Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk

Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil dan pakar mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah untuk menyesuaikan standar BBM dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK No 20 tahun 2017.

Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan.

Pada 2010, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara dan trennya terus meningkat setiap tahunnya.

Kualitas BBM baik diesel maupun bensin yang saat ini disediakan di pasaran sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kandungan sulfur yang tinggi ini, berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Indonesia sendiri sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini," kata Budi.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar mengharapkan pemerintah bergerak cepat dalam memberlakukan kebijakan BBM Bersih. Menurut mereka, perlu ada langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina akibat serangan Israel telah mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina pun secara tegas mengecam dugaan adanya hubungan perdagangan yang masih berlangsung antara Indonesia dan Israel di tengah situasi yang semakin mencekam di Palestina.

Dilansir dari siaran pers Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), koalisi ini sempat mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengungkap fakta terkait dugaan impor produk Israel ke Indonesia. Namun, hingga kini, kementerian belum memberikan tanggapan, meskipun tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlalu.

Ketiadaan respons ini memicu kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia tidak bersikap serius dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan malah mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel, sebuah negara yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Adapun, krisis kemanusiaan di Palestina semakin meruncing, dengan jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga 12 Agustus 2024, lebih dari 40.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu insiden terbaru yang menimbulkan duka mendalam adalah serangan terhadap sekolah pengungsian Al-Tabin di Gaza pada 10 Agustus 2024 yang menewaskan lebih dari 100 orang, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Menurut KontraS, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung Palestina, termasuk dengan memberlakukan embargo total terhadap produk Israel. Namun, langkah ini tampaknya belum diambil oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada 19 Juli 2024, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Permohonan tersebut didasarkan pada data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam impor produk Israel ke Indonesia.

Data tersebut mencatat bahwa nilai impor produk Israel pada periode Januari-April 2024 mencapai 29.225.727 USD, atau sekitar 475 miliar Rupiah, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.731.846 USD, atau sekitar 109 miliar Rupiah. Peningkatan sebesar 334,14 persen ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Indonesia masih memiliki hubungan perdagangan yang aktif dengan Israel.

Temuan ini tidak hanya memicu keprihatinan terkait hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap solidaritas global dalam upaya memboikot produk-produk yang diduga mendukung kejahatan kemanusiaan oleh Israel.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa hubungan perdagangan dengan Israel bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rezim yang melakukan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Setiap transaksi ekonomi dengan Israel dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap infrastruktur militer dan ekonomi yang digunakan untuk menindas Palestina. Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut mereka, retorika dukungan yang sering disampaikan di berbagai forum internasional tampak hanya sebagai janji kosong jika Indonesia tetap membiarkan adanya hubungan dagang dengan rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Mereka pun mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera membuka informasi terkait impor produk Israel guna memastikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam transaksi yang mendukung kejahatan tersebut.

Menurutnya, sikap bungkam yang diperlihatkan hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa pemerintah mungkin terlibat dalam kolusi dengan rezim yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Atas dasar temuan dan perkembangan ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pertama, kementerian harus segera merespons permohonan informasi terkait kegiatan impor produk Israel ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pemerintah Indonesia harus segera menghentikan semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap solidaritas internasional dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ini mencakup embargo total terhadap produk-produk Israel yang beredar di pasar Indonesia.

Koalisi juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam masalah ini. Jika tuntutan ini tidak segera direspons, pemerintah akan dicap sebagai pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Lebih jauh, kegagalan untuk bersikap transparan dapat memicu kemarahan masyarakat, meningkatkan gelombang protes, dan memperluas boikot terhadap produk yang mendukung penjajahan Israel.

MICHELLE GABRIELA I KONTRAS.ORG

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dinilai melanggar HAM.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana menyoroti revisi UU TNI dan UU Polri sangat tertutup, terkesan terburu buru dan tidak demokratis. Pasalnya, ini disodorkan jelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, pada draft revisi UU Polri dinilai adanya tambahan kewenangan Kepolisian menjadi lembaga yang super power, bahkan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga yang lain. Menurutnya, ini tidak ada transparansi akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan-kewenangan tersebut.

“Apa saja? di antaranya penguasaan ruang siber kemudian kewenangan berkaitan dengan penyadapan, kewenangan lain yang berkaitan dengan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa mereka bisa melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat,” jelasnya.

Berikutnya, lanjut Arif, Kepolisian bakal menjadi penyidik tunggal yang akan membawahi penyidik-penyidik di kementerian/lembaga lain, di mana ini akan berdampak pada penegakkan hukum.

Dia bilang, nantinya hal tersebut akan sangat bergantung kepada kepolisian, baik dalam pemberantasan korupsi, kasus pelanggaran HAM berat penyidiknya harus dari Kepolisian.

“Kekuasaan yang besar tanpa transparansi akuntabilitas itu rumusnya kesewenang-wenangan, rumusnya penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi. Itu masalah besar,” terang dia.

Di lokasi yang sama, Wakil Koordinator Kontras, Andi Muhammad Rezaldy menyoroti dari sisi draft UU TNI, di mana poin yang paling krusial adalah berkenaan dengan penempatan prajurit TNI aktif di Kementerian/Lembaga, di mana penempatan ini itu memberikan akses yang luas bagi prajurit aktif.

“Kami khawatir dengan adanya tambah-tambahan penempatan prajurit TNI aktif ini akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi profesionalisme TNI itu sendiri,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri seharusnya mengarahkan kedua lembaga itu semakin profesional dan bukan melemahkan agenda reformasi institusi.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, substansi revisi UU TNI dan revisi UU Polri banyak mengandung masalah.

Persoalan dalam revisi UU itu, kata Dimas, mulai dari peran kedua aparat negara yang semakin intrusif terhadap kehidupan rakyat sipil, sampai pemberian kewenangan yang dianggap terlampau besar buat TNI-Polri.

"Pengaturan yang problematik tersebut tidak hanya dikhawatirkan akan melemahkan dan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri tetapi juga akan berdampak langsung pada terlanggarnya hak-hak warga negara," kata Dimas dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan dan DPR.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua undang-undang ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dianggap minim partisipasi publik dinilai memperlihatkan ada potensi hanya dilakukan buat memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

"Perancangan revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri yang sedari awal tidak melibatkan publik sudah mencerminkan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut bukanlah untuk kepentingan publik melainkan kepentingan politik dan segelintir kelompok tertentu," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat semestinya melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua UU ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan periode 2019-2024 dinilai seharusnya tidak membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri karena waktu yang minim, dan rawan dikebut sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

"Di tengah masa transisi DPR dan pemerintah seperti sekarang ini sudah semestinya pemerintah mempersiapkan transisi yang baik dengan tidak merubah kebijakan dan atau undang-undang strategis," kata Dimas dalam keterangan pers seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

"Sebaiknya memberikan kewenangan itu kepada DPR dan pemerintahan terpilih, apalagi banyak dari anggota DPR periode 2019-2024 saat ini tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode berikutnya," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) RUU Polri oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 rawan mengabaikan kritik.

Menurut mereka, jika pembahasan kedua beleid itu dilanjutkan juga dikhawatirkan bisa memicu berbagai persoalan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, jika pembahasan 2 revisi beleid itu diteruskan pada periode ini maka berpotensi membahayakan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, kata Arya, periode DPR masa bakti 2019-2024 tidak lama lagi akan segera berakhir dan berpotensi menimbulkan masalah jika pembahasan kedua RUU itu dikebut.

"Koalisi mengkhawatirkan akan terjadi pola pembahasan yang transaksional, dan mengabaikan kritik dan usulan penting masyarakat sipil," kata Dimas dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang asas keterbukaan dalam pembentukan UU, disebutkan terdapat 3 syarat harus dipenuhi supaya tercipta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Pertama adalah terpenuhinya hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard).

Kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered).

Ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Dimas menilai pembahasan undang-undang strategis seperti revisi UU TNI dan UU Polri sudah seharusnya memperhatikan aspirasi publik.

"Mengingat kedua undang-undang tersebut sangat berdampak langsung pada penikmatan hak-hak warga negara termasuk HAM oleh masyarakat," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua RUU itu berada di DPR.