAG oleh polisi, Suratno mengaku terkejut. Namun, pihaknya akan lebih dulu mengutamakan praduga tak bersalah dan menunggu hingga kasus tersebut dapat terang benderang untuk menentukan langkah lanjutan.

“Kita tunggu semoga segera terang benderang,” tuturnya.

Peristiwa ini pun disebutnya sebagai sarana koreksi dan pembinaan untuk semua pihak agar lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi dan digitalisasi.

Sementara itu, saat ini isu yang tengah berhembus mengatakan bahwa keluarga dekat BAG menyebut motif tindakan yang bersangkutan adalah karena ketidaksejahteraan sebagai tenaga honorer dan sakit hati karena tak segera diangkat menjadi ASN.

Menanggapi hal tersebut, Suratno mengatakan bahwa isu ketidaksejahteraan harus dilihat dari berbagai sudut pandang, terlebih yang bersangkutan telah mendapatkan insentif rutin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

“Sedikit bisa cukup, banyak bisa kurang, yang terpenting adalah rasa syukur. Dengan kemampuan di bidang IT yang dimiliki juga bisa digunakan mendapatkan rejeki dengan cara yang halal,” tutur Suratno.

Sementara untuk penjenjangan, kata Suratno, seluruh tahapan telah diatur dalam regulasi, termasuk proses tes yang dilakukan melalui Computer Assisted Test (CAT) yang digelar dengan sangat terbuka.

Pada Selasa (24/9) kemarin, Bareskrim Polri merilis kasus pembobolan situs BKN yang dilakukan oleh BAG itu. BAG menjual data yang ia curi ke forum hacker breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

BAG mengambil data sebesar 6,3 GB. Ia lalu mengunggah sampel data ASN dari salah satu provinsi ke akun topiaks di breachforum.st, yang merupakan miliknya. Hal itu dilakukannya untuk menarik calon pembeli.

Polisi menangkap seorang guru SD di Jawa Timur berinisial BAG (25) karena meretas data milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Data itu ia jual di forum hacker breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengatakan BAG ditangkap di kediamannya di Dusun Mulyorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 11 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Ia mengatakan BAG belajar meretas secara otodidak.

"Yang bersangkutan itu bergabung dalam forum-forum seperti forum tersebut yang saya sebutkan bahwa berawal dari breachforum.io, sampai dengan breachforum.st, sudah mulai dari 1 tahun sebelumnya, 2023. Jadi yang bersangkutan belajar melakukan kegiatan ini. Baru pertama kali tapi sudah bergabung dengan beberapa forum. Salah satu universitas, kita enggak akan sebutkan," kata Himawan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (24/9).

Adapun BAG mengambil data tersebut lewat situs satudataasn.BKN.go.id. Ia mengaksesnya secara ilegal dengan menggunakan akses login milik admin situs tersebut pada 9 Agustus 2024. Data log in tersebut didapat pelaku dari situs breachforum.st.

Data yang diambil BAG sebesar 6,3 GB. Ia lalu mengunggah sampel data ASN dari salah satu provinsi ke akun topiaks di breachforum.st, yang merupakan miliknya. Hal itu dilakukan untuk menarik pembeli. Ia juga mencantumkan alamat akun Telegram miliknya jika ada yang tertarik membeli.

"Tetapi apa jenis datanya dan apa saja itu sedang kita verifikasi sehingga nanti itu mungkin berkoordinasi dengan BKN dan BSSN untuk melakukan mitigasi setelah insiden ini," ujar Himawan.

Himawan menerangkan dari hasil penyelidikan, BAG tidak hanya meretas data milik BKN, api juga sejumlah perusahaan swasta di luar negeri, serta universitas. Data-data itu ia sebar lewat akun topiaks yang dimilikinya sejak Oktober 2023.

"Tersangka telah melakukan penyebaran data elektronik yang diunggah pada akun breachforum.st topiaks sebanyak 40 sistem elektronik yang tidak hanya milik BKN, namun juga milik salah satu universitas di Amerika, perusahaan swasta di Amerika, Taiwan, Belgia, Inggris, Thailand, Afsel, India dan Hong Kong," jelasnya.

Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya laptop yang digunakan untuk meretas, sejumlah flashdisk, uang tunai dan HP. Polisi juga menyita sepeda motor Honda GL 160 D yang dibeli pelaku dari uang hasil penjualan data.

Atas perbuatannya BAG dijerat Pasal 65 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi. "Sanksi pidananya penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar," pungkas Himawan.

Polri: Guru SD di Jatim Bobol Data BKN Beraksi Sendiri, Ingin Raup Keuntungan

Guru SD di Jawa Timur berinisial BAG (25) ditangkap polisi kerena meretas data milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Data tersebut dijual pelaku melalui breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

"Modus operandi tersangka yaitu melakukan illegal access dan menjual data tersebut melalui breachforum.st untuk keuntungan pribadi dan tersangka mendapat keuntungan sejumlah 8.000 dolar Amerika dari hasil penjualan data-data tersebut," Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/9).

Himawan menyebut pelaku seorang diri dalam menjalankan aksinya. Meski begitu, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

"Apakah yang bersangkutan tersangka ada komunikasi atau kolaborasi kerja sama pelaku lain, maka kita sedang dalami. Sementara hasil pemeriksaan itu dia melakukan sendiri. Tetapi kita akan lihat nanti jejak digitalnya apakah itu akan ada komunikasi dengan pelaku lain, kemungkinan pelaku lain," ujarnya.

Himawan mengatakan motif pelaku melakukan peretasan dilatarbelakangi masalah ekonomi.

Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka. Proses penyelidikan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keterlibatan BSSN dinilai penting untuk memperkuat bukti dalam proses penyelidikan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, di Mabes Polri pada Selasa (24/9).

Himawan tak menyebut secara rinci sudah ada atau belum pihak yang dimintai keterangan terkait kasus itu. Dia hanya menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelidiki kasus kebocoran data tersebut.

"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," ujar dia.

Sebelumnya, kebocoran data diduga kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran 6,6 juta data NPWP, termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri.

Data itu dijual oleh entitas bernama Bjorka di darkweb dengan harga murah saja, 10 ribu dolar AS atau setara Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323). Di dalam sampel data yang dia bocorkan, terdapat nama-nama orang VVIP Indonesia. Bjorka juga memberikan pesan dalam bahasa Inggris yang artinya:

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna".

Peretasan terhadap bursa kripto WazirX yang mengakibatkan kerugian sebesar US$230 juta beberapa waktu lalu kembali menyoroti peran penting Tornado Cash dalam dunia kejahatan siber. 

Bagaimana tidak? Sebagian besar dana hasil peretasan tersebut telah dilacak mengalir ke dalam platform ini. 

Lantas, bagaimana sebenarnya cara kerja Tornado Cash yang membuatnya menjadi alat favorit para hacker?

Insiden peretasan WazirX pertama kali dideteksi oleh perusahaan kemanan Web3, Cyvers Alerts pada 18 Juli 2024.

“Sistem kami telah mendeteksi beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet Safe Multisig Anda di jaringan Ethereum,” tulisnya.

Namun sayangnya, pihak WazirX tidak memberikan respon lebih dari 30 menit setelah Cyvers mendeteksi transaksi mencurigakan tersebut.

Peretasan ini menjadi salah satu kasus peretasan kripto terbesar dalam sejarah. Para pelaku berhasil mencuri sejumlah besar aset kripto, termasuk Ethereum (ETH) dan Shiba Inu (SHIB). 

Pelaku peretasan tersebut tidak secara langsung memindahkan aset mereka, melainkan mengirimnya secara bertahap. 

Transaksi terakhir dengan nilai US$12 juta terjadi pada Kamis, 19 September 2024, ketika peretas memindahkan dana curian tersebut ke platform Tornado Cash menggunakan alamat 0x46b9d6f8424eb8075bfaa28127446e5b38340a0a.

Tornado Cash sendiri adalah aplikasi yang dirancang untuk memberikan privasi bagi pengguna kripto dengan mengaburkan alamat dompet di berbagai blockchain. 

Tornado Cash memang menawarkan tingkat privasi yang tinggi, namun layanan ini juga memiliki kelemahan tertentu. 

Meskipun deposit dan penarikan dilakukan di jaringan Ethereum yang transparan dan dapat diperiksa melalui penjelajah blockchain, jejak transaksi tetap dapat dianalisis oleh pihak tertentu. 

Sebagai contoh, jika seseorang menyetor 200 ETH ke Tornado Cash dan kemudian menarik jumlah yang sama dalam waktu singkat, hal ini dapat memberikan petunjuk bahwa kedua transaksi tersebut kemungkinan besar berasal dari entitas yang sama.

Selain itu, jika peretas atau pengguna mixer gagal menggunakan alat seperti VPN atau browser TOR dengan benar, identitas mereka bisa terungkap melalui alamat IP yang digunakan selama transaksi. 

Ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk melacak aktivitas ilegal, terutama ketika kripto yang dicuci dikonversi kembali ke mata uang fiat dan ditransfer ke rekening bank tradisional.

Tornado Cash merupakan inovasi yang luar biasa dalam menjaga privasi transaksi kripto. Bagi mereka yang menghargai anonimitas, memberikan solusi yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa risiko dilacak. 

Namun, layanan ini juga menjadi alat yang berpotensi berbahaya ketika digunakan oleh pihak-pihak yang berniat jahat, seperti peretas yang mencuci hasil curian dari peretasan kripto.

Sayangnya, inovasi ini sering disalahgunakan. Salah satu contohnya adalah Vitalik Buterin yang menggunakan Tornado Cash untuk kepentingan donasi. 

Dalam sebuah tweet, ia mengaku telah menggunakan mixer untuk kepentingan donasi.

“Saya akan mengakui bahwa saya adalah salah satu orang yang telah menggunakan Tornado Cash untuk donasi,” ujarnya.

Dia menggunakannya untuk melindungi penerimanya dari pihak pemerintahan Rusia.

“Niat saya adalah melindungi penerima, bukan diri saya sendiri. Pemerintah Rusia sudah mengetahui posisi saya mengenai isu Ukraina,” tambahnya.

Kasus peretasan WazirX hanyalah salah satu dari banyak contoh di mana Tornado Cash dimanfaatkan oleh penjahat untuk menghilangkan jejak transaksi mereka, dan peristiwa tersebut semakin memperburuk citra layanan mixer ini. 

Dalam dunia kripto yang saat ini terus berkembang, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan kebutuhan akan privasi dengan tanggung jawab hukum. [dp]