Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal tahun depan.

KKP telah melakukan uji coba pemaksaan MBG menu ikan yang dilaksanakan serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada hari ini (29/10).

"Pagi ini kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf dalam pelaksanaan HUT KKP-ke 25, di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu.

Didit menyebut, uji coba makan bergizi gratis menu ikan ini merupakan arahan langsung dari Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono untuk mendukung program unggulan kepala negara.

Dalam kegiatan itu diikuti oleh banyak anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat menengah pertama (SMP).

Walau demikan, Didit menegaskan ke depan pelaksanaan MBG juga akan menyasar pada ibu hamil.

"Ke depan makan bergizi ini ditujukan untuk murid, anak-anak dan ibu hamil," urainya.

Sebelumnya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan agar program makan bergizi gratis (MBG) disalurkan secara targeted atau disalurkan kepada anak-anak yang paling membutuhkan. Hal ini guna untuk menghemat anggaran.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyampaikan, program MBG ini memang banyak manfaatnya. Hanya saja, perlu ada catatan yang harus diperhatikan pemerintah.

Misalnya saja, untuk menghemat anggaran, pemerintah bisa memfokuskan program ini diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

"Free meal program untuk semua pihak atau semua anak itu agar tidak terlalu sesuai dengan prinsip untuk memberikan subsidi ini secara lebih targeted. Harus ada semacam pemilihan- agar dari sisi anggarannya bisa menjadi lebih tidak terlalu memberatkan,” tutur Yose dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat (25/10).

Untuk diketahui, dalam APBN 2025 anggaran MBG ditargetkan Rp 71 triliun. Nantinya pemberian MBG ini akan bertahap, yakni 3 juta anak pada Januari, meningkat jadi 6 juta anak pada April, dan 15 juta anak pada Juli 2025.

Adapun, bila program MBG ini sudah disalurkan secara penuh, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun, dengan target penerima program ini kepada 82,9 juta anak.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk ke dalam 10 besar eksportir dunia pada tahun 2029.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini akan mendorong Indonesia agar masuk ke dalam 10 besar eksportir dunia, yang saat ini ranking Indonesia berada di angka 13 dengan total ekspor perikanan mencapai US$ 5,6 miliar pada 2023.

“Ini tentu jadi fokus utama perhatian kita nanti bisa tingkatkan ranking 10 negara besar eksportir di dunia,” ucap Ishartini dalam konferensi pers Kamis (24/10)

Dia mencatat saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam berada dalam 5 negara teratas eskportir perikanan dunia di 2023.

Ishartini juga menjelaskan bahwa trout dan salmon menjadi komoditas yang sangat diminati di 2023, selanjutnya diikuti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, kepiting atau rajungan, dan cod.

Walaupun Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, namun pemerintah akan fokus pada komoditas, udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, kepiting atau rajungan, dan cod untuk meningkatkan perikanan Indonesia ke pasar global.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ujarnya.

Ishartini melanjutkan bahwa untuk masuk ke 10 besar, memiliki beberapa tantangan seperti hambatan tarif dan non-tarif

Dia mencontohkan Uni Eropa yang memberikan tarif sebesar 20% ke Indonesia sebagai hambatan tarif.Walaupun begitu pemerintah mulai berdiskusi untuk penurunan tarif ke Uni Eropa,

"Teman-teman dari BJP, menangani ini terus lakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEPA untuk bisa menurunkan tarif ke Uni Eropa," tuturnya.

Selanjutanya, hambatan non tarif adalah mengenai kepatuhan (compliance) dalam mutu. Ada juga compliance untuk pengelolaan perikanan. Jadi permintaan untuk ikan ini diambil dari perairan yang adasustainable fisheriesdanfisheries management.

"Penjaminan mutu ini harus dimulai sejak hulu," tandas Ishartini.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, saat ini terdapat 33 perusahaan baru yang menunggu persetujuan untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

Kepala Badan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mencatat, sejak 2017 hingga saat ini, jumlah perusahaan ekspor ikan yang berhasil masuk ke pasar Uni Eropa tak bertambah, hanya sebanyak 176.

"Sebelum 2017, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah perusahaan berada di kisaran 176 hingga 200. Namun, pada 2017 jumlahnya menurun menjadi 176 karena banyak yang tidak memenuhi standar kepatuhan (compliance)," ungkap Ishartini dalam konferensi pers Kamis (24/10).

Saat ini, ada 33 perusahaan yang sedang mengajukan nomor baru untuk bisa masuk ke pasar Uni Eropa.

"Kami akan mempersiapkan dengan baik 33 perusahaan ini agar siap untuk mendaftar," tegas Ishartini.

Ia berharap pada 2025 akan ada kabar baik sehingga lebih banyak perusahaan Indonesia dapat mengekspor ikan ke pasar Uni Eropa.

Ekspor perikanan Indonesia ke Eropa mengalami hambatan karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Saat ini, Indonesia sedang menunggu hasil evaluasi dari pihak Uni Eropa untuk mendapatkan kepastian peningkatan ekspor.

"Tanggapan dari pihak Uni Eropa terhadap kami cukup positif, ini adalah awal dari sebuah kesuksesan," tambahnya.

JAKARTA, investor.id – Sakti Wahyu Trenggono kembali dilantik sebagai Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Presiden Prabowo Subianto pagi ini, Senin (21/10/2024), di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Setelah pelantikan, Sakti langsung membeberkan kebijakan yang akan dirinya lakukan lima tahun kedepan.

Sakti mengaku dirinya tidak menargetkan program apapun dalam 100 hari kerja kedepan. Melainkan, semua program-program yang akan dilakukannya meneruskan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya.

“Jadi, kalau program 100 hari itu kalau menurut saya, buat menteri baru, saya sih menteri baru tapi stok lama,” katanya kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor KPP, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Sakti mencanangkan kebijakan KPP dalam bentuk kebijakan biru untuk Indonesia emas melalui lima kebijakan utama. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut.

Kedua, penanganan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pasir, dan darat yang berkelanjutan

Lalu keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

INFO BISNIS - Bank Mandiri berkomitmen mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar bersama Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rudi Heriyanto Adi Nugroho yang disaksikan oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon satu KKP, di Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Alexandra Askandar mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan, baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihaknya berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan.

Tidak hanya berhenti pada aspek finansial, namun mencakup edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. Melalui program pelatihan dan inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri berkomitmen untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya iklan, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor kelautan.

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk-produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” kata Alexandra.

Ia menilai, kolaborasi ini akan memunculkan lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia. (*)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) bendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di Kepulauan Riau (Kepri).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

"Hal tersebut merupakan hasil treking dan bisa kami buktikan kepada masyarakat ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia," jelas Ipunk dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10).

Ipunk menjelaskan kapal berbendera Singapura ini kerap memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen izin yang jelas. Bahkan, dalam satu bulan kapal ini bisa 10 kali masuk untuk mengeruk pasir laut di Kepri.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka melakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan, dan melakukan lebih dari 10 kali dalam sebulan. Artinya, kapal ini mampu mecuri 100 ribu meter kubik pasir Indonesia dalam satu bulan," ujarnya.

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Beberapa waktu belakangan, susu ikan kerap jadi perbincangan hangat di masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis susu ikan menjadi salah satu pilihan kebutuhan protein masyarakat. Pasalnya, protein ikan lebih tinggi dibandingkan protein non-ikan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat menjadi pembicara dalam webinar nasional “Mengenal Kandungan Gizi Susu Ikan” yang diadakan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, Jumat (27/9/2024).

Mengutip Infopublik.id, Trenggono mengatakan, produksi perikanan Indonesia selama satu dekade terakhir stabil di kisaran 20-25 juta ton per tahun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 2%.

Artinya, sumber protein dari sektor perikanan masih melimpah ketimbang sumber protein berbasis darat yang saat ini sebagian besar dari ekspor.

“Ikan telah menjadi sumber protein penting dalam pola makan masyarakat Indonesia, dan masih ada ruang untuk peningkatan,” katanya.

Trenggono menjelaskan, Hidrolisat Protein Ikan (HPI) hadir untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan karena bau amis, alergi, makannya ribet, berduri dan lain sebagainya.

HPI yang menjadi bahan baku utama susu ikan juga memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan. Hasilnya adalah susu ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis, menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk HPI adalah minuman protein ikan, seperti SURIKAN, bebas laktosa, dan kaya nutrisi seperti Omega-3, EPA, dan DHA,” paparnya.

Ikan yang dijadikan bahan baku susu ikan adalah ikan yang memiliki edible portion atau bagian yang dapat dimakan dalam jumlah sedikit, nilai ekonomi yang rendah, namun ketersediaannya sangat melimpah sepanjang tahun.

Salah satu ikan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan produk inovatif berbasis ikan seperti susu ikan adalah ikan Selar. Produksinya stabil selama beberapa tahun terakhir. Maluku dan Sulawesi Utara adalah produsen terbesar ikan selar.

Trenggono juga membeberkan dua kelebihan yang dimiliki susu ikan disbanding susu sapi.

Pertama, susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji. Sedangkan susu sapi mengandung 6 gram protein.

Kedua, susu ikan juga kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non esensial, serta tidak mengandung laktosa, menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa. Sementara, susu sapi memiliki kandungan lemak dan kalsium yang lebih tinggi, serta beragam vitamin.

Kedua jenis susu ini menawarkan manfaat yang berbeda tergantung pada kebutuhan nutrisi masing-masing.

“Inisiatif susu ikan ini menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang melimpah di Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan, produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof. Dr. Arif Satria menyambut baik insiatif KKP dalam mengolah ikan menjadi susu ikan. Menurutnya hal itu sangat positfi untuk pemenuhan gizi masyarakat yang jumlahnya akan terus bertambah.

“Kami sangat mendukung inovasi susu ikan ini. Ikan memiliki protein yang besar dan keberadaanya sangat melimpah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan HPI akan menjadi faktor penting dalam mendorong hilirisasi perikanan. Menurutnya, Susu Ikan akan menjadi pengungkit daya saing produk perikanan, baik di pasar dalam negeri maupun global.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis susu ikan menjadi salah satu pilihan kebutuhan protein masyarakat. Pasalnya, protein ikan sedikit lebih tinggi dibandingkan protein non-ikan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat menjadi pembicara dalam webinar nasional “Mengenal Kandungan Gizi Susu Ikan” yang diadakan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, Jumat (27/9).

Trenggono mengungkapkan, susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji, sedangkan susu sapi mengandung 6 gram protein.

“Susu ikan juga kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non esensial, serta tidak mengandung laktosa, menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa,” ungkapnya.

Trenggono mengatakan, produksi perikanan Indonesia selama satu dekade terakhir stabil di kisaran 20-25 juta ton per tahun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 2%.

Artinya, sumber protein dari sektor perikanan masih melimpah ketimbang sumber protein berbasis darat yang saat ini sebagian besar dari ekspor.

“Ikan telah menjadi sumber protein penting dalam pola makan masyarakat Indonesia, dan masih ada ruang untuk peningkatan,” katanya.

Trenggono menjelaskan, Hidrolisat Protein Ikan (HPI) hadir untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan karena bau amis, alergi, makannya ribet, berduri dan lain sebagainya.

Menurutnya, HPI yang menjadi bahan baku utama susu ikan juga memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan. Hasilnya adalah susu ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis, menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Trenggono, susu sapi memiliki kandungan lemak dan kalsium yang lebih tinggi, serta beragam vitamin. Kedua jenis susu ini menawarkan manfaat yang berbeda tergantung pada kebutuhan nutrisi masing-masing.

“Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan, produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045,” tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia masih melakukan impor ikan dari berbagai negara hingga Agustus 2024, meskipun pemerintah tengah merencanakan pembentukan susu ikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor ikan Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai US$ 130,03 juta.

Nilai ini mengalami penurunan sebesar 40,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat sebesar US$ 216,88 juta.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, "Nilai impor ikan dari Januari hingga Agustus 2024 adalah sebesar USD 130,03 juta."

Volume impor ikan juga menunjukkan penurunan signifikan, dengan total impor mencapai 56.803 ton, turun dari 128.027 ton pada periode yang sama tahun lalu.

Dalam rincian negara asal, impor ikan dari Norwegia mencapai US$ 26,59 juta pada Januari hingga Agustus 2024, mengalami kenaikan sebesar 1,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, impor ikan dari China tercatat sebesar US$ 24,65 juta, menurun 65,89% dibandingkan tahun lalu.

Impor ikan dari Rusia sebesar US$ 6,63 juta juga mengalami penurunan sebesar 68,38%, dan impor ikan dari Korea Selatan mencapai US$ 1,84 juta, turun 59,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari segi volume, impor ikan dari Norwegia mencapai 3.918,63 ton, Tiongkok 23.399,7 ton, Rusia 1.739,19 ton, dan Korea Selatan 1.120,79 ton.

TNI Angkatan Laut menduga Vietnam menjadi tujuan akhir penyelundupan benih bening lobster atau BBL dari Indonesia. Pihaknya kini sedang fokus mendalami negara-negara yang menjadi lokasi penyelundupan, baik sebagai transit maupun akhir.

“Kami menduga tujuan akhirnya Vietnam, kenapa? Karena nanti melewati negara transit yang lain,” kata Laksamana Muda TNI AL Didong Rio Duta saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (9/9).

Berdasarkan paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi 14 kasus penyelundupan BBL pada periode Mei-Agustus 2024. Pada awal bulan ini, KKP bersama TNI AL berhasil mengamankan 49 ribu ekor BBL senilai Rp 7,5 miliar.

Terkait negara transit, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut lokasinya di Singapura dan Malaysia. Kementerian telah bekerja sama dengan negara transit penyelundupan BBL ini untuk menangkap para pelaku.

Beberapa pelaku berhasil dibekuk dengan bantuan informasi dari Indonesia. Terkait tujuan akhir, Pung mengatakan, masih dalam proses penyelidikan.

Pemerintah telah melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan Vietnam dalam kerja sama budidaya BBL di Lombok, Bali, dan Jember. “Intinya pemerintah tetap membudidayakan ini untuk dikelola sendiri. Jadi tidak ada lagi benih yang harus keluar negeri, baik itu resmi ataupun tidak resmi,” ujarnya.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan hasil budidaya dan penambahan nilai ekonomi di sekitar lokasi budidaya. “Devisa negara juga bisa lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Terkait penyelundupan, berikut 14 kasus yang berhasil dibongkar oleh pemerintah selama Mei-Agustus 2024:

1. 2 Mei 2024
   Jumlah: 6.000 ekor
   Lokasi: Pesisir Sungai Tabuan Asri, Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Palembang
2. 9 Mei 2024
   Jumlah: 150 ribu ekor
   Lokasi: Pelabuhan Tg. Buton
3. 9 Mei 2024
   Jumlah: 312 ribu ekor
   Lokasi: Perairan Lambur Luar, Palembang
4. 16 Mei 2024
   Jumlah: 177.600 ekor
   Lokasi: Gedung penyegaran Belinyu, Kab. Bangka
5. 7 Juni 2024
   Jumlah: 24 ribu ekor
   Lokasi: Jalan Cisolok Kab. Sukabumi
6. 12 Juni 2024
   Jumlah: 16 ribu ekor
   Lokasi: Proliman Jeruk Legi Cilacap
7. 13 Juni 2024
   Jumlah: 5.605 ekor
   Lokasi: Karangwuni, Kulon Progo
8. 13 Juni 2024
   Jumlah: 77.800 ekor
   Lokasi: Ciwandan, Cilegon, Banten
9. 10 Juli 2024
   Jumlah: 40 ribu ekor
   Lokasi: Gerbang tol Cigombong-Sukabumi
10. 28 Juli 2024
    Jumlah: 73.033 ekor
    Lokasi: Pelabuhan PT. ASDP Merak, Banten
11. 5 Agustus 2024
    Jumlah: 284 ribu ekor
    Lokasi: Pesisir Pulau Muda, Pelalawan Riau
12. 6 Agustus 2024
    Jumlah: 4.692 ekor
    Lokasi: Jalan Raya Bekasi Timur, Jawa Barat
13. 19 Agustus 2024
    Jumlah: 3.500 ekor
    Lokasi: Kaur Selatan, Kab. Kaur, Bengkulu
14. 23 Agustus 2024
    Jumlah 4.115 ekor
    Lokasi: -

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual.

Salah satu isi dari perjanjian itu adalah pembebasan tarif bea masuk ke Jepang untuk produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia.

Hal ini menunjukkan perkembangan positif atas upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini.

Mengutip Infopublik.id, adapun rincian produk dimaksud meliputi 4 pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Budi menyebut bahwa untuk 2 produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm.

Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," urai Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain 4 pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0% untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku.

Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," tutur Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan 2024 sebagai tahun Tuna.

Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dari aktivitas illegal fishing hingga semester I-2024.

Angka tersebut diperoleh dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP dan pajak), tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minya (BBM) yang berhasil diselamatkan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

“Selama 28 hari pengawasan laut, 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance kami berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya, 102 Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya. Sementara itu, terdapat 112 kapal perikanan (15 KIA dan 97 KII) yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (6/8).

Ipunk menjelaskan, jika dibandingkan semester I- 2023 nilai itu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 76 kapal perikanan yang diamankan 66 unit KII dan 9 KIA.

Selain itu, pihaknya juga berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, di antaranya 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

“Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha (pemanfaatan ikan dilindungi dan pulau-pulau kecil). Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem serta menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ipunk menambahkan, pihaknya bersama aparat penegak hukum turut menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan BBL Ilegal yang telah menggagalkan sebanyak 23 kali di 11 lokasi. “Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 277 miliar,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data PSDKP, sepanjang tahun 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor.

Memang pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024 yang dinilai tepat. Pasalnya, ini dinilai bisa menjadi solusi mengatasi maraknya penyelundupan BBL.