Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membentuk subholding bernama PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik, dan mendukung transisi energi Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW.

Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

PLN IP meluncurkan salah satu program dalam meningkatkan kinerja pembangkit melalui implementasi Digital Power Plant atau Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC).

Program ini bertujuan memantau dan mengelola kinerja pembangkit listrik secara real time melalui konektivitas digital yang diharapkan dapat mengoptimaikan dua indikator penting bisnisnya, yakni Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Menurut Edwin, sejak dimulainya program Transformasi 2.0, PLN IP telah menghubungkan mesin pembangkit ke sistem REOC yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan secara lebih efisien.

Edwin menuturkan, pada tahun 2023 PLN IP menunjukkan realisasi EAF sebesar 89,54% dan EFOR berada di level 3,63%. Hal ini menempatkan PLN IP pada jalur untuk mencapai target menuju Top 10% standar North American Electric Reliability Corporation (NERC), yang merupakan standar internasional untu kinerja pembangkit listrik.

Dari aspek sustainability, PLN IP meningkatkan Kinerja pada aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam 10 tahun terakhir yang terlihat dari pencapaian PROPER Beyond Compliance.

"PLN IP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja PROPER pada seluruh unit bisnis pembangkit perusahaan yang kini ada 36 unit," tandas Edwin. (kil/kil)

IDXChannel - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mau terburu-buru dalam meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara). Prabowo ingin hati-hati agar hasilnya maksimal.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Hasan menjelaskan, Danantara akan berbentuk superholding semacam Temasek.

"Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Kamis (7/11/2024).

Muliaman mengatakan peresmian Danantara akan dilakukan Prabowo usai melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

"Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Muliaman menyebut bahwa pihaknya akan melakukan persiapan dengan baik sebelum nantinya diresmikan oleh Prabowo.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian beliau launching," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lantas, bagaimana nasib lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA)?

Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Hadad mengatakan nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, BP Investasi Danantara secara bertahap disiapkan pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari INA. Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Secara lebih luas, Danantara ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi terbesar ke-4 di dunia.

(hns/hns)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika tak ada aral merintang, pada 7 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala BPI Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Arahan terkait persiapan. (Peluncuran) tanggal 7 (November)," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11). Muliaman menyebut, peluncuran Danantara dilakukan di di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan semua hal terkait pembentukan BP Investasi Danantara.

Menurutnya, akan terlebih dahulu diluncurkan BP Investasi Danantara. Baru kemudian disiapkan regulasinya. "Iya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ucap Djenod.

Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA), tapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak tahun 2020.

Dalam merancang struktur Danantara, pemerintah berinspirasi dari beberapa SWF internasional. Sebut saja, Norges Bank Investment Management (Norwegia): SWF terbesar di dunia, mengelola dana lebih dari US$1,7 triliun atau sekitar Rp26.684. triliun (kurs Rp15.700). Investasi yang dilakukan berfokus pada ekuitas global, obligasi, dan properti.

China Investment Corporation (China): Didirikan untuk mengelola cadangan devisa China yang besar, SWF memiliki portofolio di berbagai sektor global guna menstabilkan ekonomi domestik dan memanfaatkan surplus nasional dengan nilai total US$1,24 triliun, atau sekitar Rp19.463. triliun

Qatar Investment Authority (QIA), Berinvestasi di berbagai sektor, dari ekuitas hingga real estat, dengan aset melebihi US$765 miliar atau sekitar Rp12.000 triliun serta bertujuan memastikan kemandirian ekonomi Qatar di masa depan.

Kelak, Danantara bakal menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset tersebut.

Dengan melakukan konsolidasi aset negara, Danantara ingin menunjukkan kekuatan Indonesia dalam lanskap SWF global. Berfokus pada pemanfaatan sumber daya negara yang terfragmentasi menjadi modal produktif untuk menjadi ujung tombak investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Tak cuma itu, mampu membangun landasan finansial bagi generasi mendatang dan secara aktif memajukan tujuan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Itulah Anagata, sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang bermakna ’masa depan’.

Danantara juga membawa fitur penting yaitu tidak semua aset likuid akan dialihkan, memberikan fleksibilitas pengelolaan dan leverage aset tanpa harus terjun ke pasar modal setiap saat.

Dengan target konsolidasi aset dan menarik investasi eksternal, Danantara menghadapi tantangan besar, terutama dalam membangun kepercayaan global terhadap superholding yang masih baru ini.

Integrasi yang potensial dengan INA juga memerlukan pembahasan mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk memastikan kemandirian ekonomi, sekaligus menghadapi tantangan global.

Menteri BUMN Erick Thohir bilang, pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Selaras dengan fokus menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Kehadiran Danantara diharapkan bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Muliaman menyebutkan, tugas dan wewenang BPI Danantara akan berbeda dengan Kementerian BUMN, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan yakni INA.

Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba. Sememtara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi.

Tergetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar dari aset INA. Setelah tujuh BUMN terkonsoldasi diharapkan nilai AUM mencapai US$ 600 miliar.

Adapun tahap selanjutnya secara bertahap entitas kekayaan negara lainnya akan dimasukkan ke dalam fortopolio Danantara, sehingga total dana kelolaan mencapai US$ 982 miliar.

Dalam menjalankan fungsinya, berbekal dana konsolidasi BUMN Danantara dituntut mengoptimalkan return, mengendepakankan tata kelola yang baik dan profesional, serta ketat menjalankan manajemen risiko.

"Aspek tata kelola, manajemen risiko juga pengawasan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Danantara saat mengambil keputusan investasi," jelas Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Bukan tanpa alasan. Dari cacatan yang ada, pengelolaan dana BUMN dari mulai investasi di pasar modal hingga menggarap proyek pada akhrya menimbiulkan kerugian pada keuangan negara.

"Terjadi korupsi pada dana pensiun, BUMN boncos saat penugasan PSN, sehingga harus disuntik modal negara," sebut Budi.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB Universitas Indonesia menjelaskan, sejumlah syarat krusial yang harus dipenuhi agar Danantara dapat beroperasi secara optimal dan sejajar dengan SWF kelas dunia seperti Temasek kepunyaan Singapura.

“Pertama, secara hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu diamandemen untuk memastikan kelembagaan seperti Danantara bisa di absorb sebagai pengelola BUMN masa depan,” ujarnya.

Kedua, proses transisi dari fungsi Kementerian BUMN sebagai regulator dan fungsi executing agency di Danantara, harus dilakukan secara bertahap dan jelas. "(Lalu) perlu otonomi luas dan independen supaya kerja Danantara bisa optimal,” terangnya.

Toto membandingkan dua superholding BUMN milik Singapura yakni Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Di mana, Temasek bisa mengelola portofolio investasi dan luar negeri.

Sementara GIC, lanjut Toto, hanya berfokus pada portofolio investasi di luar negeri saja. “Tujuan kedua SWF ini sama, yaitu meningkatkan total shareholder return bagi pemilik yaitu terutama pemerintah,” jelasnya.

Toto menambahkan, kehadiran Danantara sebagai SWF di Indonesia diharapkan mampu menggali potensi investasi lebih besar ke depan.

“(Selain itu) menarik foreign direct investment (FDI) juga bisa dilakukan dengan matching pada dana kelolaan yang dikerjakan oleh SWF Indonesia tersebut,” pungkasnya.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan menilai, jika ada badan sendiri yang mengelola aset negara yang dipisahkan seperti Danantara, tentu saja baik. "Pengelolaannya bisa lebih profesional dan berorientasi bisnis, seperti yang terjadi pada Temasek dan Khazanah," ujarnya

Bahkan Danantara akan lebih fokus. Begitu pun kalau ada konflik korporasi, pemerintah sebagai regulator tidak terlibat secara langsung, melainkan ditangani Danantara.

Menurutnya, kehadiran Danantara memiliki nilai positif, sepanjang berjalan sesuai dengan relnya, yakni pengelola investasi dari aset negara yang dipisahkan, terutama di dalamnya adalah BUMN.

“(Pembentukan superholding BUMN) Tentu tidak serta-merta akan meningkatkan kinerja BUMN,” sebutnya.

Jakarta -

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (boepd) hingga kuartal III 2024. Produksi itu terdiri dari minyak sebesar 554 ribu barel minyak per hari (bopd) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (scfd).

Hingga kuartal III 2024, PHE menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service. Kinerja tersebut lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu dan mengalami kenaikan di mana realisasi pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5% dan sumur workover meningkat 21,7%.

"Kami bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar," ujar Direktur Utama PHE Chalid Said Salim dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 km dan 3D sepanjang 2.322 km2 pada kuartal III 2024. Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan Subholding Upstream Pertamina berhasil menemukan sumberdaya migas big fish, yakni Astrea-1 yang berada di wilayah Rokan Hilir sebesar 40 juta barel setara minyak.

Sementara realisasi tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) hingga kuartal III tahun 2024 sebesar 312 juta barel setara minyak. Tambahan sumberdaya 2C ini terdiri dari minyak sebesar 128 juta barel minyak dan gas 1.067 miliar standar kaki kubik.

Hingga kuartal III 2024, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 juta barel setara minyak. Temuan cadangan P1 ini terdiri dari cadangan minyak sebesar 89 juta barel minyak serta cadangan gas sebesar 560 miliar standar kaki kubik.

Dalam mendukung energi bersih, Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen dalam mencapai target Net Zero Emmission. Salah satu programnya dengan injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati. Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

(acd/hns)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Dikatakan bahwa peluncuran badan baru itu akan dilangsungkan pada 8 November 2024.

Terkait kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana itu masih dalam tahap pembahasan. Karenanya, dia belum dapat memberikan konfirmasi soal tanggal itu.

“Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara bakal mengubah salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat.

Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. Soal aset fisik tersebut, dia tidak merinci lebih jauh.

“Udah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya,” ucap Erick.

Keberadaan lembaga baru itu digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, BP Danantara akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Tak hanya itu, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Pendirian Danantara menjadi superholding harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) BUMN.Konsep badan itu sebagai superholding akan semakin jelas setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal tugas dan wewenang badan baru tersebut.

Keberadaan BP Danantara sebagai superholding tidak serta-merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Menurutnya, pembagian wewenang itu harus didasarkan pada revisi Undang-Undang BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan superholding.

(Ahmad Islamy Jamil)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara . Peluncuran badan baru ini ditargetkan dilaksanakan pada 8 November 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut peluncuran badan investasi itu masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, dirinya mengaku belum dapat memberikan kabar pasti.

"Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara rencananya bakal menggunakan salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat. Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. "Sudah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya," jelas Erick.

Badan baru ini disebut-sebut akan menjadi cikal bakal superholding BUMN. BP Danantara rencananya akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga akan dikelola lembaga tersebut.

Perihal superholding investasi tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kemungkinan besar BP Danantara akan diposisikan demikian. Namun, Superholding BP Danantara itu tidak serta akan merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Tauhid memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Karena itu, dia menyarankan pembagian wewenang nantinya harus didasari undang-undang, yakni dengan merevisi UU BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Superholding BP Danantara.

JAKARTA - IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia yang digelar di Hutan Kota Universitas lndonesia, Depok pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Kegiatan ini mengangkat tema "Program Pembangunan Arboreteum UI", sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ruang hijau dan mendorong keberlanjutan lingkungan .

Dalam acara ini, turut hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Evi Afiatin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SUCOFINDO, yang memberikan sambutan pembukaan. drg. Nurtami, Ph.D., Sp.OF(K), Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, juga hadir mewakili pihak akademik.

Turut dihadiri juga oleh Arif Bijaksana Prawira Negara selaku Kepala Unit TJSL PT Biro Klasifikasi Indonesia, Yen Ardhiean selaku VP TJSL PT Surveyor Indonesia, dan Nuri Hidayat selaku Kepala Unit TJSL PT SUCOFINDO.

Kemitraan strategis ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan penelitian akademik dengan konservasi lingkungan, mewujudkan visi UI sebagai kampus hijau. Sebagai bagian penting dari komitmen UI terhadap keberlanjutan, Arboretum ini dirancang sebagai fasilitas penelitian yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan air, penyerapan karbon, serta menjadi pusat pendidikan lingkungan.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempromosikan hutan kota sebagai sumber daya penting dalam mengatasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan ekologi, dan memperbaiki kualitas hidup di kawasan perkotaan.

Pengembangan Arboretum UI akan berfokus pada penciptaan ruang terbuka dan inovatif yang mendorong konservasi dan menawarkan peluang penelitian akademik. Fasilitas yang direncanakan antara lain perpustakaan botani, herbarium, laboratorium stok karbon, dan area forest healing, menjadikan Arboretum UI sebagai ruang multifungsi untuk penelitian ilmiah dan kesadaran lingkungan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SUCOFINDO, Evi Afiatin dalam sambutannya menyatakan, kebanggaannya atas keterlibatan perusahaan dalam proyek Arboretum UI, yang menurutnya merupakan inisiatif penting di tengah tantangan perubahan iklim global.

"Proyek ini tidak hanya menjadi upaya konservasi, tetapi juga pusat penelitian akademik yang akan mendorong inovasi dan pendidikan tentang keberlanjutan. Kerja sama dengan UI mencerminkan komitmen IDSurvey terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi komunitas akademik dan masyarakat luas," ujarnya.

Kolaborasi ini semakin memperkuat peran IDSurvey sebagai pemimpin dalam inisiatif keberlanjutan lingkungan. Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dukungan untuk Arboretum UI mencerminkan misi IDSurvey untuk menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan melalui kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan program pengembangan masyarakat.

Upacara peletakan batu pertama untuk Arboretum UI akan berlangsung akhir tahun ini, dan pembangunan diharapkan selesai pada pertengahan 2025. Dengan adanya proyek ini, IDSurvey dan Universitas Indonesia bersama-sama menetapkan acuan untuk ruang hijau yang mendukung keanekaragaman hayati, penelitian, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) dari papan pemantauan khusus full call auction (FCA) efektif pada 30 Oktober 2024 ini.

Saham FORU kembali dicatatkan di papan pengembangan. Di mana sebelumnya FORU memenuhi kriteria 6 papan pemantauan khusus, yakni tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait saham free float).

Saham Fortune Indonesia pun langsung melesat 24,87% mentok auto reject atas (ARA) ke Rp 4.870 (hampir sentuh Rp 5.000) pada awal sesi I perdagangan 30 Oktober, usai lepas dari FCA. Level tersebut juga merupakan level tertinggi FORU sepanjang tercatat di BEI.

Sebelumnya sejak perdagangan 24-29 Oktober 2024 saham FORU selalu ARA di papan pemantauan khusus FCA. Dalam periode year to date (ytd) FORU meroket 3.507%.

Adapun pengendali FORU, yakni IMR Asia Holding Pte Ltd sempat melakukan penjualan 0,08% saham FORU dalam rangka memenuhi persyaratan free float. Setelah transaksi, IMR Asia Holding jadi menguasai 77,7% saham FORU. Dari sebelumnya sebanyak 77,79% saham.

Sebelumnya diberitakan, Fortune Indonesia (FORU) tengah melakukan penjajakan peluang bisnis baru. Hal ini sebagai langkah strategis untuk pengembangan bisnis FORU.

Sekretaris Perusahaan Fortune Indonesia, Sari Dewi mengungkapkan, rencana penjajakan bisnis baru tersebut meliputi berbagai bidang. Antara lain manufaktur baja, penyedia infrastruktur pertambangan, penyewaan alat berat dan mesin, hingga pertambangan.

“Perseroan melihat potensi pertumbuhan yang signifikan pada sektor-sektor tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham perseroan,” ungkap Sekretaris Perusahaan FORU Sari Dewi dalam keterbukaan informasi pekan lalu.

Anirudh Misra

IMR Asia Holding Pte Ltd telah resmi mengakuisisi 361,5 juta (77,7%) saham Fortune Indonesia (FORU) pada 7 Maret 2024. Sebelum diakuisisi, FORU dikendalikan konglomerat ternama, Peter Sondakh.

Penerima manfaat akhir FORU kini adalah Anirudh Misra yang juga menjabat sebagai direktur utama perseroan. Sejauh ini Fortune Indonesia (FORU) bergerak sebagai perusahaan periklanan.

Anirudh Misra adalah warga negara Inggris, usia 59 tahun. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam situs web Fortune Indonesia (FORU), Anirudh merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi terkemuka di India yaitu Institut Teknologi India dengan gelar sarjana teknis sipil pada tahun 1986.

Memulai karier di Tata Steel, dengan menempati berbagai posisi di tambang, pelabuhan, pabrik baja, dan ferro alloy.

Berbekal pengalaman dan keahlian yang didapat sepanjang kariernya di Tata Steel selama 10 tahun, dilanjutkan dengan terjun ke dalam dunia bisnis dengan mendirikan beberapa perusahaan berskala global, termasuk di Britania Raya dan India, termasuk mendirikan IMR Group di Zug, Swiss pada tahun 2004.

Saat ini, IMR Group telah berkembang menjadi salah satu perusahaan global terkemuka di bidang pertambangan, manufaktur, dan perdagangan, dengan fokus pada komoditas untuk industri baja dan energi. IMR Group beroperasi di Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, dan India. Saat ini, Anirudh Misra menjabat juga sebagai CEO group di IMR.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkap rencana pemerintah untuk lembaga negara baru, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Anggito Abimanyu berkata badan tersebut akan menjadi super holding yang nantinya bisa membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).

BP Investasi Danantara bakal ditugaskan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, belum ada undang-undang yang mengatur tugas dan fungsinya. Peraturan presiden (perpres) tentang BP Investasi Danantara diperkirakan akan terbit pekan ini.

Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa Indonesia akan segera menjadi kekuatan keuangan dunia di bawah super holding BP Investasi Danantara. Dia memaparkannya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dengan pengelolaan komprehensif, Anggito Abimanyu menjelaskan aset yang dikelola dana investasi nasional, termasuk badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia, dapat bersaing dengan negara-negara maju.

“Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya mampu untuk mengumpulkan dananya dan melakukan leverage. Artinya, bisa menggunakannya untuk menarik dana,” kata Anggito Abimanyu, dalam orasi ilmiah yang tayang di kanal YouTube UGM.

Konsolidasi yang ia maksud adalah dilakukan di bawah sovereign wealth fund atau SWF. Merujuk pada definisi International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.

Anggito Abimanyu lantas menunjukkan diagram batang negara-negara yang melakukan konsolidasi keuangan di bawah sovereign wealth fund. Menurut pencarian Tempo, data tersebut kemungkinan ia ambil dari Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI).

Selanjutnya: Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama....

<!--more-->

Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama untuk kepemilikan jumlah aset yang dikelola dalam dolar Amerika Serikat (US$). Total aset Norwegia di bawah Norway Government Pension Fund Global adalah sebanyak US$ 1.796.316.441.000. Menurut penjelasan Anggito Abimanyu, Norwegia mendapat surplus dari sektor minyak.

Norwegia, kemudian disusul oleh Cina yang memiliki China Investment Corporation dan SAFE Investment Company, Uni Emirat Arab (UEA) yang mengelola Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait dengan Kuwait Investment Authority, dan Arab Saudi dengan Public Investment Fund.

“Nah, Indonesia di antara tengah-tengah nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari capital kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya,” kata Anggito Abimanyu.

Dengan begitu, kata dia, BP Investasi Danantara akan menjadi super holdingBUMN. Dana non-likuid yang dikumpulkan disebut bakal membentuk super holding yang solvent atau sehat dan bebas utang.

“Ini dana yang tidak likuid, tapi kalau kita kumpulkan akan menjadi super holding yang solvent, yang bisa menarik dana dari tempat lain. Ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad untuk mengepalai BP Investasi Danantara. Muliaman mengatakan Prabowo bakal meluncurkan lembaga tersebut pada 8 November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkap rencana pemerintah untuk lembaga negara baru, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Anggito Abimanyu berkata badan tersebut akan menjadi super holding yang nantinya bisa membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).

BP Investasi Danantara bakal ditugaskan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, belum ada undang-undang yang mengatur tugas dan fungsinya. Peraturan presiden (perpres) tentang BP Investasi Danantara diperkirakan akan terbit pekan ini.

Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa Indonesia akan segera menjadi kekuatan keuangan dunia di bawah super holding BP Investasi Danantara. Dia memaparkannya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dengan pengelolaan komprehensif, Anggito Abimanyu menjelaskan aset yang dikelola dana investasi nasional, termasuk badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia, dapat bersaing dengan negara-negara maju.

“Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya mampu untuk mengumpulkan dananya dan melakukan leverage. Artinya, bisa menggunakannya untuk menarik dana,” kata Anggito Abimanyu, dalam orasi ilmiah yang tayang di kanal YouTube UGM.

Konsolidasi yang ia maksud adalah dilakukan di bawah sovereign wealth fund atau SWF. Merujuk pada definisi International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.

Anggito Abimanyu lantas menunjukkan diagram batang negara-negara yang melakukan konsolidasi keuangan di bawah sovereign wealth fund. Menurut pencarian Tempo, data tersebut kemungkinan ia ambil dari Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI).

Selanjutnya: Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama....

<!--more-->

Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama untuk kepemilikan jumlah aset yang dikelola dalam dolar Amerika Serikat (US$). Total aset Norwegia di bawah Norway Government Pension Fund Global adalah sebanyak US$ 1.796.316.441.000. Menurut penjelasan Anggito Abimanyu, Norwegia mendapat surplus dari sektor minyak.

Norwegia, kemudian disusul oleh Cina yang memiliki China Investment Corporation dan SAFE Investment Company, Uni Emirat Arab (UEA) yang mengelola Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait dengan Kuwait Investment Authority, dan Arab Saudi dengan Public Investment Fund.

“Nah, Indonesia di antara tengah-tengah nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari capital kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya,” kata Anggito Abimanyu.

Dengan begitu, kata dia, BP Investasi Danantara akan menjadi super holdingBUMN. Dana non-likuid yang dikumpulkan disebut bakal membentuk super holding yang solvent atau sehat dan bebas utang.

“Ini dana yang tidak likuid, tapi kalau kita kumpulkan akan menjadi super holding yang solvent, yang bisa menarik dana dari tempat lain. Ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad untuk mengepalai BP Investasi Danantara. Muliaman mengatakan Prabowo bakal meluncurkan lembaga tersebut pada 8 November 2024.

IDXChannel - Pemerintah masih mengkaji pembentukan superholding sebagai badan baru yang bakal menggantikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara bertaraf global yang dikelola secara profesional. Namun, skema berupa superholding ini masih dalam tahap kajian.

“Ya kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, Senin (21/10/2024).

Lantas, apa fungsi utama superholding BUMN? Akankah serupa Temasek Holdings Limited dan Khazanah Nasional Berhad?

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, Indonesia perlu memahami tugas utama Khazanah, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia, dan Temasek, milik otoritas Singapura.

Dia mencatat, ada perbedaan antara kedua perusahaan raksasa bertaraf internasional tersebut. Khazanah, merupakan induk dari berbagai holding milik pemerintah Malaysia yang sudah dibentuk sebelumnya.

Misalnya holding perbankan, holding farmasi, holding energi bersih atau renewable energy, holding properti, dan lain-lain. Seluruh sektor itu berinduk kepada Khazanah sebagai superholding.

“Jadi, bedanya dulu ya, kalau superholding-nya kayak Khazanah sebenarnya adalah kumpulannya dari berbagai macam holding atau sektor yang sudah ada. Kemudian induknya adalah superholdingnya,” ujar Toto kepada IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Sekalipun, fungsi atau tugas Khazanah diarahkan untuk mengelola portofolio investasi, perusahaan masih memikul tanggung jawab di bidang public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.

Sehingga, Khazanah tidak seutuhnya sama dengan Temasek Holdings Limited, yang secara 100 persen fokus pada komersialisasi bisnis.

Toto menyebut, pemerintah Malaysia membagi badan usahanya menjadi dua kategori Pertama, kategori komersial dari bisnis holding. Misalnya, di sektor perbankan dan properti.

Kedua, kategori strategic asset, di mana kelompok BUMN yang juga memiliki tugas PSO yang besar. Contohnya, Tenaga Nasional Berhad (TNB), BUMN di bidang kelistrikan dan Telekom Malaysia Berhad, di sektor telekomunikasi.

Terhadap kelompok strategic asset sendiri, return yang ditargetkan pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan BUMN yang seutuhnya fokus pada komersialisasi bisnis.

“Jadi kelolaannya mereka terhadap kelompok strategic treatment-nya tentu beda dengan kelompok fully komersial,” tutur dia.

Terkait posisi superholding BUMN Indonesia nantinya, lanjut Toto, bakal berbeda dan unik karena bisa saja pemerintah mengadopsi skema yang dilakukan Temasek dan Khazanah.

“Nah itu yang kemudian kalau kita adopsi dengan konteksnya Indonesia mungkin agak sedikit, agak unik nanti ya mana yang akan lebih cocok dipilih,” tutur dia.

Saat ini sudah ada beberapa holding yang dibentuk pemerintah Indonesia. Seperti, Holding Perkebunan Nusantara di bawah PTPN III (Persero), Holding BUMN Kehutanan di bawah Perum Perhutani, Holding BUMN Pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lalu, holding BUMN Semen di bawah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Holding BUMN Pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan Holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero).

Tidak berhenti pemerintah berusaha untuk menciptakan superholding. Pendirian ini akan menjadi terobosan baru pemerintah yang tujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan membuat investasi strategis yang dapat berkontribusi kepada pembangunan negara.

(DESI ANGRIANI)