JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Selain UMP, di 100 hari pertama ini Yassierli mengharapkan adanya solusi terkait lapangan kerja baru, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kemnaker untuk melihat digitalisasi dan hilirisasi sebagai suatu peluang baru.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Yassierli menyebut ada kemungkinan bahwa Kemnaker bakal mengeluarkan kebijakan baru. “Ada peluang kita meng-create job baru dan disinilah kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya, dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut,” tuturnya.

Yassierli juga mengungkap bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengharapkan agar Kemenaker dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Menurut Yassierli, sejumlah program yang telah dilakukan Kemenaker selama ini perlu dilanjutkan, sembari menyesuaikan kurikulum pelatihan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri.

Adapun, harapan Airlangga juga sejalan dengan arahan Prabowo kepada Yassierli dan jajarannya. Dalam pesannya, Prabowo meminta Yassierli untuk menyiapkan SDM di sektor jasa agar dapat dikirim ke luar negeri.

Di sisi lain, Yassierli berencana meneruskan reformasi birokrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan di internal Kemnaker lantaran akan berdampak terhadap kinerja kementerian itu sendiri.

“Jadi kita berharap 100 hari ini ada suatu terobosan yang memang kita harapkan menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman dan kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada kabinet merah putih,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penentuan upah minimum 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai perlu adanya titik tengah agar upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu]," kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.

Arsjad menilai bahwa para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.

"Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Adapun pada tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan.

Nantinya, pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Perhitungan yang mengacu pada PP 51/2023 akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di setiap wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan. Saat ini, pemerintah akan menentukan besaran upah minimum 2025.

Susi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Pehitungan yang mengacu pada PP 51/2023 berarti akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Yang jelas, pemerintah ingin agar penetapan upah minimum 2025 tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi, PP-nya, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan mencari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa comply, tetapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret," ujar Susi di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di wilayahnya.

Perlu dicatat bahwa saat ini bos dari Susi, yakni Airlangga Hartarto menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Ketenagakerjaan, karena Ida Fauziyah mundur dari posisi tersebut setelah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Artinya, Airlangga selaku Menko Perekonomian sekaligus Plt. Menteri Ketenagakerjaan turut andil dalam pembahasan upah minimum 2025.

Susi pun menjelaskan bahwa Airlangga ingin ada pembahasan yang komprehensif atas aturan eksisting dan perhitungan upah minimum tahun depan, terutama untuk memacu perekonomian.

"Karena kan pemerintah juga butuh para pekerja, kelas menengah itu juga punya daya beli, [dengan kenaikan upah] supaya spending-nya tinggi, growth-nya kan dari situ. Kalau persennya [kenaikan upah minimum 2025] kan kita masih akan hitung betul," ujar Susi.

Menurutnya, pemerintah akan mencermati ata pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 sebagai salah satu variabel penting dalam penentuan upah minimum 2025.

"Kami paham kan ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan pekerja, ya ini harus kita balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya, apa yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga," kata Susi.

Rumus Perhitungan Upah Minimum 2025

Berdasarkan PP 51/2023, terdapat tiga variabel dalam perhitungan kenaikan upah minimum, yakni:

• Inflasi
• Pertumbuhan ekonomi
• Indeks tertentu

Rumus perhitungan upah minimum adalah:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

UM(t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Adapun, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus (Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi x α) x UM(t)

Simbol α atau aplha merupakan variabel di rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Nantinya, upah minimum akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata atau median upah, hingga faktor-faktor lain terkait kondisi ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Upah minimum akan diumumkan pada 21 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Wakil Ketua Depenas Agus Dermawan mengatakan, pembahasan upah minimum sudah berjalan dan masih berproses sembari menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pembahasan penetapan upah minimum sudah masuk pada Sidang Pleno ke-4 dan diharapkan rampung pada akhir atau awal November 2024.

“Pokoknya Depenas kerja keras untuk upah minimum 2025,” kata Agus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Adapun, upah minimum 2024 juga ditetapkan dengan menggunakan formulasi PP No.51/2023. Formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2024 tertinggi:

3. DKI Jakarta Rp5.067.381,00

4. Papua Rp4.024.270,00

5. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00

6. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00

7. Aceh Rp3.460.672,00

8. Sumatra Selatan Rp3.456.874,00

9. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00

10. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00

11. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00

12. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00