Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan insentif untuk sektor padat karya demi mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat.

“Salah satu hal untuk mencegah terjadinya PHK, maka tentu pemerintah memperhatikan kebijakan yang akan diambil terutama pada satu hingga dua bulan ke depan. Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya,” ujar Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa industri padat karya memiliki sejumlah kriteria menurut Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain merupakan sektor tekstil, sektor mainan anak-anak, serta sektor makanan dan minuman dengan pekerja lebih dari 200 orang.

Salah satu insentif yang akan diberikan, katanya lagi, adalah insentif kredit investasi agar para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut bisa membeli mesin yang operasionalnya lebih efisien dan output per unitnya lebih besar.

“Tetapi, (insentif) ini seluruhnya sebagai upaya jangka menengah, karena upaya jangka pendek adalah di triwulan IV itu terkait peningkatan daya beli dengan program yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” katanya.

Airlangga juga memaparkan sejumlah upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2024 dengan fokus untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah memperpanjang sejumlah insentif fiskal, seperti Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk otomotif, serta menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah juga tengah mempersiapkan perbaikan pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pemanfaatan dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta mendorong kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Airlangga menyatakan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA) dan pengimplementasian hilirisasi, penyelesaian proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pemberian insentif tax holiday.

“Jadi diharapkan dengan ini iklim investasi akan dapat semakin membaik,” katanya lagi.

Selain berbagai insentif di atas, pemerintah juga memberikan fasilitas penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Mochamad Iriawan resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Sebagai Komut Pertamina, pria yang biasa disapa Iwan Bule bakal menerima gaji besar. Berapa?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Adapun honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji, Komisaris Utama menerima tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan.

Kemudian, Komisaris Utama juga memperoleh fasilitas yakni kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum. Untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan dengan besaran untuk Komisaris Utama yakni 45% dari Direktur Utama.

Sementara, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Adapun jumlah komisaris dalam laporan tersebut sebanyak 6 komisaris. Kemudian, laporan itu juga memuat soal kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Adapun kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing US$ 21,79 juta dan US$ 51,28 juta.

Jika total yang diberikan kepada komisaris sebesar US$ 51,28 juta atau sekitar Rp 805,09 miliar (kurs Rp 15.700), maka masing-masing komisaris setidaknya menerima sekitar Rp 134,18 miliar di tahun 2023.

Angka itu merupakan perhitungan kasar mengacu laporan tahunan Pertamina. Patut dicatat, komposisi pendapatan Komisaris Utama dan komisaris yang lain berbeda.

Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengaku mendapat gaji sebesar Rp 170 juta per bulan saat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi, komisaris hingga level VP.

(acd/hns)

salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) untuk pembelian rumah pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga akan kembali memperpanjang insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

Airlangga menjelaskan, perpanjangan itu lantaran pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif redah. Dia menambahkan, selain rumah, masyarakat kelas menengah juga tentunya membutuhkan kendaraan sebagai alat mobilitas untuk bekerja.

"Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," jelasnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Namun demikian, Airlangga mengatakan usulan perpanjangan semua insentif tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Karena itu, dirinya belum dapat memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang. "Jadi diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," tegasnya.

Per September 2024 lalu atau di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sepakat menambah insentif PPN DPT dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II/2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

Dia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi, di mana pengeluaran terbesar dari segi sektor makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

Jakarta -

Kementerian Perindustrian memberi sinyal melanjutkan program subsidi atau insentif untuk pembelian motor listrik pada tahun 2025. Sebelumnya insentif motor listrik buat tahun 2024 telah habis dengan kuota sebanyak 50 ribu unit.

"Sementara belum ada anggarannya, tapi kalau bisa nanti pada 2025 ada penyesuaian anggaran yang dialokasikan kepada Kemenperin untuk insentif pembelian motor listrik, saya kira bagus. Jadi semuanya masih mungkin," ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11).

Diberitakan sebelumnya, subsidi motor listrik telah diberikan sejak tahun 2023. Program itu kemudian berlanjut hingga 2024 dengan kuota sebanyak 50 ribu unit. Buat tahun 2024, kuota subsidi motor listrik sudah habis.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), alokasi anggaran yang masih tersedia buat tahun 2024 adalah nol.

Sebanyak 60.815 unit kendaraan motor listrik subsidi diterima masyarakat di tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, hanya 11.532 unit yang tersalurkan. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebanyak Rp 7 juta untuk motor listrik baru dan motor listrik hasil konversi. Program tersebut terbukti bikin harga motor listrik jadi lebih murah, sehingga menarik minat masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kuota tambahan hingga akhir tahun 2024 ini. Padahal masih ada 21.465 unit pendaftar di aplikasi SISAPIRa yang sudah masuk sistem dan sekarang posisinya menggantung.

"Kalau tahun ini enggak," kata Airlangga dikutip dari CNBCIndonesia. Kendati begitu, Airlangga menjamin subsidi buat motor listrik akan masuk perencanaan dan pembahasan untuk tahun depan. "Kita akan bahas, teknisnya nanti kita lihat lagi," terang Airlangga.

(lua/lth)

MANADO - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabatpemerintah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut maupun Pemerintah Kota Manado.

Sejumlah pejabat yang diperiksa di antaranya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel, Pjs Wali Kota Manado, Clay June Dondokambey, Pjs Wali Kota Tomohon, Fereydy Kaligis, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Micler Lakat, Kadis Perkimtan Sulut, Alexander Watimena, Kadis PUPR Sulut, Deicy Paath, Kadis Pertanian dan Peternakan, Wilhelmina Pangemanan, dan Dirut PD Pasar Manado, Lucky Sendukh.

Para pejabat ini diperiksa secara marathon sejak Selasa (22/10) hingga Sabtu (26/10) kemarin. Adapun para pejabat ini diperiksa terkait dengan dana hibah serta dan insentif fiskal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol Ganda Saragih, mengatakan jika pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, berdasarkan adanya laporan yang masuk ke Polda Sulut.

"Jadi adanya pemeriksaan ini dikarenakan adanya pengaduan masyarakat," kata Ganda.

Ganda membenarkan pemeriksaan para pejabat terkait aduan tentang dana insentif fiskal daerah Sulawesi Utara, dan juga dana hibah pemerintahan.

"Saat ini (Polda Sulut) melakukan pencegahan, karena anggaran belum disalurkan. Kami minta keterangan terlebih dahulu," ujarnya Kembali.

Sementara itu, para pejabat yang diperiksa, memberikan respons yang berbeda kepada wartawan. Ada yang mau menjawab pertanyaan, tapi ada juga yang langsung memilih menghindari pertanyaan wartawan dan langsung menuju ke mobil mereka di halaman kantor Polda Sulut.

Hyundai tetap meluncurkan mobil hybrid terbaru yakni Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid meski di tengah situasi nihilnya rencana insentif untuk jenis teknologi tersebut. Pabrikan pun punya semacam inisiatif agar produk anyarnya itu tetap menarik dari sisi harga.

"Jadi kalau kali ini, kemarin kan pak Airlangga sudah menyampaikan bahwa yang hybrid belum ada insentif. Tapi itu tidak mengundurkan langkah kita untuk memperkenalkan mobil hybrid di Indonesia," buka Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto.

Selang peluncuran Santa Fe generasi ke-5, HMID turut memperkenalkan program yang dinamakan Hyundai Hybrid Eco Smart Deal senilai hingga Rp 20 juta, khusus berlaku untuk 500 orang pemesan pertama.

"Jadi kita akan terus maju, bahkan kita mendorong (inisiatif insentif) dengan pertama kali launching, kita memberikan yang namanya Hyundai Hybrid Eco Smart Deal tadi yang nilainya sebesar Rp 20 juta," kata pria yang karib disapa Frans ini.

Dirinya tak menjelaskan lebih detail benefit program tersebut, tetapi Frans tak menampik dan berharap kebijakan keringanan untuk kepemilikan mobil hybrid baru di Indonesia dapat segera terwujud. Sebab, hal itu dapat membantu mendorong penjualan.

"Jadi begini, yang namanya subsidi atau insentif pasti akan bisa mendongkrak penjualan. Kita sudah lihat tahun 2012 saat itu program LCGC keluar dan pasar langsung lompat satu juta unit (per tahun)," imbuhnya.

"Terus dengan adanya BEV dan aturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 membuat banyak merek yang masuk. Kita Hyundai jadi yang pertama kali memperkenalkan produk baru (mobil listrik) di situ," pungkas Frans.

Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid jadi produk elektrifikasi hibrida paling pertama bagi jenama Korea Selatan itu di Tanah Air. Ia ditempatkan sebagai varian tertinggi dengan dua pilihan trim yakni 1.600 Turbo hybrid Prime Rp 786,3 juta dan 1.600 Turbo hybrid Calligraphy Rp 869,6 juta.

Mengacu spesifikasi, Santa Fe hibrida usung jenis seri-paralel hybrid atau ramai orang menyebutnya full hybrid. Mesin berkubikasi 1.600 cc turbo dipadukan dengan motor listrik penggerak yang efektif menghasilkan tenaga 230,6 dk dan torsi 367 Nm.

Hyundai mengeklaim, Santa Fe yang disematkan hybrid ini mampu mengkonsumsi bahan bakar paling tidak 5,6 liter/100 km atau setara dengan 17,8 km/liter.

***

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) melanjutkan insentif DP 0% untuk kredit atau pembiayaan rumah hingga kendaraan bermotor. Semula insentif ini akan berakhir pada akhir tahun 2024, tetapi diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan tujuan dari pelonggaran kebijakan makroprudensial ini untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Mengutip dari detikFinance, LTV adalah rasio jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Dengan LTV 100%, artinya nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) bisa mendapatkan pinjaman senilai 100% harga rumah yang akan dibeli alias tanpa uang muka.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit per September 2024 lalu, tercatat sebesar 10,85% secara tahunan (yoy). Dari sisi penawaran, BI mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Di samping pertumbuhan kredit tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross mencapai 2,26% dan NPL net 0,78%.

Untuk pembiayaan syariah sendiri tumbuh 11,37% yoy per September 2024. Di segmen kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy, lebih baik daripada capaian bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

(aqi/aqi)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satu di antaranya adalah uang muka (DP) kredit properti sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Sebagai informasi, LTV adalah rasio jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Dengan LTV 100%, artinya nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) bisa mendapatkan pinjaman senilai 100% harga rumah yang akan dibeli alias tanpa uang muka.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Bisa Nggak Beli Rumah Tanpa BI Checking?

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Jakarta -

Investasi properti telah lama dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk membangun kekayaan. Salah satu langkah awal dalam investasi properti adalah memiliki rumah sebagai aset.

Properti merupakan jenis investasi yang diminati lantaran sifatnya yang tahan banting terhadap berbagai faktor, termasuk disrupsi digital. Hal ini dikarenakan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, khususnya untuk residensial, namun permintaan terus bertambah setiap tahunnya.

Untuk mempermudah kepemilikan rumah bagi masyarakat, pemerintah menstimulus dengan memperpanjang kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Desember 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024. Dengan adanya kebijakan tersebut, harga properti terutama rumah tapak, mengalami kenaikan yang konsisten.

Investasi properti juga masih menjadi primadona baik saat resesi maupun setelah resesi. Country Director of Ray White Indonesia, Johann Boyke Nurtanio menyebut saat ini, rumah dengan harga di bawah Rp 1 miliar masih diminati, terutama untuk para Generasi Z yang memiliki hunian pertamanya.

Selain bisa digunakan sebagai hunian, investasi rumah juga bisa disewakan atau disulap menjadi tempat usaha seperti kantor atau toko kecil.

Bagi kamu yang berminat untuk melakukan investasi properti, bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa dipertimbangkan.

Salah satu keuntungan membeli rumah dengan bantuan KPR yakni tidak perlu menyiapkan dana tunai. Dengan menggunakan KPR, kamu juga bisa membeli rumah sebelum harga properti semakin melambung akibat inflasi di masa depan.

Salah satu bank yang menawarkan kemudahan dalam pengajuan KPR yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau BRI. KPR BRI ini berlaku untuk berbagai hunian dan properti seperti rumah tinggal, apartemen, ruko atau rukan, baik melalui developer maupun non developer.

Melalui KPR BRI, kamu bisa membeli properti rumah baru, bekas, refinancing, top up, pembangunan, renovasi, dan take over/take over top up dari bank lain. Di samping itu, kamu dapat mencari hunian lain dan menghitung simulasi, serta suku bunga KPR secara online melalui Homespot BRI.

Mudah dan menguntungkan, bukan? Yuk, segera ajukan KPR BRI dan miliki rumah sebagai aset investasimu sekarang juga!

(akd/akd)

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp256,5 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

“Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Oktober 2024 di Jakarta, Rabu.

Insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun tersebut disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp110,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air (LGA), serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ke depan, penguatan KLM dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.​​​​​​

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) adalah insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Pemberian insentif KLM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan ekonomi nasional.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024