Serang: Ulama Banten menyatakan sikap menolak distributor produk minuman keras (miras) jenis anggur merah skala nasional yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.

Menurut informasi yang dihimpun, perusahan ini mengantongi berkas Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomenklatur perdagangan besar minuman beralkohol dengan tingkat risiko tinggi yang tercatat pada kode KBLI 46333, termasuk mencakup perdagangan skala besar bukan eceran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, Bazari Syam, menegaskan sesuai fatwa miras apapun jenisnya adalah haram. Karenanya pihaknya segera melakukan tindakan untuk berkordinasi dengan MUI pada tingkat kabupaten dan kecamatan terkait.
"Tentu kalau ini miras kita sangat menyesalkan kita ingin segera diberi sanksi tegas, penegak hukum negara harus hadir, karena menghancurkan moral anak bangsa. Penegak hukum harus hadir dan negara juga harus ikut andil," kata Bazari Syam saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 November 2024.
Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, menjelaskan jika persero dimaksud kedapatan memasarkan produk tersebut dalam sekup lokal melalui metode eceran kepada konsumen tingkat bawah atau end user, maka untuk daerah tertentu di Banten bisa dianggap melanggar aturan.

"Nah pemasaran lokal itu kalau memang sudah ada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan hal itu Ya nggak boleh juga dia memasarkan. Saya pikir inilah yang menjadi konsen Pemprov Banten ya. Itu perlu ada dengar pendapat antara perusahaan dengan pihak pemerintah daerah," kata Bahrum.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi menerbitkan surat instruksi gubernur untuk mengatur peredaran minuman beralkohol.

Beleid bernomor 5 tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol itu diteken Sultan pada Rabu 30 Oktober 2024 di Yogyakarta dan salinannya ditembuskan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Penerbitan surat instruksi ini bersamaan momentum ramainya desakan elemen masyarakat di Yogyakarta terkait sejumlah kejadian kriminalitas jalanan, yang salah satunya diduga dipicu maraknya peredaran minuman keras. Terbaru, soal penusukan dan pengeroyokan santri di Prawirotaman Yogyakarta pekan lalu, Rabu, 23 Oktober 2024.

"(Surat instruksi gubernur ini) untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat," kata Sultan melalui surat itu.

Melalui surat itu, Sultan selaku gubernur menginstruksikan ke semua kepala daerah kabupaten/kota di DIY melakukan sejumlah langkah. Dalam mengendalikan peredaran minuman keras atau beralkohol.

"(Menginstruksikan kepada bupati/walikota) melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, sub distributor, toko bebas bea," kata Sultan.

Inventarisasi itu, kata Sultan, juga mencakup pelaku usaha Iain yang selama ini turut melakukan kegiatan peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol.

Para kepala daerah juga diminta Sultan segera memastikan bahwa kegiatan peredaran, penjualan, dan atau penyimpanan minuman beralkohol telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku.

Ketentuan yang dimaksud antara Iain seperti telah memiliki izin seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki, peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum.

"Pelaku usaha juga dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun," kata Sultan.

Penjualan minuman beralkohol, kata Sultan, juga dilarang dilakukan dalam jaringan (daring) atau online. Termasuk di dalamnya memuat adanya sistem layanan antar (delivery service).

Para kepala daerah se-DIY melalui surat itu juga diminta segera membentuk dan mengoptimalkan tim khusus pengawasan peredaran minuman beralkohol. "Optimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pengawasan minuman beralkohol itu," kata Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta itu memerintahkan para kepala daerah melibatkan dan mengoptimalkan peran pemerintah kalurahan, kampung, RT/RW, Jaga Warga, dan elemen masyarakat lain untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Sultan mendesak para kepala daerah juga melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.

"Lakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, termasuk percepatan penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan," kata dia.

Regulasi yang digunakan untuk mengatur penjualan minuman beralkohol saat ini masih belum relevan.

Misalnya ketika muncul transaksi penjualan minuman beralkohol secara daring, hal itu belum diatur dalam regulasi regulasi lama sehingga tak bisa ditindaklanjuti proses hukumnya.

Sultan pun meminta langkah dan kebijakan para kepala daerah segera melaporkan pelaksanaan instruksi ini paling lambat 15 hari kerja sejak ketentuan itu diterbitkan.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Hong Kong akan memperluas skema untuk menarik dana orang kaya untuk membeli rumah mewah di wilayahnya. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkuat status pusat kota dan mendukung sektor real estat yang sedang lesu.

Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) John Lee dikutip Bloomberg mengatakan, akan memperluas program migrasi untuk mencakup beberapa pembelian properti sebagai bagian dari investasi wajib sebesar HK$ 30 juta setara dengan US$ 3,86 juta. "Pembelian rumah senilai HK$ 50 juta atau lebih akan memenuhi sepertiga dari persyaratan tersebut," kata dia dalam pidato kebijakan tahunannya.

Hong Kong juga akan menurunkan jumlah pajak yang dikenakan pada minuman beralkohol untuk mendorong pengeluaran dan meningkatkan industri jasa. Maklum sektor jasa memang telah berjuang karena pariwisata dan konsumsi gagal pulih dari kemerosotan akibat pandemi.

"Bea masuk untuk minuman beralkohol dengan harga impor di atas HK$ 200 akan diturunkan menjadi 10% dari 100% dengan tarif yang lebih rendah berlaku untuk jumlah yang berlebih," kata Lee.

Lee dalam pidatonya mengarahkan, pandangannya untuk meningkatkan ekonomi setelah China memperkuat posisinya. Rencana migrasi yang disebut Skema Penanaman Modal Masuk, diluncurkan kembali tahun lalu ketika kota semi-otonom China tersebut berupaya menarik bakat dan modal dalam menghadapi persaingan ketat dari negara-negara lain termasuk Singapura.

Inisiatif tersebut sebelumnya mengecualikan real estat perumahan dari aset yang memenuhi syarat yang mencakup investasi wajib sebesar HK$ 3 juta ke dalam portofolio yang dijalankan oleh Hong Kong Investment Corp untuk mendukung inovasi lokal. Rencana tersebut diharapkan dapat mendatangkan HK$ 120 miliar dan 4.000 migran setiap tahunnya.

Ekonomi Hong Kong telah tumbuh dalam enam bulan pertama sesuai proyeksi di 2,5% hingga 3,5% berkat ekspor yang kuat. Namun, harga real estat dan konsumsi yang lesu telah membebani sentimen.

Perlambatan China dan ketidakpastian geopolitik juga membayangi prospek pertumbuhan Hong Kong. Stimulus besar-besaran yang diberikan Beijing baru-baru ini, bersamaan dengan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve AS, mungkin akan sedikit melegakan.

Untuk mendukung pasar real estat, pemerintahan Lee selama setahun terakhir telah menghapus sebagian besar pembatasan pembelian rumah dan memangkas pajak pembelian properti. Harga naik sedikit di awal tahun ini sebelum melanjutkan penurunan ke level terendah sejak 2016.

Gelombang kebangkrutan menunjukkan terkikisnya keuangan bisnis. Penjualan eceran dan kedatangan wisatawan tetap di bawah level sebelum pandemi, periode yang membuat citra kota terpukul oleh tindakan karantina yang kejam dan tindakan keras terhadap oposisi politik pro-demokrasi.

Lee akan berupaya menarik lebih banyak investor dengan merombak Dana Ventura Inovasi dan Teknologi senilai HK$ 2 miliar ($258 juta), menurut South China Morning Post. Surat kabar itu, yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, juga melaporkan langkah-langkah tambahan untuk mendiversifikasi ekonomi dengan langkah-langkah termasuk meningkatkan sektor medis dan bioteknologi.

China mengenakan bea masuk antidumping sementara terhadap brendi impor asal dari Uni Eropa (UE).

Kebijakan ini dikenakan hanya beberapa hari setelah Uni Eropa memutuskan untuk mengenakan tarif impor pada kendaraan listrik (EV) buatan China.

Ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian karena harga di negara asal produk tersebut lebih mahal.

Kementerian Perdagangan China menyatakan penyelidikan awal menunjukkan adanya praktik dumping brendi asal Eropa yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi industri domestik China.

"Dumping brendi dari UE telah mengancam kerugian signifikan terhadap sektor kami," ungkap Kementerian Perdagangan China, dikutip Reuters, Selasa (8/10).

Kementerian China juga mengungkapkan penyelidikan serupa terhadap produk-produk lain dari Uni Eropa, termasuk daging babi. Mereka menegaskan keputusan mengenai penyelidikan ini akan dibuat secara objektif dan adil.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Perancis menganggap langkah China ini tidak dapat dipahami dan melanggar prinsip perdagangan bebas. Perancis juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komisi Eropa guna membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mulai 11 Oktober, importir brendi dari Eropa harus membayar deposit hingga 39 persen dari nilai impor, yang biasanya meningkatkan harga brendi di pasar China hingga 20 persen menurut analis dari Jefferies.

"Langkah ini menunjukkan bahwa China bertekad untuk membalas keputusan Eropa terkait tarif EV China," ungkap kelompok produsen cognac Perancis, BNIC.

Perancis dipandang sebagai sasaran utama penyelidikan ini karena dukungan negara tersebut terhadap pengenaan tarif Uni Eropa terhadap kendaraan listrik asal China. Pengenaan bea masuk tambahan ini bakal menyasar brendi ternama asal Perancis seperti Hennessy dan Remy Martin.

Ekspor brendi Perancis ke China mencapai US$1,7 miliar atau senilai dengan Rp26,6 triliun (kurs 15.670 per dolar AS) pada 2023, mencakup 99 persen dari total impor brendi ke China.

Langkah ini membuat saham-saham perusahaan barang merah Perancis terpukul. Saham LVMH, pemilik Hennessy, turun 4,9 persen sementara saham Remy Cointreau jatuh 8,7 persen.

Remy Martin, yang memiliki eksposur besar di pasar China, diperkirakan akan mengalami penurunan penjualan hingga 6 persen. China adalah pasar ekspor cognac terbesar kedua setelah Amerika Serikat, tetapi merupakan wilayah yang paling menguntungkan bagi industri ini.

Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut tindakan China sebagai 'pembalasan murni' atas keputusan Uni Eropa.

"Tarif terhadap EV China diperlukan untuk menjaga persaingan yang adil," tegas Macron.

Sementara itu, diskusi lebih lanjut antara otoritas China dan UE mengenai tarif dan perdagangan masih berlangsung, meskipun hasilnya belum pasti.

JAKARTA - China memberlakukan tarif sementara pada brendi asal Uni Eropa, yang resmi diterapkan pada11 Oktober 2024, mendatang. Tarif impor Brendi menjadi cara China melakukan balas dendam terhadap Uni Eropa , setelah negara-negara Benua Biru mendukung bea masuk pada mobil listrik buatan China.

Retribusi anti-dumping pada minuman keras yang diimpor dari Uni Eropa akan berkisar antara 30,6% hingga 39,0% dan akan diterapkan pada 11 Oktober 2024, mendatang. Kepastian ini disampaikan oleh Kementerian Perdagangan China pada, Selasa (8/10) kemarin.

Pada Januari, Kementerian Perdagangan China meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor brendi Uni Eropa. Selanjutnya Kementerian mengumumkan pada bulan Agustus bahwa menurut temuan awal, produsen Eropa menjual barang-barang mereka di China di bawah harga pasar, yang dinilai berpotensi menimbulkan "kerusakan substansial" bagi produsen domestik.



Selain itu Anti-dumping juga diluncurkan terhadap daging babi dan produk susu yang diimpor dari Uni Eropa. Investigasi dilakukan ketika Brussels memulai penyelidikannya sendiri terhadap kendaraan listrik baterai (BEV) buatan China tahun lalu, yang secara luas digambarkan sebagai perang dagang antara Beijing dan Brussels.

Brand-brand Prancis menyumbang 99% dari impor brendi China tahun lalu, dengan pengiriman mencapai USD1,7 miliar, menurut Reuters. Importir Hennessy dan Remy Martin harus membayar uang jaminan masing-masing sebesar 39,0% dan 38,1%, kata agensi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Prancis adalah salah satu dari sepuluh negara anggota Uni Eropa yang memberikan suara mendukung pungutan terhadap mobil listrik buatan China. Kebijakan tarif bea impor bakal menjadi hantaman bagi sejumpah perusahaan Prancis, hal itu lantaran sejumlah cognac kemungkinan menjadi sulit untuk dijual di tempat lain.

Saham penyuling cognac asal Eropa turun setelah pengumuman pada hari Selasa, dengan saham Remy Cointreau, pembuat cognac Remy Martin, ambles sebesar 7,7% di awal perdagangan, menurut Wall Street Journal.

Komisi Eropa mengumumkan pekan lalu bahwa keputusan mengenakan tarif hingga 35,3% pada mobil listrik buatan China telah menerima dukungan yang diperlukan dari negara-negara anggota Uni Eropa.

Retribusi baru, yang diperkirakan mulai berlaku pada akhir Oktober, akan lebih tinggi di atas bea masuk standar 10% Uni Eropa untuk mobil. Brussels berpendapat bahwa tarif tersebut diperlukan untuk melindungi pembuat mobil Eropa dari persaingan tidak sehat, karena mengklaim perusahaan China mendapat manfaat dari subsidi negara.

Jerman, sebagai produsen mobil utama bersama dengan Hongaria, menyuarakan keberatannya terhadap kebijakan tarif tinggi. Mereka memperingatkan efek " perang dagang " dan menyerukan solusi yang bisa dinegosiasikan.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar minuman beralkohol di Indonesia cukup menantang sepanjang tahun 2024 berjalan seiring banyaknya tantangan yang dihadapi pelaku usaha di sektor ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI) Ipung Nimpuno mengatakan, secara umum penjualan minuman beralkohol di Indonesia mengalami perlambatan. Tren serupa terjadi pada miniman beralkohol impor golongan B dan C seperti sejenis Wine dan Whisky.

Salah satu penyebab lesunya permintaan minuman beralkohol adalah kenaikan tarif cukai untuk produk tersebut pada awal 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 160/2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol.

Sebagai contoh, minuman beralkohol Golongan A dengan kadar alkohol 5% mengalami kenaikan tarif cukai dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.500 per liter. Tarif cukai ini berlaku untuk produk lokal maupun impor. "Minuman beralkohol impor pasti terdampak oleh kenaikan tarif cukai yang bisa mencapai 20%--25%," kata Ipung, Rabu (25/9).

Selain itu, momen Pemilu 2024 lalu juga sempat membuat para pelaku usaha minuman beralkohol menahan diri untuk meningkatkan produksi atau mendatangkan produk impor.

Begitu Pemilu selesai, tantangan lain yakni ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional. Hal ini ditandai oleh menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah, sehingga tentu bisa berdampak pada bisnis miniuman beralkohol yang notabene bukan produk primer.

Meski minuman beralkohol impor berharga lebih premium, APIDMI tetap khawatir dengan tren pelemahan daya beli kelas menengah. "Artinya kami hanya bisa menyasar ke masyarakat kelas atas, karena pasar untuk kelas menengah semakin mengerut," ungkap Ipung.

Dia menambahkan, penjualan minuman beralkohol selama tahun 2024 berjalan hanya tumbuh positif di daerah-daerah yang terkenal sebagai destinasi wisata, misalnya Bali.

Potensi perbaikan kinerja industri minuman beralkohol sebenarnya tetap terbuka seiring adanya momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti. Namun, kenaikan penjualan produk tersebut kemungkinan relatif terbatas. Pasalnya, para pelaku usaha juga cenderung wait and see menanti kebijakan pemerintahan baru untuk industri minuman beralkohol.

Kondisi seperti ini membuat para produsen dan importir menahan diri untuk berekspansi ataupun memperkenalkan produk minuman beralkohol baru kepada para konsumen. "Kami juga mewaspadai potensi kenaikan PPN jadi 12% pada tahun depan," imbuh dia.

Salah satu emiten minuman beralkohol, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), mengalami penurunan kinerja keuangan. Penjualan bersih DLTA merosot 12,50% yoy menjadi Rp 316,29 miliar per semester I-2024. Adapun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk DLTA anjlok 31,58% yoy menjadi Rp 73,24 miliar.

Direktur Delta Djakarta Ronny Titiheruw mengaku, permintaan minuman beralkohol di pasar retail menurun seiring daya beli masyarakat yang sedang lesu. "Tidak ada insentif untuk konsumen agar daya belinya membaik," ujarnya, Rabu (25/9).

Meski tidak dijelaskan secara rinci, DLTA meyakini ada potensi perbaikan kinerja penjualan pada November dan Desember nanti sejalan dengan adanya libur Nataru.

Surabaya: Satpol PP Kota Surabaya menangkap 13 remaja saat tengah pesta minuman keras (miras), di dua lokasi pada Minggu dini hari, 4 Agustus 2024. Dari jumlah itu, satu orang positif narkoba.

"Untuk yang positif narkoba, sesuai dengan prosedurnya, langsung kami rujuk ke RSJ Menur untuk penanganan rehabilitasi lebih lanjut, didampingi oleh orang tua yang bersangkutan," kata Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser, Senin, 5 Agustus 2024.

Fikser mengatakan 13 orang itu ditangkap dari dua lokasi berbeda. Yakni, ketika petugas tengah melakukan patroli Asuhan Rembulan di kawasan Wisata Kota Lama Surabaya dan di kawasan Jembatan Suramadu Surabaya.
“Lokasi pertama di kawasan Wisata Kota Lama, kami temukan mereka saat sedang bergerombol. Untuk mengantisipasi hal-hal negatif, petugas kami mendatangi gerombolan tersebut. Dan ternyata benar kami dapati mereka sedang pesta miras,” katanya.

Sementara lokasi kedua, yakni di sekitar Jembatan Suramadu. Petugas Satpol PP Surabaya menjangkau beberapa orang yang telah berpesta miras. Sebab, sebelumnya, mereka terlebih dahulu diamankan oleh Polsek Nambangan.

“Pada lokasi kedua, kami dapati ini dari hasil penjangkauan rekan-rekan kepolisian yang sudah diserahterimakan pada kami. Satpol PP selalu berkoordinasi dan bersinergi bersama pihak kepolisian untuk selalu menjaga kenyamanan dan keamanan warga Kota Surabaya,” terangnya.

Fikser menyebut mereka yang terlibat pesta miras tersebut berjumlah 13 orang. Mereka langsung dibawa ke Kantor Satpol PP Surabaya untuk didata, serta mendapat pembinaan lebih lanjut.

Dari hasil pendataan, 13 orang yang dijangkau petugas Satpol PP Surabaya, beberapa di antaranya masih berstatus pelajar. "Dari pendataan petugas kami, mereka berumur 15 tahun sampai 24 tahun. Ada yang masih berstatus pelajar,” ungkapnya.

Seusai dilakukan pendataan, 13 orang tersebut juga menjalani tes urine yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

“Kami turut bekerjasama dengan Dinkes untuk tes urine, mereka melakukan tes urine apakah hasil jangkauan petugas kami ada yang positif narkoba atau tidak. Dari hasil tes urine ini, ada satu anak positif mengonsumsi narkoba,” ujarnya.

Guna memberikan efek jera, 13 orang tersebut mendapat sanksi sosial berupa wisata ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. "Kami berikan sanksi sosial ke Liponsos. Jadi mereka akan mendapatkan pembinaan bagaimana memberikan makan para ODGJ, potong kuku, memotong rambut para ODGJ, serta membersihkan Liponsos,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius oleh semua pihak, baik itu lingkungan masyarakat, orang tua, maupun pihak sekolah. Sebab, jika terus dibiarkan maka kenakalan remaja akan makin meluas dan berpotensi pada pergaulan bebas, serta penyalahgunaan narkotika.

“Kami berharap para orang tua untuk selalu memantau aktifitas anak-anak mereka, siapa saja kerabat mereka,” katanya.

Fikser berpesan kepada para orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anaknya, jangan membiarkan anak-anak pergi keluar rumah hingga larut malam. Orang tua diharapkan lebih mengawasi aktivitas anaknya, dan memastikan mereka sudah di rumah sebelum pukul 22.00 WIB.

“Apabila masyarakat menemukan anak-anak yang bergerombol atau melakukan kegiatan negatif, bisa menghubungi kami di 112, kami akan segera tindaklanjuti,” pungkasnya.

(ALB)

JAKARTA, investor.id - Miras diduga menjadi pemicu tindakan kriminal di masyarakat pada tahun 2024 ini, khususnya remaja dan pelajar di wilayah hukum Polda Banten. Belum lama ini Polda Banten dan Polres Jajaran secara serentak memusnahkan 75 ribu botol miras berbagai macam merk, baru-baru ini.

Ribuan miras tersebut merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sejak Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menjabat, dari November 2023 . Berikut data hasil penyitaan minuman beralkohol hasil Operasi Pekat tahun 2024, Polda Banten sebanyak 60.975 botol yang dikemas dengan dus berjumlah 3.889 dus, Polresta Serang Kota sebanyak 1.811 botol. Polresta Tangerang sebanyak 2.412 botol dengan kemasan dus sebanyak 201 dus, Polres Serang sebanyak 2.605 botol, Polres Cilegon 4.244 botol, Polres Pandeglang sebanyak 1.432 botol dan Polres Lebak 1.800 botol.

Melihat dampak dari pengaruh buruk miras, ratusan warga Serang, Banten melakukan aksi di depan Pabrik Minuman Keras (Miras) di Kawasan Industri Modern, Cikande, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) golongan B ini telah lebih dari setahun memproduksi miras merek Martil. Miras ini mengandung alkohol atau kadar etanol mulai dari 5 hingga 20%, dan digolongkan pada golongan B.

Masyarakat meminta Pemkab Serang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Menutup usaha para pelaku usaha miras di wilayah Serang, Banten. Membuat kepada para pelaku usaha miras dari pengecer dan para pelaku usaha besar untuk tidak menjalankan usahanya di wilayah ini.

“Kami meminta kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menegakan Perda Nomor 03 Tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit masyarakat tanpa pandang bulu, dan terakhir menerapkan sanksi pidana jika ada yang melanggar dan tetap melakukan usaha miras,” kata Muhamad Nur selaku orator dalam aksi di Serang, Jumat (2/82024) .

“Peredaran miras ini meresahkan warga sekitar khawatir dampak negatif dan polemik akan muncul di masyarakat, terutama karena kehidupan warga di Kabupaten Serang cenderung religius dan agamis. ini tidak baik untuk anak generus bangsa ini."lanjut Muhamad Nur.

Sehari sebelumnya, para ulama di Serang, Banten juga bersatu menolak adanya industri minuman keras dalam bentuk Penandatanganan Petisi Dukungan Para Ulama Untuk Penutupan Pabrik Miras di Banten. Keputusan ini diambil karena banyaknya korban dan meningkatnya kriminalitas akibat miras. 

Sebelumnya, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengatakan miras menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Dalam catatan kepolisian, tingkat kejahatan dan gangguan kamtibmas terus mengalami peningkatan. "Tren kejahatan terus mengalami kenaikan, tahun 2021 sebanyak 3.407 (perkara-red), 2022 sebanyak 5.148 dan 2023 sebanyak 7.391. Gangguan kamtibmas 2021 ada 1, 2022 sebanyak 113 dan 2023 sebanyak 244," katanya. Abdul Karim menjelaskan dari jumlah data kejahatan dan gangguan kamtibmas setiap tahunnya tersebut. Terlihat jelas, adanya peningkatan signifikan tindak kejahatan di wilayah hukumnya. "Tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023 terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahun yaitu pada kejahatan dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban," jelasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang: Ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) Rajeg, Kabupaten Tangerang, M Taufik Harahap menegaskan jika pesta minuman keras (miras) yang dilakukan oleh anggotanya di kantor sekretariat tidak benar. Hal tersebut berdasarkan hasil klarifikasinya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang.

Dugaan pesta miras itu terjadi pada Rabu, 4 Juli 2024 dini hari. Taufik mengatakan, jika sebelumnya pada Selasa, 3 Juli 2024 pihaknya sempat menghadiri rapat koordinasi di KPU Kabupaten Tangerang, serta saat itu dirinya pun mengaku jika sedang berulang tahun.

"Terus kita rakor (rapat koordinasi) ke aula, selesai jam 23.00 WIB, setelah itu kita turun sudah pada bubar di sekretariat. Saya juga sempat keluar nganter istri pulang, tapi ada pekerjaan yang mesti dilanjutkan untuk diselesaikan," ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Taufik menjelaskan, saat itu terdapat seorang anggota PPK yang kelelahan dan izin pulang lebih dulu. Kemudian, lanjutnya, sekitar pukul 02.00 WIB, terdapat seorang anggota panitia pemilihan suara (PPS) dan rekannya membawa miras.

"Mungkin tujuannya support kita, enggak paham motifnya. Temannya PPS tadi itu membawa botol minuman, benar. Setelah itu saya sudah coba untuk, kalau bahasa di lapangan 'Geser lah, jangan di sini'. Kita sempat bercanda gitu," katanya.

Baca: Sejumlah Oknum PPK Rajeg Kabupaten Tangerang Pesta Miras Usai Bertugas

Taufik menuturkan, setelah ditegur untuk tidak meminum miras di sekretariat, pihak tersebut tidak menghiraukannya. Dia menambahkan, anggota PPS itu pun merekam momen dan mengirim ke rekan lainnya, lalu berakhir viral.

"Saya menegaskan tak ada anggota PPK Kecamatan Rajeg yang meminum miras tersebut. Ternyata di sela-sela itu ada yang memvideokan momen tersebut, beliau mengirimkan ke rekannya, PPS juga di Sukatani," jelasnya.

"Mereka bilangnya 'Cuma info aja'. Kita kan enggak tahu, dapat ceritanya besok, terus kita cari telusuri, kita klarifikasi. Malam itu bukan pesta miras, kedua seluruh PPK tidak ada meminum, ketiga kejadian itu secara spontan saja, tidak direncanakan. Kejadian itu tidak ada keributan, kegaduhan," sambungnya.

Menurut Taufik, atas kejadian tersebut dirinya dan rekan PPK lainnya pun dapat teguran KPU. Dia meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji akan lebih tegas.

"Saya juga sudah menghadap KPU soal kejadian ini, dan saat klarifikasi itu hadir juga ketua. Beliau tetap hadir dan memberi teguran keras dan mengultimatum kepada kami. Pada prinsipnya saya tidak membela diri, saya minta maaf atas kejadian tersebut karena saya selaku ketua PPK, saya meyakinkan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya akan mengambil sikap lebih tegas," ungkapnya.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap beberapa oknum anggota PPK tersebut, jika mereka mengaku telah melakukan kegiatan meminum minuman beralkohol usai bertugas.

"Hasil dari klarifikasi ketua PPK, memang mereka sedang mengerjakan tugas bersama-sama PPK dan PPS. Namun ada yang membawa minum sebagai penghangat badan. Dan itu sudah diingatkan juga oleh ketua PPK," jelasnya.

Umar menjelaskan, jika pihaknya telah memberikan sanksi teguran sebagai langkah pembinaan. Menurut Umar, mereka pun telah melakukan permintaan maaf atas adanya kejadian tersebut.

"Kita sudah melakukan peneguran, agar tidak mengulangi terkait hal itu lagi," katanya.

(ALB)

Tangerang: Video berisi sejumlah oknum anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, diduga tengah melakukan pesta minuman keras di salah satu kantor sekretariat setempat.

Oknum PPK tersebut melakukannya saat menjelang penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang jalur perseorangan pada Jumat, 13 Juli 2024.

Video tersebut beredar diketahui melalui pesan singkat WhatsApp, dengan menunjukan adanya beberapa anggota PPK diduga mabuk setelah menenggak beberapa botol minuman keras yang tersedia di ruangan tersebut.
"Iya benar (adanya dugaan kegiatan pesta miras). Terkait video ini, sebagai langkah awal sudah kita lakukan pemanggilan ketua PPK-nya sebagai bentuk pembinaan KPU. Dan meminta klarifikasi," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, Selasa, 16 Juli 2024.
Umar menuturkan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap beberapa oknum anggota PPK tersebut, jika mereka mengaku telah melakukan kegiatan meminum minuman beralkohol usai bertugas.

"Hasil dari klarifikasi ketua PPK, memang mereka sedang mengerjakan tugas bersama-sama PPK dan PPS. Namun ada yang membawa minum sebagai penghangat badan. Dan itu sudah diingatkan juga oleh ketua PPK," jelasnya.

Umar menjelaskan pihaknya telah memberikan sanksi teguran sebagai langkah pembinaan. Menurut Umar, mereka pun telah melakukan permintaan maaf atas adanya kejadian tersebut. "Kita sudah melakukan peneguran, agar tidak mengulangi terkait hal itu lagi," ungkapnya.

(DEN)