Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah lembaga penting yang berperan dalam mendukung tugas presiden dan wakil presiden.

Lembaga Negara yang dimaksud seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dipimpin Sekretaris negara dan Sekretariat Kabinet yang dipimpin sekretaris kabinet.

Meski keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terdapat perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet yang signifikan, terutama dalam menjalankan fungsi dan tugas.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat sejumlah nonmelaktur yang menarik yaitu, Sekretariat Kementerian dan Sekretariat Militer yang dinaungi oleh Kemensesneg.

Lantas, apa saja perbedaan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kementerian, dan Sekretariat Militer?

Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Sekretariat kementerian merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian.

“Sekretariat kementrian itu seperti sesmen atau dulu sekjen di kementrian lain. Di semua kementrian ada. Di Setneg juga ada [namanya] Sesmensesneg,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, Hasan juga menekankan bahwa Sekretariat Militer pun bukan merupakan nomenklatur baru, tetapi sudah ada sejak lama.

“Sesmil itu sudah lama ada. Bukan nomenklatur baru,” tandas Hasan.

Berikut Perbedaan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kementerian, dan Sekretaris Militer:

Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, tugas Kementerian Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Adapun, dalam pemerintahan Prabowo Subianto fungsi dari Sekretariat Negara:

Pemberian dukungan teknis dan administrasi:

a. kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wapres dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan

negara;

b. Menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

c. serta analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan PerUUan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan RI, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

d. serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, LNS, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

e. serta dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan ASN yg wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;

f. serta analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;

g. serta analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;

h. serta analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama;

i. serta analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;

➢ Pembinaan, penataan, dan pengembangan ASN, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;

➢ Koordinasi dan perumusan peruuan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi dilingkungan Kementerian;

➢ koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

➢ pengelolaan BMN yang menjadi tanggungjawab Kementerian;

➢ penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

➢ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan

➢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wapres serta.

Sekretaris Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet merupakan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun untuk tugas Sekretariat Kabinet adalah melakukan:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan
• prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di
• lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sekretariat Kementerian

Sekretariat kementerian adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian. Contoh sekretariat kementerian, seperti Sekretariat Kementerian Koordinator, yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) , Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sementara itu, Sekretariat kementerian memiliki tugas-tugas, seperti:

• Koordinasi pelaksanaan tugas
• Pembinaan
• Pemberian dukungan administrasi
• Pengelolaan barang milik negara
• Layanan pengadaan barang dan jasa
• Penyusunan rencana, program, dan anggaran
• Penyusunan peraturan perundang-undangan
• Pelaksanaan advokasi hukum

Sekretariat Militer

Sekretariat Militer merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

Sementara itu, fungsi dari Sekretariat Militer adalah:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
• Koordinasi penyelenggaraan pengamanan fisik dan nonfisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
• Pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
• Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing;
• Pembinaan personel dan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/ Suami Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
• Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Dia langsung meminta para menteri agar segera melakukan konsolidasi di masing-masing kementerian dan instansi pemerintahan.

Prabowo menggelar sidang kabinet perdana yang dihadiri oleh menteri, kepala lembaga dan instansi pemerintahan pada sekitar pukul 15.00 WIB sore ini. Dalam agenda tersebut, Prabowo turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Saya paham bahwa kita baru. Baru dilantik saya saja baru tiga hari, saudara-saudara baru dua hari dilantik. Dan saudara-saudara saya persilahkan secepatnya mungkin terutama bagi menteri-menteri yang baru silahkan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin administrasi saudara dan tim saudara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan bahwa penyusunan tim sangat penting. Menurutnya, tim yang baik bisa mempermudah pekerjaan dan mencapai target-target yang ditentukan.

Oleh sebab itu, dia turut menyampaikan bahwa akan segera memboyong kabinetnya ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.

"Di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan kemudian kita akan adakan koordinasi di Magelang Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo melantik total 136 pejabat untuk menjadi menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga serta pejabat setingkat menteri lainnya usai dilantik 20 Oktober 2024 lalu.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon susunan gemuk kabinet Prabowo Subianto yang baru saja dibentuk.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menilai semakin banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja di industri sawit.

Dia pun khawatir banyaknya K/L yang terlibat akan membuat semakin banyak kebijakan tumpang tindih yang kurang ramah dengan kegiatan berusaha.

"Kalau masih yang terlibat banyak itu akan lambat (peningkatan produktivitas)," urai Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/10).

Untuk itu, Eddy berharap kedepan masih ada Badan Khusus yang mengurus masalah sawit. Menurutnya badan ini menjadi solusi kaitanya dengan tumpang tindih kebijakan yang selama ini menjadi hambatan industri sawit.

Kedepan, pihaknya juga berharap melalui badan baru ini Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dikebut untuk mendongkrak produksi.

Dengan begitu, menurutnya ambisi Prabowo untuk swasembada energi dari bahan dasar sawit juga bisa dicapai.

"Kita masih berusaha memberikan masukan, walaupun susunan kabinet sudah di launching presiden tapi kita harap tetap ada badan khusus sawit," urai Eddy.

"Karena kondisi kita stagnan, produktifitas turun dan konsumsi terus naik termasuk untuk energi," tambah Eddy.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya adalah kabinet yang gemuk demi mengakomodasi banyak kelompok.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, 'huh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya negara kita besar, Bung!" ujar Prabowo dalam acara BNI Daily Investor di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo lantas mencontohkan bahwa negara Timor Leste punya 28 orang menteri, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta orang, lebih kecil dari Kabupaten Bogor.

Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintahan Timor Leste juga berbentuk koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok.

Prabowo mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 atau 24 orang menteri apabila negara itu menganut sistem otoriter yang terdiri dari satu partai.

"Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, ini Indonesia," ujar ketua umum Partai Gerindra itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril adalah nama lama. Politikus yang mengaku dekat dengan tokoh Masyumi sekaligus pendiri bangsa, Muhammad Natsir itu, telah malang melintang di dunia birokrasi sejak zaman Orde Baru.

Putra asal Kepulauan Bangka Belitung itu tercatat pernah bekerja di Sekretariat Negara (Setneg) dan menyusun naskah pidato Presiden Soeharto.

Yusril Ihza Mahendra juga merupakan tokoh lama di partai politik. Dia bahkan sempat menjabat sebagai posisi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) selama 26 tahun sejak awal era reformasi di tahun 1998 – 2024.

Namanya beberapa kali muncul dalam jajaran kabinet Presiden RI. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundangan-undangan di era KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yusril juga sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di samping itu, dirinya juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Profil Yusril Ihza Mahendra

Yusril sendiri merupakan putra kelahiran Belitung Timur pada 5 Februari 1956. Dirinya pertama kali memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia jurusan ilmu filsafat pada 1983.

Kemudian, Yusril melanjutkan studi pascasarjana di kampus yang sama di bidang hukum dan ilmu islam pada 1983. Selain itu, Yusril juga melanjutkan Pendidikan pascasarjana humaniora dan ilmu sosial di Universitas Punjab Pakistan.

Tak berhenti sampai di situ, Yusril juga melanjutkan program pascasarjana di Universitas Sains Malaysia hingga menyandang gelar Master of Science (M.Sc.) beserta gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang ilmu politik di Institut Pendidikan Doktoral pada tahun 1993.

Usai melakukan perjalanan panjang dalam studinya, Yusril kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia yang hingga saat ini menyandang status sebagai profesor hukum.

Tak hanya sempat duduk di kursi kabinet presiden RI, Yusril juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR/MPR hingga menjabat sebagai pengacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto.

Di samping itu, Yusril Ihza Mahendra adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ketua Persekutuan (pemilik dan pendiri) dari Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten sawit, PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) terkoreksi pada hari ini, Senin (21/10/2024) seiring mundurnya Widiyanti Putri Wardhana dari jabatan komisaris TLDN usuai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pariwisata.

Berdasarkan data RTI pukul 09.41 WIB, saham TLDN melemah 25 poin atau 4,39% ke level Rp545 pada awal perdagangan. Sepanjang hari ini, saham TLDN bermanuver di rentang harga Rp540—Rp630 per saham.

Sepanjang tahun berjalan 2024, TLDN menguat 21,11%. TLDN tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 12 April 2022 dengan harga IPO Rp580 per saham dan menggalang dana Rp300,36 miliar.

Sejak melantai di BEI, TLDN sempat menyentuh level harga all time high (ATH) tercapai pada 20 Mei 2022 di level Rp725 per saham. Saat ini, TLDN memiliki kapitalisasi pasar Rp7,06 triliun.

Seperti diketahui, sosok Widiyanti Putri Wardhana terlihat datang ke Istana Negara dan ditunjuk oleh Prabowo untuk mengisi posisi Menteri Pariwisata pada minggu (20/10/2024) malam. Adapun, pelantikan resmi kabinet Prabowo-Gibran akan dilaksanakan hari ini, Senin (21/10/2024).

Usai ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, Widiyanti Putri mengajukan pengunduran diri dari kursi Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN)

Arya Wibisana, Sekretaris Perusahaan Teladan Prima Agro, menyampaikan surat pengunduran diri Widiyanti Putri telah diterima perseroan pada 21 Oktober 2024.

“Selanjutnya, Perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur sesual dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri tersebut,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, perubahan susunan direksI dan dewan komisaris TLDN akan dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) emiten sawit tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya Widiyanti menjabat Komisaris TLDN sejak 23 November 2021 sampai dengan masa jabatan 2024. Perempuan berusia 53 tahun ini diketahui pernah menjabat juga sebagai Direktur TLDN pada 2012-2021.

Selain di TLDN, Widiyanti juga menjabat sebagai komisaris di beberapa entitas anak TLDN sejak 2013, dan menempati sejumlah posisi strategis lainnya yakni Direktur PT Teladan Resources, PT Teladan Properties, dan PT Teladan Pusaka.

Widiyanti tercatat meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis pada Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat pada 1993.

Widiyanti tercatat tidak memiliki saham secara langsung pada TLDN, tetapi memiliki saham secara tidak langsung di perseroan sebesar 8,14% melalui PT Teladan Resources.

Selain membangun karier di dunia bisnis, Widiyanti merupakan sosok yang aktif di bidang sosial dan menduduki jabatan penting di berbagai organisasi nirlaba.

Widiyanti juga tercatat menjadi salah satu pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dan dilantik sebagai Sekretaris Jenderal YJI sejak 2018. Widiyanti juga menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani.

Widiyanti diketahui merupakan anak dari konglomerat Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group. Widiyanti menikah dengan Wishnu Wardhana, yang juga merupakan Direktur Utama TLDN.

Wishnu diketahui pernah bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah menyebut nama Wishnu Wardhana akan menjadi salah satu orang yang akan membantunya jika terpilih menjadi Presiden.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat berharap susunan kabinet Prabowo-Gibran mendatang bisa menjadi sebuah tim yang solid dan efektif dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kala dia menghadiri acara pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Saya dengar Pak Prabowo Subianto setelah pelantikan akan mengumumkan susunan kabinet secara resmi [pada malam ini]. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah super team yang solid dan efektif menjalankan tugas-tugasnya,” katanya.

AHY turut menuturkan tentunya pihaknya dan Prabowo juga berharap susunan kabinet berisi putra putri terbaik, termasuk dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak dan latar belakang yang baik.

“Jadi tidak hanya dari kalangan politisi, tetapi juga dari kalangan profesional dari dunia usaha dan dari TNI/Polri, diplomat dan semua yang dianggap bisa menjadi bagian dari tim yang efektif ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinet pada Minggu malam (20/10/2024).

Dasco mengungkapkan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan di Istana Kepresidenan. Namun, ia belum mengetahui kapan jam pasti pengumuman tersebut akan dilakukan.

“Jam nya belum tau tapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di istana,” ungkap Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada calon wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024). Pesan yang disampaikan mulai dari cara berkomunikasi dengan media hingga antisipasi situasi global serta geopolitik.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menjadi salah satu politisi yang didapuk Prabowo sebagai calon wamen. Dia hadir pada pembekalan calon wamen di Hambalang, setelah sehari sebelumnya juga hadir di rumah Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Bima menyebut salah satu arahan presiden terpilih kepada para peserta pembekalan di Hambalang adalah cara berkomunikasi dengan media massa.

"Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media, menyampaikan sesuatu secara jelas dan terukur dan dengan data. Kira-kira begitu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (18/10/2024).

Mantan Wali Kota Bogor itu lalu mengungkap bahwa para calon wamen diberikan pembekalan tentang bagaimana pemimpin dunia berkomunikasi dengan media.

"Tadi disuguhkan berbagai macam contoh bagaimana Boris Johnson [mantan Perdana Menteri Inggris] menghadapi media, bagaimana kepala begara lain ada contoh yang buruk ada contoh yang baik," paparnya.

Selain itu, Politisi Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menyebut para calon wamen Prabowo mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global yang berpotensi berpengaruh kepada kondisi nasional. Salah satunya berkaitan dengan tensi geopolitik di sejumlah kawasan.

"Itu penting apa yang terjadi di Ukraina, di Timur Tengah tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan," kata mantan Sekjen Partai Golkar itu.

Lodewjik juga menyebut Prabowo memberikan pembekalan soal tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta kerja tim atau teamwork.

Menurutnya, tujuan kegiatan bernama 'Hambalang Retreat' itu bertujuan agar para calon menteri, wamen dan kepala lembaga saling mengenal satu sama lain.

Untuk diketahui, Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14-15 Oktober 2024. Kemudian, para calon anggota kabinet hadir untuk pembekalan di Hambalang pada 16-17 Oktober 2024.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dijadwalkan untuk membaca sumpah jabatan di Gedung MPR 20 Oktober mendatang.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil ratusan sosok yang akan menjadi menteri dan wakil menteri di masa pemerintahannya. Mereka yang hadir ada wajah baru dan lama.

Untuk posisi menteri ekonomi sendiri, mayoritas yang diundang Prabowo ke kediamannya adalah wajah lama yang saat ini membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengelola perekonomian negara.

Wajah lama itu adalah Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Andi Amran Sulaiman, Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Rosan Roeslani, Sakti Wahyu Trenggono, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Usai berbincang dengan Prabowo, Sri Mulyani mengakui terang-terangan diminta kembali mengelola keuangan negara di pemerintahan yang baru.

"Beliau minta saya untuk jadi menkeu kembali," kata Sri Mulyani, Senin (14/10).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui diminta Prabowo agar membantu tugas di pemerintahannya nanti. Namun, ia tak menyebutkan spesifik kementerian yang akan dipimpin.

Ia hanya menyebutkan akan ditugaskan untuk menjaga pangan agar cita-cita swasembada bisa terwujud.

"Paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang, waktunya pendek kan agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa menjadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," kata Zulhas sapaannya.

Begitu juga dengan Bahlil yang terangan-terangan menyatakan terpilih kembali menjadi menteri. Meski tak mengatakan detail kementerian yang akan dipimpin, namun ia memastikan masih seputar dengan yang ia kerjakan saat ini.

"Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini," kata Menteri ESDM Jokowi tersebut.

Lalu bagaimanakah masa depan perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan calon menteri ini?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku pesimistis perekonomian Indonesia bisa lebih baik dari saat ini jika melihat mayoritas yang akan menduduki posisi menteri adalah wajah-wajah lama.

Apalagi, selama menjabat di pemerintahan saat ini tidak ada terobosan baru yang menonjol dari para pejabat itu.

Padahal, Prabowo mengharapkan perekonomian yang hanya mentok di level 5 persen selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, bisa terbang ke 8 persen di masa pemerintahannya.

"Dilihat dari personilnya, saya agak ragu akan mendapatkan pertumbuhan tinggi, karena sebagaimana kita ketahui, track record mereka dalam lima tahun ke belakang tak ada yang menonjol," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dari nama-nama yang dipanggil sebagai calon menteri, yang paling menonjol hanya Sri Mulyani. Namun, bendahara negara itu mengelola keuangan negara atau bagian dari fiskal dan tidak terlalu besar kontribusi ke pertumbuhan ekonomi.

"Mungkin Sri Mulyani (menonjol), tapi tak terlalu terkait dengan ambisi pertumbuhan tinggi, karena tupoksinya mentok pada fiskal saja, menjaga agar fiskal Indonesia sehat dan dijaga secara makroprudensial," imbuhnya.

Ronny menyebutkan kendala pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat banyak, mulai dari faktor struktural, regulasi, korupsi, oligarki, SDM, dan sumber-sumber pertumbuhan yang tidak berkembang, karena dikuasai oleh segelintir pihak.

Oleh sebab itu, maka kementerian lainnya yang harusnya mengatasi dan mendorong perekonomian agar bisa lebih tinggi, tapi menterinya tidak memiliki track record yang menonjol. Sehingga cita-cita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen akan sulit untuk dicapai.

"Yang menentukan justru yang lain, seperti Airlangga, Bahlil, Zulhas, menteri perindustrian, menteri ketenagakerjaan, menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan sejenisnya. Mereka lah yang akan menjadi tulang punggung penyiapan Indonesia maju. Namun sayangnya, track record-nya kurang bagus dan latar visi ekonomi mereka tidak terlalu menonjol," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kendati demikian, Ronny menilai masih ada peluang untuk mencapai perekonomian 8 persen, yakni visi kuat dari Prabowo dan ketegasannya.

"Jika visi ekonomi Prabowo ini bisa disalurkan dan ditularkan kepada para menterinya, saya kira, semuanya bisa membaik. Akan sangat tergantung kepada presidennya," kata dia.

Selain itu, angka pertumbuhan 8 persen nanti bisa dicapai atau tidak sangat bergantung pada kualitas belanja pemerintahan, terutama belanja pembangunan yang produktif. Di sisi lain juga tergantung kepada efektifitas menteri-menteri serta birokrasi dalam mengimplementasikannya.

"Selain itu, peran swasta juga sangat menentukan. Jika intervensi pemerintah justru menekan peran swasta dan meningkatkan oligarki, maka biaya investasi akan semakin mahal (ICOR) dan pemerataan akan semakin sulit dicapai. Imbasnya kue ekonomi justru akan mengerucut ke tangan segelintir elit ekonomi dan politik, peluang-peluang ekonomi akan menyempit bagi pelaku pasar, yang berisiko menekan angka pertumbuhan," jelas Ronny.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meragukan para wajah lama ini bisa mendorong perekonomian tumbuh 8 persen. Kecuali ada terobosan baru yang akan diambil.

Sebab, Rendy menilai apabila melihat di masa kepemimpinan Jokowi saat ini, banyak dari para calon menteri tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan.

"Dengan wajah-wajah lama ini dalam tim perekonomian, saya kira kita berharap kebijakan yang akan diambil, merupakan kebijakan yang baru dan bersifat inovatif. Hal ini karena kita paham bersama beberapa nama yang disebutkan, sebelumnya sudah pernah menjabat dan dalam masa kepemimpinan mereka beberapa hal dari target yang berkaitan dengan perekonomian itu belum tercapai secara maksimal," ungkap Rendy.

Ia mencontohkan, misalnya untuk target rasio pajak yang dalam beberapa tahun terakhir memang belum mengalami peningkatan ke level yang lebih tinggi. Padahal kebutuhan belanja dalam 5-10 tahun ke belakang itu mengalami peningkatan.

[Gambas:Photo CNN]

Begitu juga dengan dalam 5 tahun ke depan yang diperkirakan kebutuhan belanjanya akan meningkat tajam. Sehingga terobosan baru dalam mendorong penerimaan negara lebih tinggi sangat diperlukan.

"Di saat yang bersamaan, kita tahu kalau di 5 tahun mendatang kepemimpinan Prabowo, kebutuhan belanja juga akan semakin meningkat di tengah adanya program baru yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, seperti, misalnya program akan bergizi gratis. Jadi dalam konteks Kementerian Keuangan saya kira kita berharap akan ada upaya-upaya lanjutan untuk meningkatkan rasio pajak sebagai salah satu sumber pendanaan utama APBN," kata Rendy.

Contoh lainnya, adalah gejala deindustrialisasi dini yang juga diharapkan mempunyai solusi yang baru dan pendekatan yang lebih solutif dibandingkan sebelumnya. Karena masalah prematur di industrialisasi adalah permasalahan yang sifatnya membutuhkan kebijakan lintas kementerian.

"Saya kira dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang masalah ini belum terselesaikan, maka sekarang dengan wajah lama yang kemudian diusulkan, kita berharap masalah ini bisa terselesaikan setidaknya secara bertahap sehingga harapan untuk mengejar target pertumbuhan perekonomian 8 persen seperti yang dijalankan sebelumnya itu bisa tidaknya tetap terjaga peluangnya sampai dengan 5 tahun ke depan," pungkas Rendy.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten sawit, PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) tancap gas setelah sosok komisaris perseroan Widiyanti Putri Wardhana masuk dalam bursa calon menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data RTI pukul 16.00 WIB, saham TLDN ditutup menguat 84 poin atau 16,94% ke level Rp580 pada akhir perdagangan Selasa (15/10/2024). Sepanjang hari ini, saham TLDN bermanuver di zona hijau dengan rentang Rp496—Rp620 per saham.

Sepanjang tahun berjalan 2024, TLDN menguat 28,89%. TLDN tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 12 April 2022 dengan harga IPO Rp580 per saham dan menggalang dana Rp300,36 miliar.

Sejak melantai di BEI, TLDN sempat menyentuh level harga all time high (ATH) tercapai pada 20 Mei 2022 di level Rp725 per saham. Saat ini, TLDN memiliki kapitalisasi pasar Rp7,7 triliun.

Seperti diketahui, sosok Widiyanti Putri Wardhana terlihat datang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Widiyanti diketahui merupakan salah satu komisaris di perusahaan sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN).

Melansir laporan tahunan TLDN, Widiyanti Putri diketahui menjadi Komisaris TLDN sejak 23 November 2021 sampai dengan masa jabatan 2024. Perempuan berusia 53 tahun ini diketahui pernah menjabat juga sebagai Direktur TLDN pada 2012-2021.

Selain di TLDN, Widiyanti juga menjabat sebagai komisaris di beberapa entitas anak TLDN sejak 2013, dan menempati sejumlah posisi strategis lainnya yakni Direktur PT Teladan Resources, PT Teladan Properties, dan PT Teladan Pusaka.

Widiyanti tercatat meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis pada Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat pada 1993.

Widiyanti tercatat tidak memiliki saham secara langsung pada TLDN, tetapi memiliki saham secara tidak langsung di perseroan sebesar 8,14% melalui PT Teladan Resources.

Selain membangun karier di dunia bisnis, Widiyanti merupakan sosok yang aktif di bidang sosial dan menduduki jabatan penting di berbagai organisasi nirlaba.

Widiyanti juga tercatat menjadi salah satu pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dan dilantik sebagai Sekretaris Jenderal YJI sejak 2018. Widiyanti juga menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani.

Widiyanti diketahui merupakan anak dari konglomerat Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group. Widiyanti menikah dengan Wishnu Wardhana, yang juga merupakan Direktur Utama TLDN.

Wishnu diketahui pernah bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah menyebut nama Wishnu Wardhana akan menjadi salah satu orang yang akan membantunya jika terpilih menjadi Presiden.