TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun di saat yang sama juga menjamin keberlangsungan usaha.

"Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," ucap Yassierli dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 November 2024.

Yassierli menyebut akan sesegera mungkin menginisiasi koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja maupun serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca putusan MK.

“Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ucap Yassierli.

Sebelumnya diketahui ada 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dikabulkan oleh MK terhadap permohonan uji materiil dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja lainnya. Puluhan pokok permohonan yang dikabulkan itu salah satunya adalah perubahan dari Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Ciptaker.

Berdasarkan perubahan tersebut, frasa “indeks tertentu” atau variable alpha dalam mekanisme perhitungan upah minimum ke depannya harus dimaknai sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Perubahan yang ada ini tentunya berimplikasi ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang mengatur soal pengupahan. Dalam regulasi yang merupakan turunan dari UU Ciptaker tersebut, sebelumnya tidak dijelaskan sama sekali mengenai prinsip-prinsip kebutuhan hidup layak.

Tempo telah berupaya mengonfirmasi terkait hal ini kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer serta Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi lewat aplikasi pesan singkat. Namun masih belum kunjung mendapat jawaban. Tempo juga mencoba menghubungi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, namun pesan yang dikirimkan hanya dibaca tanpa memberikan jawaban.

Novali Panji Nugroho ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun di saat yang sama juga menjamin keberlangsungan usaha.

"Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," ucap Yassierli dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 November 2024.

Yassierli menyebut akan sesegera mungkin menginisiasi koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja maupun serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca putusan MK.

“Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ucap Yassierli.

Sebelumnya diketahui ada 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dikabulkan oleh MK terhadap permohonan uji materiil dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja lainnya. Puluhan pokok permohonan yang dikabulkan itu salah satunya adalah perubahan dari Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Ciptaker.

Berdasarkan perubahan tersebut, frasa “indeks tertentu” atau variable alpha dalam mekanisme perhitungan upah minimum ke depannya harus dimaknai sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Perubahan yang ada ini tentunya berimplikasi ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang mengatur soal pengupahan. Dalam regulasi yang merupakan turunan dari UU Ciptaker tersebut, sebelumnya tidak dijelaskan sama sekali mengenai prinsip-prinsip kebutuhan hidup layak.

Tempo telah berupaya mengonfirmasi terkait hal ini kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer serta Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi lewat aplikasi pesan singkat. Namun masih belum kunjung mendapat jawaban. Tempo juga mencoba menghubungi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, namun pesan yang dikirimkan hanya dibaca tanpa memberikan jawaban.

Novali Panji Nugroho ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan tersebut secara keseluruhan. Pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI selaku institusi pembuat UU.

"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan dinilai akan mudah terperosok dan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Hal ini sangat mungkin merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha.

Putusan itu menjadi bagian dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya. UU Ketenagakerjaan diketahui termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu digabung menjadi satu ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu.

"Tentu pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Oleh karena itu yang jangka pendek kan terkait dengan pengupahan, yaitu Kemnaker, berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.

Airlangga menyebut yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait regulasi pengupahan yang harus selesai dilakukan pada November 2024, untuk menentukan upah minimum di 2025.

"Kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan UMP. Jadi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena siklusnya masuk di November," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan informasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan surat edaran untuk UMP akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah minimum kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap dia.

Sementara itu, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja sempat menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimun hingga kisaran 8 - 10 persen dan mencabut peraturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan unjuk rasa yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024, merupakan demonstrasi tahap awal. Jika dua tuntutan itu tidak didengarkan oleh pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, upah minimun harus dinaikkan karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. Said Iqbal memaparkan, dalam kurun waktu itu, tiga tahun pertama upah para pekerja buruh turut tidak mengalami kenaikan.

"Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," ucap Said Iqbal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kejelasan tentang aturan yang digunakan untuk menetapkan perhitungan nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan hal tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Sampai hari ini masih berlaku hukum positif PP No 51 tahun 2023," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia menjelaskan, skema penyesuaian indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum pada 2025. Indah berujar, hal tersebut dengan menggunakan perhitungan alpha yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS).

"Alpha rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sudah saya sampaikan ke Pak Menaker," ucap dia.

Meskipun demikian, Indah mengatakan, saat ini formula perhitungan nilai upah minimum terpecah menjadi dua usulan. Dia berujar, usulan itu pemerintah tetap menginginkan penggunaan formula dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, sementara para pengusaha dan pekerja menginginkan rumus yang berbeda.

"Ada rekomendasi DPNAS terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi dari unsur pengusaha dan dari unsur pekerja. DPNAS itu isinya tiga kan. Pemerintah, pengusaha, pekerja," kata Indah.

Dia mengatakan, perbedaan dalam formula penghitungan nilai upah minimum berada pada bagian alpha. Indah menyebut para pekerja menginginkan alpha sebesar 0,3 sampai 1 persen.

"Pekerja maunya 0,3 sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan. Karena baru kali ini DPNAS hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Indah berharap akan ada jalan keluar jika perhitungan formula untuk menetapkan nilai upah minimum berbeda. Indah mengatakan, terdapat musyawarah mufakat sebagai langkah dalam menetapkan rumus penyesuaian indeks tertentu atau alpha.

"Pasti ada jalan keluar. Kita kan ingatkan ada musyawarah mufakat. Pasti ada, artinya sebelum mufakat kita berikhtiar dulu dong. Ya kan ada kita biasa dalam hubungan industrial dialog," ujar Indah.

Sementara itu, dia mengatakan surat edaran tentang penetapan UMP akan segera diterbitkan. Indah berujar, surat edaran itu akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap Indah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kejelasan tentang aturan yang digunakan untuk menetapkan perhitungan nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan hal tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Sampai hari ini masih berlaku hukum positif PP No 51 tahun 2023," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia menjelaskan, skema penyesuaian indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum pada 2025. Indah berujar, hal tersebut dengan menggunakan perhitungan alpha yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS).

"Alpha rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sudah saya sampaikan ke Pak Menaker," ucap dia.

Meskipun demikian, Indah mengatakan, saat ini formula perhitungan nilai upah minimum terpecah menjadi dua usulan. Dia berujar, usulan itu pemerintah tetap menginginkan penggunaan formula dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, sementara para pengusaha dan pekerja menginginkan rumus yang berbeda.

"Ada rekomendasi DPNAS terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi dari unsur pengusaha dan dari unsur pekerja. DPNAS itu isinya tiga kan. Pemerintah, pengusaha, pekerja," kata Indah.

Dia mengatakan, perbedaan dalam formula penghitungan nilai upah minimum berada pada bagian alpha. Indah menyebut para pekerja menginginkan alpha sebesar 0,3 sampai 1 persen.

"Pekerja maunya 0,3 sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan. Karena baru kali ini DPNAS hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Indah berharap akan ada jalan keluar jika perhitungan formula untuk menetapkan nilai upah minimum berbeda. Indah mengatakan, terdapat musyawarah mufakat sebagai langkah dalam menetapkan rumus penyesuaian indeks tertentu atau alpha.

"Pasti ada jalan keluar. Kita kan ingatkan ada musyawarah mufakat. Pasti ada, artinya sebelum mufakat kita berikhtiar dulu dong. Ya kan ada kita biasa dalam hubungan industrial dialog," ujar Indah.

Sementara itu, dia mengatakan surat edaran tentang penetapan UMP akan segera diterbitkan. Indah berujar, surat edaran itu akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap Indah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons tuntutan para buruh untuk menaikkan upah minimum menjadi 8 sampai 10 persen. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan tuntutan itu kemungkinan akan dikabulkan sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti kita (Kemnaker) lihat artinya ada aturan," ujar Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Meskipun demikian, dia mengatakan masih mempertimbangkan terkait tuntutan kenaikan upah minimum yang dinginkan oleh para pekerja buruh. Ia berujar, jika hal tersebut dapat dilakukan, maka akan segera diwujudkan.

"Tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain, kalau memang itu bisa kita lakukan," ucap dia.

Sementara itu, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja sempat menggelar unjuk rasa pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Dalam demonstrasi itu disampaikan dua tuntutan yakni menaikan upah minimum hingga kisaran 8 - 10 persen dan mencabut peraturan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, unjuk rasa yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta pada hari ini merupakan demonstrasi tahap awal. Jika dua tuntutan itu tidak didengarkan oleh pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, upah minimum harus dinaikkan karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. "Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi permintaan kalangan buruh agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pemerintah akan menampung masukan dari kalangan buruh mengenai formula penghitungan upah minimum.

“Masukan dari buruh kita tampung dan kita pahami itu,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Adapun penetapan upah minimum hingga saat ini masih terus digodok oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tengah menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan simulasi perhitungan upah dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari perhitungan tersebut kata Yassierli, pihaknya akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua pihak, terkait penetapan upah minimum tersebut. Formula yang digunakan dalam penetapan upah tahun ini masih merujuk pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t).

Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Depenas ihwal indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indah menyebut bahwa rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua. Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Kendati begitu, dia meyakini ada jalan keluar dari perbedaan nilai alfa tersebut, melalui musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja.

Dalam catatan Bisnis, kalangan buruh menolak PP No.51/2023. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, upah minimum yang menjadi salah satu tonggak bagi buruh untuk mendapat penghasilan hingga saat ini di kanalisasi oleh regulasi yang ada, dalam hal ini PP No.51/2023.

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan alfa sebagai salah satu formulasi dalam penetapan upah minimum. Akibatnya, upah minimum sangat kecil kenaikannya.

Menurut survei yang dilakukan serikat buruh, kenaikan upah seharusnya di atas rata-rata 5%. Hal ini dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kebutuhan anak.

Belum lagi, saat ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang rendah, maka buruh akan semakin sulit untuk meningkatkan konsumsi.

“Intinya, urgensi daripada pekerja/buruh menuntut itu karena daya beli buruh kan sudah menurun. Sekarang deflasi sudah lima bulan berturut-turut sementara kebutuhan buruh itu ditentukan oleh penghasilan,” kata Iwan kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah sangat kecil jika menggunakan formula yang tertuang dalam PP No.51/2023.

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini mencapai 59.796 orang per 28 Oktober 2024. Korban PHK terbanyak terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakarta untuk mengkaji penyebab tingginya angka PHK di provinsi tersebut.

“Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut.

Di sisi lain, Indah belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

“Mudah-mudahan naiknya dikit, saya belum bisa memperkirakan karena tiap hari bergerak datanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja yang di PHK kembali bertambah sebanyak 30.000 hingga akhir 2024.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di PHK. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Dia mengungkap, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen dipicu oleh banjir barang impor akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati. Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

“...karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.