JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bakal menindak tegas dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada anggotanya yang terbukti memakai narkoba. Hal itu dilakukan agar tidak ada anggota polisi yang menjadi beking pengguna maupun pengedar narkoba.

"Polda Metro Jaya cukup keras. Anggota yang terlibat memakai saja akan saya PTDH. Itu salah satu upaya kami secara internal," tegas Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Langkah tegas itu diperlukan sebagai upaya mencegah dari berbagai hal yang membuat buruk negara. Dia menilai jika aparat ikut menggunakan narkoba lambat laun akan melakukan hal yang lebih jahat dengan melindungi para penjahat.

"Kalau bisa masuk ke para aparat itu lebih berbahaya lagi. Karena dia lama-lama akan menjadi beking dan lain-lain," ucapnya.

Karyoto bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI-Polri ingin mengajak masyarakat agar paham bahwa narkotika secara ilegal itu sangat berbahaya buat tubuh dan dan juga buruk secara ekonomi.

"Yang harusnya buat uang belanja dipakai beli narkoba. Jelas seorang kepala keluarga pasti akan mencari tambahan-tambahan dari luar," kata Karyoto.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang narkoba, tawuran, serta korupsi.

"Itu cara kami dalam upaya-upaya pencegahan, jauh tidak secara preventif, tapi secara preemtif, membuat suatu situasi di mana pun agar dia mempunyai budaya cegah dan budaya tangkal terhadap penggunaan ilegal narkoba," ujar jenderal polisi bintang 2 itu.

JAKARTA - Polisi masih belum mengungkap secara lengkap identitas 15 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ). Hingga kini, baru 3 nama yang disebut oleh polisi terkait dengan kasus itu yakni berinisial AK, AJ, dan A.

Ketiganya disebut merupakan pengendali bisnis situs judi online. Belum diketahui ketiga orang itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto masih irit bicara saat ditanya alasan tidak mengungkap identitas para tersangka. Dia menegaskan pihaknya bakal mengungkap kasus itu termasuk identitas para pelaku secara lengkap di kemudian hari.



"Nanti, nanti ada sesi tertentu," kata Karyoto di Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11/2024).

Karyoto meminta kepada awak media dan masyarakat agar terus mengikuti perkembangan kasus itu. Diketahui, polisi masih melakukan pengembangan.

"Nanti diikutin aja," ucap dia.

Untuk diketahui, total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, polisi menggeledah sebuah ruko yang dijadikan semacam 'kantor satelit' di wilayah Bekasi. Kantor satelit itu dikendalikan oleh tiga orang berinisial AK, AJ, dan A.

Belum diketahui ketiga orang pengendali bisnis judi itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan. Adapun di kantor satelit itu terdapat 12 orang yang dipekerjakan. 8 orang dipekerjakan sebagai operator dan 4 orang lain dipekerjakan sebagai admin. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan daftar situs judi online.

Salah seorang pegawai dari Komdigi yang belum disebut identitasnya mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang dijaga agar tak diblokir. Dari hasil menjaga situs itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA --Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, mengatakan bahwa ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi diduga bagian dari kelompok yang hendak melakukan tawuran.

Polda Metro Jaya menangkap 15 orang remaja tiga di antaranya ditetapkan jadi tersangka karena membawa senjata tajam.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, mengatakan bahwa ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Minggu (22/9/2024) pagi diduga bagian dari kelompok yang akan melakukan tawuran.

Akan tetapi ketujuh orang itu melarikan diri dari patroli polisi dengan cara menceburkan diri ke kali hingga meninggal dunia.

Sementara itu, 15 orang yang merupakan teman ketujuh jenazah tersebut juga telah diamankan dan tiga di antaranya ditetapkan jadi tersangka karena membawa senjata tajam.

"15 orang sudah diamankan, 3 orang di antaranya telah ditetapkan jadi tersangka karena membawa senjata tajam," ucap Irjen Pol Karyoto di Jakarta, Minggu (22/9).

Dia menjelaskan bahwa belasan remaja itu telah diamankan oleh tim patroli kepolisian pada Minggu pukul 03.00 dini hari WIB.

Belasan remaja tersebut, lanjut Karyoto, berdalih sedang merayakan pesta ulang tahun, namun beberapa di antaranya kedapatan membawa senjata tajam.

"Tim kami menanyakan kalau ulang tahun, kuenya mana? Tempatnya di mana? Mereka langsung kabur dan ada yang melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai," kata Karyoto.

Menurutnya, lokasi ketujuh remaja itu menceburkan diri ke sungai tidak terlalu jauh dari lokasi penemuan ketujuh jenazah di Kali Bekasi.

"Jadi yang jelas anak-anak ini bukan warga sini. Jaraknya sekitar 2 kilometer kira-kira dari lokasi penemuan jenazah," ujarnya.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Hal ini karena Polda Metro Jaya tak kunjung menuntaskan kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Jadi seharusnya Kapolri menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda karena dia yang bertanggung jawab," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2024.

Menurut Abdul Fickar, teguran dan peringatan keras itu agar Polda Metro Jaya segera menyelesaikan tugasnya. Khususnya, melengkapi berkas perkara yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk dilengkapi.
"Tapi sampai saat ini polisi belum mengembalikan berkas (ke Kejati DKI)," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kasus Firli Bahuri, Polda Metro: Nanti Kita Update

Polda Metro Jaya diminta serius memproses kasus pemerasan yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Terlebih, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK.

"Kasus ini sangat strategis agar tidak terjadi preseden jabatan komisioner KPK digunakan sebagai alat pemerasan," ungkap Abdul Fickar.

Dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro sebelumnya menyampaikan berkas perkara Filri masih diproses dan akan dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Namun, hingga kini belum ada perkembangan.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan kendala memberantas judi daring (online) di Indonesia karena banyak peladen atau server yang berada di luar negeri. Sehingga jika ditutup salah satu penyedia judi maka yang lain otomatis bakal muncul.

"Problemnya banyak server-server yang di luar negeri. Hari ini mati satu tumbuh dua, mati dua tumbuh tiga," katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Karyoto menjelaskan, pihaknya juga telah mengajukan untuk menutup sejumlah alamat situs atau domain yang terindikasi praktik judi online. "Beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan beberapa akun-akun, kalau takedown itu domainnya Kominfo ya. Tentunya dari kami melakukan cyber patroli kalau ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan kita laporkan untuk di-takedown," katanya.

Karyoto menjelaskan, jajarannya bersama Mabes Polri juga bersama-sama melakukan kegiatan patroli siber terhadap situs judi online. "Mabes Polri juga sama giatnya karena mungkin dari sisi IT Mabes Polri lebih komplet alatnya sehingga takedown itu sebuah keharusan," ujarnya.

Karyoto pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain judi online karena dampaknya sangat merusak dan merugikan. "Saya mengimbau kepada masyarakat berhentilah (bermain judi online) itu merugikan dan merusak. Setop gambling, setop untung-untungan, mari kita fokus pada kehidupan. Artinya kalau orang hidup butuh makan, kita harus cari kerja, cari kerja yang baik," kata Karyoto.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menambahkan, pihaknya bakal menindak tegas personel yang kedapatan bermain judi online. Ade menjelaskan, tindakan tegas tersebut dimulai dari proses tindakan disiplin.

Kemudian, hukuman disiplin kode etik dan apabila melakukan tindak pidana juga akan diproses secara proporsional sesuai SOP. Menurut Ade, Polda Metro Jaya juga secara rutin memeriksa ponsel para personel wilayah hukumnya. Namun, sampai sekarang penyidik belum ditemukan bukti keterlibatan dalam judi daring.