BOGOR, KOMPAS.com – Penantian panjang Juwariyah (50) selama empat tahun untuk mendapatkan rumah layak huni akhirnya terwujud. Warga Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, itu mengaku bahwa dirinya kini bisa bernapas lega.

Hal ini terwujud berkat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difasilitasi Pemerintah Kota Bogor.

Kondisi rumah Juwariyah sebelumnya sangat jauh dari kata nyaman. Berlokasi di pinggiran kota, rumahnya dibangun dari bahan-bahan seadanya --dengan tembok kayu yang rapuh dan lantai tanah.

"Kalau dulu buang air pasti ke sungai di belakang rumah," kata Juwariyah saat ditemui, Selasa (22/10/2024).

Sungai itu, kata Juwariyah, selain tempat bermain anak-anak kampung, juga menjadi tempat pembuangan limbah sehari-hari bagi warga yang belum memiliki septic tank.

Selama bertahun-tahun, Juwariyah dan keluarganya hidup dalam keterbatasan fasilitas dasar. Hingga pada 2020, sang suami mendaftar dalam program perbaikan rumah dari Pemkot Bogor, dengan harapan mendapatkan kamar mandi lengkap dan septic tank. Namun, waktu terus berlalu tanpa kepastian.

Baru pada September 2024, kabar baik itu datang. Rumah Juwariyah terpilih sebagai salah satu yang akan direnovasi melalui program RTLH.

“Akhirnya dipilih, pembangunan 20 hari, tapi tukang yang membangun diberi waktu 10 hari. Jadi bapak sama menantu yang meneruskan,” ujar Juwariyah.

Kini, rumah Juwariyah berubah drastis. Tembok kayu rapuh digantikan dengan bata merah yang kokoh, sebagian sudah diplester, memberikan perlindungan lebih baik dari hujan dan angin.

"Alhamdulillah, sekarang rumahnya sudah lebih bagus, temboknya tidak lagi kayu yang mudah lapuk," tambahnya.

Perubahan lain yang dirasakan adalah adanya sekat-sekat antar kamar, yang terbuat dari papan triplek, memberikan privasi bagi setiap anggota keluarga.

Namun, yang paling disyukuri Juwariyah adalah kamar mandi dan septic tank baru yang kini melengkapi rumah mereka. Keluarganya tidak perlu lagi ke sungai untuk keperluan mandi atau buang air.

"Alhamdulillah sekarang bisa mandi dan buang air besar di rumah, tidak perlu lagi ke sungai," ujarnya penuh syukur.

Juwariyah adalah salah satu dari 41 warga yang menerima bantuan renovasi melalui program RTLH. Menurut Lurah Mekarwangi, Muhammad Nur, bantuan ini diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, dengan nilai bantuan maksimal mencapai Rp 17 juta.

“Dari 41 rumah, ada yang rusak ringan, mungkin nilainya di bawah Rp 10 juta, di atas itu maksimum sampai Rp 17 juta,” jelas Nur.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usai dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menghadapi tuntutan kenaikan upah bagi buruh yang diusulkan oleh serikat pekerja. Aksi demonstrasi akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada pekan ini, mulai 24 hingga 31 Oktober 2024.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus dipandang dari dua perspektif.

Pertama, dari sisi pekerja, kenaikan UMP yang melebihi inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dia mencatat bahwa sejak 2019, inflasi telah berada di atas rata-rata pertumbuhan upah, dengan inflasi berada di kisaran 2,59% dan pertumbuhan upah riil sebesar 2,55%.

“Setelah pandemi covid-19 karena ada scarring effect, gap antara inflasi dan pertumbuhan upah riil semakin lebar. Pertumbuhan upah riil tertinggi di 2023 hanya mencapai 2,2%, sementara inflasinya mencapai 2,61%. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan upah di semua sektor pada 2023 justru minus,” ujarnya.

Eliza juga menyebutkan bahwa tuntutan buruh untuk kenaikan upah disebabkan oleh kurang efektifnya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pangan, yang menjadi pengeluaran terbesar bagi kelas menengah ke bawah. Pengeluaran masyarakat menengah dan bawah berkisar antara 54%-58% dan 60%-62% untuk bahan makanan.

Kedua, Eliza menegaskan bahwa kenaikan UMP perlu dipertimbangkan dari sisi perusahaan. Kenaikan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas agar tidak membebani biaya operasional perusahaan.

Perusahaan kecil, khususnya, akan kesulitan menyesuaikan kenaikan upah ini, sehingga dapat berakibat pada semakin menipisnya margin keuntungan.

Eliza menambahkan bahwa untuk mencegah konflik antara perusahaan dan pekerja, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan meregulasi biaya sewa properti serta pendidikan yang semakin tinggi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8% hingga 10% pada tahun 2025.

Dalam konferensi pers daring, Iqbal mengatakan, "Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%."

KSPI juga meminta agar pemerintah tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 untuk merumuskan kenaikan upah, karena peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang masih dalam tahap uji materiil.

"Isu kedua adalah cabut Omnibuslaw UU Ciptaker, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang diputuskan oleh hakim MK. Kami minta agar segera dicabut sesuai dengan hasil uji materiil yang sedang direview di MK," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok tenaga medis dan kesehatan mendirikan serikat pekerja bernama Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia. Organisasi ini diharapkan bisa membantu mengadvokasi berbagai persoalan terkait dengan kesejahteraan pekerja medis dan kesehatan di Indonesia.

Wakil Sekretaris Umum KSPTMK Indonesia Febriadi Dalka, mengatakan serikat pekerja ini didirikan khusus di bidang kesejahteraan. "Berbeda dengan yang dulu-dulu, yang mungkin fokus pada profesi. Kami fokus di bidang kesejahteraan," kata Febriadi, dalam suasana deklarasi organisasi ini di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 September 2024.

Dia mengatakan tujuan organisasi ini berdiri untuk mengadvokasi dan memastikan setiap tenaga medis dan kesehatan di Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang sebanding. Terutama bagaimana mereka diupah bahkan dikontrak sebagai tenaga kerja medis dan kesehatan. Misalnya apakah tenaga medis sudah mendapatkan upah minimum.

"Bagaimana tentang hak-hak itu semuanya itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi dengan alasan macam-macam," tutur dia. Ia menyatakan bahwa belum semua pekerja di sektor kesehatan ini mendapatkan upah yang sebanding.

Dia menyatakan ada banyak kasus perihal upah tenaga medis dan kesehatan medis yang tidak mendapatkan upah sebanding. Dia mengakui dalam beberapa kasus yang telah teradvokasi banyak kasus pekerja medis dan kesehatan tersebut tidak mendapatkan upah layak.

Menurut dia, masalah itu tak terlalu menjadi perhatian karena belum serikat pekerja yang berfokus menampung berbagai problem yang dialami para pekerja medis dan kesehatan tersebut. Sehingga selama ini, kata dia, tenaga medis itu hanya memakai jasa dari para legal tertentu untuk menyuarakan masalah tersebut.

Bahkan, menurut Febriadi, ada anggota KSPTMK Indonesia yang mengalami masalah upah itu. "Masalah tunjangan, pesangon. Mereka sudah keluar dari rumah sakit itu, tapi pesangon mereka tidak diberikan pihak rumah sakit dengan berbagai alibi," tutur Febriadi.

Masalah itu, kata dia, tak hanya menimpa anggota serikat saja, melainkan teman-temannya yang bekerja di rumah sakit yang sama. Hingga masalah itu bawah ke proses hukum. "Pertarungannya alot, karena masalahnya tidak selesai, dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial," ujar dia.

Dia mengatakan, dalam urusan ketenagakerjaan, sangat tidak equal membandingkan antara pekerja dengan pengusaha. "Kami selalu kalah. Karena pengusaha punya segalanya, mereka bisa melakukan apa saja kepada pekerja," ujar dia, menyebutkan pentingnya organisasi pekerja.

Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dokter itu menjelaskan, serikat pekerja ini harus bisa memastikan upah yang sudah ditetapkan kepada pekerja medis dan kesehatan bisa berlaku setara. Dia mengatakan, pekerja di sektor kesehatan itu bekerja penuh risiko, terutama berhubungan dengan nyawa pasien.

"Memang semuanya penting, tapi life saving-nya itu, kalau kami bilang, itu tentang kehidupan seseorang. Salah sedikit itu taruhannya nyawa pasien. Sehingga ini (nasib tenaga medis dan kesehatan) tidak boleh main-main," ucap dia. "Kami berencana masuk ke Komite Upah, sehingga bisa mendorong upah lebih layak untuk tenaga medis dan kesehatan."

DEPOK, KOMPAS.com - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, tidak akan menerima layanan selama dua hari ke depan mulai Sabtu (10/8/2024).

Hal itu tertera dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Nomor 602/0875/TPA/VIII/2024.

Surat ini ditujukan kepada seluruh pemilik kendaraan pengangkutan sampah.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa UPTD Pengelolaan Sampah Cipayung pada Sabtu (10/8/2024) akan tutup layanan untuk merapikan. Pelayanan akan dibuka kembali pada Senin (12/8/2024)," bunyi keterangan dalam surat tersebut.

Surat edaran ini ditandatangani Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Cipayung Kota Depok Ferry Dewantoro.

"Iya, ditutupnya mulai Sabtu, tapi ya mungkin pas ditutup juga sebenarnya TPA masih menerima truk yang masih antre ini buat buang sampah bawaannya," ucap sopir pengangkut sampah, Hermawan, kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Hermawan mengungkapkan, dia masih terjebak dalam antrean truk yang akan membuang sampah sejak kemarin, Kamis (8/8/2024).

"Harusnya kalau enggak se lama ini (antrenya), saya bisa ambil sampah yang hari ini. Tapi mungkin saya langsung pulang setelah buang sampah kemarin," ungkap Hermawan.

Hermawan bertugas mengangkut sampah dari dua perumahan di daerah Cilodong, dia sudah mengantre sejak Kamis sore. Hingga siang tadi, Hermawan belum keluar dari antrean.

"Saya masih antre dari bawaan sampah kemarin sore, itu truk saya sudah agak lebih di depan (menuju titik pembuangan) sebenarnya," ujar Hermawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Tonang, sopir pengangkut sampah yang bertugas di Pondok Terong.

"Ya besok kan ditutupnya, jadi hari ini pengangkut sampah harusnya masih ambil sampah warga, mungkin itu buat mereka yang ada di antrean belakang," kata Tonang.

Tonang sendiri masih dalam antrean untuk membuang sampah kemarin yang dibawanya sejak sore.

"Mobil sampah yang saya bawa sih enggak gede, sekitar berapa ratus kilogram saja muatannya. Tapi ya lumayan deh itu sudah sampai sana mobilnya," kata Tonang sambil menunjuk kendaraannya yang berjarak sekitar 100 meter dari dirinya.

Meski tidak menceritakan secara detail sejak kapan mengantre, Tonang mengaku sudah biasa dan tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu.

"Saya mah yang penting bawa sampah warga ke titik pembuangan TPA saja deh, saya bisa apa," ujar Tonang.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, sekitar 500 meter dari titik pembuangan, barisan truk pengangkut sampah yang diduga baru tiba sejak pagi tadi mengular hingga dua baris.

Bahkan cukup sulit mencari celah jalan setapak di antara mobil-mobil itu untuk bertemu titik akhir antrean truk pengangkut sampah.

Para sopir truk itu juga tampak jenuh dan keluar dari kendaraannya lalu asyik bersantai di warung-warung yang tersebar di sepanjang Jalan TPA.

DEPOK, KOMPAS.com - Hermawan, salah satu sopir truk pengangkut sampah mengatakan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung sudah kelebihan kapasitas atau "over capacity" sejak lama. Kondisi ini membuat Hermawan tak bisa menyalahkan siapa pun.

"TPA yang sudah overloadgini juga warga kan sudah tahu, mau salahkan siapa? Pemerintah? Dari yang saya lihat, mereka (pemerintah) kelihatan sudah upaya juga sebenarnya," ucap Hermawan saat ditemui Kompas.com di TPA Cipayung, Jumat (9/8/2024).

Menurut dia, volume sampah di Kota Depok kian bertambah sepanjang tahun ini.

"Dari perkawinan lalu menghasilkan kelahiran. Ya dari situ, warga Depok terus bertambah. Jadi sudah enggak heran kalau sampah makin menggunung," ungkap Hermawan.

Apalagi, masalah keterbatasan lahan dan kekurangan alat berat di TPA Cipayung, juga menjadi kendala proses pengelolaan sampah.

Sehingga, antrean truk sampah yang mengular bukan lagi pemandangan aneh bagi Hermawan dan warga sekitar TPA.

"Ya soalnya di TPA juga alatnya masih kurang untuk mengurusi soal sampah yang semakin banyak ini," ujar Hermawan.

Oleh karena itu, peristiwa "bukit" sampah longsor bukan hal baru di TPA Cipayung karena sudah terjadi beberapa kali.

"Warga sebenarnya enggak ada yang complaint ke saya (soal angkut sampah), tapi memang ini lagi terhambat karena ada longsor ke jalur yang biasa truk lewati sebelum sampai ke titik pembuangan," ujar Hermawan.

Senada dengan Hermawan, sopir bernama Tonang juga mengaku hanya bisa pasrah karena persoalan TPA yang overload seakan buntu.

"Saya mah yang penting bawa sampah warga ke titik pembuangan TPA saja deh, saya bisa apa," jelas Tonang.

"Kalau ada warga yang komplain (soal angkut sampah yang lama) cuma bisa terima saja, enggak bisa jawab apa-apa juga. Istilahnya TNAD (terima nasib apa adanya)," tambahnya.

Sebagai informasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menerbitkan surat edaran pada Kamis (8/8/2024) mengenai penutupan TPA untuk Sabtu (10/8/2024) nanti.

Surat ini ditujukan kepada seluruh pemilik kendaraan pengangkutan sampah.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa UPTD Pengelolaan Sampah Cipayung pada Hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 akan tutup layanan untuk perapihan. Pelayanan akan dibuka kembali pada Hari Senin, 12 Agustus 2024," kutip surat tersebut.

Surat edaran ini ditandatangani langsung oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Cipayung Kota Depok Ferry Dewantoro.

DEPOK, KOMPAS.com - Antrean mobil pengangkut sampah mengular dan belum masuk TPA Cipayung sejak kemarin.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Jumat (9/8/2024), antrean mobil pengangkut sampah sudah lebih dari 600 meter di sepanjang Jalan TPA Cipayung, Kota Depok.

Sekitar 300 meter dari titik pembuangan, antrean mobil dibagi menjadi dua jalur demi memangkas panjang antrean.

Namun setelahnya, antrean sepanjang 250 meter menjadi satu jalur lagi guna mempermudah mobilitas kendaraan lain yang hendak lewat.

Kantong berisi sampah tampak menumpuk di setiap mobil pengangkut, bahkan beberapa di antaranya ada yang mencuat ke luar mobil sehingga rentan jatuh dan berserakan ke jalan.

Sopir truk pengangkut sampah bernama Hermawan mengungkapkan, dirinya sudah mengantre sejak kemarin sambil membawa sampah Kamis sore.

"Saya masih antre dari bawaan sampah kemarin sore, itu truk saya sudah agak lebih di depan sebenarnya," ucap Hermawan saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (9/8/2024).

Truk miliknya berisi tiga ton sampah dari dua perumahan di Cilodong.

Ada gunungan sampah longsor

Kondisi ini sebenarnya sudah menjadi hal biasa bagi Hermawan. Namun, memang kondisi di TPA sedang tidak optimal lantaran ada gunungan sampah dari atas bukit yang longsor.

"Warga sebenarnya enggak ada yang komplain ke saya, tapi memang ini lagi terhambat karena ada longsor ke jalur yang biasa truk lewati untuk sampai ke titik pembuangan," ucap Hermawan.

Hal itu yang kemudian menyebabkan antrean semakin mengular tak karuan karena mobilitas di dalam TPA jadi cukup tersendat.

Tak berbeda jauh dengan Hermawan, sopir mobil pengangkut lainnya bernama Tonang juga membenarkan pernyataan rekannya itu.

"Ya sudah biasa sih sebenarnya antre gini, toh di TPA nya juga memang ada kendala lagi," tutur Tonang.

Ia yang mengangkut sampah di daerah Pondok Terong itu mengaku hanya bisa pasrah semisal ada warga yang mengeluh kepadanya.

"Kalau ada warga yang komplain juga saya cuma bisa terima saja, enggak bisa jawab apa-apa juga. Istilahnya TNAD (Terima Nasib Apa Adanya)," celetuk Tonang.

Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menerbitkan surat edaran pada Kamis (8/8/2024) mengenai penutupan TPA untuk Sabtu (10/8/2024) nanti.

Surat ini ditujukan langsung kepada para pemilik kendaraan pengangkutan sampah.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa UPTD Pengelolaan Sampah Cipayung pada Hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 akan tutup layanan untuk perapihan. Pelayanan akan dibuka kembali pada Hari Senin, 12 Agustus 2024," kutip surat tersebut.

Surat edaran ini ditandatangani langsung oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Cipayung Kota Depok Ferry Dewantoro.

Solo: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) bersama dengan DTS Indonesia mengkaji tentang peran sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil kajian pada 2023 menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 triliun yang diinvestasikan pada sektor perumahan, dapat meningkatkan PDB sekitar Rp1,9 triliun.

Selain itu juga bisa mengurangi kemiskinan hingga 6.107 orang, berdampak pada 185 sektor lainnya, termasuk di dalamnya sektor pendidikan dan kesehatan, dua sektor penting dalam peningkatan kualitas SDM dan pengentasan stunting.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan topik “Peran Sektor Perumahan sebagai pendorong Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan Nasional”.
SMF selaku Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan akan menyampaikan hasil detail FGD ini sebagai sumbangsih Sekretariat kepada Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 25 Agustus 2024. Tanggal ini dipilih sebagai bagian dari peringatan hari Perumahan Nasional 2024.

"Terdapat empat indikator dari kelayakan hunian, yaitu, akses air bersih, akses sanitasi layak, ketahanan bangunan, dan luas bangunan," kata dia dalam keterangan tertulis dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Berdasarkan data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang diolah SMF mencatat bahwa sebanyak 26,92 juta rumah tangga (ruta) Indonesia, atau sekitar 36,85 persen, masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan backlog kepemilikan mencapai angka 9,91 juta (13,56 persen) ruta.

Menurutnya, poin penting yang perlu diperhatikan adalah terdapat irisan antara isu RTLH dan backlog kepemilikan, sehingga isu perumahan terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu masyarakat yang tinggal di hunian milik tidak layak sebanyak 22,43 juta ruta sebesar 30,71 persen.

Baca juga: SMF Cetak Laba Bersih Rp466 Miliar Sepanjang 2023

Kemudian masyarakat yang tinggal di hunian non milik tidak layak sebanyak 4.49 juta ruta 6,15 sebanyak dan backlog kepemilikan 5,42 juta ruta sebanyak 7,42 persen. Sehingga jumlah rumah tangga Indonesia yang masih memiliki permasalahan perumahan mencapai angka 32,34 juta ruta 44.27 persen pada 2023.

SMF mengusulkan agar intervensi di sektor perumahan dapat berjalan efektif dan efisien dari sisi anggaran, maka intervensinya harus tersegmentasi berdasarkan empat dimensi sosio ekonomi, yaitu isu yang dihadapi, kelayakan hunian vs. kepemilikan.

Selanjutnya, kemampuan ekonomi, miskin dan rentan vs. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) vs. non MBR, lokasi tinggal, perkotaan vs. perdesaan non pesisir vs. perdesaan pesisir, dan jenis pekerjaan, formal vs. informal.

Fokus utama intervensi pemerintah ada pada kelompok masyarakat miskin, rentan, dan MBR, di mana backlog kepemilikan dari ketiga kelompok tersebut sebesar 8,33 juta ruta dengan sebaran 6,38 juta di perkotaan, 1,19 juta di perdesaan pesisir, dan 0,75 juta di perdesaan non pesisir.

Sedangkan untuk isu kelayakan hunian dari ketiga kelompok tersebut berjumlah 19,81 juta ruta yang tersebar 9,32 juta di perkotaan, 6,84 juta di perdesaan pesisir, dan 3,66 juta perdesaan non pesisir.

“Untuk mendorong peran sektor perumahan dalam perekonomian nasional, pengentasan kemiskinan, dan menyelesaikan isu perumahan, maka pemerintah perlu segera mengambil intervensi yang konkret, dan efektif," jelas dia.

Pemerintah juga perlu fokus pada backlog kepemilikan dan kelayakan hunian di kelompok masyarakat miskin, rentan, dan berpenghasilan rendah melalui program FLPP Tapak/Susun, Rent to Own Tapak/Susun, Kredit Bangun Rumah (KBR), Rumah sosial, Rumah sewa, Bedah rumah, Housing Micro Finance (HMF), Kredit Renovasi Rumah (KRR), dan program lainnya.

Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan tiga dimensi sosio ekonomi lainnya, yaitu lokasi, penghasilan, dan jenis pekerjaan, sehingga intervensi yang diimplementasikan juga efisien dari sisi anggaran," ujar Ananta.

Berdasarkan simulasi dampak ekonomi dan sosial yang dilakukan SMF, dalam lima tahun ke depan diperkirakan sektor perumahan dapat berkontribusi pada peningkatan PDB hingga Rp1.628 Triliun dan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan sebanyak 5,23 juta orang 20,2 persen.

Untuk dapat mewujudkan dampak ekonomi dan sosial tersebut, Ekosistem Pembiayaan Perumahan perlu mengorkestrasi strategi yang tersedia dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan perumahan secara komprehensif.

Selain itu, Ekosistem Pembiayaan Perumahan juga perlu membuat masterplan perumahan yang mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, LSM, Publik, Masyarakat dan pihak lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Ekosistem Perumahan.

Terakhir, mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD, serta melibatkan pendanaan yang bersumber dari pasar modal, dana CSR, hibah, lembaga donor, dan sumber pendanaan lainnya dalam merealisasikan inisiatif untuk mengatasi masalah sektor perumahan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

FGD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan perbankan, BP Tapera, para pakar dan pengamat perumahan bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, merumuskan strategi, dan rekomendasi kebijakan terkait peran sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan untuk mendukung program pemerintah selanjutnya.

(KIE)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan Ibu Kota Nusantara atau IKN telah memiliki fasilitas air bersih siap minum. Bahkan, ia mengklaim kualitasnya lebih baik dibandingkan air minum dalam kemasan (AMDK).

"Jadi kualitas air sebagai hasil instalasi pengolahan air, sudah standar, bahkan Insya Allah lebih baik daripada air minum kemasan," ujarnya, dilansir dari Antara.

Mengutip laporan tim Antara, air bersih yang telah diolah di fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku lebih bersih jika dibandingkan dengan salah satu AMDK produksi perusahaan lokal.

Berdasarkan hasil uji kualitas air oleh Kementerian PUPR, SPAM Sepaku berhasil mengubah tingkat kekeruhan air sungai dari 27.000 lebih ke 0,208 nephelometric turbidity unit (NTU), sehingga terlihat lebih bening.

Dalam konteks kualitas air, nilai NTU yang rendah, seperti 0,208, menunjukkan bahwa air tersebut memiliki sedikit partikel tersuspensi dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan dalam proses yang membutuhkan air bersih.

Sebagai informasi, NTU adalah satuan pengukuran untuk mengukur kekeruhan atau turbidity dalam suatu cairan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode nefelometri, yang mengukur intensitas cahaya yang tersebar oleh partikel-partikel tersuspensi dalam sampel air.

Progres pembangunan SPAM Sepaku secara keseluruhan mencapai 90% dan mulai mengaliri air ke kawasan IKN sejak pekan lalu, setelah selesai menjalankan tes pada 20-22 Juli 2024.

SPAM Sepaku Tahap I ditargetkan melayani Istana Garuda dan Istana Negara IKN, gedung Kemensetneg, penginapan Paspampres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4. Lalu, amphiteather, galeri, service area, hunian ASN, dan rumah dinas menteri, serta fasilitas umum lainnya, seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit.

Mekanisme Pengolahan Air Bersih IKN

Personel lapangan SPAM Sepaku, Muhammad Ardito menjelaskan, SPAM Sepaku dilengkapi instalasi lima tahap pengolahan air minum hingga sampai ke konsumen di kawasan IKN. Instalasi pengolahan air atau IPA di lokasi tersebut, berkapasitas 300 liter per detik.

Lima tahap pengolahan air dimulai dari instalasi aerasi, rumah kimia, koagulasi-flokulasi-sedimentasi, filter pasir cepat, dan desinfeksi plus clearwell. Masing-masing berada pada bangunan persegi empat pada jarak yang saling berdekatan.

"Air baku yang diolah di SPAM Sepaku bersumber dari Sungai Sepaku yang mengalir tepat di sisi SPAM. Air sungai tersebut kemudian masuk ke fasilitas aerasi untuk mengoksidasi besi (Fe) dan mangan (Mn) agar tidak terlarut serta memudahkan pengendapan," kata Ardito.

Ia menjelaskan, fasilitas pengudaraan berbentuk bangunan bundar berundak yang mirip seperti air mancur. Tahap aerasi untuk asupan oksigen air baku dilakukan dengan teknik pelontar air ke udara menggunakan pompa. Setelah proses aerasi, air dialirkan menuju rumah kimia sebagai tempat untuk melarutkan bahan kimia (koagulan) dan dosing bahan kimia yang terkandung pada air baku.

Pada tahap pengolahan lanjutan, air kemudian dialirkan menuju fasilitas koagulasi-flokulasi-sedimentasi (KFS) untuk menurunkan kadar partikel koloid pada air dengan mencampurkan reagen kimia sehingga terbentuk partikel-partikel (flok) yang secara cepat dan mudah dapat diendapkan.

Koagulasi adalah tahapan awal pemecahan molekul atas, flukolasi untuk pemecahan molekul bawah dan memisahkan flokulan. Sedimentasi merupakan tahap akhir KFS memisahkan air dengan lumpur.

Selain KFS, air juga kembali diolah menggunakan instalasi filter pasir cepat untuk memisahkan partikel halus yang masih tersisa dalam air dengan menggunakan media pasir silika dan antrasit sebagai saringan.

Setelah melalui tahap filtrasi, air dialirkan menuju instalasi ozonisasi untuk dicampur O3 yang berguna mengurai bakteri dan zat berbahaya. Ozonisasi akan mengoksidasi kontaminan organik dan anorganik yang masih tersisa dari unit pengolahan sebelumnya.

Air hasil produksi yang telah memenuhi kualitas air minum atau portable water itu kemudian didesinfeksi dengan klor yang berfungsi untuk menjaga kualitas air minum dari bahaya bakteri patogen pada instalasi clearwell.

Seluruh proses pengolahan dari mulai air baku sampai clearwell berkisar 3-4 jam, sebelum dikirim ke reservoir atau bak penampungan air. Clearwell berfungsi untuk meratakan desinfektan dalam air serta menampung air minum sebelum dialirkan ke reservoir induk.

Air yang telah diolah di clearwall, kemudian dipompa melalui jaringan pipa menuju reservoir induk yang berjarak sekitar 16 kilometer dari SPAM. Pompa tersebut diperlukan, sebab reservoir atau bak penampungan berkapasitas 2x6.000 liter kubik berada pada elevasi lahan bukit setinggi 31 meter dari lokasi SPAM di elevasi 19 meter dari permukaan laut.

Untuk sampai ke konsumen di kawasan IKN, operator SPAM mendistribusikan air via jaringan pipa, menggunakan teknik gravitasi sejauh sekitar 22 kilometer. Air yang siap diminum itu dialirkan menggunakan jaringan distribusi utama (JDU) multi-utility tunnel (MUT) dan non-MUT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo tidak terkejut dengan adanya laporan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disalahgunakan orangtua untuk kredit motor.

Purwo mengatakan, fenomena dana KJP digunakan orangtua di luar keperluan pendidikan itu merupakan "lagu lama" yang terus terulang.

"Itu lagu lama, Pak Pj Gubernur sudah bilang, bukan dari sekarang (ditemukan penyalahgunaan KJP), dari kemarin-kemarin, (tahun sebelumnya)," kata Purwo saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2024).

Karena terus ditemukannya KJP yang disalahgunakan, Pemprov bakal lebih selektif memilih penerima bantuan sosial pendidikan itu.

Selain soal ketepatan sasaran, kata Purwo, Pemprov juga bakal memeriksa ke penerima bantuan terkait penggunaan dana KJP.

"Ketepatan sasaran, nge-push terus pendidikan agar tepat sasaran itu sehingga hal tersebut enggak terjadi lagi ya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menuturkan penyalahgunaan KJP bukan merupakan hal baru.

"Ya itu sudah lagu lama, sudah terlalu lama," kata Heru saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Heru tak terkejut jika ada oknum orangtua siswa yang menggunakan uang KJP untuk membeli rokok, motor, atau barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan anak.

"Ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya enggak tercapai," ujar Heru.

Karena itu, Pemprov dan DPRD DKI masih terus menggodok wacana program sekolah gratis di Jakarta, termasuk sekolah swasta.

"Maka konsepnya, kami (pemprov) nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah (swasta) gratis," imbuh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil bekas taksi sering kali dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan mobil bekas pribadi. Hal ini membuat mobil bekas taksi menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari kendaraan dengan anggaran terbatas.

Namun, ada beberapa faktor yang membuat harga mobil bekas taksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mobil bekas biasa.

Salah satu faktor utama adalah usia dan jarak tempuh kendaraan. Mobil taksi biasanya memiliki jarak tempuh yang tinggi karena digunakan hampir setiap hari untuk operasional.

Selain itu, mobil taksi umumnya dipakai secara intensif dan melewati berbagai kondisi jalan yang bisa mempercepat keausan komponen kendaraan. Hal ini mengurangi nilai jual mobil bekas taksi di pasaran.

"Faktor lain yang mempengaruhi harga adalah kondisi fisik dan perawatan mobil, banyak mobil bekas taksi yang memiliki cat dan interior yang sudah mengalami keausan karena pemakaian yang terus-menerus," kata Agus, pengusaha mobil bekas Auto Haus di Jakarta Pusat kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Meskipun begitu, Agus mengatakan kalau perawatannya baik dan komponen utama seperti mesin dan transmisi masih dalam kondisi bagus, mobil bekas taksi tetap bisa menjadi pilihan yang layak.

Selain itu, stigma negatif terhadap mobil bekas taksi juga mempengaruhi harga.

"Banyak orang yang menganggap mobil bekas taksi memiliki masa pakai yang lebih pendek dan memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan mobil bekas pribadi," katanya.

Imbasnya, permintaan terhadap mobil bekas taksi jadi lebih rendah sehingga harganya pun ikut turun.

Meski demikian, mobil bekas taksi bisa menjadi solusi ekonomis bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan untuk penggunaan sehari-hari dengan anggaran terbatas.

Dengan pengecekan dan perawatan yang tepat, mobil bekas taksi bisa tetap memberikan performa yang baik dan menjadi pilihan yang praktis di tengah tingginya harga mobil baru dan bekas lainnya.