JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengeklaim, PKB tidak ambil pusing soal jatah kursi menteri yang akan didapat pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jazilul mengatakan, hal terpenting bagi PKB adalah kesukesesan pemerintahan Prabowo kelak, sedangkan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.

"Itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu, ikut aja kita, yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Jazilul pun tidak mau berkomentar ketika disinggung soal peluangnya masuk dalam jajaran menteri Prabowo.

Ia mengaku belum tahu informasi apapun soal susunan kementerian pemerintahan selanjutnya.

"Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum, yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo," ucap Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyebutkan bahwa PKB sudah diajak diskusi oleh Prabowo soal penyusunan kabinet.

Namun, seperti kata Jazilul, Syaiful menyatakan PKB menyerahkan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Ya kita serahkan ke Pak Prabowo. Kita sudah pada posisi diajak diskusi, diajak komunikasi menyangkut soal kabinet. Nah bahwa kapan finalisasi dan sepenuhnya itu jadi hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Huda, 10 September 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, partainya bakal bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu juga sudah disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.

"Seperti yang Pak Jazilul katakan, ada di beberapa daerah, untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta kan gitu," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, nantinya komunikasi antara Gerindra dan PKB akan terus berlanjut untuk membicarakan nama yang bakal diusung maju di Jakarta. "Ya nama-nama itu akan dibicarakan bersama kan gitu, ya oke," kata Dasco.

Sebelumnya, Waketum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya akan berkomitmen bersama Gerindra untuk mengawal pemerintahan Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto. Komitmen itu pun, kata dia, termasuk dengan kebersamaan dalam Pilkada Serentak 2024.

Untuk itu, Jazilul menyebut, usulan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, tidak bisa berjalan secara mulus. Semuanya harus dibicarakan kembali mengikuti dinamika politik terkini.

"Bukan menarik dukungan, artinya usulan dari DPW PKB DKI belum mulus. Awalnya kan mulus sekali, ternyata cuaca menunjukkan perubahan," kata Jazilul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Artinya, partai yang dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu kemungkinan tak akan melanjutkan untuk mendukung calon gubernur (cagub) Anies Rasyid Baswedan.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya masih belum memutuskan kandidat yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta, termasuk untuk mengusung M Ridwan Kamil. Menurut dia, urusan itu akan dibahas oleh Desk Pilkada PKB yang lebih paham masalah teknis.

"Yang jelas PKB bersinergi dengan Gerindra," kata wakil ketua MPR tersebut di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

KIM yang juga diisi oleh Partai Gerindra sedang mengajak sejumlah partai lain untuk bergabung pada Pilgub DKI Jakarta. Selain PKB, PKS juga telah memberikan sinyal untuk bergabung dalam koalisi yang belakangan disebut KIM plus. Tak hanya itu, Partai Nasdem juga berpeluang bergabung dalam KIM Plus.

Artinya, ada kemungkinan koalisi besar itu akan melawan kotak kosong pada Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Menanggapi kemungkinan melawan kotak kosong, Jazilul tak mau menjawab secara tegas. Namun, ia menilai kotak kosong itu tak melanggar konstitusi. "Kan artinya itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan?" kata Jazilul.

Kendati demikian, Jazilul mengatakan, pembahasan yang dilakukan belum sampai terkait melawan kotak kosong pada Pilgub DKI Jakarta. Namun, ia memastikan, PKB tak akan melanggar konstitusi. "Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," ujar Jazilul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid buka suara usai Ketum Abdul Muhaimin Iskandar bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (8/9/2024) malam WIB. Menurut dia, pertemuan itu untuk membahas kerja sama antara PKB dan Gerindra dalam lima tahun ke depan.

Jazilul mengatakan, pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Prabowo itu berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Dalam pertemuan itu, kata dia, Muhaimin alias Cak Imin menyampaikan hasil Mukernas PKB pada 23 Juli 2024 kepada Prabowo.

"PKB berkomitmen untuk bersama-sama menyukseskan pemerintahan bersama Gerindra, menyukseskan pemerintahan ke depan," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Menurut dia, kebersamaan antara PKB dan Partai Gerindra akan juga dilakukan dalam momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Artinya, menurut Jazilul, kerja sama antara dua partai berpeluang terjadi di berbagai daerah penting, termasuk di seluruh provinsi Pulau Jawa.

Jazilul mengatakan, selama ini, PKB dan Gerindra telah menjalin kerja sama di beberapa daerah, termasuk untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten dan Sulawesi Utara. Sementara untuk wilayah lain yang belum terjalin kerja sama dengan Gerindra, kata dia, Desk Pilkada PKB segera menindaklanjutinya.

"Enggak dibahas secara spesifik. yang jelas kita sama-sama tau DKI belum selesai, Jateng belum selesai, Jatim belum selesai, Jabar belum selesai," kata Wakil ketua MPR tersebut.

Menurut Jazilul, sinergi yang dibangun antara PKB dan Gerindra akan dimulai dari momen momen politik terdekat. Namun, ia tak memungkiri bahwa peluang koalisi tidak mungkin terjadi di semua kabupaten/kota.

"Hanya menjadi yang perhatian publik utamanya di tingkat gubernur atau provinsi di Jawa yang menjadi perhatian publik dan sudah kami buktikan di Banten, PKB bersama dengan Gerindra nanti bisa menyusul. Di DKI bisa menyusul di Jawa Barat, bisa menyusul di Jateng, bisa menyusul di Jatim. Semuanya dibicarakan," kata Jazilul.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bersedia menjadi penengah alias juru damai konflik yang terjadi antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini dikemukakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” katanya kepada wartawan.

Sebab, kata Ma’ruf, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian [PKB], bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya [kedekatan],” sebutnya.

Kendati demikian, Wapres Ke-13 RI itu juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekedar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” tegasnya.

Karena dengan begitu, orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa, sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada menjadi makin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” tandas Ma’ruf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.

Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.

Lapor ke Bareskrim

Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Balas Pantun Soal KTA

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyentil tentang Gus Ipul dan Ketua PBNU yang cawe-cawe ke partai. Ia menegaskan bahwa kedua elite PBNU itu tidak memiliki KTA PKB.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," tegasnya.

Sebaliknya, Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.

Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.

Lapor ke Bareskrim

Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Balas Pantun Soal KTA

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyentil tentang Gus Ipul dan Ketua PBNU yang cawe-cawe ke partai. Ia menegaskan bahwa kedua elite PBNU itu tidak memiliki KTA PKB.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," tegasnya.

Sebaliknya, Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menyindir dirinya dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf tak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Pernyataan Jazilul Fawaid

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil sebelumnya menyentil bahwa Gus Ipul dan Ketua PBNU tidak memiliki KTA.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, ia kemudian ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," pungkasnya.

Di lain sisi, dalam kesempatan konferensi pers di Kantor PBNU tersebut, Gus Ipul juga menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Gus Ipul menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan pengurus besar nahdlatul ulama.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menyindir dirinya dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf tak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Pernyataan Jazilul Fawaid

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil sebelumnya menyentil bahwa Gus Ipul dan Ketua PBNU tidak memiliki KTA.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, ia kemudian ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," pungkasnya.

Di lain sisi, dalam kesempatan konferensi pers di Kantor PBNU tersebut, Gus Ipul juga menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Gus Ipul menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan pengurus besar nahdlatul ulama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Yusuf bukan merupakan kadernya. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada, enggak ada KTA-nya," kata Jazilul ketika ditanya soal Gus Yahya dan Gus Ipul yang memiliki KTA PKB di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jazilul justru menyebutkan dirinya masih terdaftar dalam struktur NU. Wakil ketua MPR tersebut mengeklaim, saat ini masih tercatat sebagai jajaran suriah PCNU Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Menurut Jazilul, organisasi PBNU harus diluruskan kembali seusai Khittah 1926. Dia menjelaskan, organisasi ulama harus memiliki pedoman yang jelas. "Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," ujar Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB.

"Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Dia menuturjan, pernyataan Gus Ipul juga bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah 1926, PBNU jelas berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. "Jangan cawe-cawe di politik," ujar Jazilul.

Biang kisruh PBNU dan PKB...

Jazilul Fawaid mengungkap awal mula terjadinya konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut dia, semua itu bermula dari pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut dia, sudah semestinya dua entitas yang tak sama itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

"Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur Undang-Undang Ormas, yang satu diatur Undang-Undang Partai Politik," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Karena itu, PBNU tak perlu mencampuri urusan yang ada di PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan ikut campur dengan dapur PBNU. "Jaga, jalan, sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," kata Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB. "Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Yusuf bukan merupakan kadernya. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada, enggak ada KTA-nya," kata Jazilul ketika ditanya soal Gus Yahya dan Gus Ipul yang memiliki KTA PKB di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jazilul justru menyebutkan dirinya masih terdaftar dalam struktur NU. Wakil ketua MPR tersebut mengeklaim, saat ini masih tercatat sebagai jajaran suriah PCNU Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Menurut Jazilul, organisasi PBNU harus diluruskan kembali seusai Khittah 1926. Dia menjelaskan, organisasi ulama harus memiliki pedoman yang jelas. "Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," ujar Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB.

"Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Dia menuturjan, pernyataan Gus Ipul juga bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah 1926, PBNU jelas berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. "Jangan cawe-cawe di politik," ujar Jazilul.

Biang kisruh PBNU dan PKB...

Jazilul Fawaid mengungkap awal mula terjadinya konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut dia, semua itu bermula dari pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut dia, sudah semestinya dua entitas yang tak sama itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

"Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur Undang-Undang Ormas, yang satu diatur Undang-Undang Partai Politik," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Karena itu, PBNU tak perlu mencampuri urusan yang ada di PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan ikut campur dengan dapur PBNU. "Jaga, jalan, sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," kata Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB. "Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

“Ya begitu, kalau memang semuanya kompak, ingin bersama, ya (lawan) kotak kosong di (Pilkada) DKI,” ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Ia menyebutkan, PKB tertarik gabung KIM Plus untuk menghindari gejolak di Pilkada Jakarta superti yang terjadi pada 2017 lalu.

“Kalau kita sudah bersama-sama enggak ada gejolak. Apalagi (kalau) ada tiga poros misalnya, pasti ada akses (gejolak). Apalagi dua poros, lebih punya akses. Itu kan sudah pernah terjadi di (Pilkada) DKI,” kata Jazilul.

Namun, ia tidak tahu siapa figur yang akan diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024

“Nah saya belum tahu opsinya siapa. Tetapi bahwa gagasan kebersamaan, kolaborasi dengan istilah KIM Plus, bagi PKB, silahkan saja,” ujar Jazilul.

Diketahui ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju Pilkada Jakarta, antara lain, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Saat ini, Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Sementara, KIM belum menyepakati nama figur yang bakal diusung di Pilkada DKI Jakarta.

Ada perbedaan pandangan antara partai-partai di internal KIM, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta.

Namun, Partai Golkar ingin kadernya itu kembali maju di Pilkada Jawa Barat untuk mengamankan jabatan periode keduanya sebagai gubernur.