Manoj Punjabi resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Net Visi Media Tbk (NETV) alias Net TV. Pengunduran diri ini dilakukan bersama dengan Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama.

Pengunduran diri Manoj bersama dua dewan Komisaris ini sudah disetujui para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada, Kamis (7/11) lalu.

Berdasarkan RUPSLB itu juga, Manoj yang sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut kini didapuk sebagai Komisaris Utama Net TV menggantikan sang istri, Shania. Kemudian posisi Direktur Utama yang ditinggalkannya kini sudah diisi oleh Lie Halim.

Sedangkan untuk Shania yang sudah tak menjabat sebagai Komisaris Utama, tetap menjabat di perusahaan sebagai Komisaris. Selanjutnya posisi Komisaris Independen yang ditinggalkan Dian Adhitama kini sudah diduduki oleh Rommy Fibri Hardiyanto.

"Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan RUPSLB itu, berikut susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru Net TV

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Lie Halim
- Direktur: Surya Hadiwinata, Priyadarshi Anand, Esmal Diansyah

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Manoj Dhamoo Punjabi
- Komisaris:Shania Manoj Punjabi, Sanjeva Advani
- Komisaris Independen: Rommy Fibri Hardiyanto

Simak juga Video 'Cerita Lucu Melly Goeslaw Diteror Manoj Punjabi Semasa 'Ayat-Ayat Cinta'':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Sumber: BBC | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Inggris kini tengah memperkenalkan Undang-Undang Tata Kelola Sepak Bola yang memperkuat peran regulator independen dalam mengawasi sepak bola pria elite di Inggris.

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang melibatkan ketidakstabilan finansial, ketidakadilan dalam distribusi dana, dan keterlibatan pemilik klub yang sering kali merugikan klub maupun penggemarnya.

Regulator independen ini akan mendapatkan kewenangan baru untuk menangani isu-isu seperti parachute payments yang kontroversial dari Liga Premier, keterlibatan penggemar dalam keputusan klub, dan penerapan prinsip kesetaraan, keberagaman, serta inklusi (Equality, Diversity, and Inclusion atau EDI) dalam tata kelola sepak bola Inggris.

Kewenangan Baru Regulator: Fokus pada Pembayaran Parasut

Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah kewenangan regulator untuk meninjau pembayaran parasut. Pembayaran ini diberikan kepada klub yang terdegradasi dari Liga Premier untuk membantu mereka menyesuaikan diri secara finansial.

Namun, pembayaran ini dianggap oleh Liga Sepak Bola Inggris (EFL) sebagai faktor yang mendistorsi kompetisi karena memperkuat posisi klub yang baru terdegradasi dibandingkan klub-klub lain di liga yang lebih rendah.

Isu Keadilan dalam Distribusi Dana

Liga Premier menekankan bahwa pembayaran parasut penting untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik klub dalam berinvestasi. Namun, EFL menginginkan bagian yang lebih besar dari kekayaan yang dihasilkan oleh Liga Premier, dengan argumen bahwa pembayaran parasut mengganggu keseimbangan kompetitif di liga-liga yang lebih rendah.

Dalam konteks ini, regulator akan memiliki "kewenangan cadangan" untuk menengahi penyelesaian keuangan jika Liga Premier dan EFL gagal mencapai kesepakatan mengenai distribusi dana yang lebih adil.

Regulator hanya akan meninjau pembayaran parasut jika dianggap berisiko terhadap stabilitas keuangan sistemik. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan klub-klub tetap terlindungi dari risiko finansial yang muncul akibat degradasi.

Penghapusan Pengaruh Kebijakan Luar Negeri dalam Pengambilalihan Klub

Salah satu perubahan besar dalam undang-undang ini adalah penghapusan kewajiban regulator untuk mempertimbangkan kebijakan luar negeri dan perdagangan pemerintah saat mengesahkan pengambilalihan klub.

Langkah ini diambil untuk menjaga independensi regulator dari campur tangan politik dan industri, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prinsip keuangan dan tata kelola yang baik.

Keputusan ini juga mengurangi kekhawatiran terkait potensi manfaat bagi penawar yang memiliki hubungan dengan negara, seperti yang terjadi dalam kasus pengambilalihan Newcastle United oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) pada tahun 2021.

Komitmen untuk Meningkatkan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (EDI)

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya klub sepak bola untuk lebih transparan dalam mempublikasikan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi di dalam klub.

Meskipun 43% pemain di Liga Premier adalah pemain kulit hitam, hanya 4,4% posisi manajerial dipegang oleh mantan pemain kulit hitam, dan angka ini bahkan lebih rendah dalam posisi kepemimpinan dan eksekutif.

Seiring dengan penerapan undang-undang ini, klub akan diminta untuk melaporkan tindakan mereka secara publik terkait perbaikan dalam aspek EDI. Namun, para pengampanye kesetaraan menggarisbawahi bahwa pelaporan data saja tidak cukup.

Mereka menginginkan langkah yang lebih jauh untuk menangani perwakilan yang kurang di tingkat manajerial dan kepemimpinan.

Keterlibatan Penggemar dalam Pengambilan Keputusan Klub

Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa klub harus melibatkan penggemar dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan, seperti perubahan harga tiket dan rencana relokasi stadion. Hal ini dilatarbelakangi oleh protes dari kelompok penggemar terhadap kenaikan harga tiket yang dilakukan oleh 19 klub Liga Premier musim lalu.

Regulator akan memiliki kewenangan untuk memaksa klub memilih perwakilan penggemar secara demokratis dan memastikan keterlibatan yang efektif dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi basis penggemar.

Dampak Undang-Undang Ini Terhadap Kompetisi Sepak Bola di Inggris

Meski undang-undang ini disambut baik oleh banyak pihak, beberapa kekhawatiran tetap ada, terutama dari Liga Premier yang khawatir bahwa pengawasan ketat dapat menghambat daya saing liga di kancah global.

Mereka menganggap bahwa intervensi dalam distribusi pendapatan dapat berdampak negatif terhadap investasi klub dalam mendatangkan talenta kelas dunia, yang selama ini menjadi daya tarik utama Liga Premier di mata dunia.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

UEFA juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa keberadaan regulator independen dapat dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam olahraga, yang berpotensi memengaruhi partisipasi Inggris dalam ajang internasional, termasuk Kejuaraan Eropa 2028 yang akan diselenggarakan di Inggris.

Meski demikian, regulator ini tetap dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan klub di seluruh piramida sepak bola Inggris.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri pertambangan dan Pemerintah Indonesia dinilai perlu menyikapi serius tudingan "dirty nickel" yang ditujukan pada komoditas nikel asal Indonesia.

Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus P. Sari menjelaskan, dalam menjawab tantangan tersebut diperlukan komitmen dalam pelaksanaan tata kelola industri nikel yang memenuhi kaidah berkelanjutan (sustainability).

Meski demikian, komitmen ini tidak bisa hanya berdasar klaim sepihak. Karena itu, perlu validasi melalui audit oleh pihak independen.

Menurutnya, salah satu auditor independen dengan standar pengelolaan tambang yang terkenal paling ketat di dunia adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

“Karena di dalam IRMA ini ada NGO-NGO (non-government organization) yang kritis dan galak. Sehingga kalau tidak benar-benar serius (saat diaudit), maka tidak akan dapat (lolos audit),” jelas Agus dalam siaran pers, Senin (21/10).

Agus mengakui, industri nikel di Indonesia terdiri dari banyak pelaku usaha, sehingga secara umum memang belum ada audit yang mencakup keseluruhan pengelolaan industri penambangan nikel di Indonesia.

Oleh karena itu, Agus mendorong agar pelaku industri nikel berinisiatif untuk bersedia diaudit oleh auditor independen seperti IRMA.

Tercatat, pada 7 Oktober lalu, IRMA merilis pernyataan terkait komitmen PT Trimegah Bangun Persada, Tbk atau Harita Nickel yang beroperasi di Pulai Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk melakukan penilaian independen pihak ketiga terhadap standar IRMA terkait pertambangan yang bertanggung jawab.

IRMA menyebut, audit ini merupakan yang pertama di Indonesia.

“Audit ini jadi preseden positif bagi industri nikel Indonesia. Harus diakui, buyer nikel makin kritis. Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi aspek sustainability, mereka akan cari dari negara lain,” ujar Agus.

Menurut Agus, saat ini buyer dari Eropa maupun Amerika Serikat (AS) memiliki concern kuat terhadap aspek sustainability.

Karena itu, apabila industri nikel Indonesia tidak menjalankan standar sustainability dengan baik, maka produk nikel Indonesia akan sulit bersaing di pasar global.

Karena itu, menurut Agus, pelaku industri nikel Indonesia harus bergerak cepat untuk menunjukkan komitmen pada aspek sustainability.

Dia mengakui, proses audit sebagaimana yang dilakukan IRMA terhadap Harita Nickel pasti tidak akan mudah.

“Ini pasti rumit dan sensitif. Apalagi ini yang pertama, jadi akan dilihat semua pihak. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh (perusahaan nikel) yang lain,” imbuh Agus.

Senada, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Septian Hario Seto menyatakan, pemerintah mengapresiasi inisiatif Harita Nickel untuk menjalani audit ketat oleh IRMA. Upaya ini menggarisbawahi pentingnya penyelarasan industrialisasi nasional dengan standar global.

“Ini penting untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Sumber: Bitcoin.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Rusia, Vladimir Putin, baru-baru ini membahas kemungkinan pembentukan mata uang bersama BRICS serta upaya menciptakan alternatif bagi sistem pengiriman pesan keuangan Swift dalam sebuah pertemuan media BRICS di Novo-Ogarevo, Rusia.

Dalam pernyataannya, Putin menekankan pentingnya mengembangkan sistem keuangan independen untuk mendukung kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara anggota BRICS.

Upaya Membangun Alternatif untuk Swift

Putin menggarisbawahi kerja yang sedang dilakukan untuk mengembangkan alternatif bagi sistem Swift, yang selama ini menjadi standar dalam penyelesaian transaksi internasional.

Ia menjelaskan bahwa upaya ini mencakup pertukaran informasi keuangan di antara bank sentral, yang bertujuan untuk membangun jaringan keuangan yang independen dan dapat diandalkan.

Menurutnya, sistem semacam itu sangat penting untuk menghindari batasan yang dikenakan oleh platform global yang ada, yang dianggapnya memiliki sifat politik yang membatasi dan bertentangan dengan prinsip ekonomi global yang adil.

Pendekatan Berhati-hati Terhadap Mata Uang Bersama BRICS

Dalam konteks pembicaraan mengenai mata uang bersama BRICS, Putin menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan perlunya kemajuan yang bertahap.

Ia menyatakan, “Mengenai mata uang BRICS yang umum, kami tidak mempertimbangkan isu ini saat ini. Ini belum matang.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ide tentang mata uang bersama menarik, BRICS masih perlu waktu dan pertimbangan lebih lanjut sebelum melangkah ke arah tersebut.

Fokus pada Kerjasama Keuangan Melalui Mata Uang Nasional

Negara-negara BRICS saat ini lebih berkonsentrasi pada peningkatan kerjasama keuangan melalui cara lain. Putin menyebutkan bahwa ada upaya untuk memperluas penggunaan mata uang nasional dalam transaksi dan menciptakan alat yang memastikan keamanan transaksi keuangan.

Langkah-langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk memperkuat kemitraan keuangan di dalam kelompok BRICS sambil menjaga integritas transaksi yang dilakukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 mengubah peta Pilkada 2024. Itu lantaran putusan tersebut mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah maupun wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Dalam aturan lama, ambang batas pencalonan adalah 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah. Sementara dalam aturan baru, ambang batas pencalonan ditentukan oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing wilayah.

DKI Jakarta, misalnya, jumlah DPT-nya mencapai 8,2 juta pemilih. Sesuai putusan MK, partai politik di Jakarta bisa mengusung calon dengan perolehan suara minimal 7,5 persen. Pada Pileg 2024, PDIP meraih 14,01 persen. Artinya, PDIP bahkan bisa memajukan calonnya sendiri tanpa perlu berkoalisi.

kumparan kemudian mengolah data terbuka di situs infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon . Dengan menggunakan teknik scrapping, jumlah pasangan calon yang terdaftar sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah di seluruh Indonesia mencapai 1.552 paslon atau 3.104 orang.

Nah, berdasarkan olah data yang kami lakukan, sebanyak 111 paslon atau 7,15 persennya maju dengan hanya bermodalkan satu partai. Sementara itu, ada 53 paslon yang berasal dari independen alias tidak berparpol.

Meski begitu, jumlah paslon dengan satu parpol jelas tak sebanyak mereka yang diusung dari gabungan parpol. Paslon yang diusung satu parpol atau gabungan parpol mencapai 1.388 paslon atau 89,43 persen.

Nah, rasio paslon yang cuma diusung satu parpol paling banyak berada di Sulawesi Utara, yakni 12 paslon. Beberapa parpol tunggal yang mengusung paslon di Sulawesi Utara adalah PDIP, Demokrat, NasDem, dan Golkar.

Sementara, itu 53 paslon atau sebayak 3,41 persen terdaftar sebagai calon kepala daerah secara independen. Provinsi yang paling banyak memiliki paslon dengan pasangan independen adalah Aceh.

Terdapat 11 paslon di Aceh yang mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah tanpa dukungan partai politik mana pun. Jawa Barat dan NTT merupakan wilayah dengan paslon independen sebanyak 3 pasangan dan ini menjadi yang terbanyak kedua setelah Aceh.

Sementara jika berbicara rasio, DKI Jakarta jadi yang tertinggi yaitu 33,33 persen. Sebab, di DKI Jakarta memang tidak ada kontestasi pilbup maupun pilwalkot.

Adapun ada 13 provinsi (pilgub/pilwalkot/pilbup) yang tak memiliki calon independen. Di antaranya adalah Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, hingga Sumatera Selatan).

Pemerintah memberikan insentif untuk daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyebut ada modus pemerintah daerah agar data inflasinya bagus.

Merespons hal tersebut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya memiliki metodologi yang mengacu standar internasional. Dia bilang, pihaknya terus menjaga independensi data.

"Kami sampaikan bahwa BPS kan memiliki metodologi tertentu, metodologi yang sudah mengacu kepada standar internasional dan BPS pastinya menjaga independensi pengolahan data, pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain," katanya dalam konferensi pers, Jakarta. Selasa (1/10/2024).

Dia melanjutkan, pengumpulan data BPS sudah sesuai dengan kaidah metodologi statistik. Dia juga mengatakan, data yang dihasilkan juga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

"Sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mengukur, menentukan sampling pengumpulan data harga di daerah juga kami menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai kaidah-kaidah metodologis statistik," katanya.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS, ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," jelasnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan, modus kepala daerah agar data inflasinya baik ialah dengan mendatangi kantor BPS. "Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangin kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing. 'Tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," jelasnya.

Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

"Kalau nggak bisa diajak kerjasama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul, saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk cepet-cepet dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun," terangnya.

Simak juga Video 'Ekonomi RI Tumbuh 5,11%, Jokowi: Didukung Investasi yang Masuk ke RI':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Kun Wardhana ingin memberikan internet gratis kepada warga Jakarta yang diyakini dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Dia menjelaskan jika warga Jakarta diberi Internet gratis dengan kecepatan 100 mbps, maka masyarakat bisa beraktivitas hanya dari rumah saja, tanpa harus ke luar dan menambah kemacetan serta polusi.

"Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha belajar, bahkan juga dengan belanja, berekreasi, itu bisa dari rumah," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Dia berpandangan selain bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta, hal tersebut juga busa mengatasi kesenjangan digital yang terjadi selama ini di wilayah DKI Jakarta.

Pihaknya juga telah mengkaji pemberian internet gratis tersebut. Dia optimistis program pemberian internet gratis itu bisa segera diterapkan jika dirinya dan Dharma Pongrekun terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Sekarang ini kesenjangan digital menjadi suatu momok, kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 mbps dan kita sudah membuat kajian kita akan menggratiskan itu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti fenomena "gig economy" atau ekonomi serabutan, yang diprediksi akan menjadi tren perekonomian di masa depan. Dalam model ini, perusahaan cenderung memilih untuk merekrut pekerja lepas atau independen, daripada karyawan tetap.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang disaksikan melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 19 September 2024, yang dikutip dari Antara.

Presiden menyatakan bahwa tren ekonomi serabutan akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer, guna mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang berlangsung.

Presiden juga menjelaskan bahwa ekonomi serabutan memungkinkan seseorang untuk bekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat mempersempit dan mengurangi peluang kerja.

Kepala Negara berharap agar kongres dan seminar ISEI 2024 dapat memberikan kajian serta rencana taktis untuk mempersiapkan strategi menghadapi situasi perekonomian di masa mendatang.

Gig economy semakin mendominasi pasar tenaga kerja global. Dilansir dari Investopedia, sistem ini bergantung pada kontraktor independen dan pekerja lepas untuk mengisi posisi sementara dan paruh waktu, bukan pekerja tetap. Dengan meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas, ekonomi serabutan menawarkan model kerja yang lebih adaptif, namun juga memiliki berbagai tantangan bagi pekerja.

Pekerja lepas dalam ekonomi gig memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas dan kemandirian. Mereka bebas memilih pekerjaan, mengatur waktu, serta menentukan sendiri proyek yang ingin dikerjakan. Namun, di sisi lain, pekerjaan ini sering kali tidak memberikan jaminan kerja yang pasti, serta tidak menawarkan tunjangan seperti asuransi kesehatan atau cuti berbayar yang biasanya diterima oleh pekerja tetap.

Bagi pengusaha, model ekonomi ini memungkinkan mereka untuk menghemat biaya. Dengan merekrut pekerja lepas, perusahaan tidak perlu menyediakan tunjangan tambahan seperti yang diberikan kepada karyawan tetap. Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi risiko keuangan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ekonomi gig mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari mengelola persewaan jangka pendek, layanan bimbingan belajar, penulisan kode, pengemudi transportasi daring, pengantaran makanan, hingga penulis lepas. Sektor pendidikan juga merasakan dampaknya, dengan banyak perguruan tinggi dan universitas yang mulai merekrut lebih banyak profesor tambahan dan paruh waktu untuk menyesuaikan kebutuhan akademis.

Masih dari sumber yang sama, pada tahun 2020, gig economy mengalami lonjakan besar akibat pandemi Covid-19. Karantina wilayah dan pembatasan sosial memaksa orang untuk bekerja dari rumah serta lebih bergantung pada layanan daring. Pada tahun 2023, diperkirakan hampir 64 juta warga Amerika, atau sekitar 38 persen dari tenaga kerja AS, bekerja sebagai freelancer atau kontraktor independen, dengan kontribusi mencapai $1,27 triliun bagi ekonomi AS.

Meskipun ekonomi gig menawarkan fleksibilitas, tren ini juga membawa tantangan bagi pekerja tetap. Banyak pekerja penuh waktu merasa kesulitan untuk mengembangkan karier mereka dan membangun reputasi jangka panjang di lingkungan yang semakin kompetitif. Selain itu, hilangnya hak-hak pekerja seperti asuransi kesehatan, cuti sakit, dan liburan berbayar menjadi isu yang terus dibahas.

Pengusaha pun tidak tertekan untuk membayar upah yang lebih tinggi, karena mereka dapat merekrut pekerja dari wilayah yang memiliki biaya hidup lebih rendah. Hal ini menambah tantangan bagi pekerja di negara-negara dengan standar upah yang lebih tinggi.

Dikutip dari laman investoepedia, Fleksibilitas ekonomi gig memang menjadi daya tarik, namun bagi sebagian pekerja, hal ini juga dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jam kerja yang tidak tetap, fluktuasi pendapatan, serta hilangnya keakraban dengan klien atau pemberi kerja jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja.

Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional pada 2022, pekerja lepas melaporkan tingkat kepuasan hidup dan kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja penuh waktu. Kesepian dan ketidakamanan finansial menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pekerja lepas.

Berbeda dengan pekerja tetap yang menerima tunjangan dari perusahaan, pekerja gig harus menanggung biaya asuransi kesehatan dan tunjangan lain secara mandiri. Mereka pun bertanggung jawab untuk membayar pajak wirausaha dan biaya operasional bisnis mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengusung dapur pacu yang lebih kecil, yakni 1.600 cc turbo, Tiggo 8 menjadi pilihan terjangkau untuk segmen sport utility vehicle (SUV) 7 seater di Indonesia.

Mesin 1.6 TGDI yang digunakan sebenarnya serupa dengan yang dipakai Omoda 5 GT. Berdasarkan data, tenaga yang dihasilkan mencapai 185 Ps atau 183 Tk, dan torsi maksimal sebesar 290 Nm.

Dengan torsi yang besar, tak heran Tiggo 8 masih cukup responsif pada putaran bawah meski secara dimensi bodi sebenarnya lumayan bongsor.

Tenaga yang dihasilkan dari mesin, ditransfer ke roda depan melalui transmisi otomatis 7 percepatan dual clutch (DCT) model basah.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Chery Tiggo 8

Ketika pengetesan beberapa waktu lalu, saat mencoba melakukan kickdown perpindahan giginya terasa mulus tanpa kendala.

Dengan torsi dan tenaga yang bisa dibilang cukup, tak sulit bagi Tiggo 8 menyentuh kecepatan hingga 110 kpj dalam waktu singkat. Sementara untuk klaim dari Chery sendiri, akselerasi dari 0-100 kpj membutuhkan waktu kurang dari 9 detik.

Tak hanya itu, pengendara juga akan dimanjakan dengan beberapa pilihan mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sayang, Chery tak melengkapi Tiggo 8 dengan paddle shift pada kemudi untuk memudahkan pengaturan perpindahan gigi ketika digeser ke mode manual.

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Tiggo 8

Secara garis besar, torsi yang dimiliki Tiggo 8 memang jadi modal utama. Dibandingkan dengan rivalnya, yakni Honda CR-V Turbo, Tiggo 8 dengan harga jual berkisar Rp 430 juta sampai Rp 450 juta masih lebih unggul di atas kertas.

Tak heran meski mesin lebih kecil dari Tiggo 8 Pro dan Pro Max, namun sensasi yang dihadirkan Tiggo 8 ketika menjajalnya melewati jalan tol dalam kondisi yang lenggang, serasa mengendarai mobil dengan mesin 2.000 cc.

Belum lagi ditambah dengan handling yang baik berkat aplikasi suspensi independen McPherson di bagian depan dan multi-link independen pada bagian belakang.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Pilihan Mode Berkendara Tiggo 8

Hal ini memberikan efek fun to drive bagi pengendara, dan kenyamanan imbas bantingan suspensi yang tergolong ramah penumpang untuk sebuah SUV.

Ketika melewati tikungan tajam di jalan tol dengan kecepatan di atas 60 kpj, efek bodi roll dari bodi yang bongsor hampir tak terasa. Bahkan meski memiliki kaki-kaki yang lumayan jenjang sebagai SUV, Tiggo 8 masih bisa stabil dan minim gejala limbung.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Tiggo

Meski demikian, sayangnya karakter dual clutch masih tetap terasa ketika menjajal Tiggo 8 berkendara di kecepatan rendah saat melintasi dalam kota. Perpindahan gigi terasa sedikit menyentak, yang membuat orang awam akan menilainya kasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengusung dapur pacu yang lebih kecil, yakni 1.600 cc turbo, Tiggo 8 menjadi pilihan terjangkau untuk segmen sport utility vehicle (SUV) 7 seater di Indonesia.

Mesin 1.6 TGDI yang digunakan sebenarnya serupa dengan yang dipakai Omoda 5 GT. Berdasarkan data, tenaga yang dihasilkan mencapai 185 Ps atau 183 Tk, dan torsi maksimal sebesar 290 Nm.

Dengan torsi yang besar, tak heran Tiggo 8 masih cukup responsif pada putaran bawah meski secara dimensi bodi sebenarnya lumayan bongsor.

Tenaga yang dihasilkan dari mesin, ditransfer ke roda depan melalui transmisi otomatis 7 percepatan dual clutch (DCT) model basah.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Chery Tiggo 8

Ketika pengetesan beberapa waktu lalu, saat mencoba melakukan kickdown perpindahan giginya terasa mulus tanpa kendala.

Dengan torsi dan tenaga yang bisa dibilang cukup, tak sulit bagi Tiggo 8 menyentuh kecepatan hingga 110 kpj dalam waktu singkat. Sementara untuk klaim dari Chery sendiri, akselerasi dari 0-100 kpj membutuhkan waktu kurang dari 9 detik.

Tak hanya itu, pengendara juga akan dimanjakan dengan beberapa pilihan mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sayang, Chery tak melengkapi Tiggo 8 dengan paddle shift pada kemudi untuk memudahkan pengaturan perpindahan gigi ketika digeser ke mode manual.

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Tiggo 8

Secara garis besar, torsi yang dimiliki Tiggo 8 memang jadi modal utama. Dibandingkan dengan rivalnya, yakni Honda CR-V Turbo, Tiggo 8 dengan harga jual berkisar Rp 430 juta sampai Rp 450 juta masih lebih unggul di atas kertas.

Tak heran meski mesin lebih kecil dari Tiggo 8 Pro dan Pro Max, namun sensasi yang dihadirkan Tiggo 8 ketika menjajalnya melewati jalan tol dalam kondisi yang lenggang, serasa mengendarai mobil dengan mesin 2.000 cc.

Belum lagi ditambah dengan handling yang baik berkat aplikasi suspensi independen McPherson di bagian depan dan multi-link independen pada bagian belakang.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Transmisi DCT Tiggo 8

Hal ini memberikan efek fun to drive bagi pengendara, dan kenyamanan imbas bantingan suspensi yang tergolong ramah penumpang untuk sebuah SUV.

Ketika melewati tikungan tajam di jalan tol dengan kecepatan di atas 60 kpj, efek bodi roll dari bodi yang bongsor hampir tak terasa. Bahkan meski memiliki kaki-kaki yang lumayan jenjang sebagai SUV, Tiggo 8 masih bisa stabil dan minim gejala limbung.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Tiggo

Meski demikian, sayangnya karakter dual clutch masih tetap terasa ketika menjajal Tiggo 8 berkendara di kecepatan rendah saat melintasi dalam kota. Perpindahan gigi terasa sedikit menyentak, yang membuat orang awam akan menilainya kasar.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBET), salah satu yang sedang alot dibahas terkait skema power wheeling.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pasal power wheeling dalam RUU EBET melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," katanya Fahmi Radhi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90% penjualan listrik berasal dari pelanggan industri.

"Selain menggerus pendapatan negara, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin," ungkap Fahmy.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan). Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun meminta relawan dan pendukungnya bergerak sendiri-sendiri selama kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, dia meminta para relawan tetap saling berkoordinasi dengan pendukung pasangan independen tersebut.

"Jadi biarkan semua relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri," kata Dharma dikutip dari Antara, Senin (2/9/2024).

Dia mengemukakan bahwa pola yang diterapkan dalam menghadapi kontestasi Pilkada ini berbeda dengan Pemilu pada umumnya.

"Ingat polanya berbeda. Kalau partai mungkin sentralisasi, kalau kami desentralisasi," katanya.

Mantan petinggi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu juga empersilahkan relawan dan pendukung untuk berkampanye bagi pasangan calon (paslon) tersebut.

"Silakan adik-adik yang kampanye untuk kami. Ya, kami bukan partai, ingat ya. Kami berjalan justru menggerakkan," katanya.

Komjen Bintang 3 Polri itu pun akan mempersilahkan semua relawan di setiap tempat bergerak sendiri dan membentuk timses sendiri.

Dharma juga meminta kepada relawan dan pendukung jangan membebankan kepada pihaknya untuk memiliki kekuatan besar lantaran pasangan paslon ini berjuang secara independen.
"Kami tidak dibiayai oleh APBN. Jadi mari kalau memang menginginkan perubahan Jakarta, silakan bentuk relawan maupun tim sukses secara otonom," ujarnya.
Dia berharap adanya inisiatif untuk berkampanye dari para relawan dan pendukung serta bisa berjalan lancar dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya.
Dia juga menginginkan para relawan dan pendukungnya betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit melalui patriot pembela bangsa. Karena itu, dia meyakini para pendukung tulus untuk memberikan suaranya.
"Jadi jangan bebankan pada kami, kalau ingin Jakarta ini aman, slogan kami 'Jakartaku Aman' untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita," katanya.

Dia mengajak semua elemen rakyat dan warga Jakarta untuk mari sama-sama dan jangan bebankan hanya kepada paslon tersebut.

"Kami hanya independen, kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar. Sama sekali tidak," katanya.
Dia mengatakan sudah banyak yang menawarkan diri dan dipersilakan membuat timses secara otonom.

"Karena ini independen, dia meminta relawan tuk mengubah paradigma agar tidak lagi pragmatis. Tetapi betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit dari patriot pembela bangsa.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjadi pasangan ketiga yang mendaftar di KPU DKI Jakarta setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana membawa program "Selamatkan Jiwa Bisa Membuat Perut Kenyang" di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024 untuk memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat.