Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menerangkan jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini diisi oleh Mayor Teddy Indra Wijaya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru.

"Seskab dalam Perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan kepada wartawan, Senin (21/10).

Namun, Hasan belum mengungkapkan Perpres lengkap yang mengakomodir jabatan untuk Mayor Teddy.

Hasan menekankan dengan adanya Perpres ini, Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer karena Seskab merupakan jabatan setingkat ASN Eselon II.

"[Mayor Teddy] Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti sekretaris militer presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," ucap dia.

Dalam Perpres No. 50 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, tertuang, jabatan Seskab berada langsung di bawah Presiden. Di sana juga diatur, fasilitas yang didapat Seskab juga setingkat menteri.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik ajudannya Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Ia dilantik bersama para Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih, Senin (21/10).

"Mengangkat Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan, ditetapkan di Jakarta 20 Oktober 2024," demikian pembawa acara membacakan Keppres pengangkatan Teddy.

Teddy berada di antara 56 wakil menteri, ia menggunakan jas hingga dasi dan kopiah. Namanya menjadi satu-satunya yang disebut di awal pelantikan oleh pembawa acara.

Jakarta -

Pabrikan otomotif asal Jerman, Mercedes, menyerahkan 60 unit mobil Mercedes Benz S-Class sebagai kendaraan resmi yang digunakan pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Adapun serah terima 60 unit mobil mewah itu dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama bersama Chief Executive Officer PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, Roelof Lamberts.

Proses ini berlangsung di Halaman Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (17/10) kemarin.

"Sebanyak 60 unit Mercedes Benz S-Class akan digunakan sebagai kendaraan resmi kepala negara, kepala pemerintahan, dan tamu negara pada saat pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029," tulis Kemensetneg dalam unggahan Instagram-nya (@kemensetneg_ri) dikutip Jumat (18/10/2024).

Selain untuk kebutuhan akomodasi di hari pelantikan, kendaraan tersebut juga akan digunakan selama acara kenegaraan yang berlangsung dari 19 hingga 21 Oktober 2024.

Dalam foto yang disertakan dalam unggahan tersebut, terlihat unit mobil Mercedes Benz S-Class berwarna hitam yang dikerahkan sudah dilengkapi dengan plat merah bertuliskan "Tamu Negara" dan bendera Merah Putih pada sisi depannya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024. Jaminan kesehatan ini dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Pihak Istana buka-bukaan soal alasan Jokowi memberikan jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri diberikan Jokowi sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para menteri.

Apalagi pada rentang 2019-2024, Indonesia dihantam beragam tantangan besar, mulai dari pandemi COVID-19 hingga krisis ekonomi. Hal itu membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya.

"Itu bagian dari kepedulian dari presiden dan menteri purnatugas. Beliau semua sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan tentu saja beliau banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Apalagi di 2019 hingga 2024 kan tantangannya luar biasa, kita hadapi pandemi, krisis ekonomi, dan lain lain itu tentu para menteri bekerja sangat keras," ungkap Ari ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Soal penggunaan APBN pada pemberian jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri, Ari mengatakan, hal ini tidak menjadi masalah. Besarannya juga tidak sebesar yang dibayangkan.

"Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujar Ari.

Ari bilang, dalam aturan yang baru dirilis disebutkan juga fasilitas kesehatan yang bisa digunakan pun hanya yang milik negara atau BUMN. Dengan begitu artinya biaya yang dikeluarkan tak akan besar.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Ari bilang jumlah pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa nggak bisa," beber Ari.

Dalam Perpres 121/2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut.

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

(hal/ara)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menggunakan penerbangan komersial seperti masyarakat umum saat kembali ke Solo, Jawa Tengah, ketika sudah purna tugas. Rencananya, usai pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden selesai, Jokowi akan langsung kembali ke kampung halamannya.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno. Menurutnya, kepulangan Jokowi dengan penerbangan komersial sudah disiapkan.

Sayangnya, Pratikno enggan mengelaborasi pesawat apa yang bakal digunakan Jokowi termasuk apakah Jokowi akan naik kelas bisnis atau ekonomi. Yang jelas, Jokowi akan pulang kampung tanpa fasilitas negara usai purna tugas.

"Nanti kita atur, jadi pokoknya komersil juga sudah siap," ujar Pratikno saat berbincang dengan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Soal fasilitas negara yang masih bisa digunakan Jokowi, Pratikno menjelaskan Jokowi masih bisa mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Aturannya menjelaskan seorang mantan presiden masih bisa mendapatkan pengamanan dari Paspampres.

"Kita ikuti aturan keprotokoleran lah ya. Ya, kan Presiden sebagai mantan Presiden kan tetap berhak untuk memperoleh dukungan pengamanan, ya Paspampres dan sebagainya, dan ada grup tersendiri untuk mantan Presiden dan Paspampres," papar Pratikno.

Pratikno pun menyebut Jokowi sudah mulai berkemas barang jelang pelantikan Prabowo di 20 Oktober. Kemas-kemas dilakukan Jokowi untuk barang-barang yang ada. di Istana Jakarta maupun di Istana Bogor.

"Aduh, packing 'pening kepala' katanya. Sudah packing, sudah mulai packing," kata Pratikno.

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) resmi mengelola secara mandiri Balai Sidang JCC di Jalan Gatot Subroto, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada 21 Oktober 2024.

Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPPKGBK, Sri Lestari Puji Astuti mengatakan pengelolaan secara mandiri dilakukan seiring berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama dengan mitra.

Berakhirnya masa perjanjian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan aset berupa Barang Milik Negara Blok 14 di dalam kawasan GBK dan akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan mandat yang telah diterima.

"Langkah strategis ini merupakan transformasi besar dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara dan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip pengelolaan BLU, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya," kata Sri dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (2/10/2024).

PPKGBK, imbuhnya, siap membuka lembaran baru dalam pengelolaan Blok 14 kawasan GBK, yang saat ini dipergunakan sebagai venue pertemuan, sidang, hingga konferensi.

"Melalui pengelolaan mandiri, PPKGBK berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE), terintegrasi dengan fasilitas GBK, inklusif, berkelas dunia, serta memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," ujarnya.

Sebelumnya Balai Sidang Jakarta Convention Center atau yang lebih dikenal dengan JCC, dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama dibawah manajemen Singgasana Hotels & Resorts.

Luas seluruh area yakni 120.000 meter, dilengkapi dengan sebuah Round Theater-style Hall, dua buah Exhibition Hall, sebuah Banqueting Hall, sebuah Lobby yang luas, Lower Lobby, VIP Room and Lounge, dan 10 Meeting Room.

JAKARTA - Sebanyak 41 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Sekretariat Kabinet (Setkab) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi sanggahan pelamar CPNS .

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2024 Nanik Purwanti dalam Pengumuman Nomor: P-05/Pansel-CPNS/09/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2024.

Nanik mengatakan, pihaknya telah melakukan hasil verifikasi ulang terhadap pelamar yang melakukan sanggahan pada masa sanggah tanggal 20 hingga 24 September 2024 lalu. ?(Sebanyak 41 pelamar) diterima sanggahannya dan dinyatakan lulus seleksi administrasi,? kata Nanik.

Pelamar tersebut selanjutnya dapat mencetak kartu tanda peserta seleksi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan menggunakan computer assisted test (CAT).?Jadwal dan titik lokasi pelaksanaan SKD akan diumumkan lebih lanjut melalui situs resmi pada laman sscasn.bkn.go.id, setneg.go.id, dan setkab.go.id,? ujar Ketua Pansel.

Nilai SKD

Dalam pengumumannya, Nanik juga mengatakan, bahwa pelamar seleksi CPNS Setkab dan Kemensetneg Tahun 2024 dapat menggunakan nilai SKD hasil seleksi CPNS tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengikuti seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2023;
b. melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
c. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023 pada jabatan yang sama/berbeda serta pada instansi yang sama/berbeda; dan
d. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar.

Para pelamar tersebut diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pemilihan nilai SKD yang akan digunakan pada Seleksi Pengadaan CPNS Setkab & Kemensetneg Tahun 2024 melalui situs web SSCASN paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau batas waktu lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional.

Nanik mengatakan, pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024. Sedangkan jika pelamar memilih mengikuti SKD tahun 2024, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2024.

?Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelamar tidak melakukan konfirmasi, maka sistem secara otomatis akan menentukan bahwa pelamar diwajibkan mengikuti SKD tahun 2024,? tandasnya.

Daftar nama pelamar yang lolos seleksi administrasi Seleksi CPNS Setkab dan Kemensetneg Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi sanggahan dan ketentuan mengenai nilai SKD dapat dilihat di web Setkab.

Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Sebanyak 1.161 peserta seleksi lolos tahap seleksi administrasi.

Dalam lampiran pengumuman di laman setneg.go.id, pelamar seleksi CPNS tercantum nomor registrasi dan namanya dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Apabila pelamar seleksi CPNS tidak tercantum nomor registrasi dan namanya, artinya dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Keterangan alasan tidak lulus dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar di laman sscasn.bkn.go.id.
Segera cek namamu melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, https://setneg/go.id atau https://setkab.go.id. Selamat bagi yang lolos seleksi administrasi dan persiapkan dirimu untuk tahapan seleksi berikutnya ya.

Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi bisa melakukan sanggahan melalui laman sscasn.bkn.go.id pada 20-22 September 2024. Bagi yang mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengubah ataupun memperbarui dokumen yang sudah diunggah.

Hasil pengumuman masa sanggah paling lambat diumumkan pada 29 September 2024. Panitia seleksi akan memverifikasi kembali mengenai sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pantau terus segala informasi terkait seleksi CPNS Kemensetneg melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id, https://setneg/go.id, atau https://setkab.go.id. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Skor SKD 2023 Bisa Digunakan di Seleksi CPNS 2024 Lho! Simak Kriterianya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Istana buka suara terkait surat aduan dari Ketua Kadin Arsjad Rasjid kepada Presiden Jokowi terkait dengan kisruh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Koordinator staf khusus presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat tersebut.

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9).

Ari menjelaskan bahwa surat tersebut masih di Kemensetneg belum disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Kadin Arsjad Rasjid bakal mengadukan kisruh dualisme kepemimpinan kepada Presiden Jokowi.

Arsjad mengaku telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengambil sikap terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tanda tangani,” kata Arsjad dalam keterangannya, ditulis Senin (16/9).

Dia menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

"Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dilaporkan telah menerima surat dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021–2026 Arsjad Rasjid.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, surat tersebut diterima pada Minggu, 15 September 2024.

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari Dwipayana, Senin (16/9/2024).

Ari Dwipayana menambahkan bahwa surat dari Ketua Kadin tersebut saat ini masih berada di Kemensetneg dan belum diteruskan kepada Kepala Negara. Namun demikian, dia memastikan bahwa surat dari Arsjad Rasjid akan segera diproses lebih lanjut.

"Surat akan segera diproses lebih lanjut," kata Ari Dwipayana.

Diberitakan Kompas.comsebelumnya, Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Sabtu (14/9/2024), yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.

Munaslub tersebut dianggap melanggar sejumlah ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan, bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu lalu," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Salah satu ketentuan yang dianggap dilanggar ialah terkait ketentuan kuorum Munaslub. Arsjad bilang, pihaknya menerima dukungan dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menolak pelaksanaan Munaslub.

Jumlah tersebut lebih dari 50 persen jumlah Ketua Umum Kadin Provinsi yang ada, yakni 35 Kadin Provinsi.

"Kami semua ini sangat menyayangkan, sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal," ujar Arsjad.

Munaslub pada 14 September 2024 merupakan upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia.

Ia menyebut berbagai upaya dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut.

"Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha, dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia," ucap Arsjad.

Terkait dengan gelaran Munaslub, Arsjad menyebutkan, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Ia pun meminta pemerintah untuk menengahi permasalahan ini.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia. Dalam Munaslub itu, Anindya Bakrie ditunjuk menggantikan Arsjad Rasjid.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia Nurdin Halid mengatakan, penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia itu telah memenuhi kuorum. Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

“Setelah melihat seluruh persatuan administrasi dan proses, ini aspirasi dari Kadin Daerah, itu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, 50 persen (jumlah total dari Kadin Daerah) 1, kemudian asosiasi luar biasa, 50 persen plus 1, bahkan melampaui dari itu, sehingga sangat memenuhi syarat untuk diselenggarakan Munaslub,” kata Nurdin usai Munaslub.

Nurdin membeberkan, sejumlah pelanggaran yang dilakukan Arsjad sehingga eks Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu dilengserkan.

Pertama, Nurdin menyinggung Pasal 14 dalam anggaran dasar Kadin Indonesia yang dilanggar Arsjad. Ia mengatakan Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik.

"Organisasi Kadin adalah organisasi independen,” kata Nurdin.

Kedua, Nurdin mengatakan bahwa Arsjad sebagai Ketum Kadin harusnya mendengar aspirasi dari bawah untuk menjaga independensi Kadin.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka seleksi 426 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Gaji yang ditawarkan sebesar Rp2,8 juta - Rp10,8 juta.

Informasi itu disampaikan dalam Pengumuman Nomor : P-01/PANSEL-CPNS/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2024.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024, tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Sekretariat Negara memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, " bunyi pengumuman tersebut, dikutip Kamis (22/8).

Rincian 426 formasi CPNS di Kemensetneg terdiri atas 303 formasi tenaga teknis dan tiga formasi tenaga kesehatan untuk penempatan di lingkungan Kemensetneg; dan sebanyak 120 formasi tenaga teknis untuk penempatan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Beberapa jabatan di antaranya analis anggaran ahli pertama dengan gaji Rp3.398.120 - Rp10.872.120. Kemudian arsiparis terampil (Rp2.908.320 - Rp7.987.320), asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama (Rp3.398.120 - Rp10.872.120), dan fasilitator pemerintahan (Rp3.043.120 - Rp9.392.120)

Lalu, manggala informatika ahli pertama (Rp2.858.120 - Rp10.332.120), penata bangunan gedung dan permukiman (Rp.2.738.320 - Rp7.817.320), dan pengelola keprotokolan (Rp3.111.220 - Rp8.190.220).

Adapun kategori formasi terbagi dua, umum dan khusus. Kategori khusus terbagi lagi atas lulusan terbaik berpredikat cumlaude, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, penyandang disabilitas, dan diaspora.

Pendaftaran dimulai 21 Agustus dan berakhir 5 September. Ada tiga tahapan seleksi yakni administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang.

Seleksi kompetensi dasar meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Berikutnya, seleksi kompetensi bidang meliputi dengan metode CAT BKN dan seleksi tambahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah isu soal pemerintah akan menyewa 1.000 unit mobil Alphard untuk peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut dia, isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Kemarin ada berita yang terkait kendaraan ini. Tolong ini diluruskan media saya minta, Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Heru mengaku, tak tahu asal informasi itu hingga tersebar ke masyarakat. Namun, ia memastikan, Kemensetneg tidak pernah menyewa 1.000 unit kendaraan di IKN. "Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil. Tidak ada," ujar Heru.

Dia mengatakan, Kemensetneg hanya mempersiapkan kendaraan untuk rangkaian kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran. Menurut Heru, jumlah kendaraan untuk rangkaian itu hanya sekitar 30 unit.

Ihwal uang sewa kendaraan sebesar Rp 25 juta per hari, Budi menegaskan, hal itu tidak benar. Ia menyebutkan, sebagian besar kendaraan untuk rangkaian kenegaraan sudah tersedia di Kemensetneg.

Heru menegaskan, Kemensetneg juga sudah menyiapkan beberapa bus untuk membawa para undangan. Sejumlah kendaran itu disiapkan dari Otorita IKN, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.

"Enggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN. Enggak mungkin. Kami siapkan semuanya menggunakan bus juga disiapkan. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri. Semua sudah tersosialisasikan," kata Heru.

IDXChannel - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menanggapi informasi terkait penyewaan 1.000 unit mobil Alphard untuk keperluan tamu negara pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menegaskan pihaknya tidak menyewa mobil sebanyak itu. Sebab, pihaknya menyediakan bus untuk tamu undangan yang hadir di IKN.

"Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1.000 unit. Karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN. Jumlah busnya juga tidak sebanyak itu," kata Setya dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).

Setya pun meminta semua pihak untuk mengonfirmasi mengenai terkait penyewaan 1000 unit mobil yang sebelumnya dikatakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur.

"Tolong konfirmasi ke Asosiasi penyedia kendaraan Kaltim terkait angka itu," kata Setya.

Setya menjelaskan mobilisasi dari dan ke IKN khususnya kawasan KIPP, diutamakan menggunakan sarana transportasi massal yakni bus.

"Selain itu, kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan contigency seperti kendaraan cadangan dan ambulance," tuturnya.

Setya juga mengatakan bahwa akan ada kendaraan operasional untuk mobilisasi dan logistik di IKN, seperti truk dan mobil box barang. Menurutnya, total semua kendaraan itu hanya seratusan unit.

"Armada bus yang disiapkan oleh panpel bidang transportasi (Kemenhub dan OIKN juga Pemda setempat) jumlahnya juga hanya sekitar 200-an (jauh dari 1.000 unit) utk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto menyebut bahwa pihaknya telah sepakat dengan Pemerintah untuk penyewaan 1.000 unit mobil.

Penyewaan tersebut untuk keperluan pergerakan tamu negara pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

"Kami bersama Kemensetneg telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, seperti dikutip Antara.

Damun menambahkan, permintaan dari Kemensetneg sudah dibayar uang muka sebesar 50 persen dari nilai kontrak. Namun, untuk memenuhi permintaan tersebut, DPD Asperda Kaltim harus mendatangkan mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit rental di wilayah tersebut.

Damun menambahkan bahwa biaya pengiriman mobil dari luar daerah mencapai Rp13 juta per unit, sehingga lonjakan harga sewa mobil tidak dapat dihindari. Menjelang perayaan HUT RI ke-79, harga sewa mobil di Kalimantan Timur mengalami peningkatan hingga 100 persen dari harga normal.

Lonjakan harga ini mencerminkan tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan mobil rental di Kalimantan Timur seiring dengan persiapan untuk upacara kemerdekaan yang akan datang.

(Febrina Ratna)