JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 lokasi di Papua sebagai tujuan para transmigran.

Secara rinci, 10 lokasi tersebut berada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Keerom, dan 2 wilayah di Merauke.

"Visi besar bapak Presiden soal transmigrasi ada 2, pertama kesejahteraan, kedua kesatuan. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Harus menjadi satu," kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Rabu (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Iftitah menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran.

Jika pada era Soeharto pemerintah mengirim langsung penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, transmigrasi era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan SDM dari Pemerintah Daerah wilayah tujuan transmigrasi.

"Itu sudah tidak seperti zaman orde baru lagi, jadi harus ada KSAD (kerja sama antar daerah), jadi Pemda setempat menyediakan lahan, kemudian meminta kepada Pemda yang akan mengirim transmigran," kata Iftitah.

Menurutnya, permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Sehingga para transmigran yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tujuan.

"Ada 3 yang akan kita lengkapi, pertama pengetahuannya, karakternya, dan keterampilannya, itu yang akan dilengkapi (calon transmigran)," tutur Iftitah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan program transmigrasi khusus di Papua akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal.

"Membaca transmigrasi hari ini harus utuh dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua. Tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut," kata AHY.

"Tidak hanya antar pulau, tapi bisa juga di pulau yang sama, tetapi kita bisa mendistribusikan pendudukan. Harapannya bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di sebuah daerah," tuturnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

10. Pengembangan lounge khusus untuk pekerja migran.

11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan.

12. Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar internasional.

13. Meningkatkan kebanggaan Lembaga Pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

KOMPAS.com - Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.

Layanan pemeriksaan keimigrasian ini sebelumnya hanya bisa digunakan oleh WNA pemegang visa elektronik dan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

• Pengalaman Lewati Autogate Bandara Changi Singapura, Cepat Tanpa Cap Paspor
• Bandara Ngurah Rai Bali Punya 90 Autogate Baru
• Syarat Gunakan Autogate Imigrasi untuk WNI dan WNA

“Integrasi sistem penerbitan visa dan izin tinggal dengan sistem autogate mengeskalasi
performa layanan keimigrasian di perlintasan. Sebelumnya, WNA pemegang ITAP/ITAS
melakukan pemeriksaan imigrasi di konter oleh petugas, walaupun memang ada konter khusus," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam lewat keterangan resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (2/11/2024).

"Sekarang experience-nya lebih ringkas, lebih menyenangkan dan sangat efektif,” tambah dia.

Sebanyak 3,51 juta WNA tercatat melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate sepanjang Januari 2024-September 2024 atau sekitar 390.000 WNA per bulan.

Proses autogate hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per orang sehingga memperlancar lalu lintas pemeriksaan keimigrasian, volume pelintas yang menggunakan autogate pun
meningkat secara konstan.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Total autogate yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tercatat 78 unit, sedangkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebanyak 90 unit.

Adapun jumlah ITAS dan ITAP yang diterbitkan Imigrasi hingga September 2024 adalah 134.037ITAS dan 3.648 ITAP.

Melalui digitalisi sistem, khususnya optimalisasi autogate, Imigrasi memudahkan pemegang ITAP/ITAS yang termasuk frequent travelers.

“Digitalisasi layanan keimigrasian orang asing diterapkan mulai dari permohonan visa secara
online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Tak hanya itu, pengambilan data biometrik kini bisa dilakukan secara mandiri melalui website tersebut," kata Godam.

"Jadi pemohon tidak perlu lagi hadir di kantor imigrasi. Begitupun pada saat perpanjangan izin tinggal, semua dilakukan secara digital,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, kemudahan yang didapatkan oleh WNA pemegang ITAP/ITAS ini tidak mengurangi aspek keamanan. Teknologi face recognition pada autogate memastikan, semua orang yang lewat tidak termasuk dalam daftar cekal atau red notice.

“Kami dorong terus upaya-upaya untuk menarik minat WNA berkualitas datang ke Indonesia,
sehingga negara mendapatkan dampak yang positif terutama dari segi ekonomi," tutup Godam.

• Cara Gunakan Autogate dengan Face Recognition di Bandara Soekarno-Hatta
• Autogate Akan Diaktifkan di Pelabuhan Lainnya di Batam
• Buron Interpol Ditangkap karena Tertolak Autogate Bandara di Bali

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

CILACAP, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bersama rombongan mendampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Impas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Karanganyar di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mengoptimalkan lahan tidur di sekitar Lapas Nusakambangan menjadi lahan produktif, terutama untuk ditanami berbagai komoditas pangan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun ke depan.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sana sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan,” ungkap Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan yang memiliki luas lahan 12 ribu hektare bakal dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga untuk melatih warga binaan dalam bertani dan berternak. “Sehingga mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat saat kembali ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono memastikan kelanjutan program food estate yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, yang juga berfokus pada penguatan ketahanan pangan. “Kami akan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang terbukti efektif, karena food estate berhubungan langsung dengan ketahanan pangan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dalam program ini, lapas diharapkan dapat membentuk koperasi yang dikelola oleh warga binaan, termasuk dalam pengelolaan kantin.

“Dengan cara ini, setiap belanja di kantin akan menguntungkan warga binaan, karena hasilnya akan kembali kepada mereka," jelasnya.

Agus menambahkan, kerja sama dengan BRI juga akan membantu warga binaan untuk menabung, termasuk mendapatkan premi dari pekerjaan mereka. “Nanti, premi akan disimpan di bank dan tidak dapat diambil sampai mereka keluar, sehingga mereka memiliki bekal saat reintegrasi ke masyarakat,” ujar dia.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebutkan bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, atau dari pulau yang menjadi pusat penduduk ke pulau yang lebih terpencil.

“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.

Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan akan akan lebih difokuskan dalam bentuk transmigrasi lokal. Di mana penduduk yang tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua.

“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.

Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 kawasan transmigrasi yang telah ada. Selain di Papua, revitalisasi kawasan transmigrasi, kata Iftitah, juga akan dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah yang banyak dijadikan tujuan transmigrasi.

“Revitalisasi terlebih dahulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada,” kata Iftitah.

Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan keinginan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya yang belum mendapatkannya dalam bentuk SHM (Surat Hak Milik).

“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sukma Kanthi Nuraniikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut Elon Musk memulai kariernya sebagai pekerja ilegal sebelum menjadi orang terkaya di dunia. CEO Tesla dan SpaceX itu yang menjadi megadonor Partai Republik dan juru kampanye Donald Trump dinilai munafik saat membahas maraknya pekerja imigran.

"Orang terkaya di dunia itu ternyata adalah pekerja ilegal di sini saat ia berada di sini," kata Biden dalam acara kampanye untuk mendukung Partai Demokrat yang mengusung Kamala Harris dikutip dari CNBC, Senin (28/10/2024).

Biden menyebut Musk sebagai sekutu baru Donald Trump yang kaya raya. Ia kemudian mengkritik Trump dan Partai Republik karena gagal menandatangani undang-undang yang akan memperbaiki masalah perbatasan saat memimpin.

Biden pun mengklaim jumlah orang yang melintasi perbatasan secara ilegal lebih sedikit sejak dirinya menjabat presiden. Tim kampanye Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagai informasi, Musk baru-baru ini menyelesaikan serangkaian acara di negara bagian Pennsylvania yang sama, tempat ia berusaha meyakinkan para pemilih untuk mendukung Trump. Ia juga menggerakkan basis penggemarnya di sana dengan membagikan hadiah lotere senilai US$ 1 juta kepada para pemilih terdaftar di negara bagian yang masih belum jelas pilihannya.

Menurut analisis oleh Peterson Institute for International Economics, proposal kebijakan imigrasi baru Trump mencakup rencana operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS, mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan mencabut visa serta mendeportasi mahasiswa asing yang merupakan demonstran pro-Palestina.

Komentar Biden tentang Musk, aliansi Trump-nya, dan kemunafikannya tentang imigrasi menyusul laporan Washington Post yang mengutip korespondensi, catatan hukum dan banyak orang yang membantu Musk memperoleh visa kerja pada tahun 1996 setelah ia bekerja di sana tanpa visa.

Awalnya Musk tiba di AS dengan maksud yang dinyatakan untuk menghadiri sekolah pascasarjana di Stanford pada pertengahan tahun 90-an. Ia tidak mendaftar dalam program yang katanya diterima dan malah mulai membangun perusahaan rintisan yang didukung modal ventura bernama Zip2 bersama saudaranya.

The Washington Post menulis bahwa investor di perusahaan pertama Musk khawatir tentang pendiri mereka yang dideportasi dan memberinya tenggat waktu untuk memperoleh visa kerja.

Zip2 dijual dengan harga sekitar US$ 300 juta pada tahun 1999, keuntungan tak terduga yang memungkinkan Elon Musk kemudian menjadi investor awal dan CEO Tesla. Ia pun memulai usaha kedirgantaraan padat modalnya SpaceX, yang sekarang menjadi kontraktor pertahanan utama AS.

Bisnis-bisnis tersebut telah mendorong Musk menjadi orang terkaya di dunia di atas kertas. Menurut Forbes, kekayaan bersihnya saat ini sekitar US$ 274 miliar.

Pada akhir tahun 2022, Musk menggunakan kekayaan yang cukup besar itu untuk mengakuisisi jejaring sosial Twitter dengan harga pembelian US$ 44 miliar. Di platform tersebut, sejak berganti nama menjadi X, ia berulang kali menyebut bahwa perbatasan terbuka dan imigran gelap merugikan AS.

Cegah Penyelundupan Narkoba ke Lapas, BNN- Menteri Imigrasi Pemasyarakat Bikin Program Khusus

Kepala BNN RI, Komjen Marthinus Hukom, mengaku dalam waktu dekat bakal menyusun program bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, untuk mencegah penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Hal itu menyusul adanya upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke Lapas Kelas IIA Salemba.

"Saya bersama-sama dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini akan bertemu sebentar lagi karena beliau baru dilantik dan kita akan menyusun program bagaimana menyelesaikan itu semuanya," kata dia saat ditemui dalam kegiatan Indonesia Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang diadakan BNN RI kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin pada Minggu (27/10).

Belum dijelaskan secara rinci program yang dimaksud. Namun, Marthinus menambahkan, program itu bakal disusun pada tahun ini. Diharapkan, dengan program yang dicanangkan, tak ada lagi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Indonesia.

"Sekarang (disusun programnya) walaupun waktu dekat kita akan bekerja," ucap dia.

Marthinus menyebut pihaknya telah banyak menangkap para pelaku peredaran narkotika. Penangkapan dilakukan untuk dapat menekan upaya peredaran narkotika sampai ke titiknya yang paling rendah. Meski begitu, kata dia, yang terpenting kini bukanlah hanya menangkap melainkan mencegah.

"Mencegah adalah menjaga, mengajak masyarakat untuk punya kesadaran untuk tidak menggunakan narkoba karena dengan mencegah kita membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri," ujar dia.

Terkait dengan pencegahan, Marthinus mengatakan BNN RI telah melakukan sejumlah upaya salah satunya melalui kegiatan Indonesia Bersinar di CFD. Kegiatan itu sengaja diadakan di tempat keramaian agar bahaya penggunaan narkotika tersosialisasikan lebih luas.

Alangkah lebih baik, sambung Marthinus, masyarakat berolahraga untuk mengatasi beban pikiran daripada mengonsumsi narkotika. Sebab, acap kali narkotika dijadikan sebagai 'pelarian' oleh masyarakat ketika merasa stres.

"Orang-orang yang mencoba atau para oknum-oknum yang mencoba menggunakan narkoba untuk keluar dari solusi-solusi problem fisik, stres, pikiran yang penat ini sebenarnya tidak perlu, cukup dengan berolahraga kita bisa mengembalikan kepercayaan diri," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bakal kembali menghidupkan program transmigrasi dalam waktu dekat. Bahkan, disebutkan bahwa para transmigran bakal dibekali insentif lahan mencapai dua hektare.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah menghidupkan kembali program tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi mengenai pemetaan wilayah dan lokasi transmigrasi ke depan.

“Nanti kita akan percepat lokasinya di mana, akan kita percepat. Kalau program ini kan [semula] bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” kata Suyus saat ditemui di Hotel Mandarin oriental, Kamis (24/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Suyus mengaku masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Transmigrasi, yakni Muhammad Iftitah Sulaiman untuk proses penyediaan hingga legalisasi lahan bagi para transmigran.

Akan tetapi, Suyus memastikan pihaknya telah siap melaksanakan hal tersebut. Bahkan, dirinya menyebut telah memiliki tim khusus yang dibentuk.

“Jadi kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Iftitah Sulaiman mengaku siap memberangkatkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun ini.

Iftitah menyebut proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024. Nantinya, masing-masing KK tersebut bakal dibekali lahan seluas 2 juta hektare.

“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).