JAKARTA, investor.id - Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. "Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya," pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. "Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

"Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif," ajak Menag

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 dan membahas kebijakan yang bisa meringankan jemaah haji asal Indonesia pada musim haji 1446 H/ 2025 M.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Dia menekankan, kaidah kebijakan adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nasaruddin tak ingin kebijakan ini justru membuat para jemaah semakin kesulitan.

Ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan, seperti skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa haram nilai manfaat dana haji.

Untuk skema murur atau bermalam di kendaraan saat berada di Muzdalifah diterapkan pada 2024 dan berhasil mempercepat proses mobililsasi jemaah.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema tanazul atau bermalam di hotel dekat Mina. Menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina.

Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel dan tidak menempati tenda di Mina.

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024.

Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain. Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu.

"Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi petugas penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) atau petugas haji tahun 1446 H/2025 untuk tingkat daerah.

Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Arsad Hidayat mengemukakan pendaftaran seleksi akan dilakukan mulai 7-15 November 2024. Sementara ini, menurutnya, seleksi petugas haji baru dibuka untuk tingkatan daerah, namun untuk tingkat pusat akan diinfokan lebih lanjut.

"Ini baru tingkat daerah. Untuk pendaftaran seleksi petugas haji 1446 H/2025 M tingkat pusat akan diumumkan kemudian," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama, menururnya, berlangung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilian administrasi dan Computer Assisted Test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024. Hasilnya diumumkan sehari berikutnya, 22 November 2024,” katanya.

Kemudian, menurutnya, peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, mengikuti tahap berikutnya di tingkat provinsi.

"CAT dan wawancara akan digelar pada 5 Desember 2024. Hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024,” ujarnya.

Berikut Persyaratan Peserta Seleksi PPIH 1446 H/2025 M:

I. Syarat Umum

A. Warga Negara Indonesia

B. Beragama Islam

C. Sehat jasmani dan rohani

D. Tidak dalam keadaan hamil

E. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah

F. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana

G. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS

H. Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI

I. Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional

J. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

II. Syarat Khusus

A. PPIH Kloter

1. Ketua Kloter:a. Pegawai ASN Kementerian Agama; b. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar; c. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji; d. Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi; e. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam; f. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
2. Pembimbing Ibadah Kloter a. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar; b. Telah menunaikan ibadah haji; c. Memiliki sertifikat pembimbing manasik; d. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji; e. Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan; f. Berpendidikan paling rendah sarjana; dan g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

B. PPIH Arab Saudi

Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan b. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

• Pelaksana Bimbingan Ibadah a. Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar; b. Telah menunaikan ibadah haji; c. Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji; d. Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan e. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
• Pelaksana Siskohat a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; b. Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan; c. Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat; d. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan e. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tengah membangun Bendungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan.

Proyek ini merupakan salah satu dukungan atas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) demi menunjang program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat langsung mengairi lahan pertanian masyarakat, sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan tersebut terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua senilai Rp 1,34 triliun.

Per hari ini, progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II kini telah mencapai 36,58%. Ditargetkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu selesai pada tahun 2026 mendatang.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, agar produktivitas petani di wilayah tersebut juga bisa cepat meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik.

Ermy menjelaskan, nantinya bendungan terbesar pertama di Sumsel itu akan mengaliri air pada Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektare (ha) dari total kebutuhannya 124 ribu ha.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam satu tahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ungkapnya.

Bendungan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai konservasi sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik. Selain itu, bisa mereduksi banjir hingga 39,5% Q50.

“Tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau. Selama ini, pasokan air tersebut hanya mengandalkan dari Sungai Komering,” paparnya.

Ermy melanjutkan, Bendungan Tiga Dihaji berpotensi pula menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (Mw). Masyarakat pun bisa memanfaatkannya untuk pariwisata dan olahraga air.

“Sehingga, keberadaan bendungan ini diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat sekaligus memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujarnya.

Asal tahu saja, Waskita Karya sendiri sudah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama RI menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia yang akan membahas isu-isu krusial kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/ 2025 Masehi.

Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat mengatkan, forum ini akan digelar selama tiga hari di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.

"Ini juga dalam rangka harmonisasi seluruh ormas Islam di mana pada tahun-tahun sebelumnya Mudzakarah Perhajian ini juga pernah diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo milik Nahdlatul Ulama serta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” ujar Arsad dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Untuk penyelenggaraan pertama di Bandung, akan digelar 7-9 November 2024.

Mudzakarah ini akan dihadiri oleh lembaga dan kementerian terkait untuk penyelenggaraan haji seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PT Angkasa Pura.

Arsad menyampaikan, salah satu isu penting yang akan dibahas adalah penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Isu lainnya yang akan dibahas dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 adalah terkait kepadatan jemaah haji di Mina.

Arsad mengatakan, saat ini Kementerian Agama berupaya untuk membangun pemahaman jemaah haji Indonesia yang meyakini bahwa tinggal di Mina hukumnya hanya keutamaan, atau tidak wajib.

“Saya kira juga tidak mudah untuk mengubah mindset jemaah yang selama ini mengatakan wajib, tapi setelah kita diskusi dengan para ulama, ternyata ada beberapa madzhab fikih yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu bukan wajib ya, sebenarnya boleh saja, artinya ketika mereka mabit di Mina itu mendapatkan keutamaan dan ketika mereka meninggalkan itu tidak masalah,” tutur Arsad.

Selain itu, forum Mudzakarah Perhajian nantinya juga akan menyoroti isu pemanfaatan atau pemotongan hewan Dam di Arab Saudi serta skema distribusinya di Tanah Air.

“Upaya ini sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun lalu, bagaimana memanfaatkan daging Dam melalui pemotongan di Tanah Suci kemudian dikirim ke Tanah Air lalu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, cuma di dalam perjalanannya emang ternyata tidak mudah. Saya kira ini juga menjadi PR kita kedepan untuk mengharmonisasikan regulasi antara Kementerian Agama dengan instansi lain,” ucap dia.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyatakan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi demi mendukung program swasembada pangan.

Asal tahu saja, program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Waskita mendukung program tersebut melalui pembangunan Bandungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan tersebut terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua senilai Rp 1,34 triliun.

Perseroan mengungkapkan, progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II kini telah mencapai 36,58%. WSKT menargetkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu selesai pada 2026 mendatang.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, agar produktivitas petani di wilayah tersebut juga bisa cepat meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Ia menambahkan, lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji, sambungnya, dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik. Ermy menjelaskan, nantinya bendungan terbesar pertama di Sumsel itu akan mengaliri air pada Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektare (ha) dari total kebutuhannya 124 ribu ha.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam satu tahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ujarnya.

Bendungan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai konservasi sumber daya air. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik, sekaligus dapat mereduksi banjir hingga 39,5%.

“Jadi tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau. Selama ini, pasokan air tersebut hanya mengandalkan dari Sungai Komering,” jelas Ermy.

Dirinya melanjutkan, Bendungan Tiga Dihaji berpotensi pula menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (Mw). Masyarakat pun bisa memanfaatkannya untuk pariwisata dan olahraga air, sehingga keberadaan bendungan ini diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat sekaligus memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Waskita Karya sendiri sudah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meninjau program cetak 1 juta hektare (Ha) yang digarap Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam di Wanam, Papua Selatan, Minggu (3/11). Bagaimana progresnya?

Asisten Operasi Projek 1 Juta Ha, GT Denny Ramdhani atau biasa disapa Haji Deden, mengungkap, sampai kunjungan Prabowo, untuk rintis lahan sudah 2,037 Ha, rintis jalan sudah 19,90 Km, parit kiri kanan jalan 18,91 km, pengerasan jalan 5,25 km dan Base course sudah 3,56 km.

"Kami sangat bangga, Presiden meninjau langsung Projek ini. Apalagi ini kunjungan pertama presiden setelah dilantik 20 Oktober lalu. Meskipun kunjungan ini sangat mendadak, namun berkat koordinasi tim di lapangan dengan Setmilpres, Paspampres, Karungga Istana, dan protokol istana Alhamdulillah kunjungan Bapak RI 1 bisa terlaksana dengan baik," kata dia dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Haji Deden menambahkan, untuk mewujudkan harapan Presiden dan Haji Isam, timnya benar benar memaksimalkan semua potensi yang ada. "Ini kerja cepat. Kata Presiden, sekarang ini bukan waktunya omon omon. Waktunya aksi, aksi dan aksi. Sedikit bicara banyak kerja," jelas haji Deden.

Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin , Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik , Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dari Jakarta, Prabowo menggunakan pesawat Kepresidenan mendarat di Lanud JA Dimara Merauke. Kemudian Prabowo dan rombongan terbang menggunakan helikopter jenis karakal milik TNI AD Republik Indonesia menuju Wanam.

Di Wanam, Distik Ilwayab, Prabowo langsung mengecek proyek cetak sawah. Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Haji Isam, Prabowo menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah di atas tanah yang berlumpur. Prabowo juga mengecek lokasi rencana pelabuhan serta pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayab sampai distrik Muting.

Di Wanam, Prabowo disambut riang warga setempat. Dia menyalami dan membagikan baju kepada Masyarakat setempat. Bahkan sesekali mencium dan menggendong anak anak papua yang ada di lokasi projek.

Pada kunjungan tersebut juga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana Prabowo terkait projek cetak sawah 1 juta Ha tersebut. Menurut Amran, Prabowo, akan mempercepat pelaksanaan projek cetak sawah 1 juta Ha. Hal ini dikarenakan, proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional.

"Presiden akan mendukung seluruh fasilitas percepatan proyek. Salah satunya adalah fasilitas air bersih dan fasilitas fasilitas lainnya," ungkap Amran.

Sementara itu, Mentri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, secara terpisah menggambarkan reaksi Presiden Prabowo Subianto ketika melihat progres cetak sawah 1 juta Ha di Wanam. Menurut Hanif, Presiden sangat antusias dengan proyek yang saat ini digarap olah Haji Isam.

"Baru beberapa bulan namun sudah menunjukkan progres yang signifikan." Ungkap Hanif.

(ada/ara)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana dengan menyambangi proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) yang saat ini digarap oleh Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam di Wanam, Provinsi Papua Selatan, Minggu (3/11).

Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin , Mentri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mentri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik , Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Prabowo dari Jakarta, menggunakan pesawat kepresidenan landing di Bandaran Lanud JA Dimara Merauke. Kemudian Presiden dan rombongan terbang menggunakan helikopter jenis karakal milik TNI AD menuju Wanam.

Di Wanam, Distik Ilwayab, Prabowo langsung melakukan pengecekan projek cetak sawah. Didampingi mentri terkait dan Haji Isam, Presiden menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah di atas tanah yang berlumpur. Presiden juga mengencek lokasi rencana pelabuhan serta pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayab sampai distrik Muting.

Di Wanam, Prabowo disambut riang warga setempat. Prabowo menyalami dan membagikan baju kepada Masyarakat setempat. Bahkan sesekali mencium dan menggendong anak anak papua yang ada di lokasi projek.

Pada kunjungan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana presiden pada projek cetak sawah 1 juta ha tersebut. Menurut Amran, Prabowo akan mempercepat pelakaaanan projek cetak sawah 1 juta Ha. Hal ini dikarenakan, proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional.

"Presiden akan mendukung seluruh fasilitas percepatan proyek. Salah satunya adalah fasilitas air bersih dan fasilitas fasilitas lainnya," ungkap Amran, dikutip Senin (4/11/2024).

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, menyatakan bahwa, reaksi Prabowo ketika melihat progres cetak sawah 1 juta ha di Wanam. Menurut Hanif, Prabowo sangat antuasias dengan proyek yang saat ini digarap olah Haji Isam. "Baru beberapa bulan namun sudah menunjukkan progres yang signifikan," ungkap Hanif.



Sementara, menurut Asisten Operasi Proyek 1 Juta Ha, GT Denny Ramdhani atau biasa disapa Haji Deden, pihaknya sebagai pelaksana proyek sangat bangga mendapat kunjungan langsung dari presiden.

"Kami sangat bangga, presiden meninjau langsung proyek ini. Apalagi ini kunjungan pertama Presiden setelah dilantik 20 Oktober lalu. Meskipun kunjungan ini sangat mendadak, namun berkat koordinasi tim di lapangan dengan Setmilpres, Paspampres, Karungga Istana,dan protokol istana alhmdulillah kunjungan bapak RI 1 bisa terlaksana dengan baik," katanya.

Haji Deden menambahkan, untuk mewujudkan harapan Presiden dan Haji Isam, timnya benar benar memaksimalkan semua potensi yang ada. Untuk diketahui, sampai kunjungan Presiden hari ini Minggu 3 November 2024, untuk rintis lahan sudah 2,037 Ha. Untuk rintis jalan sudah 19,90 Km. Untuk Parit kiri kanan jalan 18,91 km. Untuk pengerasan jalan 5,25 km dan Base course sudah 3,56 km. "Ini kerja cepat. Kata Presiden, sekarang ini bukan waktunya omon omon. Waktunya aksi, aksi dan aksi. Sedikit bicara banyak kerja," jelas haji Deden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, guna mendapatkan masukan demi memperkuat rumusan pengelolaan keuangan haji

"Hari ini kita melakukan International Hajj Fund Forum, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pengeluaran keuangan haji baik di Indonesia maupun di beberapa tempat di negara muslim lainnya," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).

Sejumlah otoritas pengelola keuangan dari sejumlah negara akan turut serta dalam memberikan pandangan-pandangannya. Mereka ingin bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan haji yang lebih ideal.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada "Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation".

Dalam sesi ini para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai forum yang bisa sebagai kolaborasi antara setiap negara untuk bisa melakukan yang terbaik dan optimalisasi dari pengeluaran keuangan hajinya," kata Fadlul.

Sementara pada sesi kedua, perihal pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah.

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," katanya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, lanjutnya, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, guna mendapatkan masukan demi memperkuat rumusan pengelolaan keuangan haji

"Hari ini kita melakukan International Hajj Fund Forum, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pengeluaran keuangan haji baik di Indonesia maupun di beberapa tempat di negara muslim lainnya," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).

Sejumlah otoritas pengelola keuangan dari sejumlah negara akan turut serta dalam memberikan pandangan-pandangannya. Mereka ingin bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan haji yang lebih ideal.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada "Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation".

Dalam sesi ini para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai forum yang bisa sebagai kolaborasi antara setiap negara untuk bisa melakukan yang terbaik dan optimalisasi dari pengeluaran keuangan hajinya," kata Fadlul.

Sementara pada sesi kedua, perihal pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah.

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," katanya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, lanjutnya, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

Hal ini juga, kata Fadlul, demi menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Forum ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji," kata dia.