Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Dan sisanya apa? Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Jadi Jargas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia membeberkan tingginya impor gas LPG yang dilakukan Indonesia. Menurutnya industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,7 ton per tahun sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun.

Artinya pemerintah harus mengimpor 6-7 juta ton per tahun untuk menutup selisih tersebut. Oleh karena itu Bahlil menyebut perlu ada pembangunan industri gas dalam negeri demi menekan impor.

"Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka pertanyaan ke depannya yang kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C-3 dan C-4," tutur Bahlil.

Untuk mengembangkan LPG dalam negeri dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menyebut masih ada sekitar 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG.

Bahlil menyebut subsidi energi untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Bahlil menyatakan harga LPG per kilogram yang dibayar masyarakat tidak pernah naik sejak tahun 2006-2007, yakni di kisaran Rp 6.000-an per kilogram.

"Subsidi gas LPG itu sekitar Rp 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih Rp 18 ribu. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih Rp 6.000, Rp 5.700, Rp 6.000 lah maksimal," tutupnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah ingin mendorong industri LPG dalam negeri. Hal ini mengingat impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam begitu besar.

Untuk mengembangkan LPG ini dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Lantas, apa Indonesia memiliki pasokannya?

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Indonesia memiliki pasokan C3 dan C4. Namun, perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Ada, lagi dihitung keekonomiannya. Kembali SKK sama Ditjen Migas kita mencari," katanya di Kementerian ESDM, Jumat (11/10/2024).

Dia mengatakan, karakteristik gas dalam setiap lapangan minyak dan gas bumi (migas) berbeda-beda. Kembali, untuk mengembangkan C3-C4 ini perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Karakteristik gas dari setiap lapangan itu berbeda-beda. Dan kita sudah pegang itu. Jadi dievaluasi dengan Lemigas. Mana sih lapangan gas yang masih mempunyai kandungan C3 dan C4," katanya.

"Tapi itu kan tergantung berapa nilainya. Dilihat keekonomiannya, masih masuk atau nggak. Dan jangan dianggap gas itu semuanya ada C3-C4," paparnya.

Bahlil sebelumnya mengungkap, Indonesia saat ini mengalami ketergantungan impor LPG. Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong kemandirian energi. Salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah saat ini adalah pembangunan industri liquefied petroleum gas (LPG) di berbagai lokasi untuk mengintervensi angka impor.

“Dalam rangka mengurangi impor gas kita mau tidak mau kita akan dorong hilirisasi untuk membangun industri LPG,” kata Bahlil saat menyampaikan special remarks dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bahlil menggambarkan, stok gas pada tahun 2026 dan 2027 akan surplus karena sumur-sumur yang ada bakal mendorong produksinya. Namun demikian, angka produksi LPG di Tanah Air masih lebih rendah daripada konsumsinya.

“LPG kita konsumsinya 8 juta ton per tahun. Nah dari 8 juta itu industri kita hanya (produksi) 1,7 juta ton, sisanya impor 6 sampai 7 juta ton kita impor,” tutur Bahlil.

Oleh karena itu, kata Bahlil, mendorong pembangunan industri LPG merupakan suatu keharusan demi menekan angka impor dan mewujudkan kemandirian energi. Ini yang disebut dia sebagai hilirisasi gas. Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, kemandirian energi merupakan salah satu amanah yang disampaikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia menambahkan, dalam rangka hilirisasi untuk membangun industri LPG, bahan baku yang dibidik adalah propana (C3) dan butana (C4). Bahan baku tersebut didorong untuk meningkatkan produksi LPG.

“Sudah barang tentu bahan bakunya adalah C3 dan C4 daripada gas. Nah kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta (ton) yang kita dorong hilirisasi sehingga dengan demikian (total) sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta ton dari bahan yang kita kelola untuk menjadi LPG,” ucap Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA –- Penurunan harga minyak mentah dunia menjadi penopang neraca impor Indonesia mengecil.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi nilai impor pada Agustus 2024 terkontraksi sebesar 4,93% secara bulanan atau month-to-month (MtM) menjadi US$20,67 miliar.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan nilai impor Agustus 2024 turun dari Juli 2024 yang mencapai US$21,74 miliar.

“Impor migas senilai US$2,65 miliar atau turun 25,56% MtM. Impor nonmigas senilai US$18,02 miliar turun 0,89%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Pudji menyebutkan penurunan ini sejalan dengan turunnya nilai impor migas dengan andil sebesar -4,18%. Sementara penurunan nilai impor nonmigas -0,75%.

Sebagai indikator penurunan harga minyak dan gas, pada Juli 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan (Indonesian Crude Price/ICP) berada pada level US$82 per barel. Selanjutnya, ICP Agustus 2024 melorot menjadi US$78,51 per barel.

Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (YoY), impor Agustus 2024 meningkat 9,46% dari US$18,88 miliar pada Agustus 2023 menjadi US$20,67 miliar pada bulan yang sama tahun ini.

Di mana secara tahunan impor migas turun 0,51% yang disebabkan oleh penurunan rata-rata harga secara agregat.

Sementara untuk impor nonmigas naik 11,09% YoY dengan komoditas yang naik signifikan adalah Bijih Logam Terak dan Abu yang melesat 126,92%.

Sebelumnya, BPS menyoroti perubahan harga komoditas di pasar internasional yang cukup bervariasi. Penurunan harga komoditas energi, pertanian, dan logam mineral, sementara harga komoditas logam mulia mengalam peningkatan yang didominasi peningkatan harga emas.

Sebagaimana harga energi pada Agustus 2024 yang turun 3,2% MtM dan secara tahunan turun 5,64%. Sementara harga emas mencatatkan peningkatan baik secara bulanan mau tahunan yang masing-masing tumbuh 1,83% dan 27,34%.

Pada saat yang sama, PMI manufkatur negara mitra dagang utama, seperti china (50,4), India (57,5) berada pada zona ekspansif. Sementara AS (47,9) jepang (49,8) berada di zona koreksi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Danareksa (Persero) menanggapi potensi perolehan izin impor gas bumi oleh kawasan industri apabila Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri resmi diterbitkan.

Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah terkait pengadaan gas yang dapat membuat daya saing kawasan industri lebih tinggi dan menarik bagi investor.

"Sebenarnya kita sambut positif ya, kalau memang kebijakan pengadaan gas itu akan membuat kawasan industri kita kompetitif," kata Yadi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Terlebih, saat ini Danareksa memiliki 7 kawasan industri yang dikelola melalui entitas usahanya yaitu PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang.

Kebijakan RPP Gas Bumi yang akan memberikan izin impor gas menjadi angin segar untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam negeri di tingkat regional melalui pengaadaan gas dengan harga kompetitif.

"Kalau dibolehkan impor [gas], apapun kebijakan yang menurut kami bisa membuat kawasan industri dalam holding Danareksa ini lebih kompetitif, bersaing, karena kita bukan bersaing dengan kawasan industri dalam negeri, kita bersaingnya regional," tuturnya.

Kendati demikian, Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan sebagai pengelola Grand City Batang, pihaknya tetap akan memanfaatkan utilitas infrastruktur gas yang telah tersedia saat ini.

"Infrastruktur pipa gas kami sudah punya dipasok dari Cirebon-Semarang, dan metering station nya sudah ada," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri. Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

"Itu pun belum tentu Kawasan Industri melakukan importasi, kalau harga gas bumi dalam negeri lebih baik, kalau harga gas lebih kompetitif, dan kalau supply nya sustain, pasti tidak akan impor," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus menuturkan rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaku usaha di kawasan industri bisa mengimpor gas alam cair (LNG) saat harga gas di dalam negeri terbilang mahal.

Kepastian itu disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan sejumlah pentolan pengusaha yang terhimpun dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai positif rencana importasi LNG yang dijanjikan Airlangga tersebut. Sanny berharap izin impor gas alam cair itu bisa menciptakan harga gas yang lebih kompetitif untuk industri di dalam negeri nantinya.

“Supaya betul-betul ada kompetisi sehingga harganya juga nanti terbentuk sesuai dengan market untuk pertumbuhan dari industri nasional,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar saat ditemui selepas audiensi dengan Airlangga.

Sanny menuturkan, arah kebijakan pemerintah telah mencoba untuk membuka kemungkinan pasokan gas lain di luar pasokan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN. Hanya saja, Sanny menuturkan, Airlangga belum menerangkan lebih spesifik ihwal syarat yang mesti dipenuhi untuk izin impor LNG tersebut.

Belakangan, kata Sanny, PGN telah menerapkan skema kuota untuk pembelian gas pipa yang dicampur dengan LNG. Konsekuensinya, harga gas yang dipasok PGN untuk industri jauh dari ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT).

“Paling tidak harga US$6 per juta per British thermal unit [MMBtu] itu jangan naik lagi, sesuai HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri.

Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Dalam RPP itu, kawasan industri diperbolehkan untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya atau tenant-nya untuk melakukan penyediaan, penyaluran dalam kawasan industri, termasuk melalui importasi,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

“Tapi batasannya hanya boleh menyervis mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant masing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” tuturnya.

Lewat kebijakan itu, dia berharap, industri hulu gas bisa lebih sehat dan kompetitif. Situasi itu bakal membuat pasokan dan harga gas untuk industri nasional bisa lebih berkelanjutan.

“RPP gas bumi utuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Selain itu, beleid itu turut mengatur ihwal kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation) atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Adapun, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

“Ini akan ditandatangani dalam waktu dekat,” kata Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.