Ekonom Senior INDEF Aviliani mengungkapkan masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini banyak yang hidup dari utang. Salah satunya dari pinjaman online (online) karena banyak masyarakat yang tidak punya akses ke bank (bankable).

Menurutnya, utang tersebut bahkan digunakan untuk makan. Itu pun banyak yang tidak mampu membayar utangnya. Di sisi lain, mereka tidak mendapatkan bantuan tunai langsung (BLT) karena digolongkan kelas menengah. Hal tersebut, kata Aviliani, membuktikan kemiskinan struktural makin nyata di Indonesia.

Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

"Sudah banyak kaum yang tidak kena BLT. Masalahnya kelas menengah yang turun cukup besar karena PHK, karena covid, PHK karena efisiensi dengan era digtalisasi," ujarnya dalam diskusi publik INDEF, Selasa (22/10).

Ia menilai kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pada era Joko Widodo, meski ada Kartu Prakerja, namun dampaknya tidak signifikan.

"Ini kondisi yang terjadi, pemerintah harus fokus pada permasalahan ini. Ada Prakerja, tapi apakah ini sudah disesuaikan, karena ini cukup besar uang saku dan uang programnya," imbuhnya.

Sementara, Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri mengatakan penurunan kelas menengah bukan hanya karena covid-19 saja, melainkan juga karena alokasi APBN dan perbankan lebih banyak ke sektor besar, bukan UMKM.

Karenanya, ia menilai bantuan kepada masyarakat harus kembali dikaji. Hal ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bisa menerima manfaatnya.

"Supaya tidak terjadi kemiskinan struktural, maka APBN dalam alokasinya harus memberikan stimulus kepada masyarakat bawah ini," kata dia.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia yang ia paparkan, alokasi pendanaan dari perbankan untuk UMKM harusnya 99 persen. Namun, hanya terealisasi 18 persen, sisanya kepada sektor atau perusahaan besar.

"Ini peluang besar, bukan hanya dari APBN tapi juga perbankan, untuk kelompok UMKM. Supaya tidak hanya APBN, tapi juga dari stimulus perbankan itu dilakukan aliran dana pihak ketiga terhadap UMKM ini," pungkasnya.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru saja lengser dari jabatannya. Namun, ia mewariskan sejumlah persoalan terkait ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari utang pemerintah hingga jumlah kelas menengah.

Prabowo diambil sumpahnya sebagai presiden RI periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) setelah meraup suara tertinggi di Pilpres 2024 lalu bersama Gibran Rakabuming Raka. Ia menang dalam satu putaran mengungguli pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, setidaknya ada lima persoalan ekonomi yang diwariskan Jokowi di antaranya utang pemerintah, proyek IKN yang minim investasi, kesejahteraan buruh, kinerja industri manufaktur hingga turunnya jumlah kelas menengah.

Jokowi bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun ke Prabowo. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024. Jumlah itu setara 38,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio utang pemerintah disebut masih masih aman karena di bawah 60 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan porsinya, sebesar 88,07 persen atau Rp8.46193 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 11,93 persen atau Rp1.099,37 triliun berasal dari pinjaman.

Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp6.063,4 triliun yang terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.217,73 triliun.

Lalu, utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.389,14 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp364 triliun.

Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.

Jokowi juga mewariskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum rampung ke Prabowo. Ditambah lagi, belum ada investasi asing yang masuk ke megaproyek kebanggan Jokowi itu.

Per awal Agustus lalu, Jokowi mengatakan total investasi yang ke IKN sebesar Rp56 triliun yang berasal dari investor domestik. Investasi Rp56 triliun ke IKN itu mengalir ke 55 proyek.

"Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking," ucap dia.

Jokowi menjelaskan angka itu berasal dari enam proyek bidang pendidikan, dua proyek kesehatan, 10 proyek logistik dan ritel, dua proyek transportasi dan energi, 14 proyek perbankan dan perkantoran, sembilan proyek area hijau dan hunian, serta tiga proyek media dan teknologi.

Aliran investasi itu berasal dari beberapa taipan tanah air. Mereka adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Sinarmas Group Franky Wijaya, bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, bos Mulia Group Eka Tjandranegara, bos Adaro Boy Thohir, bos Kawan Lama Group Kuncoro Wibowo, dan bos Alfamart Group Djoko Susanto.

Selain mereka, investasi IKN juga mengalir dari Grup Mayapada, Pakuwon, dan JIS.

Jokowi berdalih pemerintah memang mengutamakan investor domestik dalam pembangunan IKN. Sedangkan untuk investor asing saat ini masih harus menunggu.

"Kita ini yang lokal saja masih banyak, mestinya diberikan prioritas yang domestik dulu," kata Jokowi usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN, Rabu (14/8).

Jokowi kemudian kembali menegaskan tidak semua investor diberikan kesempatan untuk menanamkan modal di IKN. Pemerintah menurutnya terus melakukan seleksi terhadap investor yang mau masuk.

"Diseleksi 10 langsung mulai, ngantre mereka ngantre, hanya perlu seleksi, kan tidak semua diberikan kesempatan untuk masuk ke sini," imbuhnya.

Jokowi juga mewariskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021. Perppu ini kerap dikecam buruh karena mengancam kesejahteraan mereka.

Ada sejumlah poin yang diprotes buruh dalam beleid itu termasuk konsep upah minimum. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Sementara Pasal 88C menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu 2/2022 terutama sejumlah pasal tentang upah minimum. Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua, buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Kinerja sektor manufaktur Indonesia memble belakangan ini. Mengutip rilis S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Juli 2024 hanya 49,3, turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Pelemahan kinerja itu pun menjadi perhatian Jokowi.

Memang, Indonesia tak sendiri. PMI negara tetangga kata Jokowi juga mengalami masalah sama.

Jokowi sebenarnya sudah punya kecurigaan mengenai penyebab masalah itu; banjir impor dan pelemahan permintaan domestik.

"Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor, bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara kita," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin (12/8).

Ia pun ingin para menteri Kabinet Indonesia Maju mencari tahu penyebab sebenarnya sehingga kinerja manufaktur bisa kembali dibangkitkan.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir," ujarnya.

[Gambas:Photo CNN]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta orang pada 2024, turun dibandingkan 2023 yang mencapai 48,27 juta orang..

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini adalah pandemi Covid-19. Tercermin dari data yang dimiliki, penurunan jumlah penduduk kelas menengah berkurang sejak 2019.

Menurutnya, efek pandemi pada 2020 lalu masih terasa sampai saat ini, terutama kepada perekonomian. Masyarakat kelas menengah pun turut merasakan dampaknya.

"Kan tadi sudah dilihat dari 2014 ke 2019 kan naik (kelas menengah) dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, dia turun bertahap, itu yang saya tadi bilang, ada long covid buat perekonomian," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8).

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pun mengatakan persoalan kelas menengah bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Subianto.

"Ini memang menjadi hal yang harus dicermati betul. Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi," katanya dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (25/9).

Keponakan Prabowo itu mengatakan persoalan jumlah kelas menengah turun lantaran saat pandemi covid-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ia menilai penurunan kelas menengah bukan karena kebijakan pemerintah yang salah.

"Jangan dianggap bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kurang terus kita tiba-tiba kelas menengah turun terus. Ada konteksnya," katanya.

Ia mengatakan masalah kelas menengah menjadi fokus Kemenkeu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) katanya tengah mencari solusi agar kelas menengah bisa tumbuh usai pandemi covid-19.

"Kalau di BKF istilahnya scarring effect dari pandemi. Sekarang bagaimana scaring effect itu kita setop. Itu perlu pendalaman yang lebih mendalam karena kita tahu kelas menengah butuh perhatian khusus," imbuhnya.

Oleh Yusuf Wibisono *)

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar kita kini tidak hanya tentang penanggulangan kemiskinan namun juga mengembangkan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat dan dengan ukuran yang semakin besar adalah krusial bagi Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus memantau kelas menengah. Dengan begitu, dia berharap tidak terjadi penurunan hingga miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin, sampai miskin ekstrem,” tegas Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pada 2019 masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta, jumlah tersebut menurun dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 47,85 juta orang pada 2024 atau berkurang 9,48 juta orang.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan,” kata dia.

(Febrina Ratna)

Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal jumlah kelas menengah yang turun. Ia mengatakan kelas menengah tertekan oleh kenaikan harga atau inflasi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (4/10).

Meski sebagian kelas menengah turun, Sri Mulyani menyatakan ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan persoalan kelas menengah bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ini memang menjadi hal yang harus dicermati betul. Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi," katanya dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (25/9).

Keponakan Prabowo itu mengatakan persoalan jumlah kelas menengah turun lantaran saat pandemi covid-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ia menilai penurunan kelas menengah bukan karena kebijakan pemerintah yang salah.

"Jangan dianggap bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kurang terus kita tiba-tiba kelas menengah turun terus. Ada konteksnya," katanya.

Ia mengatakan masalah kelas menengah menjadi fokus Kemenkeu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) katanya tengah mencari solusi agar kelas menengah bisa tumbuh usai pandemi covid-19.

"Kalau di BKF istilahnya scarring effect dari pandemi. Sekarang bagaimana scaring effect itu kita setop. Itu perlu pendalaman yang lebih mendalam karena kita tahu kelas menengah butuh perhatian khusus," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penyebab banyak masyarakat kelas menengah yang turun posisi menjadi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

Penurunan angka kelas menengah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dibandingkan 2019 sebesar 57,33 juta.

Muhadjir mengatakan, sejumlah penduduk kelas menengah dipastikan turun ke posisi aspiring middle class. Namun, posisinya tidak terjun terlalu dalam ke lapisan bawah, karena ada masyarakat miskin yang naik kelas.

"Itu berarti ada orang miskin yang naik ke aspiring middle class. Kemudian angka kemiskinan ekstrem kita juga sudah mendekati nol, 0,8%. Berarti juga ada yang miskin ekstrem yang sekarang juga sudah naik," kata Muhadjir usai Penganugerahan Paritrana Award, di Plaza BP JAMSOSTEK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Muhadjir menilai, terjadi penumpukan alias bottleneck di aspiring middle class. Tidak hanya kelas menengah yang mengalami penurunan, menurutnya sejumlah penduduk kelas atas juga turun posisi sehingga jumlahnya juga turun.

Atas kondisi ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasinya. Muhadjir mengatakan, ada dua jaminan untuk kelas menengah, khususnya para pekerja.

"Targetnya adalah universal health coverage. Daerah-daerah didorong untuk menyediakan anggaran untuk memastikan bahwa warganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan gratis. Yang kedua itu adalah jaminan ketenagakerjaan," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, ada lima jaminan ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Kelas Menengah Berkurang Akibat Long Covid-19

Di sisi lain, menurutnya penyebab terjadinya penurunan kelas menengah akibat dari long Covid-19. Hal ini terlihat dari masa lima tahun awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kenaikan angka kelas menengah. Penurunan mulai terlihat dari 2020 hingga saat ini

"Sekarang mengalami penurunan ini akibat long Covid. Kenapa bisa dipastikan ini akibat long Covid? Karena lima tahun sebelumnya dalam era kepemimpinan Bapak Jokowi ini itu angka kelas menengah naik, tetapi mulai tahun 2020 sampai sekarang ini cenderung menurun," kata Muhadjir.

"Ini diakibatkan oleh long Covid di bidang ekonomi, karena itu tugas kita sekarang bagaimana menjaga, jangan sampai kelas inspiring middle class ini melorot lagi. Menyodok ke bawah, angka kemiskinan kan jadi naik. itulah berbagai bantuan sosial sekarang kita gelontorkan. Kemudian memperluas angkatan kerja," sambungnya.

Lihat juga Video: 9 Juta Lebih Kelas Menengah Jatuh Miskin. Apa Efeknya Bagi Negara?

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Pemerintah diminta untuk mewaspadai turunnya daya beli dan jumlah kelas menengah di Indonesia.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin, apabila hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi mengarah kepada revolusi.

"Dalam beberapa pengalaman negara lain, terutama di Amerika Latin, kekosongan kelas menengah juga berdampak buruk. Jika menurun terlalu jauh dan menjadi kosong, kita khawatir akan terjadi revolusi," kata Bustanul dalam diskusi publik bertajuk "Kelas Menengah Turun Kelas," Senin (9/9).

Apalagi di negara-negara Amerika Latin dengan struktur kelas yang sangat timpang itu sering mengalami tekanan dan guncangan akibat kekosongan kelas menengah.

"Lihat sejarah di Amerika Latin, seperti di Kolombia, Panama, dan Venezuela. Di sana, kelas menengahnya kosong. Jumlah tuan tanah besar, tetapi kelas menengahnya sedikit, dan mereka melompat ke kelas bawah yang informal. Ini sangat berbahaya," ujar dia.

Bustanul berpendapat, jika struktur perekonomian mengalami kekosongan kelas menengah, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.

"Indonesia harus belajar banyak dari konteks negara-negara Amerika Latin. Demokrasi mereka semu. Apakah kita akan menuju ke sana dengan oligarki yang turun ke bawah?" ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menekankan kelas menengah yang kini jumlahnya menyusut dan terindikasi ‘turun kelas’ patut menjadi perhatian karena harus dijaga jumlahnya. Terdapat risiko jika kelas menengah dan perekonomian terus tertekan.

Pasalnya, Keberadaan kelas menengah menjadi penting karena berperan dalam mendorong konsumsi dan pembangunan negara. Bila jumlahnya terus menyusut, Bustanul khawatir berpotensi mengarah kepada revolusi.

"Kekosongan kelas menengah juga jelek. kalau turun terlalu jauh, lalu menjadi kosong, dan kita ngeri revolusi," ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas, Senin (9/9/2024).

Melihat dari negara-negara Amerika Latin, seperti Kolombia hingga Panama, memiliki sedikit jumlah kelas menengah atau bahkan disebut sebagai hollow middle alias lubang di tengah.

Menunjukkan adanya jurang pemisah antara penduduk kaya dan miskin. Bustanul menjelaskan bahwa negara-negara tersebut diisi oleh para Tuan Tanah alias orang kaya dan masyarakat miskin yang bekerja secara informal sebagai petani.

Alhasil, kondisi yang timpang tersebut membuat suatu negara rentan terhadap tekanan dan guncangan.

"Ini berbahaya. Teorinya sudah cukup solid. Kalau struktur perekonomian hollow middle, seperti di Amerika Latin, itu tidak baik," lanjutnya.

Alasannya, kelas menengah memegang peran penting baik di sisi sosial hingga politik karena akan mempengaruhi pemerintahan. Bahkan, kelas menengah menjadi penentu perubahan di segala sektor.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia.

Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia. Artinya, penduduk kelas menengah telah menyusut hingga 9,48 juta dalam kurun waktu lima tahun.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

IDXChannel - Jumlah kelas menengah Indonesia merosot yang dapat berdampak pada perlambatan konsumsi rumah tangga. Kondisi itu pun dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, kelas menengah di Indonesia turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC). Padahal, kelompok dalam hierarki sosial ekonomi itu punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai harus ada quick win alias inisiatif dari pemerintah. Salah satunya memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp200 juta per tahun.

Merujuk Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2008 (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sementara itu, pajak DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU APBN (Pasal 1 angka 1 PMK 228/2010).

“Karena penurunan jumlah kelas menengah berisiko tinggi terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga, maka perlu quick win. Berikan insentif PPh 21 DTP untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp200 juta per tahun,” ujar Bhima kepada IDX Channel, Senin (9/9/2024).

Dia juga mengusulkan, pemerintah perlu menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, bahkan disarankan tarif PPN jadi 9 persen saja agar mendukung daya beli kelas menengah.

Adapun, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan akan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025 mendatang.

Tak hanya itu, Bhima menilai pemerintah juga perlu memperluas bantuan sosial (bansos) ke kelas menengah rentan. Lalu, mendorong penambahan alokasi belanja subsidi pupuk untuk mencegah inflasi pangan berlebihan.

“Turunkan potongan aplikator untuk ojol (ojek online),” ujar dia.

Menurutnya, kondisi saat ini membuat membuat kelas menengah cukup terbebani oleh pajak. Misalnya, PPN yang dinilai bersifat regresif, yakni pemberlakuan tarif pajak yang sama terlepas apapun kelas konsumen yang membeli barang.

“Iya cukup memberatkan karena ppn bersifat regresif yakni pemberlakuan tarif pajak yang sama terlepas apapun kelas konsumen yang membeli barang,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Jumlah kelas menengah di Indonesia kian merosot. Setidaknya, ada lima aspek yang mendorong kelompok menengah turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut lemahnya industri manufaktur menjadi faktor utama. Hampir sebagian besar kinerja manufaktur pada kuartal ke II/2024 mengalami tekanan, terutama padat karya.

Anjloknya kinerja industri manufaktur di dalam negeri membuat banyak perusahaan di bidang ini melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Deindustrialisasi prematur atau menurunnya porsi industri terhadap PDB juga berimbas ke PHK massal,” ujar Bhima kepada IDX Channel, Senin (9/9/2024).

Kedua, tingginya suku bunga perbankan yang mempengaruhi cicilan rumah, kendaraan bermotor, dan kredit konsumsi lainnya. Saat ini, Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen.

Ketiga, booming harga komoditas sudah lewat sehingga pekerja di sektor sawit, nikel dan batu bara tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan dibanding tahun 2021.

Keempat, kebijakan pajak pemerintah, khususnya penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dinilai ikut berkontribusi terhadap naiknya harga barang di tingkat ritel.

Bhima menyebut tren ini menunjukkan berkurangnya disposable income per kapita karena berbagai pungutan dan iuran, termasuk pajak yang agresif menyasar kelas menengah.

Kelima, belanja infrastruktur dan investasi kurang berkualitas sehingga serapan kerjanya kecil dibanding nominal uang yang dikeluarkan.

Menurutnya, sejauh ini antara beban kenaikan biaya pangan, perumahan, pendidikan, suku bunga dan kesempatan kerja belum sebanding dengan insentif yang diberikan pemerintah ke kelas menengah.

“Bansos (bantuan sosial) yang naik tinggi saat pemilu kemarin juga hanya menyasar kelompok di bawah garis kemiskinan. Sementara insentif pajak yang diberikan saat pandemi kan sudah dicabut seperti PPH 21 karyawan DTP,” ujar dia.

“Kelas menengah bahkan harus menanggung kenaikan tarif PPN 11 persen yang membuat harga barang ritel naik,” kata dia menambahkan.

(Febrina Ratna)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menanggapi soal kondisi deflasi yang terjadi dalam empat bulan berturut-turut serta kondisi menurunnya jumlah kelas menengah. Berdasarkan analisisnya, kondisi itu tidak berdampak signifikan dalam sektor jasa keuangan.

Mahendra mendasarkan pandangan tersebut pada dua hal. Yakni secara umum mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan secara spesifik mengenai pertumbuhan di bidang-bidang sektor jasa keuangan.

“Terkait dengan inflasi saya rasa ini perlu dilihat secara lebih mendalam juga bahwa di satu sisi sekalipun terjadi deflasi, tetapi inflasi inti tercatat tetap naik 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu menunjukkan bahwa permintaan tetap memperlihatkan peningkatan,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDK Agustus 2024 yang digelar secara daring, Jumat (6/9/2024).

Mahendra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya menunjukkan posisi yang positif, jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami perlambatan dan ketidakpastian. Itu terbukti dari angka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III/2024 yang masih tercatat berada di atas 5 persen.

Kemudian, Mahendra menerangkan secara spesifik mengenai pertumbuhan di sektor jasa keuangan. Ia menyampaikan performa sektor jasa keuangan tetap positif, dilihat dari angka pertumbuhan kredit perbankan, piutang pembiayaan, hingga outstanding pembiayaan.

Dia mengungkapkan, data pada Juli 2024 yang menunjukkan bahwa kredit perbankan mengalami pertumbuhan 12,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Angka piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga mengalami pertumbuhan 10,53 persen (yoy). Adapun outstanding pembiayaan pada Juli 2024 mengalami pertumbuhan 23,97 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya di angka 26,73 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga baik,” ujar dia.

Dengan mendasarkan analisis pada dua hal tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan sektor-sektor jasa keuangan Indonesia, Mahendra pun menilai tidak adanya efek signifikan dari deflasi dan penurunan kelas menengah dalam sektor jasa keuangan.

“Dapat kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut pada Mei—Agustus 2024. Tercatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen, berlanjut menjadi 0,08 persen pada Juni 2024. Kemudian pada Juli 2024 menjadi 0,18 persen, yang berlanjut pula pada Agustus 2024 yang kembali ke 0,03 persen.

BPS juga merilis data mengenai jumlah kelas menengah yang mengalami penurunan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan sejak 2019 yang sebanyak 57,33 juta orang. Lalu pada 2020 dan 2021 tercatat sama menjadi 53,83 juta orang. Pada 2022 menjadi sebanyak 49,51 juta, 2023 sebanyak 48,27 juta orang, lantas pada 2024 menjadi 47,85 juta orang.

Padahal, kelas menengah merupakan bantalan ekonomi negara, sehingga penurunan jumlahnya menjadi sangat kritikal dan krusial. BPS menyebut, kelas menengah merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Khamdani menyebut penyediaan lapangan kerja menjadi kunci utama agar masyarakat kelas menengah tidak turun kelas ke kelompok miskin ekstrem.

Shinta pun menilai salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong UMKM untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

"Kita tidak bisa bergantung pada industri, tapi juga kepada UMKM. Jadi kita juga merupakan salah satu driver (pendorong) untuk meningkatkan kelas menengah," kata Shinta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9).

Namun Shinta juga menilai pemberdayaan UMKM memerlukan stimulus yang lebih produktif untuk bisa pengembangan, baik produk maupun permintaan domestik.

Sementara, kondisi global yang dampaknya tidak menentu saat ini menurutnya telah mengakibatkan sisi permintaan menjadi tidak pasti.

Dengan demikian, Shinta menilai perlu ada upaya produktif untuk bisa mengembangkan permintaan domestik, yang kemudian juga bisa meningkatkan iklim usaha dalam negeri.

"Supaya kelas menengahnya itu bisa naik. Dan ini sebenarnya jelas ada kaitannya dengan supply dan demand. Kalau kita lihat dua hal ini yang selalu menjadi prinsipnya," ujar Shinta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut fenomena turunnya kelas menengah tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan banyak negara.

Jokowi menyebut turunnya kelas menengah dan ekonomi negara yang kurang baik itu terjadi karena pandemi virus corona (Covid-19) yang telah menyebabkan efek kerugian tak berkesudahan kala itu.

Adapun jumlah kelas menengah di Indonesia menurun belakangan ini. Anjloknya persentase kelas menengah terlihat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024).

Dari data itu terlihat proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.

Penurunan jumlah kelas menengah ini berbanding terbalik dengan kelompok rentan. Dalam periode yang sama jumlah kelompok rentan malah meningkat. Tercatat jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.

Kelas menengah yang daya belinya kian melemah menjadi alarm bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri.