Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Generative Artificial Intelligence (Gen AI) memiliki potensi besar untuk mengubah cara bisnis beroperasi. Dengan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan inovasi, Gen AI dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengadopsinya.

Deny Ardiyatman, pemimpin Devoteam Indonesia mengatakan, meski masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti perihal keamanan data. Namun, potensi manfaat Gen AI tidak dapat diabaikan sehingga pemanfaatannya semakin berkembang di Indonesia.

Ia bilang, dalam dunia yang kian kompetitif, seluruh pelaku bisnis diharapkan lebih peka terhadap perkembangan teknologi. “Gen AI bisa dimanfaatkan untuk membantu mendorong inovasi dan efisiensi bisnis, sedangkan Google Security akan memastikan bahwa inovasi tersebut dilakukan dengan aman,” kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11).

Ia bilang, kombinasi keduanya akan menjadi kekuatan pendorong utama dalam transformasi bisnis di masa depan.

Melihat pertumbuhan Gen AI yang cukup signifikan, Devoteam Indonesia menggelar kembali CIO Summit 2024 pada 28-30 Oktober 2024 bertajuk Navigating The Future of AI-Driven Business Transformation.

Perhelatan itu dihadiri Hendrawan Deny Ardiyatman, Country Director of Devoteam Google Cloud Business Unit Indonesia, Valon Rexhepi selaku Global Vice President of Devoteam Google Cloud Business Unit, serta Jason Quek selaku Global CTO of Devoteam Google Cloud Business Unit.

Hendrawan bilang, CIO Summit yang telah terselenggara pada tahun-tahun sebelumnya sudah terbukti menjadi wadah penting bagi para pimpinan perusahaan untuk mendiskusikan strategi, inovasi, dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi cloud di era transformasi digital ini.

“Seiring dengan perkembangan teknologi, mereka juga akan mendapatkan inspirasi dan ide-ide segar untuk memaksimalkan potensi Google Cloud dalam mendorong realisasi transformasi digital di perusahaan mereka,” ungkap Hendrawan.

Ia bilang, Google Security hadir dengan berbagai solusi yang dirancang untuk melindungi data bisnis yang paling berharga. Mulai dari perlindungan terhadap serangan malware hingga pengelolaan identitas yang aman, Google Security akan memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan tenang tanpa harus khawatir akan ancaman keamanan.

“Kombinasi antara Gen AI dan Google Security akan menciptakan sinergi yang kuat, di mana AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman baru secara lebih cepat dan akurat, sementara Google Security menyediakan lapisan perlindungan yang komprehensif.” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto mengatakan rapat pembahasan dibatalkan karena masa persidangan sudah habis.

“Nasibnya tidak bisa di-carry over [dilimpahkan ke periode selanjutnya]. Jadi, dimulai dari awal. Jadi jangan lagi ada yang ngomong bahwa nanti akan ada pengesahan undang-undang keamanan siber,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa pembahasan RUU KKS akan dimulai dari nol. Artinya, legislatif diskusi terlebih dahulu dengan eksekutif menentukan siapa yang akan menjadi pengaju inisiatif.

Bisnis.com, BANDUNG — Tata kelola perlindungan data pribadi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholer, mulai dari perseorangan, industri hingga pemerintah sebagai regulator.

Pasalnya, kejahatan siber saat ini terus meningkat dengan ditandai banyaknya serangan-serangan terhadap fasilitas digital yang ada di Indonesia.

Sehingga harus ada langkah preventif dengan menyiapkan infrastruktur digital yang memadai dari hulu hingga ke hilir untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Xynexis International, perusahaan yang fokus dalam bisnis keamanan siber, memandang hal ini menjadi sebuah keniscayaan dan perlu dipersiapkan sesegera mungkin melalui dua hal, yakni pertama penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan yang kedua adalah keseriusan pemerintah untuk membuat regulasi pelindungan data informasi yang komprehensif.

CEO Xynexis International Eva Noor mengatakan saat ini perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kesadaran, kemampuan dan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

“Semakin kesini itu tantangannya semakin besar sebetulnya. Kenapa? Karena transformasi digital apalagi di Indonesia itu masif sekali. Nah dengan adanya transformasi digital ini harus juga dibarengi dengan keamanan informasi, keamanan data yang mumpuni. Untuk itulah pemahaman ini kan bukan hanya untuk satu industri saja atau satu sektor saja, tapi harus untuk semua,” ungkap Eva di sela gelaran Road to 3rd Indonesia Data Privacy and Protection Symposium di Bandung, Rabu (6/11/2024).

Dari segi SDM, ia menilai memang saat ini terjadi peningkatan dari sisi kualitas. Namun, ternyata saat ini belum ditunjang dengan kuantitas yang sebanding dengan yang dibutuhkan industri.

“Saya akui sekarang [kualitasnya] meningkat, tapi masih kurang, karena memang ternyata perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat, sehingga dibutuhkan waktu untuk para SDM ini beradaptasi lagi dengan dunia digital terkini,” ungkapnya.

Hal itu lah yang menjadi kesenjangan antara ketersediaan SDM yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga ia menilai harus ada langkah agresif untuk mencetak generasi yang melek digital dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang

“Digital transformasinya cepat banget, masif sekali, nah orangnya, tumbuhnya tidak secepat itu jadi makanya butuh langkah-langkah yang cukup agresif. Ini gak bisa sendirian harus semua kolaborasi untuk menciptakan talent talent ini gitu, karena Indonesia butuh,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai perlu adanya regulasi yang menyeluruh untuk menerapkan pelindungan data pribadi. Pasalnya, hal ini merupakan keniscayaan yang memang harus dipersiapkan secepat mungkin.

“Kita tuh mengajak semua baik itu organisasi, baik itu lembaga kementerian dan lain-lain untuk berkolaborasi sih karena ini cukup penting sekali dan kita memang sudah waktunya tidak bisa lagi istilahnya denial. Kita benar-benar harus memulai satu membangun SDM, kedua serius dalam penanganan keamanan informasi, keamanan data digital, harus serius,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Data Protection Konsultan di PT Sinexis International Satrio Wibowo mengatakan saat ini memang Indonesia terbilang terlambat dalam menyiapkan instrumen infrastruktur digital bila dibandingkan dengan negara lain.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun ia melihat dari sisi aturan pelaksananya belum ada.

Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kepatuhannya belum ada penegakan hukumnya.

“Jadi walaupun secara hukum undang-undang PDP itu sudah aktif, sudah berlaku secara penuh, namun karena penegakan hukumnya juga masih belum jelas, lembaga yang mengatur juga belum jelas, ya kita masih harus menunggu beberapa tahun ke depan sehingga akhirnya Perlindungan data pribadi itu memang benar-benar bisa dilaksanakan di Indonesia,” ungkap dia.

Untuk itu, sambil menunggu instrumen penegakan hukum untuk UU PDP yang lebih rinci dan mengikat ada, memang perlu adanya edukasi berkelanjutan untuk menginformasikan bagaimana hak dan kewajiban atas lahirnya UUD PDP ini.

Selanjutnya, Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega Syariah, Selamet Ruyadi mengatakan hingga saat ini memang soal PDP ini sudah berjalan dengan rigid di sektor perbankan. Hal itu memang diatur oleh Peraturan OJK sehingga mau tidak mau hal itu harus dilakukan untuk pelindungan data konsumen.

“Jadi kalau di perbankan sebetulnya ini dalam beberapa aspek sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya dengan PDP muncul ini jadi penguat. Hanya saja memang secara teknis kita perlu melihat juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah mengatur sebelumnya,” ungkapnya.

Pasalnya, memang saat ini penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis perbankan terus meningkat. Hal itu tergambar dalam presentase layanan bank secara tatap muka, khususnya dalam hal pembukaan rekening yang berkurang hingga 60%.

“Pembukaan rekening lewat digital, itu sekarang porsinya mungkin sudah 60% lebih dari total pembukaan rekening yang biasa, yang konvensional gitu ya, yang datang ke cabang,” imbuhnya.

Sehingga ia menyambut baik dan mendorong adanya tata kelola pelindungan data pribadi yang menyeluruh. Sehingga, seluruh proses bisnis yang menggunakan layanan digital bisa terlindungi dengan baik.

“Digitalisasi itu bukan satu lagi yang gak mungkin, udah kenisayaan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

“kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keamanan digital, terutama di sektor keuangan semakin menjadi perhatian. Terlebih dengan maraknya ancaman serangan siber. Maka, Telkomsel memperkenalkan kembali Telco Verify. Ini adalah sebuah solusi autentikasi inovatif untuk memberikan pengalaman digital yang lebih aman dan efisien. Telco Verify, yang sebelumnya dikenal sebagai Mobile Network Verification (MNV) sejak 2022.

Pergantian nama ini untuk menegaskan tujuan utama dari solusi ini, yaitu menyediakan proses verifikasi yang lebih aman serta autentikasi yang lebih cepat dan seamless bagi pelanggan layanan bisnis dari berbagai sektor industri. Solusi Telco Verify memungkinkan identitas pengguna diautentikasi secara otomatis (silent verification) oleh operator jaringan seluler, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau kode one time password (OTP). Hal ini dapat mengurangi kemungkinan pengambilalihan akun pengguna melalui social engineering ataupun pembagian kode OTP yang tidak disengaja.

Di sektor perbankan, implementasi Telco Verify salah satunya di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak penerapan Telco Verify, BRI telah melaporkan penurunan signifikan dalam kasus social engineering di aplikasi BRImo. Dengan penerapan solusi Telco Verify dari Telkomsel Enterprise, BRImo dapat meningkatkan perlindungan bagi nasabah

VP Data Solutions & Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang, mengatakan menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia mengalami lebih dari 361 juta serangan siber pada tahun 2023. Maka, Telkomsel berfokus menghadirkan layanan keamanan siber untuk mendukung para pelaku bisnis dalam menjamin keamanan data pribadi pelanggan.

"Keberhasilan Telkomsel dalam memperkuat perlindungan transaksi nasabah BRImo tidak hanya membuktikan efektivitas Telco Verify dalam mengurangi risiko ancaman keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital BRI, serta meminimalkan potensi kerugian finansial dan reputasi yang disebabkan oleh serangan siber," kata Alfian, Jumat (25/10).

PT Bank Mandiri (Persero) meluncurkan kampanye pemrosesan data pribadi. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan nasabah mendapatkan informasi dan keamanan yang optimal dalam setiap layanan yang diberikan.

Langkah tersebut menyusul penerapan efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 mulai 17 Oktober 2024. Kampanye ini menitikberatkan pada pentingnya persetujuan pemrosesan data pribadi oleh seluruh nasabah, yang dilakukan secara transparan.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro menegaskan, kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi mereka melalui aplikasi Livin' by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah tetap dapat menikmati layanan yang lebih personalized," ujar Danis, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam kampanye ini, Bank Mandiri akan memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, lewat kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin', serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis menambahkan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Melalui kampanye ini, Bank Mandiri berharap seluruh nasabah segera memperbarui persetujuan mereka agar layanan optimal yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat terus diberikan.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022, dan mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam tata kelola data nasabah," kata dia.

Keamanan data menjadi penting di era yang serba digital, termasuk di sektor perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI) mengungkapkan sejumlah cara untuk menjaga data nasabah tetap aman.

Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies mengatakan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai keamanan data nasabah. Pihaknya pun patuh terhadap peraturan tersebut.

"Mungkin kita juga tahu, data privacy itu sekarang ada undang-undangnya, dan kita secara bank atau perbankan pasti patuh terhadap undang-undangnya, bagaimana kita memproteksi data nasabah kita, dan bagaimana kita juga memberikan manfaat untuk nasabah," kata Corina dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Terkait keamanan data, pihaknya pun menerapkan sistem berlapis dan diterapkan oleh semua produk keuangan di BNI. Dia menekankan hal tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari nasabah.

"Jadi sebenarnya ini cukup berlapis-lapis, jadi dalam arti adalah pada saat pembukaan rekening, kemudian juga pada saat nanti ada untuk produk lainnya, itu semua pasti ada persetujuan atau concern dari masyarakat. Ini juga yang kami benar-benar menjaga," terangnya.

Persetujuan itu juga diterapkan pada saat pihaknya menggandeng pihak ketiga, misalnya dengan manajer investasi. Pihaknya juga selalu memberikan notifikasi kepada nasabah pada saat mengakses ke mobile banking untuk memberikan concern terhadap data yang memang dimiliki

"Nah ini mungkin karena kita kan main setuju aja gitu ya, itu sebenarnya perlu dibaca, karena itu adalah bagian daripada concern atau persetujuan dari nasabah untuk diberikan kepada nasabah," terangnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah mengalami insiden keamanan pada 11 September 2024 yang diduga dilakukan oleh hacker asal Korea Utara, Indodax berhasil memulihkan layanannya dalam waktu sekitar 80 jam.

Pemulihan cepat ini menjadikan Indodax diklaim sebagai salah satu platform kripto dengan recovery tercepat di industri.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menegaskan bahwa insiden keamanan ini bisa menimpa exchange kripto mana pun.

“Kami telah menerapkan langkah mitigasi komprehensif yang membuat platform kami lebih aman dari sebelumnya. Kejadian ini justru memperkuat keamanan INDODAX,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9).

Pasca pemulihan, operasional dan likuiditas Indodax tetap stabil tanpa adanya tanda-tanda kepanikan dari pengguna. Volume perdagangan bahkan meningkat, mencapai Rp 547 miliar, mencerminkan kepercayaan para pengguna terhadap ketahanan platform ini.

Berdasarkan data dari CoinGecko, Indodax masih menjadi tempat transaksi kripto terbesar di Indonesia.

Sebagai langkah tanggap, Indodax meningkatkan layanan dukungan pelanggan dan berkoordinasi dengan pihak regulator seperti Bappebti, OJK, BSSN, serta Cyber Mabes Bareskrim.

Indodax juga menghimbau pengguna untuk meningkatkan keamanan akun mereka dengan fitur verifikasi dua langkah (2FA) dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi.

Dalam upayanya menjaga transparansi, Indodax telah mempublikasikan Proof of Reserve yang menunjukkan cadangan aset kripto lebih dari 100% dari total saldo pengguna. Saat ini, Indodax memiliki cadangan aset sebesar Rp 11,529 triliun, termasuk 4.806,34 Bitcoin dan 36.915,47 Ethereum.

Oscar menekankan pentingnya transparansi dalam menjaga kepercayaan pengguna, memastikan bahwa dana pengguna aman dan terlindungi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus meningkatkan keamanan digital dari serangan siber untuk meningkatkan kenyamanan nasabahnya. Menurut Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha, perseroan telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.

"Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara real-time, penanganan proaktif celah keamanan (vulnerability management) dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat oleh BSSN," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Arga menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengantisipasi serangan siber. Oleh karena itu, BRI terus melakukan pertukaran informasi dalam asosiasi perbankan yang terkait.

"Asosiasi ini juga akan menggandeng sejumlah stakeholder yang berkepentingan untuk melindungi sistem IT di perbankan, serta data dan dana nasabah," katanya.

Literasi digital juga dilakukan sebagai strategi BRI seiring dengan literasi keuangan yang terus didorong kepada masyarakat.

"Kami punya user BRImo lebih dari 30 juta dan kami terus melakukan penyuluhan digital bahwa teknologi tidak menakutkan bahkan membantu para nasabah tapi ada risikonya. Itu coba kami address, jadi awareness soal security kami juga benamkan," ujarnya Arga.

Ia juga mengatakan BRI akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital, salah satunya dengan mempersiapkan belanja modal yang memadai.

"Termasuk dalam hal ini adalah mengalokasikan sebagian yang cukup signifikan dari anggaran kami untuk penguatan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people," ungkap Arga.

BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis National Institute of Standards and Technology (NIST) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya.

Selain itu, Arga juga menyebutkan BRI membangun dan mengoperasikan multiple data centers untuk membangun resiliensi.

"Perseroan berharap insiden terkait keamanan digital belakangan ini segera berakhir dengan baik serta menjadi sebuah pembelajaran bersama khususnya bagi BRI dalam mengelola risiko keamanan siber," pungkasnya.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data.

"Kalau bicara digital, bicara data. Kemudian yang kedua, ini yang tadi kerja sama, kita membuat open system, open and integrated system. Ketiga adalah bagaimana membuat otomasi, artinya auto regulated ecosystem," jelas Iwan seperti yang disiarkan kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (22/8/2024).

Dia mengakui, dengan sistem terbuka tersebut maka muncul potensi kebocoran data pribadi para wajib pajak. Kendati demikian, Iwan menekankan bahwa sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 34 UU HPP yang melindungi data pribadi warga dan melarang DJP sebarkan data wajib pajak.

Tak sampai situ, dia menyatakan DJP juga memakai teknologi enkripsi, two factory authentication (autentikasi dia faktor), dan digital certificate (sertifikasi digital) untuk meminimalisir data wajib pajak tidak bocor. Terakhir, Iwan mengklaim DJP juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 yang menjadi standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.

"Alhamdulilah dua kali di-assess [dinilai] ternyata dari sisi tata kelola dan teknologi DJP sudah dianggap mampu mengelola data sebanyak itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menyatakan DJP akan mempunyai Core Tax Administration System (CTAS) alias Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dijadwalkan rilis pada akhir 2024.

Apa Itu Core Tax System Pajak?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi serta manajemen data dan proses bisnis. Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

"[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, dan potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hokky Situngkir mengungkap sederet keresahan pasca dirinya menjabat 3 pekan menggantikan posisi Semuel Abrijani Pangerapan yang mengundurkan diri pada awal Juli 2024.

Hokky mengakui masih ada pekerjaan rumah alias PR yang perlu dibenahi, termasuk dari sisi keamanan data. Sebab, Hokky menilai bahwa masalah keamanan data perlu dibenahi melalui literasi digital untuk mencapai tranformasi digital.

“Kita mendengardata breachlah, kita mendengar apa segala macam, masyarakat yang tertipu,postingKTP-nya di medsos,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Pasalnya, Hokky mengibaratkan data seperti emas yang harus diperlakukan seperti minyak baru.

“Itu memang satu PR yang besar yang salah satu strategi yang mungkin adalah bahwa sejak dini ketika ada pengembangan transformasi digital,” ujarnya.

Selain itu, Hokky menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan pihak Google dan menyebut aksi cybercrime berisikan sekumpulan penjahat yang menggunakan teknologi komunikasi canggih dengan menipu.

“Dan Google kan salah satu mesin pencarian lain juga kan sangat memperhatikan konten moderasi yang terkait dengan perlindungan anak tadi, banyak concern konten-konten ilegal. Mereka sendiri itu kesulitan untuk catch up ini,” ungkapnya.

Tak heran Hokky menyebut bahwa judi online terus berevolusi dengan teknologi yang makin canggih menggunakan teknologi teranyar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Figur-figur yang di belakang judi online itu kan makin berevolusi terus, sudah pakai machine learning, pakai AI, pakai segala macam. Kita pun harus catch-up,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa judi onlinemerupakan penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia.

“Yang pasti judi online adalah penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia, karena ditipu, rakyat ditipu oleh bandar judi bagaimana uang Rp50.000 bisa menjadi Rp1 miliar,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pasalnya, Budi menjelaskan korban judi online diberi harapan palsu untuk bisa mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Dia pun menyebut judi online sudah termasuk ke dalam kategori penipuan.

“Diberi mimpi palsu, harapan palsu, jadi judi online ini kategorinya penipuan, scam, karena itu kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai tertipu oleh judi online dan pinjaman online ilegal,” ungkapnya.

Selain judi online, Kemenkominfo juga menyoroti pinjam online (pinjol) ilegal yang masih menjamur di tengah masyarakat. Menurut Budi, judi online dan pinjol ilegal memiliki hubungan yang saling terikat layaknya adik dan kakak.

“Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang menawarkan pinjol ilegal. Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat pinjol ilegal akibat judi nggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa dengan memberantas judi online, maka bisa menyelamatkan keluarga Indonesia. Terlebih, anak-anak dan ibu-ibu merupakan bagian yang paling rentan dan menderita akibat judi online. Dia pun menegaskan bahwa aktivitas perjudian adalah aktivitas yang haram.

“Dan buat siapapun yang selama ini menikmati bisnis haram judi online, waktunya untuk berhenti, kasihan rakyat, karena dengan kita peduli kepada rakyat dan kasihan kepada rakyat, maka kita memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia khususnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” terangnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang 2023. Sejak 2017, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapal Rp517 triliun.

Mirisnya, korban di masyarakat tidak hanya orang tua, melainkan juga anak-anak. Jika ditinjau dari data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000.

Selanjutnya, pemain di rentang usia 10–20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, serta usia 21–30 tahun sebanyak 13% atau 520.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembuat aplikasiOlimpiade Paris 2024 dikabarkan membagikan 10 juta data pengguna, sesuai jumlah unduh di Play Store, kepada klien pemasaran. Menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data tersebut.

Melansir dari Cybernews, Rabu (31/7/2024), aplikasi Olimpiade Paris 2024 akan menjadi pendamping pribadi untuk pertandingan, menyediakan jadwal, berita terkini, hasil medali, hingga kualifikasi.

Aplikasi yang dikembangkan oleh IOC ini akan mengumpulkan data pengguna, seperti riwayat penjelajahan web, dan mengirimkannya ke pengiklan.

“Itu meminta beberapa izin berbahaya yang memungkinkannya untuk memanfaatkan rahasia terdalam yang mungkin Anda sembunyikan di ponsel Android Anda,” ungkap Cybernews, dikutip pada Rabu (31/7/2024).

Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara terbuka mengakui bahwa mereka mengumpulkan data pribadi, membangun profil pengguna, dan berbagi data dengan pengiklan, termasuk Facebook, Google, Apple, atau X (sebelumnya Twitter).

IOC mengatakan kepada Cybernews, bahwa beberapa izin diperlukan untuk memberikan pengalaman terbaik. Lebih lanjut, Tim Riset Cybernews memilih 12 aplikasi Android yang relevan dengan peserta Olimpiade di Paris.

“Kami menemukan bahwa aplikasi yang dirancang untuk membantu Anda selama Olimpiade kurang melaporkan ruang lingkup pengumpulan data mereka di Google Play Store, memerlukan izin berbahaya yang berlebihan, dan berbagi data pengguna yang sensitif dengan pengiklan,” kata peneliti keamanan Mantas Kasiliauskis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Tim Riset Cybernews terkait klaim “Keamanan Data” tidak menunjukkan gambaran lengkap, tetapi sudah mengungkapkan praktik pengumpulan data yang berlebihan.

Sebagai contoh, lanjut Tim Riset Cybernews, Stakeholder Experience & Access Tool (S.E.A.T.) merupakan aplikasi baru yang tersedia untuk Paris 2024 yang dirancang untuk mendukung pemangku kepentingan terakreditasi tertentu di Olimpiade.

Disebutkan bahwa aplikasi itu tidak mengumpulkan data. Namun, aplikasi tersebut meminta pengguna untuk izin berbahaya untuk membaca dan menulis ke penyimpanan eksternal, membaca dan menulis kontak, memeriksa dan memperbarui kalender, dan mengakses file media di perangkat.

Sementara itu, IOC menyampaikan bahwa aplikasi resmi Olimpiade dan Paralimpiade telah didesain ulang untuk Paris 2024 untuk memberikan pengalaman terbaik kepada para penggemar.

“Bila diperlukan, petunjuk disajikan kepada pengguna untuk memungkinkan mereka menyetujui fitur tertentu untuk meningkatkan pengalaman aplikasi mereka. Saat pertama kali berinteraksi dengan aplikasi, pengguna mungkin menyetujui atau menolak cookie. Setiap saat, pengguna memiliki kontrol atas izin yang mereka berikan melalui pengaturan perangkat dan aplikasi,” kata IOC kepada Cybernews.