JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pemimpin Jamaah Islamiyah (JI) Para Wijayanto berharap semua organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia bisa menerima anggota JI yang ingin bergabung.

Adapun organisasi teror ini telah membubarkan diri pada 30 Juni 2024 lalu.

"Jadi dari kami harapannya, berharap dari semua pihak, semua organisasi yang ada di Indonesia ini, yang bersifat ke-Islam-an, bisa menerima eks anggota JI, bisa ikut membantu dalam proses integrasi eks anggota JI ini," ujar Para Wijayanto dalam wawancara eksklusif bersama Kompas di Jakarta, Senin (16/9/2024).

Para Wijayanto menjelaskan, para mantan anggota JI memiliki potensi yang harus disalurkan, sehingga perlu diberi jalan untuk menuju ormas Islam.

Dia pun menegaskan niat mereka tulus. Jika ada oknum, kata Para Wijayanto, oknum itu bukanlah representasi JI.

"Kalau ada orang yang mengatasnamakan JI ya itu namanya oknum," ucapnya.

Lalu, Para Wijayanto meyakini keputusan Ji untuk membubarkan diri dan bergabung ke ormas Islam merupakan keputusan berdasarkan ilmu.

Dia menyebut para mantan anggota JI akan menghabiskan sisa hidup untuk beramal soleh.

"Kita berharap sisa hidup kita bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Makanya kita berharap semua pihak ikut membantu proses integrasi ini, sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, bagi negeri yang kita cintai ini, dan kita siap membela NKRI," jelas Para Wijayanto.

Dalam kesempatan yang sama, pendiri JI Abu Rusydan menegaskan, kegiatan mantan anggota JI yang tidak melanggar hukum di bidang pendidikan dan dakwah perlu diteruskan.

Menurutnya, yang terpenting para mantan anggota JI tidak lagi mengadakan pelatihan secara sembunyi-sembunyi dan melaksanakan aksi intelijen yang bisa melanggar hukum.

"Terserah mereka mau bergabung dengan Muhammadiyah, NU, Persis, atau mereka mendirikan kelompok sendiri, tidak ada masalah," papar Abu Rusydan.

Abu Rusydan berpesan, jika ada eks anggota JI yang melanggar hukum saat bergabung ormas Islam atau membangun sendiri ormasnya, maka kegiatan itu harus dihentikan.

"Yang paling penting adalah yang masih kita ragukan, apakah ini melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak, itu yang harus didialogkan, harus ditanyakan kepada aparat keamanan dalam hal ini adalah melalui Densus 88," katanya.

"Kan Densus insyaallah juga akan tulus hati dalam masalah ini. Kami sudah menjajaki sekian lama. Dia akan memberikan apa adanya kepada kita. Kita tidak perlu ragu dalam masalah ini, insyaallah," imbuh Abu Rusydan.

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggodok kurikulum pondok pesantren pada mantan Jamaah Islamiyah. Direktur PD Pontren Basnang Said mengatakan kurikulum baru diperlukan dalam rangka menciptakan santri-santriwati generasi muda yang mencintai NKRI.

"Tujuannya adalah dalam rangka meluruskan pembelajaran pendidikan agama di pondok pesanten yang eks-eks Jamaah Islamiyah yang selama ini dianggap melenceng dari semangat NKRI," kata Basnang dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis, 29 Agustus 2024.

Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kurikulum Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jemaah Islamiyah. FGD diikuti perwakilan eks Jamaah Islamiyah, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, sejumlah akademisi, jajaran Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD POntren), widyaiswara, dan utusan dari Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
Kemenag menghadirkan narasumber Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman dan fasilitator yakni koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid.

"Dengan penyusunan kurikulum nanti ini, kita akan menyampaikan poin-poin penting apa yang kira-kira sebaiknya diajarkan oleh para pengasuh pesantren bagi santri-santri kita," kata dia.

Basnang berharap FGD dapat merumuskan kurikulum yang baik untuk diajarkan di setiap pesantren yang terafiliasi JI. Kurikulum yang diajarkan itu senafas dengan kurikulum yang selama ini diajarkan di pondok-pondok pesantren milik Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau ormas lainnya.

Dia mengungkapkan pengasuh pesantren eks Jamaah Islamiyah juga menjadi fokus perhatian Kementerian Agama. Sebab, kurikulum yang dirumuskan juga harus dipastikan dapat diimplementasikan secara optimal.

"Makanya ini nanti kita akan cek semuanya, siapa pengasuhnya, latar belakang pendidikannya apa, kalau pernah berlatar belakang kelompok-kelompok kanan bisa kita gembleng kembali supaya kembali ke wadah NKRI," ujar dia.

Kemenag saat ini belum mengetahui secara persis jumlah data pesantren yang terafiliasi JI. Data tersebut masih dihimpun dan dihitung.

Basnang memperkirakan jumlahnya ada puluhan. Apabila ada pesantren yang belum berizin, akan diproses agar bisa mendapatkan izin resmi.

"Setelah kemudian kira-kira pesantren itu kami ada dapatkan datanya, maka selanjutnya kami akan menglist mengecek di data Kementerian Agama. Yang belum berizin nanti tentu kami akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Agama (tingkat) kabupaten kota dan provinsi," ujar dia.

Baca juga: Kemenag Godok Program Renovasi Madrasah Negeri dan Swasta, Program Prioritas Prabowo

(REN)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap kelompok terorisme lainnya ikut membubarkan diri, seperti Jamaah Islamiyah (JI). Salah satunya Jamaah Ansarut Daulah (JAD).

"Tentunya kita berharap demikian, bukan hanya JAD saja tapi semuanya," kata Deputi Bidang Penindakanan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Ibnu Suhendra dalam kegiatan peluncuran buku kritikan terhadap buku seri materi tauhid "For The Greatest Happiness" karangan Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Jenderal polisi bintang dua ini mengatakan kelompok-kelompok radikal sudah dilarang dengan adanya putusan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
"Jadi, kita sangat mendukung upaya-upaya dari saudara-saudara kita ini yang melakukan pembubaran diri kepada kelompok-kelompok yang selama ini melakukan aksi teror," ungkap Ibnu.

Baca Juga: Pengikut Eks HTI Disorot usai Jemaah Islamiyah Resmi Membubarkan Diri

JI resmi membubarkan diri dan menyatakan niat mereka kembali ke pangkuan NKRI. Deklarasi pembubaran itu ada di dalam video berdurasi 3 menit 20 detik di akun YouTube Arrahmah_id.

Deklarasi pembubaran jaringan teroris ini dilakukan di kawasan Bogor pada 30 Juni 2024. Pembacaan deklarasi pembubaran diri dipimpin petinggi JI, Abu Rusydan.

"Hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan forum pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah, menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi poin pertama deklarasi pembubaran tersebut.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap para mantan pimpinan dan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang membubarkan diri melakukan integrasi dan ikut berperan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

"Sehingga JI yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024) kemarin.

Menurut Moeldoko, keputusan Jamaah Islamiyah membubarkan diri merupakan hal yang sangat baik.

Akan tetapi, kata Moeldoko, perlu ada pendampingan dari semua pihak supaya para mantan anggota JI bisa sepenuhnya kembali sebagai warga negara yang baik.

"Maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasihat dan seterusnya," ujar Moeldoko

Diberitakan sebelumnya, JI melalui tokoh dan anggota-anggota seniornya resmi membubarkan diri di Bogor, Jawa Barat pada 30 Juni 2024.

Mereka juga mendeklarasikan diri untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu diketahui dari unggahan video deklarasi di sebuah akun YouTube dengan menampakkan seorang pria yang sedang membacakan pernyataan dengan belasan orang berdiri di belakangnya.

Pria yang membacakan deklarasi itu disebut sebagai tokoh JI dan diketahui pernah menjadi pemimpin atau amir, yang bernama Abu Rusdan.

Diketahui, kelompok atau organisasi JI ini awalnya didirikan dengan tujuan menegakkan negara Islam dengan konsentrasi gerakan di Indonesia.

Didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir pada 1993, JI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 21 April 2008.

Secara historis, nama JI kerap dikaitkan dengan berbagai aksi teror yang melanda Indonesia sejak 2000.

Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 tercatat sebagai aksi teror terbesar dengan 202 korban jiwa, dan memunculkan nama JI sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas ledakan bom yang terjadi sebelumnya.

Kepolisian kemudian menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai pelaku dan otak pengeboman.

Mereka yang ditangkap disebut kepolisian merupakan tokoh dan anggota yang tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah, seperti Imam Samudera, Ali Gufron alias Mukhlas, serta Amrozi.

Ada juga nama lain yang disebut sebagai anggota dan tokoh JI, dan terlibat berbagai aksi teror pada periode 2000 hingga 2009. Mereka antara lain Azahari Husin dan Noordin M Top.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan, perlu adanya pendampingan dari pemerintah setelah organisasi Jamaah Islamiyah membubarkan diri.

"Ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan Jamaah Islamiyah sebelumnya merupakan organisasi besar yang memiliki banyak anggota, sehingga perlu ada pendamping atau penasihat agar organisasi tersebut bisa memiliki tanggung jawab sosial.

Selain itu, mantan anggota Jamaah Islamiyah juga diharapkan dapat turut terlibat dalam pembangunan nasional dengan adanya pendampingan tersebut."Jamaah Islamiyah yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya," kata Moeldoko.

Senada dengan itu, pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan, mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) masih perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah.

"JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan," kata Noor beberapa waktu yang lalu.

Noor mengatakan keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, serta dapat menjamin bahwa pembubaran JI bukan semata-mata manuver untuk mengalihkan perhatian dan justru bergerak di bawah permukaan.

Jamaah Islamiyah atau JI menyatakan pembubaran diri dan mengucapkan ikrar setia kembali ke NKRI pada Minggu, 30 Juni 2024. Pernyataan pembubaran dan ikrar itu dibacakan tokoh senior JI Abu Rusydan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bakal menerima dan merangkul eks anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang telah bubar sejak 30 Juni 2024.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, dakwah Muhammadiyah punya prinsip merangkul sesama umat Islam.

"Prinsip dakwah Muhammadiyah itu merangkul. Mereka adalah bagian dari umat Islam," ujar Abdul Mu'ti kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Abdul Mu'ti berpandangan, eks anggota JI perlu dirangkul supaya mereka bisa berbaur dengan masyarakat luas, tidak hanya dengan kelompoknya sendiri.

"Jika tidak ada yang merangkul, kelompok eks JI akan tetap menjadi kelompok ekslusif," ujar dia.

Abdul Mu'ti mengatakan, jika eks JI bergabung dengan Muhammadiyah, ada harapan mereka yang dulunya tertutup dan ekslusif bisa terbuka dan inklusif.

"Insya Allah mereka akan semakin terbuka dalam beragama dan berkomitmen dalam memajukan umat dan bangsa," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, JI mendeklarasikan pembubaran diri di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024 lalu.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakini bubarnya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan sesuatu yang positif.

Meski begitu, purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan pemerintah perlu hadir sebagai pendamping bagi mantan dari anggota JI, khususnya sebagai penasehat.

Hal ini disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024)

“Pembubaran JI perlu kita perkuat lagi. Perkuat dalam arti bahwa ini organisasi besar. Maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya,” katanya kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat.

Penyebabnya, Moeldoko menilai kebutuhan pendampingan bagi mantan anggota JI memang mendesak. Harapannya mereka dapat memiliki tanggung jawab yang lebih baik ke depan.

Tanggung jawab yang dimaksud, kata Moeldoko, termasuk terlibat di dalam kerangka pembangunan nasional Negara.

“Sehingga JI yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya,” pungkas Moeldoko.

Sekadar informasi, JI merupakan Kelompok militan yang terkait dengan Al-Qaeda yang turut dituduh mendalangi beberapa serangan paling mematikan di Indonesia. Salah satunya, aksi pengeboman klub malam di Bali pada 2002.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan sejumlah tokoh agama di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 30 Juni 2024 menjadi salah satu babak dalam perjalanan bangsa karena menyatakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri.

Organisasi itu dianggap berada di balik sejumlah aksi kekerasan dan teror di Tanah Air sejak 1990-an.

Sejumlah tokohnya pun diburu dan ditahan karena delik terorisme. Salah satu mantan tokoh JI yang cukup dikenal masyarakat adalah Ustaz Abu Bakar Baasyir, yang sudah mengundurkan diri dari organisasi itu.

Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah sesepuh JI dan 119 orang anggota dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bekasi, Banten, Medan, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Di dalam pertemuan itu para peserta yang terlibat dalam gerakan JI turut menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Hal itu menjadi penting karena selama ini JI menganut doktrin enggan mengakui pemerintah dan negara Indonesia lantaran tidak berlandaskan syariat Islam. Selain itu, mereka juga menganggap pemerintah sebagai musuh lantaran menganut sistem demokrasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam keterangan pers serta salinan rekaman video dikutip Kompas.com pada Senin (15/7/2024), dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal selepas JI membubarkan diri.

Hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penyamaan persepsi perubahan paradigma JI, pembahasan kurikulum FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) di bawah JI, pembahasan masalah akidah pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pembahasan masa depan pasca pembubaran JI.

Para tokoh-tokoh eks JI itu juga membahas soal 4 pemikiran dasar yang sangat penting dalam pandangan, keyakinan, istikamah, hakikat kehidupan, dan jihad fisabilillah.

Menurut para tokoh eks JI yang hadir saat itu mereka sepakat bentuk ekstrimisme, terorisme, radikalisme dan kekerasan adalah faktor yang menjadi pemicu fitnah di tengah masyarakat.

Mereka juga mengakui perbuatan melampaui batas atau at-tathorruf seperti aksi kekerasan terhadap siapapun tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

"Setiap tindak kekerasan, menyerang-melalimi-melanggar, tindak kejahatan yang tidak dibenarkan secara syar'i," demikian salah satu kesimpulan dari isi pertemuan itu.

Di sisi lain, para mantan tokoh JI juga mempertanyakan mengapa pemerintah masih bersikap agresif kepada mereka dengan operasi penangkapan dengan delik terorisme dan putusan hakim menyatakan sebagai organisasi terlarang, padahal mereka sudah tidak melakukan aksi kekerasan.

Para tokoh eks JI itu juga memahami salah satu upaya buat mewujudkan integrasi di masyarakat adalah mereka akan meninjau kembali kurikulum di berbagai pondok pesantren yang terafiliasi dengan mereka.

Hal itu mesti dilakukan guna membangun generasi masa depan yang menjauhi perbuatan berlebihan atau aksi kekerasan.

"Tujuan pertemuan ini adalah untuk menghilangkan kemudaratan yang bisa timbul akibat dari JI, eks JI bisa hidup normal sebagai warga negara dan mengelola ponpes dengan lebih transparan," kata mantan tokoh JI, Parawijayanto, yang hadir dalam pertemuan itu.

Parawijayanto juga berharap setelah mereka membubarkan diri, para mantan tokoh dan anggota JI bisa menggunakan haknya dengan lebih bebas serta bisa berkontribusi dan bekerja sama untuk kemaslahatan negara, bangsa dan agama, dan mencegah kemudaratan.

Para mantan tokoh JI itu juga menyatakan mereka tidak lagi menjalankan gerakan rahasia dan perlawanan bersenjata (tandzim sirri dan askari). Akan tetapi, mereka juga menyampaikan kekhawatiran jika nantinya ada para anggota yang belum bisa beranjak buat meninggalkan doktrin yang mereka terapkan selama ini, dan kembali kepada paham Ahlussunnah Wal Jamaah.

Akan tetapi, mereka menyatakan akan berupaya supaya tidak muncul sempalan atau gerakan liar selepas deklarasi pembubaran JI.

Ingin hapus stigma

Dalam deklarasi itu para mantan tokoh JI juga berharap pemerintah mau membantu mereka buat menghapus cap negatif terhadap anggota yang pernah ditangkap karena aktivitas mereka dalam organisasi itu.

Selain itu, mereka juga berharap pemerintah mau memberikan pengertian kepada masyarakat supaya mereka bisa memperbaiki citra sejumlah pesantren yang terafiliasi dengan JI yang disita negara terkait delik terorisme dan organisasi terlarang.

"Mayoritas Asatidz sepakat agar JI segera dibubarkan atau segera membubarkan diri dan menciptakan wadah baru serta melakukan pembenahan terkait Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah demi mendapatkan maslahah yang lebih banyak," demikian isi poin pertemuan itu.

Para tokoh eks JI itu sepakat situasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan wilayah konflik seperti selatan Filipina, Palestina, atau Afghanistan sehingga dianggap kurang tepat jika dianggap sebagai medan perang.

Harapan lain dari para mantan tokoh JI adalah mereka menginginkan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri bersilaturahmi ke pondok pesantren yang terafiliasi dengan mereka buat memberikan pemahaman kalau mereka adalah organisasi terlarang.

Menurut mereka hal itu lebih baik ketimbang aparat kepolisian terus-terusan menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat delik terorisme.

"Dan sekiranya akan lebih baik apabila dari Pemerintah membantu melakukan pengawasan atau pembinaan," demikian menurut poin ringkasan pertemuan itu.

Para tokoh JI itu juga berharap deklarasi pembubaran organisasi bisa memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi mereka dalam pendidikan dan berdakwah supaya bisa mempersiapkan kader-kader yang suatu hari akan menjadi pemimpin bangsa supaya membentuk negara yang beradab.

Mereka juga menyampaikan sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan JI sudah melunak dan mau menerima keberadaan pemerintah dengan melakukan upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan 6 poin kesepakatan, yaitu:

1. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap Tatharruf dan merujuk pada paham Ahlussunnah wal Jamaah.

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar.

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

6. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan kesepakatan di atas, akan dibicarakan dengan Negara cq. Densus 88 AT Mabes Polri.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan bahwa mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), organisasi radikal yang telah membubarkan diri. Noor menegaskan, JI masih perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diimbau memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para mantan tokoh-tokoh Jamaah Islamiyah (JI) yang mendeklarasikan pembubaran organisasi, supaya program deradikalisasi berjalan sesuai harapan.

"Harus ada perlakuan khusus (special treatment) terhadap para leaders JI itu. Baiknya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mencontoh pemerintah Mesir dalam untuk deradikalisasi para tokoh penting ini," kata pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, saat dihubungi Kompas.com pada Senin (8/7/2024).

Menurut Zaki, ketika JI di Mesir bubar pada awal 1990-an, para tokohnya, antara lain Syeikh Najih Ibrahim, diminta mengajak secara terbuka para anggotanya meninggalkan doktrin dan ideologi (manhaj) lamanya.

"Jadi tidak hanya meninggalkan organisasinya, tapi juga meninggalkan manhaj lamanya juga," ucap Zaki.

BNPT, kata Zaki, juga meniru langkah itu dengan mendukung para tokoh eks JI menuliskan dan mempublikasikan penyesalannya atas paham kekerasan dan paham takfiri lama mereka.

"Sekaligus melakukan koreksi-koreksi sesuai ajaran Islam yang benar," ujar Zaki.

Selain itu, kata Zaki, BNPT dan pemerintah juga perlu mengevaluasi dan memonitor kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren yang selama berada dalam pengelolaan JI.

"Yang tidak kalah pentingnya, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan bawah tanah (underground) mereka," papar Zaki.

Menurut Zaki, selama ini dakwah dan kegiatan JI di permukaan terlihat baik dan normal, patuh hukum, menyatu dengan masyarakat.

Akan tetapi, lanjut Zaki, sebagai tandzim sirri (gerakan rahasia), JI masih melakukan aktivitas yang membahayakan.

Misalnya mengirimkan puluhan kadernya untuk latihan perang di Suriah, pengumpulan dana ilegal untuk modal aksi kekerasan, membuat bengkel-bengkel untuk pembuatan dan perakitan senjata, menyusup ke organisasi masyarakat dan partai politik.

"Ini yang harus terus dimonitor oleh Densus 88 dan BNPT, jangan sampai terlena dengan deklarasi pembubaran diri JI," kata Zaki.

JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Mereka memiliki landasan ideologi dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo yang didirikan pada 1948, dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Asia Tenggara.

Kelompok JI kemudian berafiliasi dengan organisasi teroris Al Qaeda, dan menjadi dalang sejumlah aksi teror bom di Tanah Air.

Jejak aksi teror JI yakni bom di gereja-gereja di 13 kota pada malam Natal tahun 2000, bom Bali I pada 12 Oktober 2002, teror bom Hotel JW Marriott di Mega Kuningan-Jakarta pada 5 Agustus 2003.

Kemudian aksi teror bom Bali II pada 1 Oktober 2005, dan bom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Mega Kuningan-Jakarta pada 17 Juli 2009.

Setelah itu, satu-persatu petingginya ditangkap aparat kepolisian dalam sejumlah operasi.

Deklarasi pembubaran JI disampaikan di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024 lalu.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag) bidang radikalisme dan intoleransi Nuruzzaman menyambut baik pengumuman terbuka atas pembubaran JI.

Nuruzzaman pun mengapresiasi pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri atas pembubaran organisasi tersebut.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembubaran organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dianggap belum menyelesaikan permasalahan ancaman terorisme di Tanah Air karena belum ada pernyataan kuat ideologi yang mereka anut selama ini tetap dibiarkan hidup di tengah para anggota dan simpatisannya.

Menurut pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, dalam deklarasi yang dihadiri 16 orang tokoh penting dan berpengaruh di JI belum menjawab pertanyaan utama.

Yaitu apakah ideologi jihad yang mereka anut selama ini masih dibiarkan atau mereka juga mengajak para anggota dan pengikutnya meninggalkan hal itu.

"Pertanyaan pentingnya, deklarasi pembubaran JI apa berarti juga bubarnya ideologi mereka? Saya ragu," kata Zaki saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Menurut Zaki, dalam 6 poin deklarasi pembubaran JI tidak satupun ada pengakuan bahwa pemahaman dan ideologi (manhaj) jihad mereka anut keliru, sehingga patut ditinggalkan dan akan dikoreksi.

"Jadi tetap perlu ada kewaspadaan. Jika ideologi jihadisnya masih terus aktif, pembubaran organisasi JI itu tidak banyak artinya," ucap Zaki.

Maka dari itu Zaki berharap aparat penegak hukum tidak mengendurkan pengawasan terhadap sel-sel teroris yang bergerak dalam skala kecil.

"Di Indonesia, potensi mereka melakukan serangan teror masih mungkin terjadi. Repotnya, karena mereka berupa sel-sel kecil, lebih sulit untuk dideteksi," ucap Zaki.

Zaki menyampaikan, dalam 1 dasawarsa belakangan JI mengubah taktik gerakan mereka dari aksi kekerasan menjadi dakwah, membangun sumber daya manusia para anggota, penguatan ekonomi, dan latihan militer para kadernya.

Meski begitu, Zaki menilai potensi aksi kekerasan dari kelompok internal yang menolak pembubaran JI masih sangat mungkin terjadi di masa mendatang jika mereka menganggap sudah mempunyai kekuatan cukup.

"Untuk jangka pendek, JI belum menjadi ancaman. Tapi nanti kalau sudah kuat, akan membahayakan," ucap Zaki.

JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Mereka memiliki landasan ideologi dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo yang didirikan pada 1948, dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Asia Tenggara.

Kelompok JI kemudian berafiliasi dengan organisasi teroris Al Qaeda, dan menjadi dalang sejumlah aksi teror bom di Tanah Air.

Jejak aksi teror JI yakni bom di gereja-gereja di 13 kota pada malam Natal tahun 2000, bom Bali I pada 12 Oktober 2002, teror bom Hotel JW Marriott di Mega Kuningan-Jakarta pada 5 Agustus 2003.

Kemudian aksi teror bom Bali II pada 1 Oktober 2005, dan bom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Mega Kuningan-Jakarta pada 17 Juli 2009.

Setelah itu, satu-persatu petingginya ditangkap aparat kepolisian dalam sejumlah operasi.

Deklarasi pembubaran JI disampaikan di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024 lalu.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag) bidang radikalisme dan intoleransi Nuruzzaman menyambut baik pengumuman terbuka atas pembubaran JI.

Nuruzzaman pun mengapresiasi pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri atas pembubaran organisasi tersebut.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Jamaah Islamiyah (JI) sudah menyatakan pembubaran diri sebagai organisasi, tetapi potensi aksi teror dari faksi-faksi internal yang tidak sepakat dengan keputusan itu dianggap masih menjadi ancaman.

"Potensi teror masih ada terutama dari sel-sel jihad pendukung ISIS yang masih menganggap pemerintah sebagai taghut dan kafir," kata pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Zaki mencontohkan aksi teror dari kelompok pendukung ISIS yang terjadi di Malaysia pada Mei lalu diduga masih terafiliasi dengan JI.

Maka dari itu Zaki berharap aparat penegak hukum tidak mengendurkan pengawasan terhadap sel-sel teroris yang bergerak dalam skala kecil.

"Di Indonesia, potensi mereka melakukan serangan teror masih mungkin terjadi. Repotnya, karena mereka berupa sel-sel kecil, lebih sulit untuk dideteksi," ucap Zaki.

Zaki menyampaikan, dalam 1 dasawarsa belakangan JI mengubah taktik gerakan mereka dari aksi kekerasan menjadi dakwah, membangun sumber daya manusia para anggota, penguatan ekonomi, dan latihan militer para kadernya.

Meski begitu, Zaki menilai potensi aksi kekerasan dari kelompok internal yang menolak pembubaran JI masih sangat mungkin terjadi di masa mendatang jika mereka menganggap sudah mempunyai kekuatan cukup.

"Untuk jangka pendek, JI belum menjadi ancaman. Tapi nanti kalau sudah kuat, akan membahayakan," ucap Zaki.

JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Mereka memiliki landasan ideologi dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo yang didirikan pada 1948, dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Asia Tenggara.

Kelompok JI kemudian berafiliasi dengan organisasi teroris Al Qaeda, dan menjadi dalang sejumlah aksi teror bom di Tanah Air.

Jejak aksi teror JI yakni bom di gereja-gereja di 13 kota pada malam Natal tahun 2000, bom Bali I pada 12 Oktober 2002, teror bom Hotel JW Marriott di Mega Kuningan-Jakarta pada 5 Agustus 2003.

Kemudian aksi teror bom Bali II pada 1 Oktober 2005, dan bom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Mega Kuningan-Jakarta pada 17 Juli 2009.

Setelah itu, satu-persatu petingginya ditangkap aparat kepolisian dalam sejumlah operasi.

Deklarasi pembubaran JI disampaikan di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024 lalu.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag) bidang radikalisme dan intoleransi Nuruzzaman menyambut baik pengumuman terbuka atas pembubaran JI.

Nuruzzaman pun mengapresiasi pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri atas pembubaran organisasi tersebut.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.