JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Kementerian BUMN pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas kerja sama strategis percepatan program swasembada pangan nasional.

Erick mengatakan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN, dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick dalam keterangan tertulis.

Erick mengataan salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk membentuk SP ini, Erick bilang, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar -Rp 5 miliar. Dana ini bersumber dari APBN, SP kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.

"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Ia menjelaskan SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ujar dia.

Erick juga memastikan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurutnya, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," imbuhnya.

(shc/hns)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero), melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut menghasilkan keputusan untuk mengangkat sejumlah pejabat baru serta merotasi beberapa posisi dalam direksi dan komisaris PT Pertamina, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat pengawasan.

Keputusan RUPS tersebut diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Perubahan ini diharapkan dapat membawa inovasi dan efisiensi dalam operasional Pertamina, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional.

Direksi baru PT Pertamina kini dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, didampingi Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama.

Ahmad Siddik Badruddin bertanggung jawab sebagai Direktur Manajemen Risiko, sementara A. Salyadi Dariah Saputra mengemban tugas sebagai Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha.

Kemudian, Alfian Nasution menjabat sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Erry Widiastono sebagai Direktur Penunjang Bisnis, serta M Erry Sugiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Berikut adalah profil singkat dari jajaran direksi terbaru Pertamina.

1. Simon Aloysius Mantiri - Direktur Utama

Simon dapat disebut sebagai direktur utama termuda di Pertamina dengan usianya pada saat ini menginjak 45 tahun. Pria yang berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara lahir pada tanggal 3 Oktober dengan memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa.

Pada tahun 1998, Simon menyelesaikan pendidikan menengah nya di SMA Taruna Nusantara, kemudian melanjutkan studi di jurusan Teknik Kelautan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil lulus pada tahun 2003. Setelah itu, Simon melanjutkan pendidikan pascasarjana di ITB dengan fokus pada School of Business and Management, serta sempat mengikuti kursus program pendidikan eksekutif di Tsinghua University, China.
.
Simon pernah menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Energy dan Direktur Keuangan PT Agro Industri milik Prabowo. Ia juga terlibat dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 sebagai bendahara, serta masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra untuk periode 2020-2025.

2. Wiko Migantoro – Wakil Direktur Utama

Pria yang lahir tanggal 26 Februari 1968 di Madiun, Jawa Timur kini berusia 56 tahun. Wiko yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama bukanlah kali pertama menjabat di Pertamina terutama pada bagian hulu migas.

Ia merupakan lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya tahun 1992 dengan karir panjang di Pertamina. Ia bergabung dengan Pertamina pada 2009-2012 sebagai Manager di PT Pertamina Asset 5 Tarakan Field dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pertamina Gas mulai tahun 2018.

Wiko memiliki pengalaman yang kuat di bidang Eksplorasi Produksi Hulu dan Bisnis Gas, serta pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi untuk periode 2022-2024 dan Direktur Pengembangan dan Produksi di perusahaan yang sama.

3. Ahmad Siddik Badruddin – Direktur Manajemen Risiko

Pria kelahiran di Bandung, 5 Juni 1965 ini memiliki jejak pendidikan yang luar biasa. Ia merupakan salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 dengan jurusan McCombs School of Business dan meraih S2 jurusan Teknik Kimia di Univesity of Texas di USA.

Siddik telah lama masuk ke dalam perusahaan BUMN yaitu menjadi Bankir senior di Bank Mandiri dan telah mempunyai kepemilikan saham BMRI sebesar 8,71 juta lembar. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), BUMN menempatkan Siddik menjadi Direktur Manajemen Risiko.

Sebelumnya, Siddik pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Compliance Bank Mandiri tahun 2015-2018 serta ditarik kembali untuk menjabat menjadi Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri tahun 2018-2024. Secara tidak langsung dapat disebutkan bahwa Siddik muka baru dalam Direksi PT Pertamina ini.

4. Atep Salyadi Dariah Saputra – Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha

Salyadi merupakan salah satu lulusan Universitas Indonesia (UI) dengan mengambil jurusan Ekonomi yang lulus pada 1993. Awal mula karir ia menjadi asisten kuliah atau penelitian jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf di Divisi Konsultasi tahun 1993-1995.

Kemudian Salyadi menambah pengalaman dalam bidang pemasaran kredit di perusahaan multifinance Daichi Kangyo Panin di Jakarta dari tahun 1995-2000. Ia menjabat dengan posisi yang strategis dari tahun 2015 sebagai Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan menjabat sebagai Managing Director PT Henan Putihrai Asset Managemen dari tahun 2014-2015.

5. Alfian Nasution – Direktur Logistik dan Infrastruktur

Alfian Nasution memiliki jenjang karir yang cukup lama di Pertamina Group terutama pada bidang pemasaran dan perkapalan. Pria kelahiran Pekanbaru, 14 Februari 1967 merupakan lulusan Teknik Mesin Universitas Indonesia (UI). Alfian sempat menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) dan Direktur Utama PT Pertamina Niaga.

6. Emma Sri Martini – Direktur Keuangan

Wanita kelahiran Majalengka pada 23 Maret 1970 ini memiliki latar pendidikan yang menarik. Emma adalah lulusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993. Pada tahun 2011, ia melanjutkan pendidikan magister nya di Harvard Kennedy School Executive Education dengan fokus pada Infrastruktur dan Ekonomi Pasar.

Emma memulai kariernya pada 1993-1998 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Assistant Manager End User Support dan Kepala Departemen Pengembangan Sistem. Pada 1998-2004, ia bergabung dengan BPPN, menjadi Senior Vice President pada 2002-2004.

Setelahnya, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Pendukung di PT Perusahaan Pengelola Aset (2004-2009) serta Komisaris di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Pada 2009, Emma menjadi Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel pada 2019.

7. Erry Widiastono – Direktur Penunjang Bisnis

Erry Widiastono memiliki latar belakang pendidikan lulusan Teknik Mesin sesuai dengan bidangnya dalam ruang lingkup Pertamina. Sebelum menjabat menjadi Direktur Penunjang Bisnis, Erry sempat menjabat sebagai General Manager Marketing Operation Region III di PT Pertamina tahun 2018.

Kemudian erry ditarik untuk menempati posisi Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) tahun 2020-2022 dan selanjutnya menduduki posisi sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) tahun 2022-2023.

8. M. Erry Sugiharto – Direktur Sumber Daya Manusia

Erry dapat disebut sebagai muka baru dalam jajaran direksi BUMN karena baru saja bergabung pada tahun 2018. Pria kelahiran Kulonprogo, 25 Maret 1974 ini memiliki perjalanan karir dan latar pendidikan yang baik.

Erry mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia untuk meraih gelar sarjananya dengan lulus di tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 2018.

Erry memulai karir di PT Hutama Karya (Persero) tahun 1999, dengan menempati beberapa posisi seperti menjadi Kepala Wilayah III pada Direktorat Wilayah Barat tahun 2016-2018, Ahli Utama di Divisi Legal tahun 2018 dan sebelum menjabat sebagai direksi Erry menjabat sebagai Direktur Human Capital and Legal sejak tahun 6 Juni 2020.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11).

Perubahan itu diharapkan dapat membawa semangat baru dan memperkuat kinerja perusahaan untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan di industri energi.

Keputusan RUPS tersebut diatur dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Daftar anggota dewan komisaris yang baru diangkat mencakup Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Heru Pambudi dan Bambang Suswantono sebagai Komisaris. Selain itu, terdapat juga Condro Kirono, Alexander Lay, Raden Adjeng Sondaryani, dan Iggi H. Achsien yang menjabat sebagai komisaris independen.

Berikut adalah profil singkat dari jajaran komisaris terbaru Pertamina.

1. Mochamad Iriawan - Komisaris Utama

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, lahir di Jakarta, pada 31 Maret 1962. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (2018).

Sebelumnya, ia juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Staf Ahli Wakil Presiden RI (2019-2024), Ketua Umum PSSI (2019), Kapolda Metro Jaya (2016), Kadivkum Polri (2015), Kapolda Jawa Barat (2013), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), dan Kapolres Tegal (2001).

Saat ini, Mochamad Iriawan diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dengan pengalaman luas dalam kepemimpinan, ia diharapkan mampu memberikan arahan strategis yang kuat bagi Pertamina.

2. Dony Oskaria - Wakil Komisaris Utama

Pria yang bernama Dony Oskaria, S.IP., M.B.A.ini lahir pada tanggal 26 September 1969, di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia menyelesaikan studi Akuntansi di Universitas Andalas (1989), Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran (1996), dan memperoleh gelar MBA dari Asian Institute of Management, Filipina (2009).

Dony Oskaria memiliki berbagai pengalaman kepemimpinan, termasuk sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata (2021), Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2020-2021), CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2018-2020), serta Komisaris di Citilink Indonesia (2019) dan PT Garuda Indonesia (2014-2019).

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN untuk periode 2024-2029. Kemudian ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan pengalamannya dalam berbagai posisi strategis di industri, memberinya pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang di sektor ini.

3. Heru Pambudi – Komisaris

Pria yang lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada 1970 ini, adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia dan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Heru memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kariernya terus berkembang di bidang Kepabeanan dan Cukai, hingga pada 2015 ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, posisi yang diembannya hingga 2021.

Pada Maret 2021, ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI. Saat ini ia ditunjuk sebagai Komisaris untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan di Pertamina.

4. Bambang Suswantono – Komisaris

Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono, lahir pada 25 Juli 1965, merupakan marinir dan juga purnawirawan dari TNI-AL, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 (2020-2023), Komandan Jenderal Akademi TNI (2020), Asisten Potensi Maritim Kasal (2018-2020), di Korps Marinir (2017-2018), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2016-2017).

Bambang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XXXII tahun 1987. Ia juga memiliki gelar Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Terapan di bidang Pertahanan.

5. Condro Kirono – Komisaris

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Condro Kirono, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1961.

Condro memiliki rekam jejak jabatan yang beragam, termasuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jawa Tengah (2016), Kakorlantas Polri (2014), dan Kapolda Riau (2013).

Ia juga pernah menjabat di sejumlah posisi lain, seperti Dirlantas di Polda Metro Jaya, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, serta Kapoltabes Yogyakarta. Saat ini, Condro Kirono ditunjuk sebagai komisaris Pertamina, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam sektor energi dan pengembangan proyek.

6. Alexander Lay – Komisaris Independen

Pria kelahiran Ende, Flores, 21 September 1973 ini, lulusan Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya pada 2003 setelah sebelumnya belajar di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Perminyakan. Kemudian di 2006, ia mendapatkan gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Sydney.

Ia adalah salah satu dari sepuluh pengacara yang membela Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2014. Kemudian pada tahun 2017, Alexander Lay juga pernah diangkat sebagai anggota komisaris di Pertamina.

Selain itu, Ia pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi Transparency International Indonesia dan advokat hukum persaingan usaha dan Commercial Dispute Resolution.

7. Raden Adjeng Sondaryani – Komisaris Independen

Raden Adjeng Sondaryani atau yang akrab disapa Inge Sondaryani ini lahir pada 16 Februari 1969. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) 2024.

Ia merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti (1987) dan menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Trisakti (IAPT) periode 2019-2023.

Sebelumnya, Adjeng berpengalaman di industri migas sebagai Country Manager Downhole (1993-2020) dan Drilling Tools Business Development Manager (2014-2016) di PT NOV (National Oilwell Varco), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur minyak dan gas yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

8. Iggi H. Achsien - Komisaris Independen

Iggi H. Achsien lahir di Indramayu, 3 Februari 1977. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan S2 Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia.

Iggi tercatat sebagai staff pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga menjadi peneliti di Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI dan pernah melakukan penelitian tentang Islamic Unit Trust di Kuala Lumpur, Malaysia, antara 1998-1999. Ia terjun ke dunia pasar modal sebagai analis riset di salah satu perusahaan sekuritas (manajemen aset) di Jakarta.

Dengan pengalaman di industri keuangan, terutama perbankan syariah, Iggi pernah menjadi Komisaris di beberapa perusahaan dan saat ini menjabat sebagai anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI. Pada awal 2021, ia diangkat sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk periode 2021-2023.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan kondisi BUMN terkini. Dia menyebut, dari 47 BUMN sebanyak 40 BUMN atau sekitar 85% sehat, dan 7 BUMN sisanya dalam proses penyehatan.

Erick pun menjelaskan kondisi 7 BUMN tersebut. Pertama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu.

Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama (hot strip mill 1).

"Ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh. Kita sedang akan mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel Ebitda yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Kedua, PT Bio Farma (Persero) kinerjanya mengalami tekanan impairment vaksin COVID VGR.

"Karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk dipastikan tapi tentu ketika COVID sudah tidak ada sisa vaksinnya ya kita mesti impairment," katanya.

Ketiga, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah ada jalan untuk restrukturisasi. Keempat, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatangan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun dengan 21 kreditur dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7
karya menjadi 3 sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kelima, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menunggu proses likuidasi. Keenam, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN di mana bisnis Perumnas akan diarahkan untuk hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kita minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Ketujuh, Perum PNRI. Erick mengatakan, perusahaan ini kalah saing karena terbukanya pasar.

"Ini sebenarnya percetakan karena dulu semuanya harus cetak di sini surat-surat negara sekarang tentu dengan terbukanya market tentu ini mulai kalah bersaing, ini salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," ungkapnya.

(acd/hns)

Jakarta -

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir optimistis dividen BUMN yang dikontribusikan perusahaan pelat merah kepada negara di 2025 mencapai Rp90 triliun. Angka ini sesuai dengan target Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Erick Thohir memastikan, sumbangsih BUMN sebesar Rp90 triliun di tahun depan di luar dari setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp90 triliun oleh Kemenkeu,? ujar Erick saat konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

?Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan InsyaAllah tercapai," paparnya.

Proyeksi dividen BUMN di 2025 naik Rp5 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun ini, yakni Rp85 triliun. Bahkan dua tahun terakhir dividen yang dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan.

Erick mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang disetor perusahaan kepada negara di 2023 menyentuh Rp81 triliun, naik menjadi Rp85 triliun di 2024.

Meski harus meracik strategi agar proyeksi dividen 2025 bisa direalisasikan, Erick tak menampik target tersebut membuat banyak BUMN yang keberatan. Menurut dia, kontribusi perusahaan terhadap fiskal negara tidak semata-mata bergantung pada dividen atau separuh dari laba bersihnya saja.

"Kalau kita lihat, dari banyak BUMN yang merugi sekarang tinggal tujuh. Secara diholdingkan itu ada tujuh. Artinya kalau 47 BUMN, kurang lebih ini 15 persen ya, jadi sudah menuju arah yang baik," ucap dia.

Jakarta -

Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero), berencana akan melakukan ekspansi dengan membangun pabrik baru. Selaras dengan rencana itu, perusahaan membidik kenaikan pendapatan dari ekspor vaksin hingga 10 kali lipat.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, target ke depannya Bio Farma bisa menjadi pusat produksi vaksin dunia. Selaras dengan itu, pemerintah turut serta mendorong untuk peningkatan produksinya dalam 10 tahun ke depan.

"Kita dorong produksinya untuk 10 tahun ke depan kalau bisa naik 5 kali lipat. Ini berbagai jenis vaksin, ada servik, macem-macem," kata Erick, dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, kapasitas produksi vaksin Bio Farma mencapai 3,1 miliar dosis/tahun dari pabrik yang berlokasi di Pasteur, Bandung. Adapun pabrik itu telah dibangun sejak 130 tahun lalu saat Pasteur masih berupa hutan.

"Sekarang itu sudah di tengah kota, sudah penuh banget dan memang dari public safety juga kurang bisa memenuhi. Sekarang sedang kita cari arahan dari Pak Menteri untuk nyari satu tempat yang memang kita siapkan juga untuk 50-100 tahun ke depan," kata Soleh, dalam kesempatan yang sama.

Dengan kehadiran pabrik baru ini, menurutnya Bio Farma bisa menaikkan kapasitasnya bahkan sampai 5 kali lipat. Sehingga, revenue-nya juga harapannya dari ekspor itu 10 tahun ke depan bisa naik antara 8 sampai 10 kali lipat juga.

"Kita punya fleksibilitas untuk menaikkan kapasitasnya bahkan sampai 5 kali lipat. Sehingga revenue-nya juga harapannya dari ekspor itu, kita punya aspirasi internal untuk ekspor 10 tahun ke depan bisa naik antara 8 sampai 10 kali lipat juga," ujarnya.

Soleh mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi lokasi. Akan ada sejumlah pertimbangan dalam menetapkan lokasi tersebut, salah satunya menyangkut ketersediaan air.

"Untuk bangun pabrik kan harus dikaji dalam Amdal-nya, ketersediaan air gitu. Air itu yang dipastur kita butuh 5 juta liter setahun untuk industri vaksin. Jadi nanti kita sedang dianalisis ketersediaan air, macam-macam lah yang sedang kita lakukan. Energi hijau itu juga menjadi kunci," kata dia.

Soleh menambahkan, dalam dua tahun terakhir Bio Farma mencatatkan kenaikan ekspor hingga 80%. Ke depan konsep environmental, social, and governance (ESG) akan menjadi fokus utamanya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan target besarnya untuk menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai pusat herbal. Namun cita-cita tersebut hampir pupus usai manajemen perusahaan tersandung kasus korupsi.

Erick bercerita, pada mulanya ia melihat potensi besar di sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, potensi ini tidak kalah dari India dan China.

Keyakinannya semakin kuat dengan melihat potensi pasar obat-obatan herbal global sebagai salah satu pengobatan alternatif yang menawarkan keamanan atau kesehatan secara berkelanjutan.

"Nah cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini RI bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," ujarnya.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN sendiri.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata dia.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang mere-route daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segen-segen. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, terungkapnya kasus fraud di Indofarma tak lepas dari audit yang dilakukan. Setelah pergantian management, audit internal dilakukan di Indofarma yang kemudian dilakukan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya ini adalah bagian yang seperti kami sampaikan kemarin itu ya, kenapa sampai ada fraud di Indofarma, itu kan setelah ada pergantian management, kita lakukan audit, dan ditemukan yang seperti itu. Itu internal yang kemudian kita sampaikan ke BPK, BPK juga melakukan audit, setelah itu baru hasilnya itu disampaikan ke Kejaksaan," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Dikutip dari detiknews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tersangka AP, kata Syahron, berperan memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

(shc/rrd)

Jakarta -

PT Bio Farma (Persero) telah meneken kontrak untuk ekspor vaksin senilai Rp 1,4 triliun untuk tahun 2025 ke sejumlah negara. Nilai tersebut memenuhi hampir setengah dari target ekspor Bio Farma mencapai Rp 3 triliun.

Wakil Direktur Utama Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, kesepakatan itu terjalin saat pertemuan rutin bersama 43 perusahaan farmasi global, WHO, hingga UNICEF, pada bulan ini di Sao Paolo, Brazil. Namun demikian, ia tak merincikan negara-negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor.

"Di Brazil kemarin, di Sao Paulo, kita dipercaya kembali untuk mensuplai vaksin. Jenisnya macam-macam tapi diantaranya adalah polio, diphteri, tetanus, pertussis. Itu total sekitar Rp 1,4 triliun untuk tahun 2025 saja," kata Soleh, dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Soleh mengatakan, setidaknya sebanyak 700 juta anak di seluruh dunia dari 153 negara menggunakan vaksinnya Bio Farma. Karena itulah, menurutnya sangat-sangat krusial keberadaan vaksin Bio Farma sehingga proses perbaikan produksi terus dilakukan.

"Makanya terus kami terus berusaha memperbaiki produk kami. Dan juga memastikan supply chainnya itu terjamin. Misalkan di Pasteur, di Bandung, pabrik kita, itu dampaknya ke 153 negara. Keterlambatan di titik tersebut itu terlambatnya di 153 negara. Bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang memang super krusial," ujarnya.

Saat ini, kapasitas produksi vaksin Bio Farma mencapai 3,1 miliar dosis dari pabrik yang berlokasi di Pasteur, Bandung. Soleh mengatakan, pihaknya berencana meningkatkan kapasitasnya dengan membangun pabrik baru.

"(Pabrik Pasteur) itu dibangun 130 tahun yang lalu di tengah hutan waktu itu. Sekarang itu sudah di tengah kota, sudah penuh banget dan memang dari public safety juga kurang bisa memenuhi. Sekarang sedang kita cari arahan dari Pak Menteri untuk nyari satu tempat yang memang kita siapkan juga untuk 50-100 tahun ke depan," kata dia.

Dengan demikian, menurutnya Bio Farma punya fleksibilitas untuk menaikkan kapasitasnya bahkan sampai 5 kali lipat. Sehingga, revenue-nya juga harapannya dari ekspor itu 10 tahun ke depan bisa naik antara 8 sampai 10 kali lipat juga.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mengupayakan agar terus menjalin kerja sama dengan banyak pihak di berbagai negara. Harapannya, ke depan Bio Farma bisa menjadi pusat produksi vaksin dunia.

"Kita dorong produksinya untuk 10 tahun ke depan kalau bisa naik 5 kali lipat. Ini berbagai jenis vaksin ya. Ada Servik, ada macem-macem. Kemarin saya di Inggris waktu itu ada tanda tangan dengan salah satu perusahaan dari Skotlandia untuk yang darah. Kelainan darah waktu itu. Nah ini memang menjadi hal yang penting," kata Erick, dalam kesempatan yang sama.

(shc/rrd)