KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Riyani Tirtoso mengatakan bahwa kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank merupakan peluang kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional.

“Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua lembaga, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan, khususnya dalam perdagangan dan ekspor antara Indonesia dan Ghana,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Riyani saat menerima kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank yang bertujuan mempelajari operasional, inovasi, dan strategi LPEI dalam mendukung ekspor nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (21/10/2024) sampai Kamis (24/10/2024) itu menjadi forum interaktif untuk pertukaran informasi, pengalaman, serta peluang bisnis, terutama terkait inovasi dalam pembiayaan ekspor.

Delegasi Ghana Export-Import Bank terdiri dari 10 orang dan dipimpin oleh Manager Export Trade Gloria Opoku.

Dalam kunjungan tersebut, mereka fokus pada berbagai aspek operasional dan teknologi informasi yang diterapkan oleh LPEI. Ghana Export-Import Bank juga mempelajari pendekatan inovatif LPEI dalam mendukung ekspor sektor strategis, seperti industri dirgantara.

Gloria Opoku, mewakili Chief Executive Officer (CEO) Ghana Export–Import Bank Lawrence Agyinsam, mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan berkomitmen untuk membangun kemitraan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari Indonesia Eximbank dan berharap dapat belajar serta berbagi banyak hal, terutama dalam upaya memajukan ekspor nasional,” ucapnya.

Gloria berharap kegiatan tersebut menjadi awal dari lebih banyak potensi kerja sama di masa depan.

Kunjungan ke PTDI

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, delegasi Ghana Export-Import Bank mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), salah satu debitur strategis LPEI di sektor industri penerbangan.

PTDI merupakan pemain utama dalam ekspor produk pesawat terbang, termasuk ke kawasan Afrika.

Delegasi tersebut mendapatkan gambaran langsung mengenai proses produksi pesawat serta inovasi dan dukungan LPEI kepada industri strategis seperti PTDI dalam menembus pasar internasional.

Selain itu, delegasi juga diajak untuk memahami lebih dalam tentang sektor kerajinan tangan Indonesia yang memiliki potensi ekspor besar.

Mereka mengunjungi dua mitra binaan LPEI, Balizen dan Maharani Craft, yang telah berhasil menembus pasar global dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari Indonesia Eximbank.

Kedua mitra usaha tersebut memproduksi kerajinan berkualitas tinggi yang sudah diekspor ke berbagai negara, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk unggulan mereka.

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Riyani Tirtoso mengatakan bahwa kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank merupakan peluang kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional.

“Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua lembaga, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan, khususnya dalam perdagangan dan ekspor antara Indonesia dan Ghana,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Riyani saat menerima kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank yang bertujuan mempelajari operasional, inovasi, dan strategi LPEI dalam mendukung ekspor nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (21/10/2024) sampai Kamis (24/10/2024) itu menjadi forum interaktif untuk pertukaran informasi, pengalaman, serta peluang bisnis, terutama terkait inovasi dalam pembiayaan ekspor.

Delegasi Ghana Export-Import Bank terdiri dari 10 orang dan dipimpin oleh Manager Export Trade Gloria Opoku.

Dalam kunjungan tersebut, mereka fokus pada berbagai aspek operasional dan teknologi informasi yang diterapkan oleh LPEI. Ghana Export-Import Bank juga mempelajari pendekatan inovatif LPEI dalam mendukung ekspor sektor strategis, seperti industri dirgantara.

Gloria Opoku, mewakili Chief Executive Officer (CEO) Ghana Export–Import Bank Lawrence Agyinsam, mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan berkomitmen untuk membangun kemitraan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari Indonesia Eximbank dan berharap dapat belajar serta berbagi banyak hal, terutama dalam upaya memajukan ekspor nasional,” ucapnya.

Gloria berharap kegiatan tersebut menjadi awal dari lebih banyak potensi kerja sama di masa depan.

Kunjungan ke PTDI

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, delegasi Ghana Export-Import Bank mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), salah satu debitur strategis LPEI di sektor industri penerbangan.

PTDI merupakan pemain utama dalam ekspor produk pesawat terbang, termasuk ke kawasan Afrika.

Delegasi tersebut mendapatkan gambaran langsung mengenai proses produksi pesawat serta inovasi dan dukungan LPEI kepada industri strategis seperti PTDI dalam menembus pasar internasional.

Selain itu, delegasi juga diajak untuk memahami lebih dalam tentang sektor kerajinan tangan Indonesia yang memiliki potensi ekspor besar.

Mereka mengunjungi dua mitra binaan LPEI, Balizen dan Maharani Craft, yang telah berhasil menembus pasar global dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari Indonesia Eximbank.

Kedua mitra usaha tersebut memproduksi kerajinan berkualitas tinggi yang sudah diekspor ke berbagai negara, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk unggulan mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi kerja sama ekonomi multilateral BRICS Plus tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam rangkaian proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), yang juga merupakan organisasi kerja sama internasional, tetapi berporos pada negara Barat.

Sementara BRICS merupakan organisasi internasional dengan anggota pertama terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang memiliki fokus utama untuk meninggalkan dollar AS sebagai alat transaksi.

iStockphoto/Muhammad Labib Adilah Ilustrasi bendera Indonesia.

Namun demikian, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, rencana untuk bergabung ke dalam BRICS Plus tidak berarti Indonesia menjaga jarak dengan Amerika Serikat atau Uni Eropa.

Sebab, terdapat juga negara anggota BRICS Plus yang merupakan aliansi kuat dari Negeri Paman Sam, yakni India, Uni Emirat Arab, Brasil, dan Arab Saudi.

"Sebaliknya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS, terutama China dan Rusia," ujar Wijayanto dalam keterangannya, dikutip Senin (28/10/2024).

Wijayanto menjelaskan, baik OECD maupun BRICS bukanlah organisasi internasional "kaku", yang melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam kerja sama multilateral.

Oleh karenanya, pemerintah dapat mengedepankan aspek kepentingan ekonomi nasional dibanding politik dalam menjalin kerja sama multilateral.

"Mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia, itulah yang akan dipilih," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi kerja sama ekonomi multilateral BRICS Plus tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam rangkaian proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), yang juga merupakan organisasi kerja sama internasional, tetapi berporos pada negara Barat.

Sementara BRICS merupakan organisasi internasional dengan anggota pertama terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang memiliki fokus utama untuk meninggalkan dollar AS sebagai alat transaksi.

iStockphoto/Muhammad Labib Adilah Ilustrasi bendera Indonesia.

Namun demikian, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, rencana untuk bergabung ke dalam BRICS Plus tidak berarti Indonesia menjaga jarak dengan Amerika Serikat atau Uni Eropa.

Sebab, terdapat juga negara anggota BRICS Plus yang merupakan aliansi kuat dari Negeri Paman Sam, yakni India, Uni Emirat Arab, Brasil, dan Arab Saudi.

"Sebaliknya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS, terutama China dan Rusia," ujar Wijayanto dalam keterangannya, dikutip Senin (28/10/2024).

Wijayanto menjelaskan, baik OECD maupun BRICS bukanlah organisasi internasional "kaku", yang melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam kerja sama multilateral.

Oleh karenanya, pemerintah dapat mengedepankan aspek kepentingan ekonomi nasional dibanding politik dalam menjalin kerja sama multilateral.

"Mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia, itulah yang akan dipilih," katanya.

Menurutnya, kedua kerja sama multilateral itu dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia, di mana BRICS dapat mendongkrak perdagangan internasional, sedangkan OECD dapat membantu menciptakan standar regulasi menjadi negara maju.

Akan tetapi, Wijayanto mengakui, aksesi anggota OECD menjadi lebih sulit karena Indonesia perlu mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh negara Barat.

"Lalu, sebaiknya kita pilih bergabung dengan OECD atau BRICS? The best scenario adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turkiye," tutur dia.

Apabila memang harus memilih salah satu, Wijayanto bilang, pemerintah perlu memilih organisasi yang menghargai posisi Indonesia, dengan indikator yang paling mungkin "dieksekusi" dalam waktu dekat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan," ucapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan, wacana Indonesia bergabung ke dalam BRICS tidak akan berpengaruh terhadap fokus pemerintah melakukan aksesi keanggotan OECD.

Pasalnya, kedua organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana OECD merupakan organisasi internasional yang fokus menciptakan standar perekonomian antar negara anggota, sementara BRICS merupakan forum yang mendorong kerja sama riil antar anggota.

"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan," tutur Edi, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Selain itu, Edi menilai, tujuan utama dari rencana Indonesia bergabung ke dalam BRICS bukan untuk "berpihak" ke pihak tertentu. Salah satu kepentingan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS ialah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global, lewat berbagai kerja sama multilateral, seperti local currency transaction (LCT).

"Tidak kemudian hanya spesifik kita bicara politik untuk memihak ini, memihak itu, tidak," ucap Edi.

Perdana Menteri Kenya Musalia Mudavadi dan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan meneken article of agreement (AOA) gerakan G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA). Gerakan ini akan menghimpun pendanaan campuran untuk menginisiasi ekonomi berkelanjutan dan proyek sustainable development growth (SDG).

Pada pertengahan 2024, Fiji, Prancis, Sri Lanka, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Luksemburg, Kanada, dan Indonesia telah meneken letter of intent (LOI) untuk membentuk GBFA. AOA yang diteken Kenya menjadi langkah lanjutan dari pembentukan GBFA Mei lalu.

"Saya sangat senang bahwa kita telah melangkah maju setelah pertemuan terakhir kita di New York bulan lalu. Terima kasih khusus kepada Kenya atas komitmennya untuk menandatangani AOA untuk Global Blended Finance G20 Bali hari ini," kata Luhut dalam sambutannya di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Luhut mengatakan setelah Kenya meneken kerja sama ini diharapkan negara lain yang sudah meneken LOI bisa mengikutinya dan memulai gerakan dan program untuk ekonomi berkelanjutan.

"Saya percaya anggota lain akan segera bergabung. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai target ini, tetapi saya percaya dengan semangat kebersamaan, kita bisa melakukannya," tegas Luhut.

Luhut mengatakan sumber daya publik saja tidak cukup untuk mencapai skala yang dibutuhkan dalam pencapaian SDGs dan aksi iklim. GBFA akan menggabungkan modal dari sektor publik, filantropi, dan sektor swasta untuk mempercepat program tersebut.

"Sekali lagi, saya selalu mengatakan bahwa negara-negara berkembang benar-benar membutuhkan platform semacam ini," ujar Luhut.

Global Blended Finance Alliance memang didirikan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi ajang bagi kemitraan internasional dalam mendukung implementasi SDGs di negara berkembang dan mendorong kerjasama selatan-selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan sambutan lewat rekaman video mengatakan GBFA dibentuk untuk menjadi sarana pembiayaan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

GBFA juga bisa menjadi jalan bagi negara maju untuk mempertegas bantuannya kepada negara berkembang dalam rangka memerangi krisis iklim.

"Saya harapkan Global Blended Finance Alliance ini menjadi platform yang mendorong lebih banyak sumber pembiayaan, khususnya pemenuhan komitmen negara maju untuk akselerasi pembangunan dan pendanaan iklim," ujar Jokowi.

Dia mengatakan Indonesia percaya kerjasama di GBFA dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan teknologi dan pembiayaan untuk solusi yang lebih inovatif dan inklusif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai kebutuhan untuk komoditas perkebunan maupun hortikultura di Jepang cukup tinggi. Oleh karena itu, dirinya mengaku akan 'all out' dalam mengembangkan sektor pertanian nasional guna dapat memenuhi kebutuhan domestik maupun luar negeri.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini juga mengatakan dirinya tengah fokus untuk memaksimalkan digitalisasi pada sektor pertanian. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang modern.

"Saya dengan pak Menteri, saya sebagai Wakil Menteri ini bagi tugas, jadi saya punya tanggung jawab membantu beliau, mensukseskan (program) beliau, salah satunya perdagangan luar negeri. Jadi memang saya mengambil peran salah satunya digitalisasi, membuat peta digitalisasi pertanian Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Hal itu dia sampaikan saat melakukan dialog terkait kebijakan dan inisiatif untuk sektor pertanian, serta kerjasama internasional dengan Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, Jepang, Senin (14/10) kemarin.

Di sisi lain,Sudaryono menekankan pentingnya peran Bank Indonesia (BI) dalam mendukung ekspor komoditas pertanian nasional, khususnya ke negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan Taiwan. Sudaryono pun menyebut peran BI tidak hanya sebagai pengendali inflasi, tetapi juga sebagai agregator ekspor.

"Satu hal, saya sangat gembira bahwa BI itu memiliki peranan yang besar, artinya jemput bola. Tadi sudah kita garis bawahi, mungkin saya kira pertemuan siang hari ini, kalau boleh kita kasih highlight tuh keyword-nya adalah agregator ekspor dan inflasi," ujar lulusan National Defense Academy of Japan ini.

Sudaryono mengungkapkan kunjungan bilateral ke Jepang kali ini untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang terlatih di sektor pertanian melalui program magang di Jepang. Nantinya para tenaga magang itu berasal dari kalangan mahasiswa atau petani milenial, yang akan melakukan magang di Jepang selama periode tertentu.

"Tenaga-tenaga magang itu bisa magang di sektor pertanian, bisa selama 6 bulan, satu tahun, atau 1 setengah tahun, kemudian kembali. Kita kirim saja tenaga-tenaga anak muda kita yang konsen di bidang pertanian, kita training, nanti kita kirim menjadi tenaga-tenaga pertanian di Jepang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI di Tokyo Imaduddin Sahabat mengatakan selama ini pihaknya menjadi agregator bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan diekspor ke Jepang.

Ia menjelaskan, BI di Tokyo selama ini membantu para pelaku UMKM dalam mengakses marketplace, promosi perdagangan, hingga packaging.

"Sedangkan kalau kita masuk dari Indonesia, memang diperlukan agregator. Jadi nggak bisa masuk Jepang tuh sendiri, jadi kita mesti punya agregator," ungkapnya.

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities yang menjalankan fungsi hampir bersamaan sebagai ibu kota selama periode tertentu (2025-2029). Usulan itu datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

ASPI merumuskan 2 variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun 4 alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang 1 yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota secara legal (de jure) dan IKN sebagai ibu kota de facto (kegiatan administrasi pemerintahan nasional).

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," kata Ketua Umum ASPI Adiwan Fahlan Aritenang dalam konferensi pers Jumat (11/10).

Kemudian skenario peluang 2 yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Berikut skenario perencanaan dalam konteks tahapan pemindahan ibu kota yang diusulkan ASPI:

2022-2024 : Pemindahan fase awal untuk fungsi pemerintahan prioritas.

2025-2029 : Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset serta talenta.

2030-2034 : Pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas.

2035-2039 : Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

2040-2045 : Mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia Joseph Nyuma Boakai di sela-sela Indonesia-Africa Forum 2024. Jokowi menawarkan Boakai beberapa potensi kerja sama, salah satunya kerja sama pembangunan infrastruktur di Liberia oleh BUMN konstruksi Indonesia.

Jokowi menggarisbawahi ada tiga sektor utama kerja sama yang dapat diperkuat antara Indonesia dan Liberia. Salah satunya adalah kerja sama di bidang infrastruktur. Dia mengatakan Indonesia memiliki banyak perusahaan dengan pengalaman luas dalam pembangunan infrastruktur.

Misalnya saja beberapa perusahaan pelat merah konstruksi yang sudah memiliki beberapa proyek di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini dijamin Jokowi siap bekerja sama dengan Liberia.

"Indonesia memiliki banyak perusahaan dengan pengalaman luas dalam pembangunan infrastruktur, dan kami siap bekerja sama dengan Liberia untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sana," kata Jokowi dalam keterangan resminya, Senin (2/9/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan soal kerja sama di bidang kelapa sawit yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Jokowi mengajak Boakai untuk merapatkan barisan melawan kampanye hitam yang dilancarkan di dunia Barat hingga kebijakan diskriminatif European Union Deforestation Regulation (EUDR).

"Indonesia terus berjuang melawan kampanye negatif ini dan berharap Liberia juga dapat terus mendukung. Indonesia juga siap membantu dalam peningkatan kapasitas di negara-negara Afrika, termasuk Liberia," ungkap Jokowi.

Ketiga, Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kerja sama pembangunan dengan Liberia melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan Liberia. Mulai dari dukungan teknis, beasiswa, hingga pelatihan vokasional.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI melakukan penandatanganan kontrak Rudal Permukaan-ke-Permukaan Cakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan perusahaan pertahanan, Republikorp Indonesia, Senin (26/8) kemarin.

Dari pihak Kemhan, penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. Sedangkan dari pihak Republikorp Indonesia diwakili founder perusahaan, Norman Joesoef.

Dalam kesempatan yang sama, Republikorp juga melangsungkan penandatanganan Framework Agreement dengan perusahaan bidang pertahanan Turki, ASELSAN dan ROKETSAN. Proses penandatanganan ini turut dihadiri oleh Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Gorgun.

"Di hadapan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, dan Prof. Dr. Haluk Gorgun, Secretary of Turkish Defence Industries, Republikorp menandatangani beberapa perjanjian penting yang memperkuat posisi Indonesia di kancah pertahanan global," jelas perusahaan dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (27/8/2024).

Melalui perjanjian ini, Republikorp dengan ASELSAN akan melakukan produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS). Sedangkan perjanjian dengan ROKETSAN dilakukan untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal CAKIR, ATMACA, dan HISAR.

"Kemitraan strategis ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung industri pertahanan internasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," terang Republikorp.

JAKARTA,investor.id – Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA) menyatakan dukungannya terhadap aksesi Indonesia di dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden ERIA Tetsuya Watanabe dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenko Perekonomian dan ERIA, di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

“ERIA siap mendukung upaya Indonesia dalam koordinasi perekonomian internasional, termasuk bergabung ke OECD dan CPTPP, serta pengembangan industri, otomotif, semikonduktor, dan ekonomi digital. Berdasarkan MoU hari ini, kami sangat berkomitmen terhadap pembangunan Indonesia dan upaya Menteri Airlangga untuk membangun negara ini,” ungkap Tetsuya.

Sementara Airlangga menyampaikan, ruang lingkup dalam kerja sama antara ERIA dan Kemenko Perekonomian ini diantaranya terkait kajian aksesi Indonesia di OECD dan CPTPP, dukungan pembentukan Asia Zero Emission Center, Future ReadyAsean kajian rantai pasok, baik itu semikonduktor, pengembangan ekonomi digital, dan juga studi mengenai industri otomotif next generation di Asean untuk supply global, termasuk pengembangan industri berbasis baterai.

“Bentuk kerja samanya adalah dalam bentuk in-depth study dan publikasi bersama, kemudian studi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM, dan rencana kerjasama dalam dua tahun dan dapat diperpanjang,” tambah Airlangga.

Dia menjelaskan, dalam dukungannya terhadap aksesi Indonesia dalam OECD dan CPTPP, ERIA akan melakukan kajian manfaat, simulasi skenario dan pembentukan Project Management Office (PMO) daripada OECD. Selain itu, pihaknya juga telah menandatangani dokumen terkait dengan pembentukan PMO CPTPP.

“Kemudian juga dalam kerjasama juga akan didorong untuk pengembangan dan perluasan pasar ekspor, termasuk ini dari kajian untuk CPTPP dimana dengan masuk CPTPP kita akan membuka pasar Amerika Latin, dan sekarang juga dengan keanggotaan Inggris yang baru tahun 2024 ini menjadi anggota CPTPP pertama di luar sebelas negara, ini juga akan membuka pasar untuk anggota CPTPP yang lain, di Asean, Singapura, Malaysia, dan Vietnam adalah penandatangan CPTPP,” papar Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News