Kijang Innova Zenix Hybrid dan Wuling Almaz 2.0 Pro Hybrid sama-sama bermesin 2.0 L dengan teknologi hibrida. Lalu berapa beda besar pajak antara kedua model tersebut?

Wuling Almaz Hybrid maupun Kijang Innova Zenix Hybrid sama-sama menawarkan mesin berkapasitas 2.0 L. Keduanya juga menyematkan teknologi hibrida yang membuat mobil jadi lebih ramah lingkungan. Dengan teknologi serupa, harga jualnya berbeda. Untuk Kijang Innova Zenix Hybrid, Toyota menawarkan beberapa varian.

Pajak Wuling Almaz Hybrid vs Innova Zenix Hybrid

Untuk Innova Zenix Hybrid varian tertinggi dibanderol Rp 633,6 juta. Sementara Wuling Almaz Hybrid hanya memiliki satu varian yaitu 2.0 Pro Hybrid. Almaz Hybrid ini dijual seharga Rp 476 juta. Dengan selisih harga Rp 200 jutaan, bagaimana dengan pajak tahunannya?

Dalam penelusuran detikOto di laman Samsat Jakarta, untuk Kijang Innova Zenix Hybrid besar pajak tahunannya sekitar Rp 8 jutaan. Untuk varian Q CVT TSS alias yang tertinggi pajak tahunannya sebesar Rp 8.852.800. Sementara untuk Zenix Hybrid varian V CVT pajak tahunan sebesar Rp 8.291.000. Pajak Innova Zenix hybrid itu berlaku untuk kendaraan pertama di wilayah Jakarta keluaran 2024.

Wuling Almaz Hybrid pajak tahunannya lebih murah. Tercatat pajak tahunan Wuling Almaz Hybrid itu sebesar Rp 6.989.000 untuk lansiran 2024 dan kepemilikan pertama di wilayah Jakarta.

Adapun bicara spesifikasi, Almaz RS Pro Hybrid dibekali mesin bensin berkonfigurasi 4-silinder berkapasitas 2.000 cc, dipasangkan dengan motor listrik yang berkompetensi memproduksi tenaga 174 hp dan torsi 320 Nm. Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid. Sistem ini bekerja secara otomatis menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, serta kondisi jalan untuk mengakomodasi performa sesuai kebutuhan pengguna.

Sementara itu, Kijang Innova Zenix Hybrid menggendong mesin 2.000 cc M20A-FXS (152 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm) dengan motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm. Hasilnya, tenaga gabungan mencapai 186 PS. Tenaganya meningkat dibanding Innova Reborn bensin (139 PS) maupun diesel (149 PS). Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV dibekali baterai hybrid Ni-MH yang dikemas dalam paket compact dan disimpan di bawah kedua jok depan tanpa mengurangi ruang di area kabin.

Dipakai Paus Fransiskus dan Jokowi, Apa Sih Fitur Innova Zenix Hybrid?

Dipakai Paus Fransiskus dan Jokowi, Apa Sih Fitur Innova Zenix Hybrid?

Mercedes-Benz punya lini SUV 7-seater bernama EQB. Mobil listrik yang pas untuk dipakai bersama keluarga ini dibanderol dengan harga Rp 1,655 miliar.

Namun jangan kaget ketika mendengar biaya pajak tahunannya. Kehadiran insentif dari pemerintah membuat mobil listrik asal Jerman ini tak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hanya perlu membayar SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan per tahun.

Saat detikcom mengetes Mercedes-Benz EQB 250 Progressive Line, kami melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil listrik ini. Dari situ, terlihat bahwa mobil ini tidak dikenakan biaya PKB.

Lantas pemilik mobil listrik Mercedes-Benz EQB 250 hanya perlu membayar sebesar Rp 143.000 tiap tahunnya untuk biaya SWDKLLJ.

Namun bagi pembeli mobil baru, ada biaya administrasi yang perlu dibayar yakni administrasi STNK yang umumnya Rp 200.000 dan administrasi TNKB Rp 100.000.

Biaya pajak tahunan yang sangat terjangkau pada mobil listrik ini diatur sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Berikut ini bunyi pasal 10:

1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB

2. Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB

Insentif nol persen PKB ini lantas membuat pemilik mobil listrik mendapat 'diskon' pajak tahunan yang sangat signifikan. Sebab, PKB pada kendaraan non listrik, besarnya bisa 2% untuk kendaraan kepemilikan pertama.

Jika diilustrasikan Mercedes-Benz EQB 250 terkena PKB, mungkin pajak PKB-nya bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun.

Perlu diketahui, Mercedes-Benz EQB 250 saat ini jadi satu-satunya mobil listrik SUV 7-seater dari segmen premium. Merek kompetitornya seperti BMW, Volvo, Volkswagen, ataupun Audi, belum bermain di segmen ini.

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) kembali digelar oleh sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda). Program tersebut biasanya dilaksanakan agar para pemilik kendaraan membayarkan kewajibannya yang tertunda, tanpa harus dikenakan denda.

Namun setiap daerah biasanya memiliki jadwal dan jenis pemutihan pajak tersendiri, oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin mengikuti program ini sebaiknya mengetahui informasi dari masing-masing pemerintah daerah.

Melansir dari situs resmi BCA, Selasa (27/8/2024), berikut daftar daerah yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan batas waktunya.

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan

1. DKI Jakarta

Batas waktu pemutihan: 31 Agustus 2024

- Penghapusan Sanksi Administrasi PKB.

2. Kalimantan Tengah

Batas waktu pemutihan: 31 Agustus 2024

- Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.
- Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun lalu atau 2023.

3. Jawa Tengah

Batas waktu pemutihan: 19 Desember 2024

- Diskon Pajak Kendaraan tahun berjalan sebelum jatuh tempo.
- Gratis bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari 1 dengan nama dan alamat yang sama.
- Potongan 10-50% atas Pokok dam denda bagi yang menunggak Pajak Kendaraan 1-5 tahun.

4. Aceh

Batas waktu pemutihan: 31 Desember 2024

- Pembebasan Pajak Progresif dan denda Pajak kendaraan bermotor.

5. Bengkulu

Batas waktu pemutihan: 30 November 2024

- Pembebasan tunggakan pokok PKB dan denda PKB.
- Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu.

Cara Bayar Pajak Kendaraan

Kini membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui fitur Signal di myBCA. Adapun langkah-langkahnya, yaitu:

1. Login ke aplikasi myBCA.

2. Pilih menu Signal di bagian Bayar & Isi Ulang.

3. Pilih rekening Sumber Dana.

4. Masukkan Nomor Bayar yang didapatkan dari SIGNAL (Samsat Digital Nasional), dan klik Lanjut.

5. Cek kembali detail transaksi, dan klik Bayar.

6. Masukkan PIN myBCA.

7. Pembayaran pajak kendaraan berhasil.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Manfaatkan program pemutihan ini agar bayar pajak kendaraan menjadi lebih ringan.

Demikian jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) lengkap dengan batas waktunya, termasuk cara bayarnya.

Simak juga Video: Duh! Hampir Separuh Kendaraan di RI Tak Bayar Pajak

[Gambas:Video 20detik]

Pajak tahunan mobil listrik murah meriah. Berikut ini pajak mobil listrik Wuling Air ev hingga Hyundai Ioniq 6.

Mobil listrik menjadi salah satu kendaraan yang mendapat insentif dari pemerintah. Insentifnya berupa keringanan pajak. Pajak yang dimaksud salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Mobil Listrik Dapat Insentif Pajak

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 11 Mei 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Berikut ini bunyi pasal 10:

1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB

2. Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB

Pajak Tahunan Mobil Listrik Murmer

Jadi jangan heran sekalipun harga mobil listrik mencapai miliaran rupiah, tapi pajak tahunannya tak sampai Rp 150 ribu. Sebagai contoh, Wuling Air ev dalam lembar STNk tertulis pajak tahun pertamanya mencapai Rp 831.500. Pajak itu terdiri dari:

PKB Pokok: Rp 388.500
SWDKLLJ: Rp 143.000
Biaya Administrasi STNK: Rp 200.000
Biaya Administrasi TNKB: Rp 100.000

Pada pembayaran pajak tahunan yang dibayarkan hanya PKB Pokok dan SWDKLLJ. Namun demikian lantaran PKB Pokok 0 persen, maka yang dibayar hanya SWDKLLJ yakni sebesar Rp 143 ribu.

Tak cuma Wuling Air ev, dalam penelusuran detikOto Wuling BinguoEV pun hanya membayar SWDKLLJ Rp 143.000. Model mobil listrik naik seperti Neta V pun juga pajak tahunannya ramah di kantong. Dilihat detikOto dalam lembar STNK Neta V, total pajak untuk tahun pertama Neta V sebesar Rp 443 ribu. Namun demikian untuk pajak tahunan besarnya hanya Rp 143.000.

Pajak mobil listrik Hyundai Ioniq 5 pun sama persis. Bahkan seorang pemilik Hyundai Ioniq 5 pernah menyebut pajak tahunan mobil listrik ini bikin senyum. Membayar uang Rp 150 ribu pun masih kembali Rp 7 ribu lantaran yang dibayar juga hanya SWDKLLJ. Demikian pula dengan pajak tahunan Hyundai Ioniq 6 dengan besaran serupa.

Wujud Wuling Air ev dari Jokowi untuk SMKN 1 Kedungwuni Pekalongan

Wujud Wuling Air ev dari Jokowi untuk SMKN 1 Kedungwuni Pekalongan

Ketika membeli sepeda motor bekas, detikers harus melakukan balik nama STNK dan BPKB. Hal ini dilakukan agar pengurusan pajak tahunan, lima tahunan, maupun jual beli motor di masa mendatang akan lebih mudah.

Untuk mengurusnya, detikers akan dikenakan biaya balik nama motor. Simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui rincian biaya balik nama motor, contoh atau simulasi menghitungnya, lengkap dengan syarat dan prosedur balik nama motor.

Biaya Balik Nama Motor

Sebelum mengurus balik nama motor, simak dulu biaya balik nama motor berikut ini.

Rincian Biaya

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur rincian biaya balik nama motor sebagai berikut:

• Biaya pembuatan BPKB baru: Rp 225.000.
• Biaya pembuatan STNK baru: Rp 100.000.
• Biaya administrasi: Rp 35.000
• Biaya pembuatan nomor polisi baru: Rp 30.000
• Biaya Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) atau pelat nomor: Rp 60.000.
• Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ): Rp 35.000.
• Biaya transfer nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah 10 persen. Akan tetapi, tarif dasar yang berlaku biasanya 2/3 kali dari tarif Surat
• Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai 2% untuk penyerahan pertama dan tambahan 5% untuk setiap penyerahan berikutnya

Detikers sebaiknya tetap meng-update informasi biaya balik nama motor terlebih dulu ke kantor Samsat terdekat sebelum memprosesnya.

Simulasi Menghitung Biaya Balik Nama Motor

Lantas berapa total biaya balik nama motor? Kali ini kita simulasikan balik nama motor bekas ketika jatuh tempo pajak tahunan. Kita contohkan pajak tahunan motor tersebut Rp 160 ribu, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

• Pajak tahunan: Rp 160.000.
• Biaya pembuatan BPKB baru: Rp 225.000.
• Biaya pembuatan STNK baru: Rp 100.000.
• Biaya administrasi: Rp 35.000.
• Biaya pembuatan nomor polisi baru: Rp 30.000.
• SWDKLLJ: Rp 35.000.
• Biaya penerbitan TNKB: Rp 60.000.
• BBN-KB: Rp 100.000.

Maka total biaya balik nama motor adalah Rp 745.000.

Prosedur Balik Nama Motor

Prosedur atau cara mengurus balik nama motor dilakukan dua tahap. Pertama adalah balik nama STNK terlebih dahulu, baru kemudian balik nama BPKB. Berikut ini prosedur yang dikutip dari Indonesia.go,id.

1. Balik Nama STNK Motor

Untuk mengurus balik nama STNK motor, detikers harus menyiapkan semua syaratnya lebih dulu.

Syarat Balik Nama STNK

• STNK asli dan fotokopi atas nama pemilik lama
• BPKB asli dan fotokopi
• KTP pemilik baru asli dan fotokopi
• Kuitansi pembelian dengan meterai Rp 10.000

Langkah-langkah

1. Datang ke loket mutasi di Samsat tempat STNK diterbitkan untuk menyerahkan syarat-syarat di atas.
2. Lakukan cek fisik kendaraan. Kamu akan menerima hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
3. Serahkan hasil cek fisik tersebut dengan dokumen persyaratan yang telah disiapkan kepada petugas loket.
4. Petugas akan melegalisasi dokumen. Dokumen kemudian akan dikembalikan.
5. Datang ke loket cek fiskal untuk mengisi formulir. Kembalikan ke petugas. Tunggu nama kamu dipanggil.
6. Datang ke kasir untuk membayar biaya cabut berkas dan melunasi pajak yang belum terbayar jika masih ada.
7. Datang ke bagian mutasi dan mengisi formulir lain. Serahkan formulir dan berkas-berkas yang telah dilegalisir.
8. Petugas akan memberi tanda terima pembayaran pendaftaran mutasi senilai Rp75.000 hingga Rp250.000. Bayar dan serahkan bukti pembayaran kepada petugas.
9. Kamu akan menerima dua rangkap kuitansi, yaitu satu rangkap untuk petugas, dan satu lagi dibawa saat mengambil berkas. Berkas biasanya bisa diambil 5-7 hari setelah pembayaran.
10. Setelah waktu yang ditentukan, datang lagi ke kantor Samsat dan membawa bukti pembayaran. Serahkan kuitansi kepada petugas dan tunggu hingga nama kamu dipanggil.
11. Setelah semua berkas kamu dikembalikan, petugas akan mengarahkan kamu ke loket fiskal untuk membayar nominal Rp 10.000 dan mendapat tanda terima.
12. Proses pencabutan berkas selesai.
13. Datang ke bagian mutasi di kantor Samsat tujuan. Lakukan cek fisik untuk melegalisir semua berkas dari kantor Samsat sebelumnya. Serahkan berkas kepada petugas dan tunggu nama kamu dipanggil.
14. Bawa berkas dari petugas dan fotokopi hasil cek fisik serta kuitansi yang telah dilegalisir.
15. Serahkan berkas ke loket berkas mutasi, termasuk BPKB asli. Jika dinyatakan lengkap, BPKB asli dan bukti pembayaran STNK akan dikembalikan.
16. Datang lagi ke Samsat pada hari yang ditentukan (1-2 hari) dengan membawa bukti pembayaran STNK. Serahkan bukti pembayaran kepada petugas dan nama kamu akan dipanggil.
17. Bayarlah biaya penerbitan STNK baru. Kemudian kamu akan mendapatkan STNK baru atas nama pemilik baru.

2. Balik Nama BPKB Motor

Setelah mengurus STNK baru, detikers bisa melakukan balik nama BPKB di Ditlantas Polda setempat.

Syarat Balik Nama BPKB

• STNK baru yang telah dibalik nama (asli dan fotokopi)
• KTP pemilik kendaraan yang baru (asli dan fotokopi)
• BPKB asli (asli dan fotokopi)
• Hasil pengesahan cek fisik
• Kuitansi pembelian motor (asli dan fotokopi)

Langkah-langkah

1. Datanglah ke Ditlantas Polda setempat untuk melakukan balik nama BPKB.
2. Serahkan semua berkas persyaratan di atas ke loket.
3. Isi formulir penerbitan BPKB baru. Petugas akan mengecek kelengkapan semua berkas.
4. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan tanda pembayaran sebesar Rp 80.000.
5. Bayar biaya tersebut melalui ATM.
6. Kembali antre di loket balik nama untuk menyerahkan berkas dan tanda lunas pembayaran dari bank. Kamu akan menerima tanda terima pengambilan BPKB sesuai tanggal yang ditentukan.
7. Datang kembali ke Ditlantas Polda untuk mengambil BPKB. Jangan lupa membawa tanda terima BPKB dan fotokopi KTP.

Demikian tadi telah kita ketahui besarnya biaya balik nama motor, lengkap dengan simulasi penghitungan, syarat-syarat, dan langkah mengurusnya. Sebagai informasi, proses balik nama motor tidak bisa dilakukan secara online.

Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung - Bapenda Jawa Barat

Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung - Bapenda Jawa Barat

Pemerintah DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Bank DKI dan PT Jasa Raharja melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama untuk menambahkan layanan pembayaran pajak pada 12 Gerai Samsat di lokasi pusat perbelanjaan strategis di wilayah DKI Jakarta. Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi warga Jakarta.

Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI, Herry Djufraini menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank DKI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan layanan e-Channel Bank DKI seperti JakOne Mobile, Cash Management System, dan EDC Bank DKI.

"Dengan ditambahkannya layanan pada Gerai Samsat di berbagai titik perbelanjaan dapat semakin memudahkan warga DKI Jakarta dalam membayar pajak serta meningkatkan peran Bank DKI dan mitra kolaborasi dalam penerimaan pajak daerah yang nantinya akan bermanfaat pada pembangunan di DKI Jakarta," tutur Herry dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024)

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulis turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan jalinan sinergi yang terus diberikan kepada Bank DKI dalam mempermudah proses pembayaran pajak.

"Bank DKI berkomitmen untuk menyediakan layanan pembayaran pajak yang mudah dan nyaman melalui berbagai upaya sinergi. Melalui kerja sama ini, Bank DKI siap mendukung penyediaan layanan pembayaran pajak dengan menghadirkan petugas pelayanan yang terlatih dan infrastruktur perbankan yang prima," ujar Agus.

Adapun layanan pembayaran pajak pada 12 (dua belas) Gerai Samsat tersebar pada beberapa lokasi pusat perbelanjaan strategis, diantaranya ITC Cempaka Mas, Grand Indonesia, Blok M Square, Gandaria City, Mall Metro Kebayoran, ITC Kuningan, Pluit Village, Pasar Pagi Mangga Dua, Koja Trade Mall, Mall Taman Palem, Lindeteves Trade Center Glodok, dan Pusat Grosir Cililitan.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan "Kami berharap melalui sinergi ini, dapat terus menghadirkan kemudahan dan kenyamanan pembayaran pajak bagi para wajib pajak, yang semakin mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan daerah agar manfaat dari pembayaran pajak dapat semakin kita rasakan dalam mewujudkan peningkatan pembangunan Kota Jakarta," imbuhnya.

"Bank DKI senantiasa mengutamakan pelayanan yang profesional dan inovatif untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para nasabah. Melalui berbagai inovasi layanan digital dan sinergi yang terjalin, Bank DKI bertekad untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta," tutup Arie.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menikmati akhir pekan dengan naik motor gede (moge) Honda Rebel 500. Namun saat dicek status pajak motornya, ternyata belum diperpanjang.

Menteri PUPR Basuki menemani Presiden Joko Widodo menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir pekan kemarin. Moge Honda Rebel 500 itu memiliki pelat nomor B-4545-KXZ.

Saat ditelusuri melalui situs Bapenda Jawa Barat, ternyata pajak motor tersebut sudah habis.

Motor itu registrasi sebagai Honda Rebel CMX500. Tanggal jatuh tempo pajak pada 6 Maret 2024, sedangkan tanggal akhir STNK pada 6 Maret 2028.

Motor tersebut memiliki nilai pajak Rp 2.594.300, namun sudah dikenakan PKB denda Rp 259.500, kemudian SWDKLLJ pokok Rp 83 ribu, dan SWDKLLJ denda Rp 40 ribu. Total pajak yang harus dibayarkan Rp 2.976.800.

Moge yang digeber Menteri PUPR Basuki saat meninjau jalan tol di IKN Foto: Instagram @raffinagita1717

Motor tersebut tidak ada dalam daftar kekayaan Basuki yang didaftarkan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Bisa jadi, moge tersebut memang bukan milik Basuki.

Basuki Hadimuljono terakhir kali menyampaikan hartanya pada 15 Februari 2024. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 33.166.308.557.

Bila dirinci lebih lanjut, sebagian besar hartanya merupakan aset tanah dan bangunan dengan nilai sebesar Rp 16.325.000.000 (Rp 16,3 miliaran), kemudian harta bergerak lainnya Rp 90 juta, dan kas setara kas Rp 16.703.958. 557 (Rp 16,7 miliaran).

Sementara untuk isi garasinya, Basuki memiliki dua unit kendaraan bermotor. Pertama, sepeda motor Royal Enfield Bullet Classic tahun 2017 senilai Rp 40 juta. Kedua, mobil Toyota Crown Royal Saloon 3.0 G A/T senilai Rp 50 juta, mobil itu lansiran tahun 2009.

Soal kegemaran naik motor, Basuki kerap menemani presiden Jokowi. Misalnya pada 2019 silam, saat Jokowi menjajal jalan akses perbatasan Long Bawan-Long Midang 10,7 kilometer (km) menggunakan motor custom. Kala itu Jokowi menggeber motor W175 bergaya Bobber berkelir hijau besutan Katros Garage, sedangkan Basuki bergaya Chopper besutan bergaya chopper hasil kolaborasi Elders Garage x Kick Ass Chopper.

Tidak hanya sekali dua kali, Basuki juga pernah naik motor trail menelusuri Trans Papua, dan menggeber motor custom chopper saat ke Sukabumi.

Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak di IKN, Basuki: Karena AC-nya

Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak di IKN, Basuki: Karena AC-nya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menikmati akhir pekan dengan naik motor gede (moge) Honda Rebel 500. Namun saat dicek status pajak motornya, ternyata belum diperpanjang.

Menteri PUPR Basuki menemani Presiden Joko Widodo menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir pekan kemarin. Moge Honda Rebel 500 itu memiliki pelat nomor B-4545-KXZ.

Saat ditelusuri melalui situs Bapenda Jawa Barat, ternyata pajak motor tersebut sudah habis.

Motor itu registrasi sebagai Honda Rebel CMX500. Tanggal jatuh tempo pajak pada 6 Maret 2024, sedangkan tanggal akhir STNK pada 6 Maret 2028.

Motor tersebut memiliki nilai pajak Rp 2.594.300, namun sudah dikenakan PKB denda Rp 259.500, kemudian SWDKLLJ pokok Rp 83 ribu, dan SWDKLLJ denda Rp 40 ribu. Total pajak yang harus dibayarkan Rp 2.976.800.

Moge yang digeber Menteri PUPR Basuki saat meninjau jalan tol di IKN Foto: Instagram @raffinagita1717

Motor tersebut tidak ada dalam daftar kekayaan Basuki yang didaftarkan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Bisa jadi, moge tersebut memang bukan milik Basuki.

Basuki Hadimuljono terakhir kali menyampaikan hartanya pada 15 Februari 2024. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 33.166.308.557.

Bila dirinci lebih lanjut, sebagian besar hartanya merupakan aset tanah dan bangunan dengan nilai sebesar Rp 16.325.000.000 (Rp 16,3 miliaran), kemudian harta bergerak lainnya Rp 90 juta, dan kas setara kas Rp 16.703.958. 557 (Rp 16,7 miliaran).

Sementara untuk isi garasinya, Basuki memiliki dua unit kendaraan bermotor. Pertama, sepeda motor Royal Enfield Bullet Classic tahun 2017 senilai Rp 40 juta. Kedua, mobil Toyota Crown Royal Saloon 3.0 G A/T senilai Rp 50 juta, mobil itu lansiran tahun 2009.

Soal kegemaran naik motor, Basuki kerap menemani presiden Jokowi. Misalnya pada 2019 silam, saat Jokowi menjajal jalan akses perbatasan Long Bawan-Long Midang 10,7 kilometer (km) menggunakan motor custom. Kala itu Jokowi menggeber motor W175 bergaya Bobber berkelir hijau besutan Katros Garage, sedangkan Basuki bergaya Chopper besutan bergaya chopper hasil kolaborasi Elders Garage x Kick Ass Chopper.

Tidak hanya sekali dua kali, Basuki juga pernah naik motor trail menelusuri Trans Papua, dan menggeber motor custom chopper saat ke Sukabumi.

Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak di IKN, Basuki: Karena AC-nya

Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak di IKN, Basuki: Karena AC-nya

Komponen pajak merupakan menjadi salah satu penentu harga jual mobil di pasaran. Komponen pajak untuk harga on the road saja bisa 40 persen dari harga dasar.

Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyanto membeberkan apa saja pajak yang dikenakan ke konsumen.

Selain instrumen pajak seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terdapat juga biaya penerbitan surat-surat seperti STNK, BPKB, dan TNKB.

"Pajak kita untuk low MPV itu 40 persen, PPn 11 persen, PPnBM 15 persen, BBNKB 12,5 persen, PKB 1,75 persen. Jadi 40 persen harga mobil dari off the road dengan harga on the road 40 persen lebih mahal," kata dia.

"Di beberapa segmen mobil lebih mahal dari Thailand."

"Oleh karena itu kalau komponen harga ini kita bedah, itu memang ada beberapa yang sukses meningkatkan penjualan mobil," jelasnya lagi.

Tarif PPnBM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Misalnya Low PMV, mobil dengan kapasitas di bawah 3.000 cc dengan konsumsi BBM minimal 15,5 liter/km maka besarannya 15 persen. Ini pengenaan PPnBM termurah.

Untuk pengenaan tarif PPN, seperti diketahui PPN telah naik menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Kebijakan baru ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Instrumen lain yang perlu dicari tahu ialah besaran BBNKB. Seperti diketahui BBNKB masing-masing daerah berbeda. Misalnya DKI Jakarta berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2024 saat ini menetapkan tarif BBNKB menjadi 12,5%.

Selain itu ada tarif pajak kendaraan bermotor (PKB), khusus Jakarta, sesuai Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) di mana untuk kepemilikan pertama dikenakan pajak sebesar 2 persen dari nilai jual kendaraan bermotor.

Jika membeli mobil biasanya ada penerbitan administrasi yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Penerbitan STNK: Rp 200.000
• Penerbitan TNKB: Rp 100.000
• Penerbitan BPKB: Rp 375.000

Setelah pajak didapatkan, biasanya belum ditambah keuntungan penjualan dari dealer dan sebagainya.

Usulan PPnBM ditanggung pemerintah muncul lagi

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menjelaskan komponen pajak saat ini bisa 40 persen.

"Harga mobil ini juga diskusi dengan Pemda, karena BBNKB itu menjadi isu, itu yang membuat harga mobil ini luar biasa mahal, karena bila ditotal bisa lebih dari 30-40 persen itu adalah bentuk pajak," tambah dia.

"Namun mereka tidak mau kehilangan karena rata-rata pemerintah provinsi 60-80 persen PAD-nya dari pajak kendaraan bermotor," sambungnya lagi.

Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan sepanjang Januari-Juni tahun 2024 baru mencapai 408.012 atau minus 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal penjualan bisa tembus setengah juta unit atau tepatnya 506.427 unit pada semester pertama 2023.

Ada beragam faktor yang menyebabkan turunnya penjualan mobil di pasar domestik, mulai dari naiknya suku bunga, meningkatnya kredit macet atau NPL (Non Performing Loan), pengetatan pembiayaan kredit dari lembaga pembiayaan, hingga jam kerja yang berkurang karena terpotong hari libur tanggal merah seperti masa lebaran.

"Padahal yang kita harapkan adalah seperti PPnBM DTP, kalau ini kemudian ini diturunkan, penjualan naik gak? ternyata terbukti pada tahun 2021 naik dari 500 menjadi 800 ribu dalam waktu sekian bulan, ini perlu kita jaga," jelasnya lagi.

Berdasarkan kajian dari LPEM UI, penyebab tren negatif penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu diperlukan lagi paket kebijakan fiskal dari pemerintah, misalnya eperti PPnBM DTP seperti era pandemi silam.

Solusi jangka pendek, Riyanto menyarankan supaya pemerintah perlu memberi stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur (affluent) saat ini, dapat membeli mobil baru. Pada saat yang sama perlu dirancang program "mobil murah" atau penyegaran program KBH2 (LCGC).

Penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPN akan meningkat, termasuk PKB, akan memperluas produksi mobil, output industri suku cadang meningkat, kita ada peningkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Riyanto.

"Dari situ dari dampaknya ada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi kita, multiplier effect," tambahnya lagi.

Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung - Bapenda Jawa Barat

Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung - Bapenda Jawa Barat

Kementerian Perindustrian mengungkapkan kalau instrumen pengenaan pajak pada mobil di Thailand masih lebih kompetitif, khususnya untuk yang sudah mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

Imbas pajak yang lebih kompetitif, harga jual kendaraan juga semakin murah.

Contohnya saja Wuling BinguoEV, di Thailand harganya mulai Rp 180 jutaan. Sementara mobil listrik itu dijual Rp 300 jutaan saat di Indonesia, padahal Wuling juga sudah memproduksi lokal BinguoEV di Cikarang, Jawa Barat.

Ambil contoh model lain mobil hybrid. Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual mulai dari 789 ribu Baht atau setara Rp 352 jutaan. Sementara di Indonesia tembus Rp 440 juta. Ada selisih hampir Rp 100 juta untuk mobil hybrid.

Kemudian Honda CR-V Hybrid, mobil SUV itu dijual Rp 814,4 juta di Indonesia. Sedangkan di Thailand mulai dari 1.589.000 baht atau setara Rp 710 juta.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika menjelaskan pungutan pajak mobil ramah lingkungan lebih kecil Thailand ketimbang Indonesia.

"Apa yang mesti kita lakukan untuk mendorong industri ini. Ada hal-hal yang belum kita lakukan bagaimana seperti disampaikan sebelumnya, insentif ini diperluas untuk yang low emission vehicle, karena kita itu yang BEV hampir sama dengan negara lain, tapi untuk lainnya, low emission vehicles masih jauh sekali dengan negara lain," ujar Putu di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Saya mungkin kasih gambaran, kalau di Thailand untuk yang low emission vehicles, itu dia bisa sebagai pajak dan lain-lainnya itu sekitar 7-8 persen, kita masih di 23 sampai 33 persen," tambahnya lagi.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara juga menyebut penyebab harga mobil di Indonesia tinggi lantaran hampir separuhnya merupakan instrumen perpajakan.

"Harga mobil ini juga diskusi dengan Pemda (pemerintah daerah), karena BBNKB itu menjadi isu. itu (pajak) yang membuat harga mobil ini luar biasa mahal, karena bila ditotal bisa lebih dari 30-40 persen itu adalah bentuk pajak," tambah dia.

"Namun mereka tidak mau kehilangan karena rata-rata pemerintah provinsi 60-80 persen PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya dari pajak kendaraan bermotor," sambungnya lagi.

Insentif yang dibutuhkan mobil ramah lingkungan

Seperti diketahui, karpet spesial berupa kebijakan insentif fiskal di Indonesia baru didapatkan kepada model Battery Electric Vehicles (BEV).

Saat ini pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan. Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Tidak hanya PPnBM yang berubah, tahun lalu pemerintah juga sudah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk mobil baru di Indonesia adalah sebesar 11% dari harga jual. Tarif PPN ini biasanya sudah termasuk dalam harga on the road (OTR). Tapi pemerintah memberikan relaksasi bagi mobil listrik dengan hanya dikenakan tarif PPN satu persen.

Bukan cuma itu, pemerintah memberikan insentif lebih luas untuk kendaraan listrik. Pembelian mobil dan pajak tahunan mobil dan motor listrik berbasis baterai bakal lebih murah ketimbang kendaraan bensin.

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 11 Mei 2023 yang tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Keringanan itu meliputi pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jadi motor dan mobil listrik yang berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) tidak dikenakan pajak lagi.

Diharapkan insentif serupa juga bisa diterapkan pada mobil lain yang punya emisi rendah. Hybrid salah satunya, mobil yang mengusung mesin konvensional dan baterai itu juga berperan dan menekan emisi gas buang sebagaimana dicanangkan pemerintah.

"Kita mempunyai sumber daya untuk baterainya, jadi tidak hanya untuk BEV tapi juga low emission vehicles dan itu harus segera didorong dengan insentif yang serupa saudaranya, sehingga paling tidak ini penelitian kita di 2018, 6 perguruan tinggi, itu yang low emission bisa menurunkan emisi sampai dengan 49 persen," jelas Putu.

"Penghematan karbon itu dari pembakaran, berarti dia bisa mengurangi konsumsi bahan bakar dan juga kalau kita mau menurunkan ICE, cara ini yang paling bagus, karena berdekatan sehingga perlu insentif dulu, sehingga migrasinya bisa jalan," jelas dia.

Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan sepanjang Januari-Juni tahun 2024 baru mencapai 408.012 atau minus 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal penjualan bisa tembus setengah juta unit atau tepatnya 506.427 unit pada semester pertama 2023.

Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti masa pandemi Covid-19 lalu bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha otomotif yang terpukul. Variasi pemberlakuan insentif PPnBM yang berjangka membuat para pelaku usaha otomotif antusias baik pada tahapan produksi maupun tahapan penjualan.

"Kita diskusi dalam kondisi seperti ini teman-teman (anggota Gaikindo) banyak yang menahan, sebab kalau dinaikkan bukan naik malah jeblok," kata Kukuh Kumara.

"Pajak daerah mereka maunya dapat banyak, sekali tembak 40 persen (besaran pajak dari total harga mobil), tapi 40 persen nggak ada jualan, kan nol pak. Itu yang berulang-ulang kami sampaikan," tambah dia.

"Padahal yang kita harapkan adalah seperti PPnBM DTP, kalau ini kemudian ini diturunkan, penjualan naik gak? ternyata terbukti pada tahun 2021 naik dari 500 menjadi 800 ribu dalam waktu sekian bulan, ini perlu kita jaga," jelasnya lagi.

Hal senada soal insentif sebagai solusi jangka pendek adalah program PPnBM ditanggung pemerintah seperti yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPn akan meningkat, termasuk PKB, akan memperluas produksi mobil, output industri suku cadang meningkat, ktia ada penginkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto.

"Dari situ dari dampaknya ada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi kita, multiplier effect," jelas dia lagi.

Tes Lengkap BYD Atto 3: Harga Rp 500 Jutaan, Seberapa Layak Dipertimbangkan?

Tes Lengkap BYD Atto 3: Harga Rp 500 Jutaan, Seberapa Layak Dipertimbangkan?