Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis bakal berjalan mulai 2 Januari 2025 mendatang. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) pun membagi informasi soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis.

Dalam infografis yang dibagikan lewat Instagram resmi @pco.ri, dikutip Jumat (1/11/2024) kemarin, program Makan Bergizi Gratis akan dibagikan satu kali sehari untuk setiap anak dengan total anggaran Rp 71 triliun.

Dalam catatan detikcom, rencana besarnya program ini menyasar 82 juta orang, dengan total anak usia sekolah dan santri 44 juta. Nah, untuk 44 juta anak sekolah dan santri ini, pemerintah akan membagikan makanan dalam tiga penjadwalan setiap hari.

Daftar Pembagian Makan Bergizi Gratis:

1. Sekitar pukul 08.00, makanan akan dibagikan bagi anak PAUD, TK, hingga kelas 2 SD
2. Sekitar pukul 09.30, makanan akan dibagikan bagi anak kelas 3-6 SD
3. Sekitar pukul 12.00, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA

PCO menjelaskan jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

"Pemberian Makan Bergizi Gratis disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah," tulis PCO dalam unggahannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

(hal/hns)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo mewanti-wanti agar kebijakan terkait tembakau tidak mengabaikan kontribusi fiskal dan dampak ekonomi dari industri tembakau.

Dia menerangkan, banyak negara telah menerapkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa mereka untuk mengurangi konsumsi. Namun, hasilnya kerap tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dia mencontohkan di Australia, kebijakan ini justru memicu kenaikan jumlah rokok ilegal. Di negara tersebut, rokok ilegal naik 200% setelah penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek diterapkan dibandingkan dengan sebelumnya.

“Konsumen berpindah ke rokok ilegal yang lebih murah, sehingga merugikan industri resmi yang telah mematuhi regulasi,” kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Diketahui, cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai Indonesia. Hingga Juli 2024, penerimaan CHT tercatat sebesar Rp 111,3 triliun. 

Alokasi pendapatan dari cukai tembakau adalah 98 persen untuk pemerintah pusat dan 2 persen untuk provinsi.

Pada lain kesempatan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan,mengungkapkan kekhawatirannya terkait penerapan kemasan polos yang dinilai dapat mempengaruhi industri tembakau secara keseluruhan. 

“Kemasan rokok polos tanpa merek ini tentu akan mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau. Namun yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal,” ujar Henry dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

Dia menilai, kemasan rokok polos tanpa merek dapat memperburuk masalah penyebaran rokok ilegal di tengah masyarakat. Dengan kemasan yang seragam, ia menilai akan semakin sulit untuk membedakan produk legal dari ilegal. 

“Sudah pasti kebijakan peralihan ke kemasan polos dapat memperburuk kontraksi industri tembakau yang sudah menghadapi tekanan ekonomi berat,“ beber dia.

Sekretaris Jendral Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPPRI), Willem Petrus Riwu yang akrab disapa Wempy menilai, regulasi PP 28/2024 dan RPMK tidak hanya mempengaruhi industri tembakau, tetapi juga berdampak besar pada mata rantai produksi dan distribusi rokok.

Dampak regulasi pun dipandang akan berpengaruh ke hal-hal lain. Misalnya saja, salah satu ketentuan yang mengatur standardisasi kemasan dan mensyaratkan kemasan polos. 

“Kebijakan ini dapat memicu pemalsuan produk dan memperkuat pasar rokok ilegal,” kata dia.

Seperti diketahui, belakangan ini berbagai stakeholder telah menyampaikan keluhan dan protes, terutama dari industri tembakau dan kelompok masyarakat yang menolak wacana kemasan rokok polos tanpa merek.

Kebijakan ini mengharuskan semua produk tembakau dikemas dalam kemasan tanpa merek atau desain. Sehingga, rokok dengan merek apapun akan dikemas dengan tampilan yang sama sehingga tidak bisa dibedakan.

Server Partisipasi Sehat, yang merupakan platform resmi untuk menyampaikan masukan dan aspirasi mengenai kebijakan kesehatan dikabarkan sempat mengalami down-time yang mempengaruhi aksesibilitas pengguna. Gangguan ini disebabkan oleh volume pengunjung dan partisipasi yang melebihi kapasitas normal sistem.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Komisi XI DPR mengumumkan keputusan lima anggota calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2024-2029. Ada 5 nama yang disetujui rapat internal Komisi IX pada Rabu(4/9/2024)

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi ada Pak Akhsanul Khaq, Pak Bobby, Pak Budi, Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen pada Rabu (4/9/2024).

Sekedar informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK, sementara Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar, dan Budi Prijono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK periode 2019-2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Fathan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seperti diketahui, Komisi XI DPR telah memulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (2/9).

Fit and proper test ini digelar di tiga ruangan yaitu Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Ruang Pansus C, dan Ruang BAKN di Gedung DPR. Agenda ini berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2-4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024-2029.

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait pangan olahan seperti makanan siap saji atau fast food yang akan dikenakan cukai. Kebijakan itu diingatkan tak berdampak kepada pelaku usaha kecil.

"Mungkin bagi restoran cepat saji besar akan efektif, tapi belum tentu untuk industri-industri mikro. Harus ditelaah lagi, jangan sampai niat baik dari aturan ini justru membuat masyarakat jadi susah," kata Charles melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu mempertanyakan implementasi dari pengenaan cukai ini kepada pelaku usaha kecil. Terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menyajikan makanan atau minuman cepat saji.
“Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembebanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil?” ucap Charles.

Baca juga: Wacana Fast Food Kena Cukai, DJBC Masih Tunggu Arahan Kemenkes

Dia juga mengingatkan agar kebijakan pembebanan cukai pada makanan cepat saji tidak meresahkan masyarakat. Apalagi sampai merugikan.

"Pada dasarnya kita mendukung kebijakan yang meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Tapi harus jelas bagaimana mekanismenya dan seberapa besar kebermanfaatannya. Apakah sebanding dengan dampaknya yang dalam hal ini menyangkut pelaku-pelaku usaha kecil," ujar Charles.

Ketentuan mengenai cukai pangan olahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli 2024.

Pada Pasal 194 Ayat 4, disebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan ketiganya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

(ABK)

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay akan mendalami PP Kesehatan terbaru yang mengatur penjualan rokok eceran. Ia tak mau bicara terlalu banyak.

Hal ini disampaikannya saat ditemui pada acara Milad Ikatan Pelajar ke-63 Muhammadiyah di Taman Gedung Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Selasa (30/7).

“Belum saya lihat rinciannya seperti apa, tapi saat itu kan dibuat mirip dengan rokok biasa, dianggap sama. Tapi, belum ya terkait rincian pada peraturan,” ujar dia.

Lantas kapan Komisi IX akan rapat dengan stakeholder terkait untuk membahas PP Kesehatan ini?

Saleh menyebut saat ini pihaknya masih akan mendengarkan respons masyarakat terlebih dahulu. Adakah juga hal urgent yang bisa menjadi persoalan atau tidak.

"Sekarang kan PP-nya sudah keluar. Kita suruh masyarakat untuk mempelajari isi dari PP itu. Jika ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023," katanya.

Bila ada yang menjadi pro dan kontra, Komisi IX tak ragu untuk memanggil Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk meminta penjelasan.

"Tentu kita akan ikut mendengar aspirasi itu, maka akan kita panggil (Menkes),” sambung dia.

Pemerintah secara resmi melarang warga menjual rokok secara eceran. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.

Dalam beleid tersebut tercantum pada Pasal 434 ayat 1, pemerintah menyatakan, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri dan secara eceran satuan per batang.

“Hal ini kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” tulis peraturan tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga melarang setiap orang menjual produk tembakau dan rokok elektronik di platform online atau pun media sosial (medsos).

“Dilarang menjual rokok menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial,” kata peraturan tersebut.

Tapi ketentuan penjualan di platform online dan medsos bisa dikecualikan jika terdapat verifikasi umum.

Pasal 435 dari PP tersebut itu juga menyebut, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan.

“Peringatan kesehatan merupakan tulisan dan gambar pada kemasan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok,” tulis Pasal 436.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) telah melanggar kesepakatan soal pengalihan haji kuota khusus.

Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, hal tersebut menjadi prioritas utama dalam evaluasi penyelenggaraan haji dari berbagai isu yang ada lantaran berpotensi melanggar undang-undang.

"Menurut kita terdapat pelanggaran terhadap undang-undang, ya penggunaan dan penyalahgunaan visa yang tidak semestinya atau pengalihan ya, pengalihan kuota reguler yang sebanyak 8.400 menjadi kuota haji khusus," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

"Ini jelas-jelas dalam pandangan kami melanggar undang-undang, melanggar kesepakatan panja (panitia kerja) yang itu ditandatangani oleh menteri agama," imbuhnya.

Luluk menambahkan, hal tersebut juga menurutnya mengabaikan dan melanggar Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Haji yang telah didasarkan pada asumsi jumlah jemaah haji yang sudah diputuskan pada saat rapat kerja bersama dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Luluk menganggap, evaluasi terhadap hal ini bakal berat. Ia meyakini, pihak-pihak yang dianggapnya sudah menikmati keistimewaan selama ini akan sangat terganggu dengan pembentukan pansus (panitia khusus) haji.

Ia menepis pembentukan pansus haji sebagai upaya bernuansa politis, dalam hal ini berkaitan dengan hubungan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang kerap berseberangan dengan Yaqut.

Luluk mengeklaim, pembentukan pansus haji semata demi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi jemaah reguler agar penyelenggaraan haji reguler sesuai aturan.

"Kita ingin lah jangan ada rente, ada mafia-mafiaan, apalagi masalah haji ya kan," ujar Luluk.

"Kita akan selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan rente yang itu kemudian memberikan keuntungan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada pengalihan setengah dari kuota haji tambahan.

“Jadi tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Kami tidak menyalahgunakan dan Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya,” ujar Yaqut, saat ditemui di Kantor Urusan Haji Indonesia Madinah, Jumat (21/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) telah melanggar kesepakatan soal pengalihan haji kuota khusus.

Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, hal tersebut menjadi prioritas utama dalam evaluasi penyelenggaraan haji dari berbagai isu yang ada lantaran berpotensi melanggar undang-undang.

"Menurut kita terdapat pelanggaran terhadap undang-undang, ya penggunaan dan penyalahgunaan visa yang tidak semestinya atau pengalihan ya, pengalihan kuota reguler yang sebanyak 8.400 menjadi kuota haji khusus," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

"Ini jelas-jelas dalam pandangan kami melanggar undang-undang, melanggar kesepakatan panja (panitia kerja) yang itu ditandatangani oleh menteri agama," imbuhnya.

Luluk menambahkan, hal tersebut juga menurutnya mengabaikan dan melanggar Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Haji yang telah didasarkan pada asumsi jumlah jemaah haji yang sudah diputuskan pada saat rapat kerja bersama dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Luluk menganggap, evaluasi terhadap hal ini bakal berat. Ia meyakini, pihak-pihak yang dianggapnya sudah menikmati keistimewaan selama ini akan sangat terganggu dengan pembentukan pansus (panitia khusus) haji.

Ia menepis pembentukan pansus haji sebagai upaya bernuansa politis, dalam hal ini berkaitan dengan hubungan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang kerap berseberangan dengan Yaqut.

Luluk mengeklaim, pembentukan pansus haji semata demi memenuhi rasa keadilan khususnya bagi jemaah reguler agar penyelenggaraan haji reguler sesuai aturan.

"Kita ingin lah jangan ada rente, ada mafia-mafiaan, apalagi masalah haji ya kan," ujar Luluk.

"Kita akan selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan rente yang itu kemudian memberikan keuntungan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada pengalihan setengah dari kuota haji tambahan.

“Jadi tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Kami tidak menyalahgunakan dan Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya,” ujar Yaqut, saat ditemui di Kantor Urusan Haji Indonesia Madinah, Jumat (21/6/2024).