Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatat, penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta yang setara dengan 57,95% dari total penduduk bekerja. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05%.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Sinaga menjelaskan, dominasi pekerja informal dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Untuk itu, kami di Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan program pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan perluasan akses jaminan sosial,” ungkap Sunardi kepada KONTAN, Rabu (6/11) malam.

Tujuannya, agar pekerja informal memiliki banyak kesempatan jika ingin beralih ke pekerjaan formal dan memastikan bahwa mereka yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Sunardi berharap dengan kolaborasi yang kuat antara sektor formal dan informal, bisa membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun sebesar 0,41% poin menjadi 4,91% juga menunjukkan arah positif dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional,” tuturnya.

Sunardi optimistis dengan sinergi kebijakan yang tepat, perbaikan ini akan berkontribusi positif pada daya tahan ekonomi negara.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta yang setara dengan 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05%.

Ahli Ekonomi Makro Universitas Airlangga, Ahmad Syafii mengatakan, pemicu besarnya pekerja informal adalah kemiskinan, upah yang berlaku, pendidikan yang ditamatkan, minimnya kesempatan kerja formal.

“Makin pelit anggaran pemerintah untuk menciptakan pekerjaan formal, misal pengangkatan ASN baru, maka makin besar sektor informal,” kata Syafii pada KONTAN, Rabu (6/11).

Dia menyebutkan, pekerja informal kurang menguntungkan sisi ekonomi. “Ini akan mengurangi sisi ekonomi karena produktivitas yang rendah, berkurangnya pendapatan pajak, tata kelola yang buruk, serta kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” ujarnya

Syafii mendorong sinergi Penta Helix dari semua stakeholder seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, dan media untuk mendorong luasnya pekerjaan formal.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kondisi tersebut dikarenakan pekerja disektor formal yang semakin terbatas mengingat adanya pelemahan pada industri padat karya.

Menurutnya, meski investasi atau PMTB terus meningkat, namun kualitas investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan tenaga kerja yang terserap.

"Jadi itu juga berpengaruh terhadap pendapatan pekerja di sektor formal yang tergerus, kemudian ketika terjadi PHK mereka kerja di sektor informal dengan gaji yang tidak pasti," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Bhima juga menyoroti fenomena "winter tech" atau musim dingin di sektor teknologi, yang turut mempengaruhi pendapatan pekerja informal seperti kurir dan pengemudi ojek online (ojol).

Dengan penurunan promo dan diskon, Bhima menilai pendapatan pekerja gig economy ini juga mengalami penurunan signifikan sehingga membuat prospek sektor informal tidak secerah yang dibayangkan sebelumnya.

Di sisi lain, Bhima juga mendorong kualitas investasi yang lebih baik, khususnya yang dapat menyerap tenaga kerja secara langsung di sektor industri manufaktur, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi penyerapan tenaga kerja sektor formal.

"Dan tentunya yang informal ini juga harus dipastikan perlindungan sosialnya. Jadi BPJS Kesehatan harus punya, BPJS tenagakerjaan harus punya, karena yang informal ini juga sangat rentan saat ini," tutup Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi pekerja formal mengalami peningkatan pada Agustus 2024 dibanding Agustus 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 60,81 juta orang atau 42,05% dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari Agustus 2023 yang tercatat sebesar 40,89% atau meningkat 1,16% poin.

“Dibandingkan dengan Agustus 2023 proporsi pekerja formal mengalami peningkatan,” ungkap Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia menuturkan, meningkatnya pekerja formal pada Agustus 2024 ini utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja, 38,80% diantaranya berstatus buruh/karyawan/pegawai.

BPS melaporkan, penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan terbanyak sekitar 3,44 juta orang dibanding Agustus 2023. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan terbesar yaitu sekitar 710.000 orang.

“Maka, proporsi pekerja formal per Agustus 2024 mengalami peningkatan menjadi 42,05% dari total penduduk bekerja,” ungkapnya.

Kendati mengalami peningkatan, penduduk bekerja menurut status pekerjaan masih didominasi oleh pekerja informal. Sebagai gambaran, penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

Sementara, status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Masih merujuk data BPS, pekerja informal pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 83,83 juta orang atau 57,95% dari total penduduk bekerja. Dengan demikian, proporsinya masih lebih besar dibanding pekerja formal pada Agustus 2024.

Kendati begitu, proporsi pekerja informal mengalami penurunan sebesar 1,16% poin jika dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 59,11%.

Menurut jam kerja, BPS membagi penduduk bekerja ke dalam dua kategori yakni pekerja penuh di mana jam kerja minimal 35 jam per minggu dan pekerja tidak penuh dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

Adapun, pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 68,06% pada Agustus 2024. Sementara itu, 31,94% sisanya merupakan pekerja tidak penuh.

Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,86% poin. Begitu pula jika dibandingkan dengan Agustus 2019, persentase pekerja tidak penuh masih lebih tinggi sebesar 2,98% poin.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Dibandingkan pada Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,16% poin.

Peningkatan proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

"Dibanding dengan tahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai ini mengalami penambahan terbanyak ya itu sekitar 3,44 juta orang," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk diketahui, berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal.

Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) perlu mencari kerja sama dengan perusahaan mitra para pekerja informal untuk ikut mensubsidi iuran, guna menjamin para mitranya saat bekerja.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih yang merupakan Bendahara Fraksi PKS DPR RI melalui keterangan resmi, Rabu (23/10).

Kurniasih berharap BPJamsostek bisa memperluas kepesertaan termasuk bagi pekerja di sektor informal.

Saat ini memang pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah.

Namun kata Kurniasih jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus terus ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan.

Salah satunya lanjut dia, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya. Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja informal ini sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih menyebut, hari ini sektor informal telah terbukti menjadi penyelamat di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal.

Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pekerja pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri transportasi berbasis platform digital alias ride hailing menjadi tumpuan bagi pekerja saat keluar dari sektor formal. Pekerjaan sebagai driver ojek online (ojol) pun menjadi bantalan bagi gig worker (pekerja lepas) di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bukanlah menjadi buruh, tukang, atau pekerjaan non-formal lain seperti supir pribadi. Yang pertama orang akan pilih saat ini adalah masuk ke platform ride hailing.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka juga bisa melakukan hal yang lain," ujar Piter dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Berdasarkan hasil survei yang digelar Segara Research Institute di Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar, pekerjaan informal memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Tidak mengherankan apabila kemudian pekerjaan informal menjadi pilihan utama ketika pekerja di sektor formal harus berhenti bekerja, baik karena diberhentikan (PHK) atau dikarenakan mengundurkan diri secara sukarela dengan berbagai alasan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, survei Segara Research Institute menyebutkan, ada berbagai kelebihan yang ditawarkan pekerjaan sebagai driver ojol. Meski sama-sama memiliki karakteristik fleksibel, driver ojol tidak terikat pada jam kerja yang ketat. Driver ojol bahkan bisa menentukan sendiri hari kerja maupun jumlah jam kerja mereka.

Piter menambahkan, pekerjaan informal di platform ride hailing juga menawarkan kelebihan dari sisi fasilitas. Pekerja informal pada umumnya tidak memperoleh jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan. Namun, lebih dari 50% responden driver ojol menyatakan, mendapatkan bantuan fasilitas untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan sekitar 40% menyatakan adanya bantuan dari pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

"Meski biaya ditanggung sendiri, namun mereka difasilitasi oleh penyedia platform digital untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini berbeda dibandingkan pekerja informal lainnya yang dengan tegas menyatakan tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan," tutur Pieter.

Selain itu, keunggulan lain dari pekerjaan driver ojol adalah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh oleh pekerja informal lainnya.

"Driver ojol ini merupakan pekerja mandiri. Mereka tidak menjadi pegawai platform, melainkan difasilitasi oleh platform digital. Dari sisi fleksibilitas, beban kerja, jaminan kesehatan, jaminan kesehatan, dan tingkat penghasilan, mereka relatif paling baik di antara seluruh pekerjaan informal," tegas Piter.

Menurut Piter, semua orang tentu saja menginginkan pekerjaan formal. Sayangnya, dari 3 juta-4 juta angkatan kerja baru setiap tahun, yang bisa masuk ke pekerjaan formal hanya sekitar 1 juta orang. Sementara sebanyak 2 juta-3 juta orang lagi terpaksa masuk ke pekerjaan informal. Ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup.

"Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal karena pekerjaan informal merupakan penampung sementara. Pemerintah harusnya fokus meningkatkan derap ekonomi kita untuk memberikan pekerjaan formal ke angkatan kerja kita," jelas Piter.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan baru Prabowo Subianto dinilai perlu fokus menyerap angkatan kerja di sektor formal agar tidak beralih ke sektor informal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan saat ini banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor-sektor formal. Mereka akhirnya memilih sektor informal seperti buruh harian, pekerja borongan pabrik, hingga GIG worker seperti ojek online (ojol) atau taksi online.

Dia menyebut pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya berkisar antara 3-4 juta. Sementara ketersediaan lapangan kerja formal hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.

Saat ini ekonomi RI hanya mampu menyerap sekitar 200.000 tenaga sektor formal setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Dengan PDB di kisaran 5%, maka sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1-1,2 juta tenaga kerja per tahun.

"Menumpuknya para pekerja informal itu, karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan formal,” kata Piter dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Menurutnya, dampak ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dengan pertumbuhan angkatan kerja membuat banyak angkatan kerja yang memilih pekerjaan informal seperti ojol sebagai penopang biaya hidup.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Segara Research Institute menunjukan bahwa pekerjaan informal sebagai pengemudi taksi online dan pengemudi ojol menyerap lulusan S1 tertinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya.

Hasil survei itu menunjukan sebesar 26,53% dari responden pengemudi taksi online, dan 17,42% dari responden pengemudi ojol adalah lulusan sarjana.

Menurut hasli survei tersebut, banyaknya angkatan kerja yang memilih bekerja sebagai pengemudi taksi online dan ojol dikarenakan keduanya memiliki banyak kelebihan dibandingkan sektor informal lainnya.

Pertama yaitu dari sisi penghasilan yang lebih besar, dengan rata-rata penghasilan per bulan mereka masing-masing Rp 7,23 juta per bulan dan Rp 5,36 juta per bulan. Sementara pekerjaan informal lainnya, misalkan pengemudi konvensional hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp4,79 juta per bulan.

Lalu yang kedua yaitu dari sisi jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Rata-rata pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bantuan kedua fasilitasi tersebut. Sementara pekerja informal lainnya menyatakan hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Terakhir yaitu dari sisi waktu atau jam kerja. Ojol atau taksi online memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel dalam menentukan sendiri jumlah jam kerja mereka.

Oleh karena itu, Piter berharap pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tepat terhadap potret pekerja informal sehingga regulasi yang ada mampu melindungi pekerja informal termasuk di sektor ride hailing.

Kantor Staf Presiden (KSP) membongkar alasan mengapa pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah. Gaji rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan.

Rendahnya penghasilan di Indonesia disebabkan mayoritas pekerja Indonesia bekerja di sektor informal yang pendapatannya kecil.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri, lalu ke tahap akhir sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses ilmiah. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," ujar Edy dalam seminar Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10), melansir detikfinance.

Namun, yang menjadi masalah adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional yang terjadi jauh lebih cepat sebelum sektor industri tumbuh stabil. Imbasnya, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Edy menilai kondisi ini terus berlanjut dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita enggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB (produk domestik bruto) itu turun," ucap Edy.

"Nah, di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, di mana selama Jokowi menjabat rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan kerja per tahun.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya.

Akibatnya, mereka yang tak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak memengaruhi angka pengangguran nasional. Namun, menurutnya, dominasi pekerja informal ini dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60 persen dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60 persen dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya R 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Simak juga Video 'Heboh Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Cek Faktanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

TEMPO.CO, Jakarta - Sektor jasa sebagai penopang ekonomi nasional ternyata masih memiliki nilai tambah yang rendah. Bright Institute mencatat sektor yang mewakili 49 persen tenaga kerja pada 2022 ini hanya menyumbang 42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tertinggal dibandingkan rata-rata sumbangan sektor jasa terhadap PDB di negara-negara berpendapatan menengah lain yakni sebesar 53 persen.

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan seperti negara-negara berpendapatan menengah lainnya, tenaga kerja Indonesia bergerak dari sektor agrikultur ke industri dan jasa. International Labour Organization (ILO) mencatat pada 2022, jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor agrikultur tinggal 29 persen—turun dari 36 persen pada 2012.

Pada periode yang sama, sektor industri mengalami fluktuasi, tapi tetap mencatat kenaikan tipis dari 21 persen menjadi 22 persen. Sedangkan sektor jasa melonjak dari 43 persen menjadi 49 persen.

Dengan tren ini, Andri mengatakan Indonesia sekilas berada di jalan menuju negara maju Namun jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lain, Indonesia ternyata tertinggal. Andri mengatakan, kontribusi sektor industri terhadap PDB negara-negara berpendapatan menengah lain rata-rata mampu bertahan di angka 21 persen.

Namun di Indonesia, porsi industri manufaktur terhadap PDB justru terus merosot dari 21,02 persen di 2014 menjadi 18,52 persen di semester-I 2024. “Kita berada dalam track deindustrialisasi yang lebih parah dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya,” kata Andri.

Di sektor jasa, jumlah partisipasi yang meningkat pesat tak sebanding dengan rendahnya nilai tambah. Umumnya, orang bergerak dari sektor agrikultur ke industri dan jasa karena iming-iming nilai tambah dan pendapatan yang lebih tinggi. Tapi di Indonesia, Andri mengatakan, tenaga kerja berpindah ke sektor jasa secara terpaksa karena tak mendapatkan pekerjaan layak di sektor sebelumnya.

Rendahnya nilai tambah sektor jasa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, Andri mengatakan tak ada perkembangan memadai dari sektor industri manufaktur sebagai sektor sekunder yang seharusnya menopang sektor jasa. Akibatnya, tenaga kerja di sektor jasa mau tak mau berada di sektor yang mereka ciptakan sendiri.

“Kita bisa simpulkan sektor jasa nilainya sangat rendah karena mayoritas diisi pekerjaan-pekerjaan informal yang tak punya keamanan dan jaminan kerja. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga sektor jasa yang bernilai tambah sangat rendah,” kata Andri.

Rendahnya nilai tambah sektor jasa pernah diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, Indonesia saat ini terjebak dalam sektor jasa yang mendominasi perekonomian. Meski terlihat seperti negara berpendapatan tinggi, dia mengatakan komposisi perekonomiannya sebenarnya tidak demikian.

Sri Mulyani mengatakan, sektor jasa saat ini masih kesulitan mengembangkan sektor jasa manufaktur yang memiliki kualitas tinggi. Indonesia masih bertahan pada sektor jasa yang nilainya masih rendah.

"Sektor jasa di Indonesia masih belum mampu menangkap apa yang disebut dengan sektor jasa manufaktur yang berkualitas tinggi dan bernilai tambah tinggi. Sektor jasa justru sempat mengalami peningkatan, kemudian mendatar," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia-EU Investment Summit 2023 di Jakarta, pada Kamis, 30 November 2023.

Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan porsi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dari kelas menengah masih sangat kecil dari total penerimaan pajak nasional. Bahkan, porsi penerimaan pajak kelas menengah tidak sampai 1%.

“Kelas menengah ini kan bicara individu. Pajak yang dibayarkan orang pribadi jika ditotalkan secara nasional dibandingkan penerimaan total nyaris tidak besar sekitar 1%,” kata Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Muchamad Arifin dalam Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/7).

Fakta tersebut menunjukan penerimaan pajak secara total belum ideal jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Sebab, pajak orang pribadi di negara maju memiliki porsi yang besar dan menjadi penopang penerimaan pajak negara.

Menurut Arifin, saat ini kebanyakan pajak pribadi berasal dari pelaku usaha UMKM, yang sebagian besar adalah sektor informal dan tidak masuk ke sistem perpajakan. “Sektor UMKM ini beda dengan badan usaha, yang harus tercatat dulu. UMKM relatif informal sehingga tidak masuk pada sistem kita,” ujar Arifin.

Untuk itu, pemerintah berusaha memadankan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terlaksana sejak Juli 2024. Hal itu menjadi salah satu cara untuk melacak orang pribadi yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.

Rencananya, pemadanan NIK dan NPWP akan terintegrasi dalam Coretax Sistem, sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data

“Kalau nanti NIK bisa berjalan di 2025 awal dan Cortex juga, nanti data di situ tergabung, kelihatan si X dengan penghasilan sekian belum punya NPWP. Beda dengan karyawan karena pasti sudah dipotong,” kata Arifin.

Pengeluaran Kelas Menengah untuk Pajak Meningkat

Walau porsi pajak kelas mengah yang masih kecil, tapi pengeluaran kelompok ini justru meningkat dalam sepuluh tahun terakhir dari 2014-2024. Salah pengeluaran yang meningkat adalah untuk kebutuhan pembayaran pajak.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pengeluaran kelas menengah meningkat untuk kebutuhan hiburan, pajak atau iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang atau jasa lainnya, dan keperluan pesta.

“Untuk keperluan pesta naik 0,75% menjadi 3,18%. Untuk hiburan naik tipis sekali 0,38% dari 0,22%,” ujar Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Berdasarkan hasil pendataan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2024, porsi pengeluaran kelas menengah untuk pajak dan iuran mencapai 4,53% dari total pengeluaran. Sementara pada tahun 2014, porsi pengeluaran untuk pajak dan iuran hanya 1,62%.

Besaran porsi pengeluaran pajak dan iuran kelas menengah itu hampir sama dengan kelompok masyarakat kelas atas sebesar 4,53%. Jenis pajak dan iuran yang tercakup dalam kelompok pengeluaran tersebut meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, asuransi serta retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, kuburan dan lain-lain.