Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara pada 20 Oktober kemarin. Padahal IKN adalah megaproyek warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser.

Merespons hal ini, Hashim Djojohadikusumo memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru. Adik Presiden Prabowo ini menyebut kepastian ini ditandai dengan pengangkatan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so, lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So, dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Simak: 4 Mega Proyek Hashim Djojohadikusumo di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fokus kerjanya di awal masa jabatan. Paling pertama adalah dirinya ingin belanja masalah terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Dirinya ingin mendengarkan paparan sekaligus masukan dari jajaran kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Hal ini menurutnya harus dilakukan karena instansinya memang baru dibentuk.

"Saya rasa ini waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama saya akan keliling ke kementerian tadi karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan jajaran yang sudah lebih dulu establish karena kalau Kemenko ini benar-benar baru jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu," beber AHY ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Tetapi juga saya tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," ujarnya lagi.

Selanjutnya, AHY mengatakan dirinya akan memetakan dengan rinci proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya strategis nasional, mana proyek yang harus dikawal ketat dalam waktu dekat. Secara bersamaan AHY juga bakal menetapkan roadmap visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam proyek strategis.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan dirinya mau menjaring masukan-masukan dari para mantan-mantan menteri. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang di era sebelumnya mengkoordinasikan urusan infrastruktur di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Mulai hari ini saya juga akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri, menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infrastruktur. Siang ini saya akan ketemu Pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," beber AHY.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 soal asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, yang akan ditanggung oleh anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan lebih lanjut mengenai hal ini.

"Kita lihat nanti aturannya seperti apa. Jadi kalau sifatnya sektoral, maka pihak tertentu bisa membuat peraturannya. Tapi kalau berlaku secara massal, itu harus bentuknya adalah peraturan pemerintah," ujar Ogi saat ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, pada Jumat (18/10/2024).

Ogi menyebutkan, jika aturan tersebut diajukan hanya oleh satu pihak, maka program asuransi itu dapat dikeluarkan secara terbatas oleh pihak tertentu saja. Sebagai regulator, OJK berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendorong perkembangan industri asuransi.

"Kita support saja kebutuhan-kebutuhan untuk pihak asuransi yang diuntungkan untuk pihak-pihak tertentu," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada rencana pasti mengenai skema asuransi untuk mantan menteri dan keluarganya.

Ogi mengaku, dirinya belum mengetahui secara mendetail terkait skema yang akan diterapkan.

Pada masa lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat mengeluarkan produk asuransi purna jabatan (aspurjab) yang berlaku khusus untuk perusahaan BUMN.

"Itu berlaku hanya untuk perusahaan-perusahaan BUMN, dan itu adalah untuk mengasuransikan direksi komisaris setelah purna jabatan. Itu sudah ada produknya," ujar Ogi.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Jokowi ini memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada mantan menteri dan keluarganya.

Sesuai salinan Perpres yang dapat diakses di situs Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 17 Oktober 2024, asuransi kesehatan diberikan sebagai mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan kendali mutu dan kendali biaya.

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 soal asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, yang akan ditanggung oleh anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan lebih lanjut mengenai hal ini.

"Kita lihat nanti aturannya seperti apa. Jadi kalau sifatnya sektoral, maka pihak tertentu bisa membuat peraturannya. Tapi kalau berlaku secara massal, itu harus bentuknya adalah peraturan pemerintah," ujar Ogi saat ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, pada Jumat (18/10/2024).

Ogi menyebutkan, jika aturan tersebut diajukan hanya oleh satu pihak, maka program asuransi itu dapat dikeluarkan secara terbatas oleh pihak tertentu saja. Sebagai regulator, OJK berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendorong perkembangan industri asuransi.

"Kita support saja kebutuhan-kebutuhan untuk pihak asuransi yang diuntungkan untuk pihak-pihak tertentu," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada rencana pasti mengenai skema asuransi untuk mantan menteri dan keluarganya.

Ogi mengaku, dirinya belum mengetahui secara mendetail terkait skema yang akan diterapkan.

Pada masa lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat mengeluarkan produk asuransi purna jabatan (aspurjab) yang berlaku khusus untuk perusahaan BUMN.

"Itu berlaku hanya untuk perusahaan-perusahaan BUMN, dan itu adalah untuk mengasuransikan direksi komisaris setelah purna jabatan. Itu sudah ada produknya," ujar Ogi.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Jokowi ini memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada mantan menteri dan keluarganya.

Sesuai salinan Perpres yang dapat diakses di situs Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 17 Oktober 2024, asuransi kesehatan diberikan sebagai mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan kendali mutu dan kendali biaya.

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan dari negara untuk mantan menteri kabinet yang menjabat pada 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Jokowi meneken asuransi kesehatan yang dibiayai langsung dari APBN itu sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para mantan menteri kabinet.

Selama rentang waktu 2019—2024, lanjutnya, Indonesia dihantam beragam tantangan besar. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi. Alasan itu, kata Ari, membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya sehingga layak untuk diberikan apresiasi.

"Menteri sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam aturan itu telah menuangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dari pembantu presiden itu hanya yang milik negara atau BUMN.

Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup jelas dalam mengakomodir biaya yang dikeluarkan tak akan besar. Meski begitu, dia mengaku bahwa saat ini jumlah anggaran pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa enggak bisa," pungkas Ari.

Sekadar informasi, dalam Perpres 121 tahun 2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

Nantinya, kata dia, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Selain itu, manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024, disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan dari negara untuk mantan menteri kabinet yang menjabat pada 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Jokowi meneken asuransi kesehatan yang dibiayai langsung dari APBN itu sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para mantan menteri kabinet.

Selama rentang waktu 2019—2024, lanjutnya, Indonesia dihantam beragam tantangan besar. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi. Alasan itu, kata Ari, membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya sehingga layak untuk diberikan apresiasi.

"Menteri sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam aturan itu telah menuangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dari pembantu presiden itu hanya yang milik negara atau BUMN.

Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup jelas dalam mengakomodir biaya yang dikeluarkan tak akan besar. Meski begitu, dia mengaku bahwa saat ini jumlah anggaran pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa enggak bisa," pungkas Ari.

Sekadar informasi, dalam Perpres 121 tahun 2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

Nantinya, kata dia, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Selain itu, manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024, disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

JAKARTA - Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Oktober 2024 menjadi sorotan. Pasalnya aturan asuransi kesehatan para mantan menteri itu dinilai hanya menjadi beban buat negara, lantaran pembiayannya diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Berikut ulasan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2024 yang memanjakan mantan menteri:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan kesehatan yang juga diberikan kepada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara dari para menteri yang purtnatugas ini dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Selanjutnya terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan mantan menteri diatur dalam Pasal 6 disebutkan bahwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, manfaat pemeliharaan kesehatan bakal dibayarkan pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan.

Aturan mengenai pembiayaan tersebut masuk dalam Pasal 6 yang berbunyi, ?(1) Premi jaminan pemerliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus.

Pasal 6 (2) berisikan, pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara?.

Dalam pasal 3 perpres tersebut juga diatur bahwa manfaat jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, perihal pelayanan kesehatan yang dimaksud berdasarkan usia atau masa jabatan diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (3). Berikut bunyi Pasal 3 ayat (3), "Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/ atau masa bulan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:

a. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 (dua) kali masa jabatan; atau

b. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup?.

Pada pasal 3 ayat 4 dalam Perpres juga mengatur, bahwa pemberian manfaat kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam negeri.

Selain itu pada pasal 8 disebutkan juga dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Untuk kepesertaannya di atur dalam pasal 9, dimana ayat 1 menyebutkan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masingkementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Sementara itu pasal 11 menerangkan (1) ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 2O19 - 2024.

Seperti diketahui pemerintahan era Presiden Jokowi bakal berakhir pada 20 Oktober 2024 atau bersamaan dengan dilantiknya atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berkomentar banyak terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024. Dalam aturan tersebut mantan menteri dan keluarganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa regulator masih menunggu terkait dengan aturan pelaksanaannya.

“Ya kami lihat nanti aturannya apa,” kata Ogi ditemui usai Konferensi Pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Ogi mengatakan apabila penyelenggaraan asuransi tersebut bersifat sektoral, maka pihak tertentu dapat membuat peraturannya. Namun apabila berlaku masal, maka harus dibentuknya adalah peraturan pemerintah.

“Tapi kalau pihak tertentu mengajukan itu, ya bidangnya dikeluarkan untuk terbatas hanya pihak tertentu saja,” imbuh Ogi.

Ogi mengatakan sebagai regulator, pihaknya akan ikut mendukung kebutuhan-kebutuhan untuk beberapa asuransi yang diuntungkan terkait dengan penyelenggaraan. Terkait dengan penyelenggara, Ogi mengatakan pihaknya masih belum tahu jelas apakah akan diserahkan kepada perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun memang, dia menyinggung bahwa di masa lalu Kementerian BUMN pernah mengeluarkan produk asuransi purna jabatan.

“Itu berlaku hanya perusahaan-perusahaan BUMN. Itu adalah untuk mengasuransikan direksi komisaris setelah Purna Jabatan. Itu sudah ada produknya,” ungkapnya.

Adapun dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2024, terdapar jaminan kesehatan bagi menteri negara yang telah menyelesaikan masa tugas mereka, beserta keluarga mereka. Jaminan tersebt mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan.

Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas. Ada dua kategori utama yang diatur dalam peraturan ini, pertama menteri yang berusia di bawah 60 tahun dan menteri yang berusia di atas 60 tahun.

Untuk kategori pertama, apabila seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.

Kemudian, bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Namun, tidak semua mantan menteri dapat menikmati jaminan ini. Aturan ini mengecualikan mereka yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, bagi mereka yang mengundurkan diri karena status tersangka atau karena putusan pengadilan terkait tindak pidana, manfaat jaminan kesehatan ditunda sampai ada keputusan hukum tetap.

Jika seorang menteri meninggal setelah masa tugasnya selesai, jaminan kesehatan juga diberikan kepada janda atau duda yang sah dan tercatat dalam administrasi.

JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.

Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tidak adil dan harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri harus dibatalkan:

1. Ketidakadilan dalam Alokasi Anggaran

Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang selama masa jabatannya telah menerima berbagai tunjangan dan fasilitas negara, termasuk asuransi kesehatan yang baik.

Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.

"Menetapkan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang sudah berada dalam posisi ekonomi yang kuat, ketika banyak rakyat yang membutuhkan perhatian kesehatan dasar, adalah kebijakan yang tidak seimbang," paparnya.

Menurutnya, Pemerintah harus mengutamakan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat yang lebih luas, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Mengalihkan sumber daya publik yang terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara masyarakat dan elit yang justru seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik yang lebih adil.

2. Beban Berlebihan pada APBN

Ia juga menyoroti, saat kondisi ekonomi yang rentan, di mana anggaran negara sudah terbebani oleh berbagai program sosial dan infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kesehatan bagi mantan menteri sangat tidak bijaksana.

"APBN sudah menghadapi tantangan besar dalam mendanai berbagai program publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat luas," ungkapnua.

Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini hanya akan memperburuk defisit anggaran dan memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang berkelanjutan akibat pengeluaran yang tidak esensial ini dapat menempatkan ekonomi Indonesia dalam risiko lebih besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang akan menanggung beban utang tersebut.

3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang memberikan jaminan kesehatan gratis kepada mantan menteri dan keluarganya melanggar prinsip ini karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kelompok yang sudah sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan dan tunjangan tinggi selama mereka bertugas, sangat mungkin memiliki kemampuan finansial untuk membiayai sendiri kebutuhan kesehatan mereka tanpa harus bergantung pada APBN.

Sebaliknya, jutaan masyarakat miskin di Indonesia harus berjuang mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini semakin nyata jika kita melihat bahwa banyak warga Indonesia yang belum tercover oleh BPJS atau layanan kesehatan serupa.

"Ketika masyarakat umum harus membayar biaya perawatan atau bahkan menunggak pembayaran BPJS, para mantan pejabat menerima layanan kesehatan gratis yang dibiayai oleh negara. Ini menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar," jelasnya.

4. Potensi Penyalahgunaan dan Transparansi

Kebijakan ini juga rawan terhadap potensi penyalahgunaan. Sistem jaminan kesehatan yang didanai oleh APBN untuk mantan menteri harus diatur dengan ketat agar tidak terjadi ekses penggunaan. Namun, berdasarkan sejarah kebijakan serupa, seringkali pengawasan atas penggunaan dana publik tidak berjalan dengan efektif.

Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, ada risiko bahwa mantan pejabat atau keluarga mereka dapat menyalahgunakan fasilitas kesehatan ini di luar kebutuhan medis yang wajar, yang tentunya akan meningkatkan beban APBN.

Transparansi menjadi kunci dalam mengelola dana publik, namun implementasi kebijakan ini berpotensi menambah lapisan kompleksitas dalam pengawasan anggaran kesehatan. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, siapa yang mendapatkan manfaatnya, dan bagaimana kebijakan ini dievaluasi secara berkala.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, kebijakan ini bisa menjadi beban yang terus menggerogoti keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

5. Prioritas Anggaran yang Salah

Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki prioritas anggaran yang salah arah. Di saat banyak program publik yang lebih penting membutuhkan pendanaan, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pemerintah justru memilih untuk menghabiskan anggaran pada kelompok kecil elit politik. Padahal, mantan menteri yang berada pada posisi finansial yang kuat seharusnya mampu mengelola kebutuhan kesehatan mereka secara pribadi.

Kebijakan ini menunjukkan kurangnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas. Pengalokasian anggaran negara harus didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas yang jelas. Dalam hal ini, jaminan kesehatan untuk mantan pejabat tinggi jelas bukanlah prioritas yang seharusnya mendapat perhatian di tengah kondisi sosial-ekonomi yang menantang.

6. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Kebijakan ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di saat masyarakat luas dihadapkan pada tantangan ekonomi dan sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, melihat mantan pejabat yang mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara bisa memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Rasa ketidakadilan ini dapat memicu frustrasi publik dan memperburuk hubungan antara rakyat dan pemerintah.

Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika kebijakan publik mencerminkan kesenjangan yang nyata antara elit dan masyarakat umum, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyatnya.

"Untuk membangun kepercayaan yang lebih baik, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit," tegasnya.

JAKARTA - Jaminan kesehatanmantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN , menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menerangkan, harus ditentang. Alasannya karena kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengutarakan, selain ketidakadilan, aturan tersebut juga melanggar prinsip kesetaraan, beban APBN, serta keadilan sosial dalam penggunaan sumber daya publik.

"Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya menggunakan APBN adalah kebijakan yang tidak adil, tidak tepat dan harus dibatalkan," ungkap Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara yang telah berakhir masa tugasnya atau purna tugas.

Aturan tersebut diatur pada peraturan presiden (Perpres) nomor 121 tahun 2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara. Aturan tersebut ditetapkan pada Selasa (15/10/2024).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan," bunyi Pasal 1 ayat 1 aturan tersebut.

Pemeliharaan jaminan kesehatan juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara. Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

"Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi media berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat 2 pada aturan tersebut.

Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh penyelenggara program jaminan pemeliharaan kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat tertentu.

Premi jaminan pemeliharaan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bersumber dari APBN melalui bagian anggaran kementerian sekretariat negara.

Jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lalu, menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya. Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid dalam aturan tersebut, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya sampai di situ, sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Aturan tersebut menjelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Lebih lanjut, jaminan kesehatan diberikan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Kemudian, untuk menteri negara atau sekretaris kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau sekretaris kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup. Aturan juga menegaskan manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Sementara itu bagi menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Jaminan kesehatan juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

“Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.