JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

Jakarta - Penyanyi beken asal Inggris, Dua Lipa , mengumumkan pembatalan konser di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pembatalan konser diumumkan kurang dari 24 jam jelang pelaksanaan konser yang seharusnya berlangsung hari ini, Sabtu 9 November 2024.

Pembatalan dilakukan karena alasan keamanan panggung. Wakil Ketua Umum Kadin bidang penyelenggaraan, Ria Yusnita menyayangkan terjadinya pembatalan tersebut.

Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise," papar Ria dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

"Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," tambah Ria.

Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

"Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sector yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," tutup Ria. (ily/hns)

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah itu bertujuan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di Tanah Air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.

Untuk itu, agar memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM. Hal itu diungkapkan olehnya saat Silaturahmi dengan Insan dan Nasabah PNM di Jakarta, hari ini.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelasnya.

Maman menegaskan kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif.

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," jelas Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan di mana," kata Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insyaallah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ungkap Maman.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.

"Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM" kata Arief Mulyadi.

Dia menambahkan kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

"Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha," tutup Arief Mulyadi.

(anl/ega)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

(akd/ega)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

(ily/kil)

Badung -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu banyak membeli produk menggunakan layanan keuangan buy now pay later alias berutang. OJK menyebut bahaya pay later itu mulai dari risiko tidak dapat melamar kerja hingga ditolak pengajuan kredit rumah.

"Karena sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), mau ajukan utang untuk kredit rumah beneran, sudah nggak bisa. Mau lamar kerjaan, nggak bisa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai menghadiri Konferensi OECD/INFE OJK di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

OJk mencatat porsi produk kredit buy now pay later perbankan sebesar 0,26 persen dan terus bertumbuh. Sementara itu, jumlah pengguna layanan buy now pay later di Indonesia hingga kini mencapai 20 juta orang.

Menurut Friderica, bahaya produk layanan transaksi dengan berutang itu dapat merambah anak muda karena dipasarkan lewat internet. Umumnya, dia berujar, layanan tersebut diakses tanpa pengawasan orang tua dengan pengetahuan tentang keuangan yang tidak mumpuni.

"Anak muda ini harus kita selamatkan. Harus belajar keuangan," kata Friderica.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk dan risiko layanan pay later itu. Pengguna layanan tersebut juga beragam, dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.

"Yang pendidikannya rendah, yang income-nya pas-pasan, mereka tidak paham. Masyarakat yang kelas atas saja juga belum tentu paham," kata Mirza.

Mirza menyebutkan modus layanan pay later itu ditawarkan perbankan dan perusahaan pembiayaan (multi finance) ke dalam penjualan sebuah produk. Untuk menarik konsumen, produk yang ditawarkan itu dapat dibayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mirza, penawaran itu biasanya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan risiko konsumen pengguna layanan pay later. Walhasil, jika tak mengikuti aturan main pay later atau tak mampu membayar, nama konsumen akan tecatat dalam SLIK.

"Kami sudah keluarkan regulasi (ke perbankan dan multi finance). Harus dijelaskan dengan transparan. Jangan pakai tulisan yang kecil-kecil. Karena setiap pinjaman pasti ada bunganya dan pengembaliannya," imbuh Mirza.

Mirza mengimbau agar masyarakat mengedukasi diri dan mencari informasi sebelum membeli produk dengan layanan pay later. Ia menyebut sudah banyak multi finance ilegal yang diblokir lantaran terkait layanan pay later.

"Ribuan yang ilegal ini sudah ditutup, tapi muncul lagi. Karena server-nya di luar negeri," pungkasnya.

(iws/gsp)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Ditjen ini akan fokus menangani kasus illegal mining dan illegal drilling.

"Iya, untuk itu. Tambang ilegal dan illegal drilling," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Agus, pembentukan Ditjen Gakkum sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Tujuannya adalah membuat tata kelola tambang di Tanah Air menjadi lebih baik.

Dengan begitu diharapkan aktivitas tambang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Agus juga menyebut Ditjen Gakkum bisa menindak aktivitas tambang ilegal secara langsung tanpa melalui koordinasi yang panjang.

"Sehingga jangan sampai kemudian membahayakan masyarakat membahayakan lingkungan. Dan semuanya kan pingin seperti itu. Governance-nya terjaga. Kalau punya Gakkum bisa menindak langsung. Kalau nggak ada kan harus koordinasi agak panjang," jelasnya.

Nantinya akan ada Dirjen yang dipilih melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun struktur di Ditjen Gakkum, termasuk jumlah direktorat dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman menerangkan, soal mekanisme penghapusan utang UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus piutang UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, notabene adalah petani dan nelayan. Namun demikian, Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan yang hutangnya dihapuskan. Adapun kriteria hutang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari penghutang.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Menteri UMKM, Maman dikutip dari keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Maman menerangkan, para pelaku UMKM yang dihapuskan utang yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Para pelakunya juga harus nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, Seperti bencana alam dan COVID-19," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, utang yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Selain itu, para pelaku juga seharusnya sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

?Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,? katanya.

Diketahui, Maman juga mengungkapkan pemerintah akan menargetkan hutang piutang dari prakiraan satu juta orang pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian dan perikanan, sebesar Rp10 Triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks Istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusan bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

Jakarta -

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)