Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal kapal penyedot pasir laut ilegal di Pulau Nipah, Batam.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah menghentikan dan memeriksa dua kapal pasir isap berbendera Malaysia tersebut dengan menggandeng instansi terkait serta menghadirkan para pakar dan ahli independen.

"Telah dilakukan pendalaman data AIS pada Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP, pengambilan keterangan dari Nahkoda dan ABK serta pengumpulan keterangan dari pakar dan para ahli," bunyi keterangan KKP, Jumat (7/11).

KKP pun mengeluarkan peringatan kepada kedua kapal pasir isap berbendera Malaysia MV YC 6 dan MV ZS 9 untuk tak melintasi perairan Indonesia.

Tak hanya itu, kementerian itu memerintahkan kedua kapal Malaysia itu untuk kembali ke negaranya.

KKP mengatakan hasil plotting data AIS PUSDAL terkait posisi kapal dalam kurun waktu 1 sampai 10 Oktober 2024 dan April sampai Oktober menemukan dua hal.

Kementerian itu juga menjelaskan penyelidikan tersebut melibatkan ahli di berbagai bidang seperti hidro oseanografi, digital forensik, pelayaran internasional, dan geologi.

Dalam penyelidikan ini Tim TNI AL yang diikutsertakan juga turut mengkonfirmasi bahwa meskipun kedua kapal sempat mematikan AIS, hal tersebut dilakukan saat melintasi perairan, bukan untuk melakukan aktivitas ilegal.

Dalam melakukan penyelidikan, KKP melalui PSDKP selalu mengutamakan azas praduga tak bersalah.

Hasil penelusuran itu adalah:

Pertama, pergerakan kedua kapal tersebut melewati jalur TSS (Traffic Separation Scheme) atau jalur lintas damai kapal yang telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Kedua, terdapat posisi kapal di luar dari TSS pada 4 sampai 7 Oktober 2024 dengan kecepatan 3-6 knot dengan jarak menyimpang +860 meter dan pada April 2024 dengan kecepatan 2,8 - 8,6 knot dan jarak menyimpang + 890 meter.

"Apabila mengacu kepada keterangan ahli kapal isap (dredger), kecepatan operasi penyedotan pasir tidak melebihi 0,5 knot berarti dapat disimpulkan bahwa kedua kapal tersebut sedang melintas dan tidak melakukan aktivitas penambangan pasir laut," kata KKP.

Karena itu, terhadap kedua kapal tersebut, diberikan surat peringatan untuk tidak memasuki atau melintasi wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, kedua kapal tersebut diperintahkan untuk kembali ke negaranya.

Sebelumnya, dua kapal dengan nama lambung MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 ditangkap petugas PSDKP KKP)di Pulau Nipah, Batam, pada Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal kapal penyedot pasir laut ilegal di Pulau Nipah, Batam.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah menghentikan dan memeriksa dua kapal pasir isap berbendera Malaysia tersebut dengan menggandeng instansi terkait serta menghadirkan para pakar dan ahli independen.

"Telah dilakukan pendalaman data AIS pada Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP, pengambilan keterangan dari Nahkoda dan ABK serta pengumpulan keterangan dari pakar dan para ahli," bunyi keterangan KKP, Jumat (7/11).

KKP mengatakan hasil plotting data AIS PUSDAL terkait posisi kapal dalam kurun waktu 1 sampai 10 Oktober 2024 dan April sampai Oktober menemukan dua hal.

Pertama, pergerakan kedua kapal tersebut melewati jalur TSS (Traffic Separation Scheme) atau jalur lintas damai kapal yang telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Kedua, terdapat posisi kapal di luar dari TSS pada 4 sampai 7 Oktober 2024 dengan kecepatan 3-6 knot dengan jarak menyimpang +860 meter dan pada April 2024 dengan kecepatan 2,8 - 8,6 knot dan jarak menyimpang + 890 meter.

"Apabila mengacu kepada keterangan ahli kapal isap (dredger), kecepatan operasi penyedotan pasir tidak melebihi 0,5 knot berarti dapat disimpulkan bahwa kedua kapal tersebut sedang melintas dan tidak melakukan aktivitas penambangan pasir laut," kata KKP.

Berdasarkan hasil penelusuran pihak TNI-AL ditemukan bahwa ada beberapa kali kedua kapal tersebut mematikan AIS. Data tersebut kemudian dilakukan pengecekan kembali berdasarkan data GPS.

Hasilnya posisi yang dimatikan AIS-nya berada pada saat kapal melakukan perlintasan baik dari dan menuju Muar dalam rangka penambangan pasir di wilayah Malaysia.

"Berdasarkan rujukan data AIS PUSDAL, pengambilan keterangan dari Nahkoda dan ABK serta pengumpulan keterangan pakar dan para ahli sebagaimana poin nomor 2 serta dokumentasi yang berada pada ABK kapal, kedua kapal tersebut tidak memenuhi unsur Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana untuk pembuktian melakukan penyedotan pasir laut di wilayah Indonesia," kata KKP.

Karena itu, terhadap kedua kapal tersebut, diberikan surat peringatan untuk tidak memasuki atau melintasi wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, kedua kapal tersebut diperintahkan untuk kembali ke negaranya.

Sebelumnya, dua kapal dengan nama lambung MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 ditangkap petugas PSDKP KKP)di Pulau Nipah, Batam, pada Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

Kapal itu ditangkap petugas, lantaran tidak memiliki dokumen resmi. Kapal itu juga secara ilegal melakukan aktivitas pertambangan pasir laut di wilayah Kepri.

Hasil sedotan pasir laut yang dilakukan dua kapal itu dibawa ke Singapura untuk kegiatan Reklamasi.

"Tangkapan kapal kemarin tanggal 9, kemarin Pak Menteri onboard ke kapal kami Orcard 3 tujuan pulau Nipah Batam. Di tengah jalan menemukan, pas-pasan dengan kapal ini. Perintah beliau periksa, hentikan periksa kami lakukan pemeriksaan dan ternyata kapal ini tidak ada dokumennya, yang ada dokumen pribadinya nahkoda," kata Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono saat konferensi pers Kamis sore (10/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh upaya program makan bergizi gratis (MBG) yang bakal dilakukan awal tahun depan.

KKP juga mengatakan telah melakukan uji coba pemberian puluhan ribu gelas susu ikan gratis yang dilakukan di 138 titik Unit Pelayanan Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

"Inovasi susu ikan juga diharapkan dapat mendukung program makan bergizi gratis, di samping sebagai upaya meningkatkan angka asupan protein ikan nasional," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/11).

Budi menjelaskan bahwa Susu ikan merupakan hasil dari hilirisasi perikanan yang dihasilkan melalui proses Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Menurutnya, baik HPI atau minuman berprotein ikan ini hadir untuk menjawab tantangan bagi pola konsumsi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan.

"Jadi ini untuk memudahkan sebagian adik-adik yang mungkin tidak doyan ikan," tuturnya.

Adapun HPI yang menjadi bahan baku utama minuman berprotein ikan ini, juga memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

Budi memaparkan, melalui teknologi ultrafiltrasi, komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan bisa dihilangkan.

Hasilnya, minuman berprotein ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis dan menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas.

"Salah satu produk HPI adalah minuman berprotein ikan yang dikenal di masyarakat susu ikan, itu bebas laktosa, dan kaya asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA,” jelasnya

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis bisa mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.

Dadan mengatakan pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Meski begitu, pihaknya enggan menjawab pasti berapa kuota dan sasaran yang akan disiapkan dalam tahap awal pelaksanaan.

"Saya jawab saat usai presentasi saya di kabinet," ujar Dadan pada Kontan.co.id, Jum'at (25/10)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

Jajaran menteri pemerintahan Prabowo Subinato akan diwajibkan menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara.

Dia mengatakan menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan memulai simulasi program makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu pada Selasa (29/10).

“Kami sudah mulai hari ini di Pulau Untung Jawa,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Menteri Kehutanan, Selasa (29/10).

Dia menjelaskan program ini belum dilaksanakan secara nasional karena memerlukan ketersediaan protein yang harus lebih lanjut dibahas kepada Badan Gizi.

Trenggono mencatat peserta yang mengikuti simulasi makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa mencapai 3rb an peserta.

Untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis tingkat nasional, Badan Gizi Nasional memastikan akan mulai bergulir pada 2 Januari 2025 yang berlangsung secara bertahap.

Meski begitu, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana masih belum membeberkan kuota yang pemerintah siapkan hingga sasaran dalam tahap awal pelaksanaannya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan uji coba pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Selasa (29/10).

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan memberikan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah untuk mulai melakukan pendataan sasaran MBG untuk dilaporkan pada Badan Gizi Nasional.

"Adakan sosialisasi juga untuk makan ikan dan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional," kata Didit dalam HUT ke-25 KKP, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10).

Dirinya mendorong implementasi MBG ini akan berisikan berbagai menu ikan-ikan yang kaya akan protein. Dengan begitu, pihaknya berharap program ini bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan utamanya bagi nelayan.

Lebih lanjut, dia mengatakan makan bergizi ini nantinya tidak hanya diberikan kepada anak-anak, melainkan juga untuk ibu hamil untuk pemenuhan gizi calon bayi.

"Karena itu semua yang melaksanakan kegiatan perwakilan KKP di daerah bisa melaksanakan kegiatan ini langsung ke rakyat ga usah seremonial," urainya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis bisa mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.

Dadan mengatakan pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Meski begitu, pihaknya enggan menjawab pasti berapa kuota dan sasaran yang akan disiapkan dalam tahap awal pelaksanaan.

"Saya jawab saat usai presentasi saya di kabinet," ujar Dadan pada Kontan.co.id, Jum'at (25/10).

Untuk diketahui, dalam APBN 2025 anggaran MBG ditargetkan Rp 71 triliun. Nantinya pemberian MBG ini akan bertahap, yakni 3 juta anak pada Januari, meningkat jadi 6 juta anak pada April, dan 15 juta anak pada Juli 2025.

Adapun, bila program MBG ini sudah disalurkan secara penuh, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun, dengan target penerima program ini kepada 82,9 juta anak.