NEW YORK, investor.id – Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh miliarder teknologi Elon Musk "menginvestasikan" sedikitnya US$ 1 miliar atau setara Rp 15,5 triliun untuk memicu kekerasan lewat kudeta di negara Amerika Selatan itu. Ini, menurut Maduro, terjadi setelah pemilihan presiden Venezuela di awal tahun ini.

Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum pada 28 Juli 2024 oleh otoritas pemilihan nasional. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengklaim kemenangan telah dicuri dari kandidat oposisi Edmundo Gonzalez.

Selama program televisi mingguannya pada Senin (14/10/2024), Maduro mengaku mengetahui secara langsung Elon Musk yang telah lama berseteru dengannya telah menghabiskan tak kurang dari US$ 1 miliar. “Untuk kudeta, pecahnya fasis, kekerasan terhadap proses pemilihan di Venezuela,” sambungnya, lapor kantor berita Rusia TASS, Rabu (16/10/2024).

Pemimpin Venezuela itu menyebut lawan politiknya, pengusaha Maria Corina Machado, sebagai distributor pendanaan yang diduga untuk kelompok fasis. Maduro mengklaim pemerintah AS berada di balik upaya menggulingkannya dari kekuasaan.

Setelah pemungutan suara pada Juli 2024, Elon Musk menuduh Maduro melakukan kecurangan pemilu besar-besaran. Sementara itu, presiden Venezuela menyatakan miliarder kelahiran Afrika Selatan itu sebagai musuh bebuyutannya yang mengendalikan realitas virtual yang diciptakan oleh media sosial.

Keduanya sepakat menyelesaikan perbedaan mereka dalam perkelahian, yang tidak pernah terjadi. Elon Musk juga mengancam akan membakar kumis Maduro yang terkenal "dari luar angkasa", sebagai tanggapan atas ancaman untuk menangguhkan jaringan sosial X di Venezuela.

Kebijakan pemerintah AS telah lama memberikan tekanan ekonomi dan politik pada Venezuela dalam upaya mengganti pemerintahannya. Selama bertahun-tahun, AS dan negara-negara Barat lainnya mengakui politisi oposisi Juan Guaido daripada Maduro sebagai pemimpin Venezuela.

Hal ini memungkinkan tokoh yang didukung AS tersebut untuk mengajukan klaim atas aset nasional Venezuela di yurisdiksi Barat. Termasuk saham di perusahaan minyak di tanah AS dan cadangan emas yang disimpan di bank sentral Inggris (BoE).

Musk sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk menyingkirkan pemerintah asing dalam mengejar kepentingan korporatnya. Pada Juli 2020, ia ditantang secara daring dengan klaim pemerintah AS telah mengatur kudeta terhadap Presiden Bolivia Evo Morales.

Jika demikian maka perusahaan mobil listriknya, Tesla, dapat mengamankan akses ke cadangan litium yang melimpah di negara tersebut. Musk menanggapi dengan sebuah unggahan. "Kami akan melakukan kudeta kepada siapa pun yang kami inginkan! Hadapi saja," tulisnya.

Morales digulingkan oleh kekuatan politik sayap kanan selama protes massal 2019, kemudian disusul dengan pemilihan presiden yang disengketakan. Kekuatan politiknya yang bernama Gerakan untuk Sosialisme bangkit kembali dengan memenangkan pemilihan umum 2020 dan mengalahkan upaya kudeta militer awal tahun tersebut.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sempat menerima berbagai ancaman ketika berupaya ambil alih kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), dari ancaman lepasnya Papua hingga kudeta.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Dia bangga dengan capaian kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tersebut tidak berjalan tanpa keberanian seperti ketika Indonesia mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport dari Amerika Serikat (AS).

"Pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini, pasti akan dijegat oleh negara-negara maju, pasti. Waktu itu, waktu ingin mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, 'Pak hati-hati, Papua bisa lepas', 'Pak hati-hati juga Pak, bisa digulingkan'," ucap Jokowi.

Padahal, sambungnya, Freeport ketika dimiliki AS selama 55 tahun tidak mau membangun industri smelter di Indonesia. Kini, Jokowi mengungkapkan usai holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memiliki 51% saham Freeport, pabrik Freeport Smelter di Gresik bisa dibangun.

Dia merasa selama ini Indonesia sudah terlalu banyak mengekspor bahan mentah emas lewat Freeport. Padahal, dia meyakini Indonesia harus melakukan hilirisasi sehingga produk turunan emas bisa diproduksi di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya lebih besar.

Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan pentingnya pabrik smelter untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah seperti emas. Bahkan, menurutnya, pekan depan pabrik smelter baru akan mulai beroperasi.

"Minggu depan akan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—60 triliun sudah beroperasi yaitu di Amman Sumbawa kemudian Freeport di Gresik," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah masih mencoba menambah kepemilikan saham Freeport ke depannya.

Sebagai informasi, Freeport pada tahun ini tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041

Kendati demikian, Freeport berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak seumur tambang atau sampai ketersediaan cadangan habis dengan syarat-syarat tertentu dengan sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam PP No. 25/2024

Syarat yang dimaksud, antara lain memiliki smelter terintegrasi dalam negeri yang telah memasuki tahap operasional dan sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia.

Syarat lainnya, Freeport juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sempat menerima berbagai ancaman ketika berupaya ambil alih kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), dari ancaman lepasnya Papua hingga kudeta.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Dia bangga dengan capaian kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tersebut tidak berjalan tanpa keberanian seperti ketika Indonesia mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport dari Amerika Serikat (AS).

"Pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini, pasti akan dijegat oleh negara-negara maju, pasti. Waktu itu, waktu ingin mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, 'Pak hati-hati, Papua bisa lepas', 'Pak hati-hati juga Pak, bisa digulingkan'," ucap Jokowi.

Padahal, sambungnya, Freeport ketika dimiliki AS selama 55 tahun tidak mau membangun industri smelter di Indonesia. Kini, Jokowi mengungkapkan usai holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memiliki 51% saham Freeport, pabrik Freeport Smelter di Gresik bisa dibangun.

Dia merasa selama ini Indonesia sudah terlalu banyak mengekspor bahan mentah emas lewat Freeport. Padahal, dia meyakini Indonesia harus melakukan hilirisasi sehingga produk turunan emas bisa diproduksi di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya lebih besar.

Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan pentingnya pabrik smelter untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah seperti emas. Bahkan, menurutnya, pekan depan pabrik smelter baru akan mulai beroperasi.

"Minggu depan akan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—60 triliun sudah beroperasi yaitu di Amman Sumbawa kemudian Freeport di Gresik," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah masih mencoba menambah kepemilikan saham Freeport ke depannya.

Sebagai informasi, Freeport pada tahun ini tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041

Kendati demikian, Freeport berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak seumur tambang atau sampai ketersediaan cadangan habis dengan syarat-syarat tertentu dengan sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam PP No. 25/2024

Syarat yang dimaksud, antara lain memiliki smelter terintegrasi dalam negeri yang telah memasuki tahap operasional dan sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia.

Syarat lainnya, Freeport juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terbuka dengan siapapun yang ingin menemuinya, khususnya terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kadin.

"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Enggak ada masalah," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

Jokowi mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid yang mengadukan soal kisruh di Kadin.

"Belum sampai di meja saya," kata dia.

Jokowi menekankan bahwa permasalahan di Kadin untuk diselesaikan secara internal.

"Tapi sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden," kata Jokowi.

Perlu diketahui, Ketua Kadin, Arsjad Rasjid bakal mengadukan kisruh dualisme kepemiminan kepada Presiden Jokowi.

Dia mengaku telah menyurati Jokowi untuk mengambil sikap terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Sedangkan Anindya Bakrie bakal melapor kepada Jokowi seusai terpilih menjadi Ketum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9).

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar dan memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (!5/9/2024).

Dia mengatakan, merekalah yang membuat panitia hingga mengatur jalannya persidangan. Dia mengatakan, Munaslub ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

Dia mengatakan, Munaslub itu telah berlangsung. Kembali, dia mengatakan, telah dilakukan sesuai dengan AD/ART.

"Dan kemarin sudah berjalan. Bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

"Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi ketua umum 2024-2029, tapi selalu terbuka karena saya jadi ketua umum untuk yang hadir pada Munaslub itu, baik Kadinda maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga," jelasnya.

(acd/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya batal pensiun menjadi ketua umum. Langkah tersebut diambil Megawati lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.

Hal itu disampaikan Megawati usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Awalnya, Megawati mengatakan bahwa di usianya yang saat ini menginjak 77 tahun sudah seharusnya pensiun. Kendati demikian, dia masih diminta untuk menjadi Ketua Umum PDIP hingga tahun 2025.

Menurutnya, kalau orang lain diminta untuk menjadi ketua umum pastinya akan senang, sedangkan dirinya masih mempertimbangkan hal itu. Megawati pun mengaku ingin beristirahat dari dunia politik untuk dapat menghabiskan waktu bersama keluarga.

"Kalau orang kan senang banget ya, aku bilang sama Hasto, 'gue pikirin dulu ya, To'. Gue rasanya kepengin juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi," ujar Megawati.

Selain itu, dia mengatakan, selama menjadi ketua umum masih banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya. Hal inilah yang juga membuat putri Proklamator RI Soekarno enggan untuk kembali memimpin PDIP. "Aih, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi tidak menurut semua, ngapain tidak nurut," katanya.

Meski begitu, dirinya membatalkan niatnya untuk pensiun lantaran mengetahui ada yang ingin mengambil alih partai. Dia menilai kondisi tersebut sudah gawat. "Eh begitu dengar ini akan diambil, 'nihkayanya PDI Perjuangan'. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa tidak?" tanya Megawati.

Sebagai informasi, Megawati Soekarnoputri diperpanjang sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga tahun 2025. Hal itu terungkap saat dirinya melantik dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pihak yang mencoba mengambil alih partai sebagaimana yang diungkapkan Megawati. Hal ini dikatakan Hasto menjawab pertanyaan awak media terkait pihak yang dimaksud Megawati pada saat pidato yang mencoba ingin mengambil alih PDIP.

"Ya ada yang dikatakan tadi ibu kan mainnya belakang. Ketika ditanya tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan di dalam kedaulatan partai. Tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumor itu kan kemudian terjadi," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Hasto mengatakan, dengan adanya upaya-upaya seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi semua partai politik. Ia menekankan kedaulatan sebuah partai itu harus benar-benar dibangun. Di sisi lain, politisi asal Yogyakarta itu mengeklaim kuatnya aspirasi kekuatan arus bawah PDIP. Hasto menyebut mereka tidak akan tinggal diam melihat partainya coba diganggu kedaulatannya.

"Seluruh jajaran partai akan bergerak. Seluruh anak ranting-ranting PAC, Satgas Partai akan bergerak menjaga muruah partai, muruah ketua umum partai yang memang punya legacy di dalam membangun demokrasi untuk rakyat," ujar Hasto.

Hasto kembali menegaskan PDIP merupakan partai perjuangan, yang anggotanya sangat militan. Dia mengungkit bagaimana perlawanan kader saat menghadapi rezim otoriter.

"Nyawa bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itu PDI Perjuangan. Jadi kami tegaskan, jangan ganggu untuk Putri Proklamator yang menegakkan kebenaran di republik ini, yang membangun demokrasi di republik ini. Sekiranya ada yang mengganggu, akan berhadapan dengan seluruh kekuatan PDI Perjuangan," ujar Hasto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengonfirmasi ada pihak yang mencoba mengambil alih partai sebagaimana yang diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini dikatakan Hasto menjawab pertanyaan awak media terkait pihak yang dimaksud Megawati pada saat pidato yang mencoba ingin mengambil alih PDIP.

"Ya ada yang dikatakan tadi Ibu kan mainnya belakang. Ketika ditanya tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan di dalam kedaulatan partai. Tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumor itu kan kemudian terjadi," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Hasto mengatakan dengan adanya upaya-upaya seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi semua partai politik. Ia menekankan kedaulatan sebuah partai itu harus benar-benar dibangun.

Di sisi lain, politisi asal Yogyakarta itu mengeklaim kuatnya aspirasi kekuatan arus bawah PDIP. Hasto menyebut mereka tidak akan tinggal diam melihat partainya coba diganggu kedaulatannya.

"Seluruh jajaran partai akan bergerak. Seluruh anak ranting-ranting PAC, Satgas Partai akan bergerak menjaga muruah partai, muruah Ketua Umum Partai yang memang punya legacy di dalam membangun demokrasi untuk rakyat," ujar Hasto.

Hasto kembali menegaskan PDIP merupakan partai perjuangan, yang anggotanya sangat militan. Dia mengungkit bagaimana perlawanan kader saat menghadapi rezim otoriter.

"Nyawa bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itu PDI Perjuangan. Jadi kami tegaskan, jangan ganggu untuk Putri Proklamator yang menegakkan kebenaran di Republik ini, yang membangun demokrasi di Republik ini. Sekiranya ada yang mengganggu, akan berhadapan dengan seluruh kekuatan PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan niatannya untuk bersedia kembali memimpin Partai berlambang banteng moncong putih. Dalam Rakernas PDIP terakhir di awal tahun ini, para pengurus PDIP sudah meminta kesediaan Megawati untuk kembali menjadi ketua umum periode 2025-2030.

Awalnya, Megawati mengaku resah dengan adanya isu, bahwa ada pihak yang ingin mengambil posisi Ketua Umum PDIP. "Begitu dengar ini kayaknya diambil PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi," kata Megawati disambut tepuk tangan oleh peserta acara.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pengumuman calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.

Hal itu disampaikan Megawati usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa di usianya yang saat ini menginjak 77 tahun sudah seharusnya pensiun. Kendati demikian, dia masih diminta untuk menjadi Ketua Umum PDIP hingga 2025.

Menurutnya, kalau orang lain diminta untuk menjadi ketua umum pastinya akan senang, sedangkan ia masih mempertimbangkan hal itu.

Megawati pun mengaku ingin beristirahat dari dunia politik untuk dapat menghabiskan waktu bersama keluarga. "Kalau orang kan senang banget ya, aku bilang sama Hasto, 'gue pikirin dulu ya, To'. Gue rasanya kepengin juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi," ujar Megawati.

Selain itu, dia mengatakan selama menjadi ketua umum masih banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya.

Hal inilah yang juga membuat putri Proklamator RI Soekarno enggan untuk kembali memimpin PDIP. "Aih, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi tidak menurut semua, ngapain tidak nurut," katanya.

Meski begitu, ia membatalkan niat untuk pensiun lantaran mengetahui ada yang ingin mengambil alih partai. Dia menilai kondisi tersebut sudah gawat.

"Eh begitu dengar ini akan diambil, 'nih kayanya PDI Perjuangan'. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa tidak?" tanya Megawati.

Sebagai informasi, Megawati Soekarnoputri diperpanjang sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga tahun 2025. Hal itu terungkap saat dirinya melantik dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7).

JAKARTA - Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Akibat kudeta , Ekonomi domestik diperkirakan menelan kerugian hingga mencapai miliaran dolar.

Meski telah muncul nama pemimpin baru, yakni Nobel Muhammad Yunus untuk menahkodai pemerintahan sementara di Dhaka, namun banyak pelaku bisnis masih waswas. Banyak dari pebisnis yang takut untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya karena peristiwa ini tidak pernah diprediksi.

"Sangat sedikit yang memperkirakan situasi akan berubah seperti ini. Bangladesh telah mengalami banyak kudeta, tetapi baru ini yang memiliki kekuatan besar. Sekarang kita berada di wilayah yang belum dipetakan," kata Wakil Presiden Penelitian dan Strategi di Asia Pacific, Vina Nadjibulla dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (8/8/2024).

Presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), Zaved Akhtar mengatakan, bahwa ekonomi Bangladesh telah menderita kerugian sebesar USD10 miliar atau setara Rp158 triliun akibat protes mahasiswa dan pemberlakuan jam malam serta pemutusan komunikasi.

Reuters melaporkan bahwa beberapa pabrik garmen, pemberi kerja utama dan penghasil pendapatan bagi negara Asia Selatan tersebut, telah dibuka kembali setelah empat hari tutup. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran akan kerusakan pada perdagangan karena setidaknya satu produsen pakaian India di Bangladesh mengatakan akan mengalihkan produksinya ke India untuk sisa tahun ini.

?Mereka yang melihat Bangladesh sebagai strategi China+1 yang menarik ? ketidakstabilan politik ini menimbulkan tanda tanya di sekitarnya dan membuatnya lebih mendesak untuk memulihkan hukum dan ketertiban sehingga rantai pasokan tidak semakin terdampak,? kata Nadjibulla.

Meskipun tujuan langsung dari pemerintah sementara adalah untuk memulihkan hukum dan ketertiban, pada akhirnya mereka harus membuat rencana untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong protes. Hal itu diungkapkan oleh Direktur South Asia Institute, Michael Kugelman di Wilson Center.

Untuk diketahui, sekitar 67% dari 170 juta penduduk Bangladesh berusia 15-64 tahun, dan lebih dari seperempatnya berusia antara 15 dan 29 tahun, menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Negara ini telah membuat kemajuan yang mengesankan berkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,25% per tahun selama dua dekade terakhir.

Namun, masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang signifikan di negara tersebut dengan sekitar 40% penduduk Bangladesh berusia 15-24 tahun tidak bekerja, belajar, atau mengikuti pelatihan tahun lalu.

Bangladesh merupakan pemain ekonomi utama tidak hanya sebagai produsen garmen bagi banyak negara Barat, tetapi juga sebagai importir energi dan salah satu yang memiliki investasi infrastruktur besar dari negara-negara termasuk China dan Jepang.

Pada tahun 2023, misalnya negara tersebut mengimpor sebagian besar komoditas seperti minyak bumi olahan, kapas, kain, dan pupuk senilai USD73 miliar, menurut CIA World Factbook.

"Saya berharap pemerintahan baru memiliki orang-orang yang menghubungkan antara memulihkan perdamaian dan menstabilkan ekonomi," kata Kugelman.

?Ketidakpastian adalah sesuatu yang dapat membuat mitra komersial dan investor semakin tidak nyaman. Satu hal yang tidak diinginkan oleh mitra ekonomi Bangladesh adalah lebih banyak kerusuhan. Namun pada akhirnya, yang dapat dilakukan oleh mitra ekonomi ini hanyalah menunggu dengan gelisah,? tandasnya.