Jakarta -

Indomie asal Indonesia jadi salah satu merek mi instan tersohor di tanah air dan terbesar di dunia. Merk mi instan ini telah tersebar di lebih dari 100 negara mencakup Australia, Amerika Serikat, Afrika, hingga seluruh Asia.

Belum lama ini, Indomie juga mengumumkan NewJeans, sebagai global brand ambassador atau duta merek globalnya. Salah satu girl group terpopuler di Korea Selatan ini memperkenalkan seri mi instan terbaru yang terinspirasi dari Negeri Ginseng itu.

Indomie dikenal sebagai pelopor mi instan di Indonesia yang telah ada sejak 1972. Di balik kesuksesannya, kira-kira siapa pemilik Indomie?

Siapa Pemilik Indomie?

Dilansir situs resminya, Indomie diproduksi oleh Indofood. Pemilik Indofood adalah Salim Group yang didirikan oleh Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Kini, Salim Group dipimpin oleh Anthoni Salim, putra dari Sudono Salim.

Anthoni Salim menjabat sebagai Presiden dan CEO Salim Group, sekaligus Presiden Direktur dan CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk serta PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Mengutip data Forbes, Salim Group berinvestasi di bidang makanan, ritel, perbankan, telekomunikasi, hingga energi. Keluarga Salim memiliki saham di perusahaan investasi First Pacific yang tercatat di bursa saham Hong Kong, dan Anthoni memangku jabatan sebagai Direktur sejak 1981.

Gurita bisnis Salim Group merambah ke sektor pertambangan. Pada 2022, perusahaan konglomerat itu diketahui memimpin konsorsium yang membeli saham Bumi Resources senilai USD 1,6 miliar. Keluarga Salim juga memiliki saham di Medco Energi dan Amman Mineral.

Per Desember 2023, kekayaan Anthoni Salim dan keluarga tercatat menyentuh USD 10,3 miliar atau setara Rp 160,6 triliun (kurs Rp 15.598). Angka tersebut menjadikannya sebagai orang terkaya ke-5 di Indonesia pada 2023.

Perjalanan Sukses Indomie

Indofood, induk perusahaan Indomie, dibangun oleh Sudono Salim pada 1972. Produk mi instan pertamanya yaitu varian Indomie Ayam. Barulah pada 1982, Indomie meluncurkan Mi Goreng, cita rasa ikoniknya yang mendunia sampai saat ini.

Mi Goreng jadi varian mi pertama yang dikonsumsi tanpa kuah kaldu. Cita rasanya terinspirasi dari hidangan mi goreng tradisional Indonesia. Kala itu, Indomie Mie Goreng dengan cepat meluas dan jadi merek mi instan favorit sebagian besar masyarakat Tanah Air.

Dilansir Financial Review, Indomie menguasai 72% pangsa pasar mi instan Tanah Air pada 2021 silam. Menurut laporan Kantar Brand Footprint edisi 2024, Indomie dinobatkan sebagai The Most Chosen Instant Mie Noodle Brand in the World berdasarkan pengukuran Consumer Reach Points (CRP) dari studi Kantar Global.

Kantar Brand Footprint melakukan studi komprehensif terhadap merek FMCG di seluruh dunia dan menetapkan pemeringkatan tahunan The Most Chosen FMCG Brands. Penilaian didasarkan pada pengukuran CRP di 62 negara yang tersebar di lima benua, mencakup 76% populasi dunia dam melibatkan lebih dari 42.800 merek pilihan konsumen.

Hingga sekarang Indomie telah memperkenalkan banyak rasa baru untuk mi instan varian goreng dan kuahnya, meliputi soto, kari ayam, ayam bawang, sampai rendang. Ada juga seri Hype Abis dengan varian pedas hingga Premium Collection yang menawarkan aneka rasa hidangan internasional.

Mengutip laman resmi Indofood, ada sekitar 30 pabrik Indomie yang kini tersebar di Indonesia, Malaysia, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa Tenggara. Dari seluruh pabriknya, total kapasitas produksi mi instan Indomie per tahun mencapai 34 miliar bungkus.

(azn/row)

NUSA DUA - Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi. Akibatnya, para analis memprediksi ketergantungan negara-negara importir terbesar yang merupakan tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia tahun depan akan berkurang.

Hal itu terungkap dalam diskusi sesi pertama Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/24), yang mengangkat isu prospek industri sawit regional. Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana pemerintah meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit, salah satunya akibat pungutan ekspor minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi.

Diskusi tersebut menampilkan enam pembicara, yakni China CNF Business Director ? Oils & Oilseeds, Cargill Investments (China) Ryan Chen; Direktur Eksekutif The Solvent Extractors' Association of India ?BV Mehta;CEO, Westbury Group ?Abdul Rasheed Jan Mohammad. Kemudian, Chairman, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ?Mohamad Helmy Othman Basha; Soft Commodity Analyst, Bloomberg ?Alvin Tai;National President, National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) ?Alponsus Inyang; dan dimoderatori Dosen Universitas Mgimo, Moskow, Rusia, Alisa Uryupina.

Dalam diskusi tersebut, Ryan Chen mengatakan bahwa ada kecenderungan pasar China akan beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. "Di pasar domestik China sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya berpotensi bisa lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah," kata Ryan Chen.

Menurutnya, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Permintaan minyak sawit China antara lain olein dan stearin diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan dengan 17,5% pada tahun 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta metrik ton, dibandingkan dengan 4,2 juta metrik ton di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2025, impor olein diperkirakan stagnan di kisaran 2,3-2,4 juta metrik ton.

Sementara, di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, meski ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga. Menurut BV Mehta, konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, di mana produksi lokal hanya sekitar 13 juta ton.

"India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit," tambah CEO Westbury Group, Abdul Rasheed Jan Mohammad.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. "Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan di Afrika terus meningkat terus," ujarnya.

Badung, Bali (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah guna mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan, yakni inventarisasi permasalahan dan lahan, pendekatan yang fokus pada pembinaan, serta integrasi data secara nasional.

Sudarsono ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Badung, Bali, Jumat menjelaskan, untuk inventarisasi permasalahan dan lahan bertujuan untuk mengetahui potensi, serta tantangan yang ada di lapangan, sehingga bisa dibuat solusi yang memberikan pemajuan bagi industri sawit dalam negeri.

"Siapa saja ini pemainnya, terus lahannya di mana saja, mari kita inventarisasi semuanya, terus bilang apa masalah yang dihadapi," kata dia.

Selanjutnya, ia mengatakan apabila sudah dilakukan inventarisasi permasalahan serta lahannya, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan yang membina dan merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut.

"Namun apabila melalui pemberian hukuman bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak apa-apa," katanya.

Disampaikannya, pemerintah juga perlu membuat integrasi data terkait sawit Indonesia, mulai dari hasil produksi hingga hal kecil seperti tingkat temperatur setiap perkebunan sawit di Tanah Air, yang bisa diakses oleh para konsumen secara global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton.

Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta dolar AS bagi Indonesia dengan konsumsi domestik tercatat di angka 15.6 juta ton.

"Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekspor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dolar AS,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komoditas kakao sangat dihargai di seluruh dunia karena manfaat kesehatannya, terutama karena kandungan antioksidan, seperti procyanidin dan flavonoid.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kakao secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan memperbaiki sirkulasi darah.

Industri kakao untuk kuliner juga mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia. Di berbagai negara, cokelat tidak hanya hadir sebagai produk makanan manis, tetapi juga diolah menjadi sajian gourmet yang kompleks dan eksklusif. Cokelat artisan, misalnya, merupakan produk premium yang menggunakan biji kakao terpilih dan melalui proses pengolahan yang lebih cermat untuk menghasilkan cita rasa unik.

Sementara itu, tren cokelat sehat atau functional chocolate yang diperkaya dengan nutrisi tambahan juga berkembang pesat.

Namun, industri di balik komoditas yang begitu berharga ini menghadapi beragam tantangan, mulai dari tekanan lingkungan, penurunan tingkat produksi, hingga tantangan pengendalian mutu serta tuntutan pasar terhadap keberlanjutan.

Produksi kakao Indonesia kini mengalami stagnan, bahkan mengalami penurunan, meskipun peran coklat untuk perekonomian nasional masih sangat besar.

Pada Tahun 2021, luas lahan kakao di Indonesia tercatat 1,5 juta hektare, mengalami penurunan dari 1,7 juta hektare pada Tahun 2017. Produksi kakao Indonesia pada Tahun 2022 mencapai 667,3 ribu ton, dari jumlah tersebut, lebih setengahnya untuk komoditas ekspor, yaitu 385.981 ton, dengan nilai mencapai 1,26 miliar dolar AS atau sekitar Rp20 triliun.

Meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia, negara kita masih mengimpor biji kakao mentah dalam jumlah signifikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada Tahun 2021, Indonesia mengimpor sekitar 133 ribu ton biji kakao, dengan nilai mencapai 340,2 juta dolar AS atau setara dengan Rp4,8 triliun. Hal tersebut dikarenakan produksi biji kakao dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan industri pengolahan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas biji kakao dalam negeri melalui peremajaan tanaman, pelatihan petani, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih baik.

Isu sektoral

Petani kakao di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di lapangan terkait usaha mereka. Harga jual yang rendah dan fluktuatif, terutama bagi petani kecil, membuat pendapatan mereka tidak stabil dan kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan petani kesulitan dalam menjaga kualitas biji kakao karena keterbatasan pengetahuan tentang praktik budi daya kakao yang baik, termasuk proses fermentasi yang optimal. Kualitas biji kakao yang rendah menyebabkan harga jual yang lebih murah di pasar internasional.

Sementara itu, serangan hama, seperti penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit vascular streak dieback (VSD), saat ini, sering kali menyerang tanaman kakao di lapangan.

Tantangan lain adalah biaya produksi yang tinggi. Harga pupuk dan bahan baku lainnya yang terus meningkat menjadi beban bagi petani. Petani kesulitan menjangkau pasar yang lebih menguntungkan atau menjual langsung kepada produsen cokelat, yang berdampak pada rendahnya keuntungan yang mereka peroleh.

Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu, yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kakao.

Agribisnis kakao harus beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini di tengah meningkatnya permintaan pasar akan produk yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di Indonesia, penurunan produktivitas yang disebabkan oleh degradasi lahan, usia tanaman yang sudah tua, hingga keterbatasan sumber daya di kalangan petani kecil ikut memperburuk situasi. Selain itu, isu kualitas juga menjadi perhatian utama.

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan), Kementerian Pertanian, telah aktif dalam merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk benih kakao.

Upaya perumusan RSNI benih kakao ini bertujuan untuk meningkatkan mutu benih kakao di Indonesia, memberikan acuan bagi produsen, melindungi konsumen, dan mendukung peningkatan produktivitas tanaman kakao nasional.

Selain itu langkah awal yang penting dalam memajukan industri kakao di Indonesia adalah memberikan perhatian khusus pada produksi kakao dalam negeri. Pengusaha perkebunan kakao perlu berfokus pada peningkatan mutu biji kakao yang mereka hasilkan.

Pemerintah juga telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji Kakao, yaitu SNI 2323-2008-Amd1-2010 tentang Biji Kakao sebagai acuan mutu biji kakao Indonesia. Standar mutu ini adalah panduan penting untuk pengawasan dan pengendalian mutu.

Salah satu prasyarat menjaga mutu biji kakao tersebut adalah fermentasi. Mutu biji kakao yang baik akan meningkatkan harga jual biji kakao Indonesia, kesejahteraan petani, dan kepercayaan industri pengolahan kakao dalam negeri.

Hilirisasi

Hilirisasi kakao merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan industri kakao di Indonesia. Dengan tidak hanya bergantung pada produksi biji kakao mentah, hilirisasi melalui diversifikasi memungkinkan terciptanya produk-produk turunan kakao yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi serta dapat menarik pasar yang lebih luas.

Langkah-langkah diversifikasi dapat mencakup pengembangan berbagai produk olahan kakao seperti cokelat, bubuk kakao, mentega kakao, serta produk inovatif lainnya seperti minuman berbasis kakao, makanan ringan, dan kosmetik berbahan dasar kakao.

Dengan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, diversifikasi agribisnis kakao memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing produk kakao Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, diversifikasi ini juga membantu mengurangi risiko fluktuasi harga biji kakao di pasar global. Ketika permintaan biji kakao mentah mengalami penurunan atau harga global tidak stabil, pelaku agribisnis dapat tetap menjaga pendapatan melalui penjualan produk turunan yang memiliki pasar yang lebih stabil dan beragam.

Untuk mendukung diversifikasi agribisnis kakao, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, teknologi, serta fasilitas yang memadai bagi petani dan pengusaha.

Selain itu, penguatan infrastruktur dan akses ke pasar internasional juga menjadi faktor penting agar produk olahan kakao Indonesia dapat bersaing dan diterima di pasar global.

Produk olahan kakao berkualitas tinggi memiliki potensi besar untuk diekspor dan memenuhi kebutuhan pasar premium di dunia dan memenangkan hati pasar global yang menghargai produk-produk alami dan bermutu.

*) Kuntoro Boga Andri, adalah Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan di Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa BCA ( BCA Life ), anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), perkuat komitmen guna mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai bentuk kontribusi nyata, BCA Life kembali menggelar aktivitas literasi keuangan dan asuransi bagi masyarakat umum di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan mendorong perluasan dan percepatan inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023 yang dirilis oleh OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia tercatat 85,10% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun-tahun sebelumnya, didorong oleh program-program inklusi keuangan seperti digitalisasi layanan di berbagai sektor.

Meski begitu masih terdapat beberapa tantangan salah satunya pemerataan tingkat pemahaman produk dan layanan keuangan khususnya pada segmen masyarakat prioritas seperti pelajar, nelayan, karyawan, profesional, petani & nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, komunitas, perempuan/Ibu Rumah Tangga (IRT), dan Masyarakat Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).

Pemerintah menargetkan kenaikan indeks ini menjadi 90% pada akhir 2024, sejalan dengan berbagai inisiatif yang terus dioptimalkan. Setelah dua tahun berturut BCA Life menggelar seminar literasi keuangan dan asuransi kepada ribuan pelajar dan mahasiswa di Indonesia, tahun ini menjadi momentum untuk memperluas jangkauan dengan menargetkan masyarakat umum secara langsung.

Khususnya segmen prioritas perempuan/IRT dengan mengusung konsep Festival Bulan Inklusi Keuangan BCA Life bertajuk ?Badan Sehat, Keuangan Sehat, Masa Depan Terjaga? yang diramaikan dengan rangkaian acara mulai dari olahraga bersama, mini Medical Check Up (MCU), inklusi program asuransi jiwa hingga talkshow yang membahas manajemen finansial keluarga dan persiapan hari tua dengan menghadirkan praktisi industri keuangan sebagai pembicara tamu.

Direktur Kepatuhan & Chief Compliance Officer (CCO) BCA Life, Sukawati Lubis mengatakan "Sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), BCA Life memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan dan memperluas program edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya literasi & inklusi keuangan dan asuransi. Kami berkomitmen untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya para perempuan dan ibu rumah tangga agar semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan dan melindungi keluarga secara lebih baik.

Dengan me-refresh pemahaman untuk pengelolaan keuangan dan manfaat perlindungan asuransi, kami berharap mereka dapat mengambil langkah proaktif dalam menjaga & proteksi keuangan keluarga di masa depan. Literasi & inklusi keuangan
bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang cerdas dan berkelanjutan untuk kesejahteraan mereka,? ujarnya.

BCA Life melihat bahwa peran asuransi dalam perencanaan keuangan jangka panjang semakin penting, terutama dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan yang tak terduga.

JAKARTA - Kawasan komersial baru kembali dikembangkan di kota mandiri Paramount Petals seluas 400 hektare yang berlokasi di bagian barat Jakarta. Kawasan bernama Calico Grande ini berada di Jalan Boulevard Sakura, tepat di seberang Calico Square, Paramount Petals, Kabupaten Tangerang.

Bangunan di kawasan ini mengusung konsep desain modern dua lantai dan tiga lantai. Setiap unit dilengkapi CCTV dan AC di setiap lantai. Salah satu tipe memiliki balkon di lantai dua yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis, terutama F&B. Sejumlah tenant sudah bersiap meramaikan area ini antara lain A&W, Tekko, dan Kampung Kecil melengkapi berbagai tenant yang sudah beroperasi di Paramount Petals seperti Alfamidi, Kong Djie Coffee dan KFC.

Direktur Eksekutif Planning and Design Paramount Land, Henry Napitupulu, mengungkapkan, salah satu kunci sukses Paramount Land dalam mengembangkan kawasan komersial adalah menciptakan long term sustainable business dengan menumbuhkan ekosistem bisnis jangka panjang.

?Calico Grande kami bangun seiring percepatan pembangunan dan perkembangan kawasan Paramount Petals. Ini menjawab kebutuhan akan produk komersial baru, sekaligus melengkapi fasilitas komersial yang sudah ada sebelumnya,? ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Kota mandiri yang diluncurkan pada tahun 2021 ini mewujudkan beragam komitmen pembangunan mulai inovasi produk properti, fasilitas kawasan, hingga pembangunan infrastruktur. Direktur Eksekutif Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave, menyatakan, selain akses tol langsung dari dan ke Paramount Petals di exit tol Bitung Km 25 ruas tol Jakarta-Merak yang akan beroperasi akhir 2025, pihaknya juga menyiapkan jaringan fisik kota. Antara lain akses jalan, fasilitas air dan sanitasi, energi, ruang terbuka hijau, hingga kolam retensi untuk penanggulangan banjir.

?Dalam waktu dekat kami akan melakukan pembukaan fasilitas Community Club, ground breaking Pasar Modern dan pembukaan akses jalan baru South Junction yang menghubungkan South Petals dengan North Petals,? katanya.

NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

NUSA DUA - Seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit sepakat mendorong produktivitas kebun swasta dan rakyat untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung program pemerintah seperti biodiesel . Hal itu mengemuka sebagai salah satu poin dalam sesi pertama Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 tahun 2024, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi CPO nasional mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal itu penting untuk mengatasi stagnansi produksi kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan dapat menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, lanjutnya, dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026, tanpa menganggu ekspor CPO.

Senada dengan Ketua Gapki, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas kelapa sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per ha.

"Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan, maka dengan Rp60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan," tegasnya.

Menurut Eddy, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas akan menjadi tantangan utama industri kelapa sawit dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya paling efektif meningkatkan produktivitas, kata dia, adalah melalui program replanting.

Selain replanting, lanjut dia, peningkatan produktivitas bisa dilakukan dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit. Upaya-upaya itu, tegas dia, harus dilakukan bersamaan demi mendongkrak produktivitas.

Terkait dengan itu, Professor dari University of Nebraska-Lincoln Patricio Grassini menilai Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan USD 97 miliar per tahun. "Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ( SKK Migas ) malam ini, Kamis (7/11/2024). Djoko menggantikan posisi yang saat ini masih dijabat oleh Dwi Soetjipto .

Adapun Djoko sendiri saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Energi Nasional (DEN) sejak Juli 2019.

Lantas bagaimana sepak terjang Djoko Siswanto?

Djoko Siswanto, atau yang akrab disapa Djoksis ini menyelesaikan pendidikan diploma di jurusan Teknik Mesin, Politeknik, Universitas Indonesia. Ia pun meraih gelar sarjana Teknik Perminyakan ITB Mahasiswa Pertama yang dapat menyesaikan studi 4 (empat) tahun sejak didirikannya Teknik Perminyakan ITB, (1986 hingga 1990).

Djoksis juga pernah meraih magister di MBA Program, Edinburgh Business School, Herriot Watt University, UK, (2000 hingga 2001). Ia bahkan meraih gelar MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy (CEPMLP), Dundee University UK.

Pria kelahiran Jakarta 23 Mei 1965 itu menjadi orang Indonesia Pertama yang mendapat gelar, MBA Specialist Oil & Gas Management (2001 hingga 2002). Djoksis meraih gelar Doktor pada Teknik Perminyakan ITB., (2006 hingga 2011).

Dikutip dari beragam sumber, Djoksis memulai karirnya di dunia migas pada tahun 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engineer. Setelahnya pria lulusan SMA 13 Jakarta itu pun mulai mendapatkan banyak penugasan khususnya di lingkungan BPH Migas, diantaranya Direktur BBM, Direktur Gas, serta Sekretaris BPH Migas.

Kemudian Djoko ditarik ke Ditjen Migas dengan jabatan Direktur Pembinaan Hulu Migas dan terakhir mengisi posisi Direktur Teknik dan Lingkungan, sebelum ditarik ke SKK Migas.

Kala di SKK Migas, Djoksis menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas. Adapun tugasnya di SKK Migas yaitu mengelola pengadaan barang dan jasa, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, pengawasan dan analisis biaya, serta pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh kontraktor migas.

Karir Djoksis pun semakin menanjak ketika dirinya diangkat menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh
Menteri ESDM saat itu yakni Ignasius Jonan pada 2018 lalu. Djoksis menggantikan Ego Syahrial yang kala itu ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ESDM.

Namun demikian, Djoksis tidak lama menduduki posisi Dirjen Migas tersebut. Pasalnya pada 2019, Djoksis dicopot dari jabatannya dan kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). Setidaknya, jabatan itulah yang hingga kini masih dijabat oleh Djoksis.

JAKARTA - Keseimbangan dalam kebijakan tarif cukai rokok perlu terus didorong sehingga dampak negatif terhadap kelangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian dapat diminimalisasi. Salah satu upaya utamanya adalah mempertimbangkan moratorium.

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE ? FEB UB) menyatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal. Langkah itu dilakukan sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan IHT.

?Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai,? kata Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda, dikutip Kamis (7/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.

?Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan,? terang Prof. Candra.

Prof. Candra menambahkan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, sehingga kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5%.

?Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja,? tegas Prof. Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat.

Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar. Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

?Keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau,? tandas Henry Najoan.

JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat kualitas hasil penelitian BIG MIND sehingga dapat segera diaplikasikan pada setiap aspek operasional Grup MIND ID. Inovasi BIG MIND 2024 berpotensi memberi dampak positif pada beberapa aspek, antara lain cost leadership, peningkatan cadangan mineral kelolaan, sumber pendapatan baru, penguatan implementasi ekonomi sirkular, penurunan emisi, dan digitalisasi operasional.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan bahwa perseroan berupaya mengaplikasikan inovasi dan teknologi yang muncul dalam ajang kompetisi riset dan pengembangan tahun ini. Perseroan, tegas dia, meyakini inovasi adalah jalan paling efektif untuk meningkatkan kinerja operasional, menjaga keberlangsungan bisnis, sekaligus membuka potensi pengembangan usaha yang lebih besar di masa depan.

"Kami bersyukur jumlah karya inovasi yang didaftarkan semakin meningkat. Ke depannya, kami akan fokus untuk mencari peluang agar dapat mengimplementasikan inovasi yang telah dihasilkan oleh peserta BIG MIND," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

Heri menjelaskan, salah satu inovasi yang diusung oleh peserta adalah teknologi pengolahan nikel berkadar rendah dan rasio S/M tinggi untuk konservasi cadangan. Dengan menambahkan material khusus, nikel berkadar rendah dan rasio S/M dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga tetap dapat digunakan, yang pada akhirnya berdampak positif pada jumlah cadangan nikel Grup MIND ID.

"Ini tentunya merupakan sebuah terobosan. Sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia, Grup MIND ID harus mampu mengoptimalkan nilai tambah setiap mineral, termasuk mineral berkadar rendah," jelasnya.

Demo Day BIG MIND 2024 yang digelar MIND ID hari ini dikunjungi langsung oleh Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo, Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika, dan Kepala Divisi Indonesia Mining & Minerals Research Institute (IMMRI) MIND ID Ratih Dewihandajani.