Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan guna menunjang program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan terjadi pada 2029 atau lima tahun mendatang.

"Ya, jadi sudah kami identifikasi. Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita bertambah, tetapi sawah kita enggak pernah bertambah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (28/10/2024).

Lebih lanjut, Sudaryono menaksir bahwa target 3 juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga puluhan tahun ke depan.

Bahkan, dia menilai bahwa 80 tahun ke depan pun kebutuhan pangan akan lebih aman seiring dari terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

"Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan 3 juta itu bisa paling tidak kita save selama 70-80 tahun ke depan," ungkapnya.

Apalagi, kata Sudaryono, untuk mencapai target 3 juta hektare Kementan juga bakal menggunakan sejumlah lahan milik pribadi, perusahaan, hingga lahan negara.

Dalam merealisasi ini, dia melanjutkan bahwa nantinya pemerintah akan diatur skema bisnis hingga bagi hasil.

"Ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan, yang memang, intinya lahan itu adalah milik negara, adalah milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya," tandas Sudaryono.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya adalah untuk mewujudkan harapan swasembada pangan pada akhir periode Prabowo nanti.

“Saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, insyaallah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100% terealisasi.

“Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkesempatan menyampaikan upaya mencapai cita-cita swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan. Salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru di Indonesia.

Mentan Amran menerangkan, cita-cita mencapai swasembada pangan dilakukan pemerintah melalui ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan dapat mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar.

Sawah baru yang dimaksud tersebar di beberapa daerah antara lain Merauke dengan target 1 juta hektare, Kalimantan Tengah 500.000 hektare, Kalimantan Selatan 300.000 hektare, Sumatera Selatan 200.000 hektare. Sisanya sebanyak 1 juta hektare serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Intensifikasi juga dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama. Mentan Amran mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

“Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan,” ungkap Mentan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS).

Kementerian Pertanian juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Dukungan Kebijakan

Mentan Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Menteri Pertanian 3 periode ini mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya, Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

“Dengan strategi komprehensif ini, Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan pertanian,” jelas Mentan Amran.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan capaian pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki mengatakan, akses irigasi bertambah 8-9 persen dengan bertambahnya 61 bendungan dalam sepuluh tahun.

"Sepuluh tahun lalu dengan 231 bendungan kita mensuplai air irigasi," ujar Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Dengan bertambahnya 61 bendungan, kini totalnya menjadi 296.

"Dengan pembangunan 61 bendungan ini akan bisa memasok irigasi 19-20 persen dari total area irigasi kita," kata Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan dampak positif dari bertambahnya aliranair irigasi, di mana Indeks Pertanaman (IP) meningkat.Misalnya, dengan akses irigasi sebesar 11 persen pada 10 tahun silam, lahan sawah hanya bisa ditanam satu kali setahun karena terbatasnya akses air ke sawah.

Sedangkan, ketika akses air irigasi naik menjadi 20 persen, maka lahan sawah bisa lebih produktif yang bisa dilakukan 2 kali masa tanam dalam setahun karena ketersediaan air memadai.

"Karena kalau air dari 296 bendungan, akan bisa tanam minimal 2 -3 kali setahun, kalau tidak ada supply air dari bendungan hanya mengandalkan hujan, itu paling banyak 1 kali," kata Basuki.

Kondisi ini memang masih jauh jika dibandingkan dengan negara seperti Korea yang memiliki 19 ribu bendungan berbanding 51,63 juta penduduk. China, bahkan memiliki 98 ribu bendungan berbanding 1,4 miliar penduduk. Sehingga menurut Basuki, Indonesia masih harus terus membangun bendungan untuk menjaga ketahanan pangan.

"Kita negara kepulauan, tidak semua pulau punya bendungan," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tak boleh diotak-atik.

"Kita punya LSD, Lahan Sawah yang Dilindungi. Jadi, sudah dilindungi jangan lagi diotak-atik harusnya," tegas AHY dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (5/7/2024).

Dia beralasan, apabila lahan sawah di konversi menjadi bangunan beton, maka akan semakin berkurang.

Untuk itu, Pemerintah ingin mengelola lahan sawah dengan LSD agar tidak sampai habis.

Hal ini dinilai AHY sangat penting untuk ketahanan pangan agar ekosistem sawah tidak dialih fungsikan.

Sementara dalam memerangi kemiskinan, Kementerian ATR/BPN berperan memberikan kemudahan berusaha. Jadi, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Ekonomi kita harus tumbuh karena memang tata ruangnya di persiapkan sebaik-baiknya dan dari situlah investasi akan mengalir dengan baik," ujar AHY.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, selain upaya di atas, Kementerian ATR/BPN juga meningkatkan produktivitas tanah melalui program Redistribusi Tanah.

"Dengan melakukan Redistribusi Tanah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengolah tanah yang sebelumnya tidak produktif," tutup Suyus.