Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) terus mengembangkan lini bisnis properti dan menunggu waktu yang tepat untuk memboyong PT Griya Idola ke lantai bursa.

Direktur dan Corporate Secretary Barito Pacific David Kosasih menyampaikan bisnis properti BRPT terus berkembang. Hal itu a.l. sejalan dengan proyek residensial dan kawasan industri di Patimban.

“Fokus kami saat ini adalah pada dua pengembangan tersebut,” ujarnya dalam laporan paparan publik yang dikutip Senin (4/11/2024).

Saat ini, lini bisnis properti BRPT berada di bawah sejumlah entitas usaha. Merujuk laporan keuangan perseroan milik Prajogo Pangestu itu, BRPT tercatat memilik lima entitas usaha yang menggeluti sektor properti, yakni PT Griya Idola, PT Griya Tirta Asri, PT Griya Kreasi Sukses, PT Mambruk Cikoneng Indonesia, dan PT Meranti Griya Asri.

PT Griya Idola yang beroperasi sejak 1991 menjadi entitas BRPT di sektor properti dengan jumlah aset terbesar sebelum eliminasi, yakni US$55,49 juta per 30 Juni 2024.

Melalui entitas usaha tersebut, BRPT memiliki aset properti berupa Industrial Estate Cikupa, Wisma Barito Pacific I, Wisma Barito Pacific II, Mambruk Hotel, Gudang di Cilegon, dan proyek residensial di Tangerang.

David melanjutkan BRPT akan menunggu waktu yang tepat untuk membawa aset properti milik perseroan ke pasar modal. Pernyataan itu disampaikan David untuk merespons pertanyaan tentang potensi BRPT mengembangkan lini bisnis properti lewat initial public offering (IPO) PT Griya Idola.

Sebelumnya, Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu memberikan sinyal bahwa perseroan bakal menggelar ekspansi di lini bisnis properti, selain fokus pada petrokimia melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan panas bumi melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN).

“Di segmen properti, kami telah memulai rencana pengembangan tahap awal untuk memperluas kawasan industri kami di Subang,” ujar putra Prajogo Pangestu itu dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (1/8/2024).

Bos BRPT itu menambahkan kawasan industri perseroan berlokasi strategis berdekatan dengan Pelabuhan Patimban. Posisi prima itu, lanjutnya, akan menempatkan BRPT secara optimal dalam memanfaatkan peluang yang muncul dalam pengembangan fasilitas manufaktur otomotif dan menyelaraskan dengan rencana pemerintah untuk lebih meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP menanam 674 pohon trembesi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Penanaman pohon ini berasal dari 6.737 batang Spun Pile WSBP yang terkirim ke berbagai proyek infrastruktur di Indonesia selama September 2024.

Mulai dari Proyek Pembangunan Akses Jalan Tol Patimban milik PT Waskita-Abipraya KSO, Pabrik Sepatu Indramayu milik PT Pilar Teguh Utama, Patung Naga di PIK 2 milik PT Mega Andalan Sukses, dan berbagai proyek lainnya.

Produk Spun Pile ini diproduksi di unit-unit produksi WSBP yakni Precast Plant WSBP Subang, Bojonegara, Karawang, Gasing, dan Prambon.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif lingkungan WSBP yang sebelumnya telah sukses menanam 1.000 pohon trembesi di lokasi yang sama.

Ke depan, kegiatan WSBP Inspiring Kindness: Piles of Sustainability akan menjadi kegiatan rutin setiap bulan.

Setiap 10 produk Spun Pile terkirim, WSBP akan menanam 1 pohon.

Dengan demikian, semakin banyak produk terkirim, semakin banyak pula pohon yang akan ditanam.

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto mengungkapkan, ini merupakan komitmen perusahaan dalam mengurangi jejak karbon melalui aktivitas pengiriman produknya.

"Dengan kegiatan ini, kami memastikan setiap produk yang kami hasilkan turut serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Fandy dalam rilis, Minggu (27/10/2024).

Program ini menegaskan setiap produk Spun Pile WSBP tidak hanya berfungsi sebagai fondasi fisik dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi landasan bagi pelestarian lingkungan.

Ini sejalan dengan visi WSBP untuk terus mengintegrasikan sistem manajemen yang berfokus pada inovasi, kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan, menuju tercapainya industri hijau di Indonesia.

TEMPO.CO, Subang - Sambil mengisap rokok, Rasja 65 tahun, duduk merajut jaring di lantai teras rumahnya yang teduh. Huniannya berdinding tembok dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan dapur. Di perkampungan nelayan yang padat itu, tempat tinggalnya rapat menempel dengan rumah tetangga. Sekitar 20 meter dari samping kanan rumahnya, terparkir beberapa perahu tua dari kayu milik para nelayan.

Nelayan yang tinggal di Dusun Terungtum, Desa Patimban, Subang, Jawa Barat ini sudah 30 tahun menjalani pekerjaan yang diwarisi dari orangtuanya. Hari itu, ia baru pulang melaut, berangkat pukul 4 subuh dan pulang jam 10 pagi.

Raut mukanya memancarkan rasa kekecewaan. Bagaimana tidak kecewa karena ia hanya membawa pulang rajungan seberat 3 ons! Hasil tangkapan ini tak sepadan dengan modal melaut, minimal Rp300 ribu.

Ia memperlihatkan hasil tangkapan itu pada Tempo yang menyambangi rumahnya pada Rabu, 28 Agustus 2024. Ia menyimpan hasil tangkapan yang sedikit di lemari pendingin dan baru dijual ke tengkulak setelah terkumpul banyak.

Dahulu, ia bisa mendapat Rp300 ribu- Rp500 ribu per hari (penghasilan kotor). Namun sekarang, hanya Rp30 ribu, atau paling banyak Rp100 ribu.

Rasja menuduh pembangunan Pelabuhan Patimban adalah penyebab hasil tangkapan menurun. Ada pemasangan tiang-tiang penyangga untuk pembangunan pelabuhan yang menimbulkan suara sangat bising sehingga membuat ikan-ikan pada kabur. “Para nelayan mengatakan ‘ikannya pening’,” ujar dia.

Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah pusat. Landasannya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Ada pula Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam situs kemenhub.id (6-9-2024) menyatakan Pelabuhan Patimban menjadi episentrum ekonomi dan industri di kawasan Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabutan dan Kota Cirebon. Pelabuhan ini juga mempermudah kegiatan ekspor otomotif dari berbagai kawasan industri di sekitarnya, mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, dan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Proses pembangunan dimulai pada 2018 dan ditargetkan rampung pada 2034, dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Total luas pelabuhan yang berdiri di wilayah Desa Patimban ini mencapai 654 hektar.

Pembangunan tahap I-1 merampungkan terminal peti kemas seluas 35 hektar, berkapasitas 250.000 twenty-foot equivalent unit (TEU) dan terminal kendaraan seluas 25 hektar, berkapasitas 218.000 completely build up (CBU). Selanjutnya tahap I-2 (2023-2027) akan dibangun terminal peti kemas seluas 66 hektar berkapasitas 3,75 juta TEUs, terminal kendaraan 25 hektar berkapasitas 600.000 CBU, serta terminal kapal roro.

Pembangunan tahap II (2028-2032) yang bersifat jangka menengah bertujuan menyediakan terminal peti kemas berkapasitas kumulatif 5,5 juta TEUs. Adapun pembangunan tahap III (2033-2042), yaitu terminal peti kemas berkapasitas 7,5 juta TEU masih dalam proses perencanaan.

Selanjutnya baca: Sebelum dan Saat Pembangunan Pelabuhan Patimban <!--more-->

Di usianya yang sudah lansia, Rasja tak berpikir untuk ganti pekerjaan walau hidup sebagai nelayan di Dusun Terungtum semakin sulit. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan selain menjadi nelayan.

Rasja tak punya perahu sehingga harus menyewa. Nanti, hasil tangkapan dibagi dua dengan pemilik perahu. Biaya operasional seperti solar, rokok dan konsumsi, ditanggung Rasja. “Pernah dapat rajungan enggak sampai 1 kilogram padahal sudah melaut dari jam 4 subuh. Terpaksa, solar untuk melaut ngutang,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak Pelabuhan Patimban diperluas, belum pernah mendapat bantuan. Ia pasrah menjalani hidup dengan pendapatan yang sangat menurun.

Dampak buruk pembangunan Pelabuhan Patimban juga menimpa Ranita, 54 tahun. Dahulu, pemilik dua perahu di Dusun Terungtum itu pernah berjaya dari usaha meminjamkan perahunya kepada nelayan dengan sistem bagi hasil.

Penghasilannya bisa Rp2 juta atau paling sedikit Rp500 ribu untuk sekali melaut. Setiap kali melaut, ongkosnya sekira Rp1 juta.

Setelah ada pembangunan Pelabuhan Patimban, setiap hari dia malah harus nombok karena ongkos melaut yang tinggi. Daripada rugi, ia memutuskan berhenti.

Dulu Ranita punya 2 unit perahu besar, satu sudah rusak. Satu lagi sudah karena bocor akibat terlalu lama parkir (dijemur) yang membuat kayu bodi perahu pecah-pecah. “Padahal modalnya ratusan juta buat beli perahu,” ujarnya.

Sebenarnya Ranita ingin memperbaiki perahunya. Namun dia ciut karena perlu ada pemecah ombak agar ombak tidak masuk ke muara sungai yang jadi jalan keluar kapal ke laut lepas. Muara juga perlu pengerukan karena mengalami pendangkalan. Hanya perahu bermesin kecil yang bisa lewat, sedangkan perahu besar seperti miliknya jika dipaksa bisa merusak mesinnya.

Agar dapurnya bisa tetap ngebul, Ranita menyewakan mobil.

Khodijah, 45 tahun, pengusaha warteg di Dusun Terungtum juga ikut merasakan dampak buruk. Dahulu wartegnya selalu ramai. Ia bisa memasak nasi sampai 15 liter per hari. Sekarang, hanya 10 liter beras. “Kalau sepi terus, mungkin saya pindah,” ujarnya.

Sebelum 2019, pelelangan ikan di pasar Dusun Terungtum ramai dikunjungi orang. Mereka membeli hasil tangkapan nelayan yang melimpah di pelelangan itu. “Sekarang, pelelangan ikan sepi. Rasanya ke depan sepi terus, dan desa bakal mati. Ini dampak dari pelabuhan,” kata Khodijah.

Saat musim hujan, tepatnya Januari hingga Februari, produksi terasi rebon bisa sampai 2 ton per hari. Sekarang produksi terasi anjlog karena rebon sulit ditemukan.

Daryono, karyawan KUD Mina Misaya Huna membenarkan kondisi sulit nelayan di Dusun Terungtum. Para nelayan susah mendapat ikan untuk dilelang. Walhasil, sekarang pelelangan ikan di Dusun Terungtum kosong.

Nelayan di Dusun Terungtum membutuhkan perahu lebih besar agar bisa berlayar lebih jauh ke tengah laut. Di pinggiran, ikan sudah susah didapat. Pemasangan beton membuat ikan-ikan kabur karena lingkungan kotor (banyak lumpur).

Daryono masih ingat dulu pemerintah daerah pernah menjanjikan para nelayan dengan bekerja di kapal, modal usaha, dan bantuan tiap bulan. Namun semuanya tinggal janji.

Para nelayan pernah mendemo pemerintah desa, protes ke kecamatan, dan unjuk rasa di pelabuhan. Tetapi pemerintah tidak kunjung menyelesaikan keberatan warga. "Kami cuma diminta tenang. Kenyataannya nol,” ujarnya.

Selanjutnya baca: Berutang buat beli makan dan solar<!--more-->

Sementara kondisi di Dusun Genteng, Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, sedikit lebih baik. Di sana masih ada ikan, udang, dan cumi meski jumlahnya turun signifikan.

Toshim dan Chasdi, dua nelayan di Dusun Genteng menceritakan mereka sering pulang melaut dengan tangan kosong. Selain faktor cuaca, jaring mereka sobek karena nyangkut ke material -- hasil pengerukan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban-- dibuang ke pinggiran laut.

“Nelayan ngeluh lumpur dibuang sembarangan,” ujar kedua nelayan tersebut, bersahutan.

Dahulu, mereka bisa mendapat Rp500 ribu, sekarang turun menjadi Rp300 ribu. Tentu, ini belum untung karena modal melaut cukup mahal. Jika sudah begini, mereka terpaksa ngutang buat makan dan beli solar.

Nelayan di Dusun Genteng tak tinggal diam menghadapi situasi buruk ini. Mereka pernah berunjuk rasa ke otoritas Pelabuhan Patimban, tiga kali. Tidak dapat jawaban memuaskan, warga malah dibebani syarat melapor yang bermacam-macam sehingga mereka memilih mencari ikan di tempat lain.

“Anak saya enggak pengen jadi nelayan. Nelayan enggak ada yang sugih,” ujar Chasdi.

Pengurus KUD TPI Dusun Genteng, Koperasi Tanjung Mataram, Waslim mengungkap pada 2019 ada 156 nelayan anggota KUD. Namun setelah ada pembangunan pelabuhan, tinggal 56 orang yang aktif.
Sedangkan Kantor KUD Mina Misaya Huna Dusun Terungtum kondisinya kosong. Tidak ada aktifitas sama sekali karena sejak Januari 2024 tidak ada ikan sama sekali.

Staf KUD Mina Misaya Huna, Daryono mengatakan tidak ada lagi nelayan yang aktif melaut di dusun itu. Dahulu, KUD ini memiliki 12 karyawan, tapi sekarang mereka mencari pekerjaan lain agar dapur tetap ngebul.

“Bagaimana KUD mau menggaji karyawan karena yang dilelang enggak ada. Kami nasibnya sama dengan nelayan,” ujarnya.

Diperkirakan 800 nelayan di Desa Patimban dan 200 orang di Desa Ujung Gebang, Indramayu terdampak akibat pembangunan pelabuhan besar ini. Mereka kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Desa Patimban terdiri dari lima dusun, dengan jumlah penduduk 8.352 jiwa.

Pembangunan Pelabuhan Patimban membuat para nelayan jatuh miskin. Mereka terpaksa harus ngutang untuk menyambung hidup.

Rasja menceritakan bank keliling menawarkan kemudahan berutang bagi warga di Dusun Terungtum. Cukup dengan ‘jaminan’ fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Besar angsuran mulai dari Rp125 ribu perminggu. Ketika jatuh tempo, debt collector tak mau tahu, tagihan harus dibayarkan. Bahkan mereka mau menunggu di rumah klien hingga angsuran dibayarkan.“Kalau nelayan lagi melaut pun, mereka tunggui,” ujar Rasja.

Sedangkan warga yang ingin berutang ke bank konvensional, membutuhkan surat keterangan usaha dari kantor desa. Pada 2022 Kantor Desa Patimban menerbitkan 298 surat keterangan usaha dan naik menjadi 305 pada tahun berikutnya.

Maulana, staf Kantor Desa Patimban menceritakan istri seorang nelayan pernah datang untuk meminta surat keterangan kematian suaminya. Pasalnya, suaminya nekat melaut gara-gara ditunggui debt collector bank keliling. Padahal waktu itu, air laut sedang pasang, nelayan itu akhirnya meninggal dilumat ombak.

Daryono mengatakan buangan material dari pembangunan Pelabuhan Patimban di perairan sekitar pantai memaksa para nelayan harus melaut lebih jauh. Risiko keselamatan nelayan pun jadi taruhannya.

Untuk mengurangi dampak negatif ini, pemerintah telah mengucurkan sejumlah bantuan. Ranita mengatakan ada pelatihan mengelas dan kemudahan mendapat SIM untuk nelayan dan pemilik kapal, pelatihan memasak untuk istri nelayan, pemberian sembako dan 10 unit perahu kayu.

Sayang, rangkaian pelatihan itu umumnya berlangsung sekitar seminggu.

Agus Rahmat, 52 tahun, warga Dusun Teruntum mengatakan beberapa warga yang mengikuti pelatihan kemudian bekerja di pembangunan pelabuhan. Namun jika pembangunan selesai, bagaimana nasib mereka?
Antropolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Selly Riawanti mengatakan idealnya semua proyek pembangunan harus didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) karena ada evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi.

Menyarankan nelayan berganti pekerjaan itu tidak mudah. Biasanya ini membuat warga tercerabut dari akar budayanya.

“Mengubah mata pencaharian penduduk karena faktor eksternal seperti bencana alam, dan pembangunan, itu pasti berat. Apalagi kalau harus mengganti mata pencahariannya, ini seperti menghapus pekerjaan mereka,” kata Selly.

Ia menjelaskan mata pencaharian adalah dasar kehidupan masyarakat. Nelayan bukan hanya pekerjaan, tapi suatu kebudayaan.

Selly menilai dalam jangka pendek tidak ada solusi terbaik bagi kasus nelayan di Desa Patimban. Sebab menghentikan proyek pembangunan juga tidak bijaksana.

Ia menyarankan pemerintah memberi perahu-perahu yang lebih besar dan pelatihan kemaritiman yang canggih kepada para nelayan supaya mereka bisa berlayar lebih jauh.

“Berdayakan mereka tetap sebagai nelayan yang lebih canggih, bukan jadi buruh bangunan. Masyarakat bahari harus lebih berdaya, agar anak-anak muda pun tertarik menjadi nelayan,” kata Selly.

Selanjutnya baca: Dampak lingkungan <!--more-->

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban, Mamuk Abduh mengatakan masih mencari penelitian akademis soal dampak negatif Pelabuhan Patimban terhadap kehidupan nelayan. Ia tidak bisa memberi jawaban tanpa data dan penelitian yang valid.

Ranita menceritakan pembangunan pelabuhan menyebabkan air laut pasang kadang masuk dan menggenangi pemukiman warga. Dia memperlihatkan pada Tempo sebuah WC umum yang dinding bagian belakangnya hanya berjarak 0.5. meter dari bibir laut. Dahulu, kakus itu dibangun di lokasi yang jauh dari laut.

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, Dwi Sawung menjelaskan ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan seperti membuang material dari pembangunan pelabuhan ke wilayah tangkapan nelayan tradisional. Ia juga melihat konstruksi pemecah gelombang menyebabkan arus mengarah ke sebelah timur pelabuhan sehingga memperparah abrasi di wilayah Ujung Gebang dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan nelayan harus ke tengah lagi jika mau dapat ikan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin mengatakan belum meriset dampak lingkungan atas pembangunan Pelabuhan Patimban. Tetapi Walhi sudah menerima pengaduan termasuk dari sejumlah nelayan di Dusun Genteng, Dusun Terungtum, dan Ujung Gebang.

“Rata-rata menyampaikan keluhan sama,” kata Wahyudi yang akrab disapa Iwank, Senin, 30 September 2024.

Iwank menjelaskan pihaknya menemukan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban tidak transparan dan partisipatif. Sedangkan dokumen land acquisition and resettlement action plan (LARAP) tak dijalankan.

Ia mengatakan perwakilan nelayan merasa tidak ada proses sosialisasi dan keterlibatan dalam perizininan. Kalau ada sosialisasi, prosesnya tidak menyeluruh, diberikan kepada bukan target sasaran, dan tidak tersampaikan secara utuh.

Para nelayan mengadukan kepada Walhi Jawa Barat, wilayah tangkapan ikan di Patimban dan akses ke wilayah tangkap terganggu. Mereka sudah mengadu ke pemerintah dan pihak yang membangun Pelabuhan Patimban tetapi diabaikan.

“Pemerintah yang tidak merespon itu sama dengan pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran HAM dan pelanggaran lingkungan bermuara pada kesenjangan sosial,” ujarnya.

Agustus 2024 lalu, ia mengunjungi Patimban dan melihat ada pemasangan paku bumi, dan pengurugan di wilayah pesisir laut supaya bisa dibangun, dan tumpahan oli dan minyak. Semuanya berpotensi merusak ekosistem laut sehingga ikan-ikan yang biasa ditangkap para nelayan menjadi hilang.

Walhi mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kesehatan agar melakukan riset mendalam soal dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Pemerintah harus punya tanggung jawab melakukan riset potensi pencemaran lingkungan. Bila perlu gaet akademisi supaya datanya scientific dan menjadi data informasi bersama,” tegasnya.

Iwank mengingatkan, dampak pembangunan pelabuhan Patimban bukan terbatas pada nelayan. Dampaknya juga menimpa perempuan, pegawai serabutan, dan kelompok tani.

Selanjutnya baca: Andal Pelabuhan Patimban<!--more-->

Kepala Dinas Perikanan Subang, Jawa Barat, Hendrawan memastikan pihaknya melakukan koordinasi dengan nelayan setempat soal pembangunan Pelabuhan Patimban. Soal sulitnya para nelayan mencari ikan setelah pembangunan dimulai, Hendra mengatakan antara lain karena faktor cuaca.

“Kami tidak tinggal diam. Kami memberikan pembinaan, penyuluhan soal keamanan laut, dan pelatihan pada para nelayan seperti pengolahan ikan menjadi ikan asin atau budidaya ikan,” kata Hendra.

Adapun pelatihan pengelasan diberikan pada nelayan agar mereka mendapat keahlian tambahan. Hendra mengatakan pemerintah telah berusaha agar pembangunan Pelabuhan Patimban tidak menurunkan penghasilan masyarakat.

Sayang, saat ini APBD Kabupaten Subang sedang defisit. Akibatnya, bantuan yang dikucurkan pada nelayan harus dikoordinasikan lagi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban (KSOP), Mamuk Abduh menerangkan Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI sudah mendapat izin lingkungan untuk membangun Pelabuhan Patimban. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan adendum Izin Lingkungan berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 120/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kepala bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Subang, Djamalluddin, pada 9 September 2024 mengakui pembangunan Pelabuhan Patimban juga berdampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Hilir-mudik truk-truk pembawa bahan bangunan telah menimbulkan kemacetan dan jalan jadi rusak.

Dia mengatakan setiap pembangunan selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun pengorbanan warga ini bakal terbayar atau sepadan dengan dampak positif dari pembangunan Pelabuhan Patimban. Contohnya, ada pertumbuhan lapangan kerja, pemerintah daerah minta 70 persen lapangan kerja diisi masyarakat sekitar dan 30 persen tenaga ahli bisa dari luar.

Optimisme Djamalluddin itu bertolak belakang dengan kesaksian warga Desa Patimban. Waslim mengatakan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan menetapkan standar pendidikan cukup tinggi, minimal pendidikan S1.

Padahal sebagian besar warga, khususnya Dusun Genteng adalah lulusan SMK. Sedangkan Agus, warga Dusun Terungtum hanya bekerja sebagai kuli bangunan di pembangunan pelabuhan. Statusnya karyawan kontrak, ia was-was bisa dilepeh setiap saat jika pembangunan rampung.

TEMPO.CO, Subang - Sambil mengisap rokok, Rasja 65 tahun, duduk merajut jaring di lantai teras rumahnya yang teduh. Huniannya berdinding tembok dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan dapur. Di perkampungan nelayan yang padat itu, tempat tinggalnya rapat menempel dengan rumah tetangga. Sekitar 20 meter dari samping kanan rumahnya, terparkir beberapa perahu tua dari kayu milik para nelayan.

Nelayan yang tinggal di Dusun Terungtum, Desa Patimban, Subang, Jawa Barat ini sudah 30 tahun menjalani pekerjaan yang diwarisi dari orangtuanya. Hari itu, ia baru pulang melaut, berangkat pukul 4 subuh dan pulang jam 10 pagi.

Raut mukanya memancarkan rasa kekecewaan. Bagaimana tidak kecewa karena ia hanya membawa pulang rajungan seberat 3 ons! Hasil tangkapan ini tak sepadan dengan modal melaut, minimal Rp300 ribu.

Ia memperlihatkan hasil tangkapan itu pada Tempo yang menyambangi rumahnya pada Rabu, 28 Agustus 2024. Ia menyimpan hasil tangkapan yang sedikit di lemari pendingin dan baru dijual ke tengkulak setelah terkumpul banyak.

Dahulu, ia bisa mendapat Rp300 ribu- Rp500 ribu per hari (penghasilan kotor). Namun sekarang, hanya Rp30 ribu, atau paling banyak Rp100 ribu.

Rasja menuduh pembangunan Pelabuhan Patimban adalah penyebab hasil tangkapan menurun. Ada pemasangan tiang-tiang penyangga untuk pembangunan pelabuhan yang menimbulkan suara sangat bising sehingga membuat ikan-ikan pada kabur. “Para nelayan mengatakan ‘ikannya pening’,” ujar dia.

Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah pusat. Landasannya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Ada pula Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam situs kemenhub.id (6-9-2024) menyatakan Pelabuhan Patimban menjadi episentrum ekonomi dan industri di kawasan Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabutan dan Kota Cirebon. Pelabuhan ini juga mempermudah kegiatan ekspor otomotif dari berbagai kawasan industri di sekitarnya, mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, dan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Proses pembangunan dimulai pada 2018 dan ditargetkan rampung pada 2034, dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Total luas pelabuhan yang berdiri di wilayah Desa Patimban ini mencapai 654 hektar.

Pembangunan tahap I-1 merampungkan terminal peti kemas seluas 35 hektar, berkapasitas 250.000 twenty-foot equivalent unit (TEU) dan terminal kendaraan seluas 25 hektar, berkapasitas 218.000 completely build up (CBU). Selanjutnya tahap I-2 (2023-2027) akan dibangun terminal peti kemas seluas 66 hektar berkapasitas 3,75 juta TEUs, terminal kendaraan 25 hektar berkapasitas 600.000 CBU, serta terminal kapal roro.

Pembangunan tahap II (2028-2032) yang bersifat jangka menengah bertujuan menyediakan terminal peti kemas berkapasitas kumulatif 5,5 juta TEUs. Adapun pembangunan tahap III (2033-2042), yaitu terminal peti kemas berkapasitas 7,5 juta TEU masih dalam proses perencanaan.

Selanjutnya baca: Sebelum dan Saat Pembangunan Pelabuhan Patimban <!--more-->

Di usianya yang sudah lansia, Rasja tak berpikir untuk ganti pekerjaan walau hidup sebagai nelayan di Dusun Terungtum semakin sulit. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan selain menjadi nelayan.

Rasja tak punya perahu sehingga harus menyewa. Nanti, hasil tangkapan dibagi dua dengan pemilik perahu. Biaya operasional seperti solar, rokok dan konsumsi, ditanggung Rasja. “Pernah dapat rajungan enggak sampai 1 kilogram padahal sudah melaut dari jam 4 subuh. Terpaksa, solar untuk melaut ngutang,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak Pelabuhan Patimban diperluas, belum pernah mendapat bantuan. Ia pasrah menjalani hidup dengan pendapatan yang sangat menurun.

Dampak buruk pembangunan Pelabuhan Patimban juga menimpa Ranita, 54 tahun. Dahulu, pemilik dua perahu di Dusun Terungtum itu pernah berjaya dari usaha meminjamkan perahunya kepada nelayan dengan sistem bagi hasil.

Penghasilannya bisa Rp2 juta atau paling sedikit Rp500 ribu untuk sekali melaut. Setiap kali melaut, ongkosnya sekira Rp1 juta.

Setelah ada pembangunan Pelabuhan Patimban, setiap hari dia malah harus nombok karena ongkos melaut yang tinggi. Daripada rugi, ia memutuskan berhenti.

Dulu Ranita punya 2 unit perahu besar, satu sudah rusak. Satu lagi sudah karena bocor akibat terlalu lama parkir (dijemur) yang membuat kayu bodi perahu pecah-pecah. “Padahal modalnya ratusan juta buat beli perahu,” ujarnya.

Sebenarnya Ranita ingin memperbaiki perahunya. Namun dia ciut karena perlu ada pemecah ombak agar ombak tidak masuk ke muara sungai yang jadi jalan keluar kapal ke laut lepas. Muara juga perlu pengerukan karena mengalami pendangkalan. Hanya perahu bermesin kecil yang bisa lewat, sedangkan perahu besar seperti miliknya jika dipaksa bisa merusak mesinnya.

Agar dapurnya bisa tetap ngebul, Ranita menyewakan mobil.

Khodijah, 45 tahun, pengusaha warteg di Dusun Terungtum juga ikut merasakan dampak buruk. Dahulu wartegnya selalu ramai. Ia bisa memasak nasi sampai 15 liter per hari. Sekarang, hanya 10 liter beras. “Kalau sepi terus, mungkin saya pindah,” ujarnya.

Sebelum 2019, pelelangan ikan di pasar Dusun Terungtum ramai dikunjungi orang. Mereka membeli hasil tangkapan nelayan yang melimpah di pelelangan itu. “Sekarang, pelelangan ikan sepi. Rasanya ke depan sepi terus, dan desa bakal mati. Ini dampak dari pelabuhan,” kata Khodijah.

Saat musim hujan, tepatnya Januari hingga Februari, produksi terasi rebon bisa sampai 2 ton per hari. Sekarang produksi terasi anjlog karena rebon sulit ditemukan.

Daryono, karyawan KUD Mina Misaya Huna membenarkan kondisi sulit nelayan di Dusun Terungtum. Para nelayan susah mendapat ikan untuk dilelang. Walhasil, sekarang pelelangan ikan di Dusun Terungtum kosong.

Nelayan di Dusun Terungtum membutuhkan perahu lebih besar agar bisa berlayar lebih jauh ke tengah laut. Di pinggiran, ikan sudah susah didapat. Pemasangan beton membuat ikan-ikan kabur karena lingkungan kotor (banyak lumpur).

Daryono masih ingat dulu pemerintah daerah pernah menjanjikan para nelayan dengan bekerja di kapal, modal usaha, dan bantuan tiap bulan. Namun semuanya tinggal janji.

Para nelayan pernah mendemo pemerintah desa, protes ke kecamatan, dan unjuk rasa di pelabuhan. Tetapi pemerintah tidak kunjung menyelesaikan keberatan warga. "Kami cuma diminta tenang. Kenyataannya nol,” ujarnya.

Selanjutnya baca: Berutang buat beli makan dan solar<!--more-->

Sementara kondisi di Dusun Genteng, Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, sedikit lebih baik. Di sana masih ada ikan, udang, dan cumi meski jumlahnya turun signifikan.

Toshim dan Chasdi, dua nelayan di Dusun Genteng menceritakan mereka sering pulang melaut dengan tangan kosong. Selain faktor cuaca, jaring mereka sobek karena nyangkut ke material -- hasil pengerukan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban-- dibuang ke pinggiran laut.

“Nelayan ngeluh lumpur dibuang sembarangan,” ujar kedua nelayan tersebut, bersahutan.

Dahulu, mereka bisa mendapat Rp500 ribu, sekarang turun menjadi Rp300 ribu. Tentu, ini belum untung karena modal melaut cukup mahal. Jika sudah begini, mereka terpaksa ngutang buat makan dan beli solar.

Nelayan di Dusun Genteng tak tinggal diam menghadapi situasi buruk ini. Mereka pernah berunjuk rasa ke otoritas Pelabuhan Patimban, tiga kali. Tidak dapat jawaban memuaskan, warga malah dibebani syarat melapor yang bermacam-macam sehingga mereka memilih mencari ikan di tempat lain.

“Anak saya enggak pengen jadi nelayan. Nelayan enggak ada yang sugih,” ujar Chasdi.

Pengurus KUD TPI Dusun Genteng, Koperasi Tanjung Mataram, Waslim mengungkap pada 2019 ada 156 nelayan anggota KUD. Namun setelah ada pembangunan pelabuhan, tinggal 56 orang yang aktif.
Sedangkan Kantor KUD Mina Misaya Huna Dusun Terungtum kondisinya kosong. Tidak ada aktifitas sama sekali karena sejak Januari 2024 tidak ada ikan sama sekali.

Staf KUD Mina Misaya Huna, Daryono mengatakan tidak ada lagi nelayan yang aktif melaut di dusun itu. Dahulu, KUD ini memiliki 12 karyawan, tapi sekarang mereka mencari pekerjaan lain agar dapur tetap ngebul.

“Bagaimana KUD mau menggaji karyawan karena yang dilelang enggak ada. Kami nasibnya sama dengan nelayan,” ujarnya.

Diperkirakan 800 nelayan di Desa Patimban dan 200 orang di Desa Ujung Gebang, Indramayu terdampak akibat pembangunan pelabuhan besar ini. Mereka kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Desa Patimban terdiri dari lima dusun, dengan jumlah penduduk 8.352 jiwa.

Pembangunan Pelabuhan Patimban membuat para nelayan jatuh miskin. Mereka terpaksa harus ngutang untuk menyambung hidup.

Rasja menceritakan bank keliling menawarkan kemudahan berutang bagi warga di Dusun Terungtum. Cukup dengan ‘jaminan’ fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Besar angsuran mulai dari Rp125 ribu perminggu. Ketika jatuh tempo, debt collector tak mau tahu, tagihan harus dibayarkan. Bahkan mereka mau menunggu di rumah klien hingga angsuran dibayarkan.“Kalau nelayan lagi melaut pun, mereka tunggui,” ujar Rasja.

Sedangkan warga yang ingin berutang ke bank konvensional, membutuhkan surat keterangan usaha dari kantor desa. Pada 2022 Kantor Desa Patimban menerbitkan 298 surat keterangan usaha dan naik menjadi 305 pada tahun berikutnya.

Maulana, staf Kantor Desa Patimban menceritakan istri seorang nelayan pernah datang untuk meminta surat keterangan kematian suaminya. Pasalnya, suaminya nekat melaut gara-gara ditunggui debt collector bank keliling. Padahal waktu itu, air laut sedang pasang, nelayan itu akhirnya meninggal dilumat ombak.

Daryono mengatakan buangan material dari pembangunan Pelabuhan Patimban di perairan sekitar pantai memaksa para nelayan harus melaut lebih jauh. Risiko keselamatan nelayan pun jadi taruhannya.

Untuk mengurangi dampak negatif ini, pemerintah telah mengucurkan sejumlah bantuan. Ranita mengatakan ada pelatihan mengelas dan kemudahan mendapat SIM untuk nelayan dan pemilik kapal, pelatihan memasak untuk istri nelayan, pemberian sembako dan 10 unit perahu kayu.

Sayang, rangkaian pelatihan itu umumnya berlangsung sekitar seminggu.

Agus Rahmat, 52 tahun, warga Dusun Teruntum mengatakan beberapa warga yang mengikuti pelatihan kemudian bekerja di pembangunan pelabuhan. Namun jika pembangunan selesai, bagaimana nasib mereka?
Antropolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Selly Riawanti mengatakan idealnya semua proyek pembangunan harus didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) karena ada evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi.

Menyarankan nelayan berganti pekerjaan itu tidak mudah. Biasanya ini membuat warga tercerabut dari akar budayanya.

“Mengubah mata pencaharian penduduk karena faktor eksternal seperti bencana alam, dan pembangunan, itu pasti berat. Apalagi kalau harus mengganti mata pencahariannya, ini seperti menghapus pekerjaan mereka,” kata Selly.

Ia menjelaskan mata pencaharian adalah dasar kehidupan masyarakat. Nelayan bukan hanya pekerjaan, tapi suatu kebudayaan.

Selly menilai dalam jangka pendek tidak ada solusi terbaik bagi kasus nelayan di Desa Patimban. Sebab menghentikan proyek pembangunan juga tidak bijaksana.

Ia menyarankan pemerintah memberi perahu-perahu yang lebih besar dan pelatihan kemaritiman yang canggih kepada para nelayan supaya mereka bisa berlayar lebih jauh.

“Berdayakan mereka tetap sebagai nelayan yang lebih canggih, bukan jadi buruh bangunan. Masyarakat bahari harus lebih berdaya, agar anak-anak muda pun tertarik menjadi nelayan,” kata Selly.

Selanjutnya baca: Dampak lingkungan <!--more-->

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban, Mamuk Abduh mengatakan masih mencari penelitian akademis soal dampak negatif Pelabuhan Patimban terhadap kehidupan nelayan. Ia tidak bisa memberi jawaban tanpa data dan penelitian yang valid.

Ranita menceritakan pembangunan pelabuhan menyebabkan air laut pasang kadang masuk dan menggenangi pemukiman warga. Dia memperlihatkan pada Tempo sebuah WC umum yang dinding bagian belakangnya hanya berjarak 0.5. meter dari bibir laut. Dahulu, kakus itu dibangun di lokasi yang jauh dari laut.

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, Dwi Sawung menjelaskan ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan seperti membuang material dari pembangunan pelabuhan ke wilayah tangkapan nelayan tradisional. Ia juga melihat konstruksi pemecah gelombang menyebabkan arus mengarah ke sebelah timur pelabuhan sehingga memperparah abrasi di wilayah Ujung Gebang dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan nelayan harus ke tengah lagi jika mau dapat ikan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin mengatakan belum meriset dampak lingkungan atas pembangunan Pelabuhan Patimban. Tetapi Walhi sudah menerima pengaduan termasuk dari sejumlah nelayan di Dusun Genteng, Dusun Terungtum, dan Ujung Gebang.

“Rata-rata menyampaikan keluhan sama,” kata Wahyudi yang akrab disapa Iwank, Senin, 30 September 2024.

Iwank menjelaskan pihaknya menemukan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban tidak transparan dan partisipatif. Sedangkan dokumen land acquisition and resettlement action plan (LARAP) tak dijalankan.

Ia mengatakan perwakilan nelayan merasa tidak ada proses sosialisasi dan keterlibatan dalam perizininan. Kalau ada sosialisasi, prosesnya tidak menyeluruh, diberikan kepada bukan target sasaran, dan tidak tersampaikan secara utuh.

Para nelayan mengadukan kepada Walhi Jawa Barat, wilayah tangkapan ikan di Patimban dan akses ke wilayah tangkap terganggu. Mereka sudah mengadu ke pemerintah dan pihak yang membangun Pelabuhan Patimban tetapi diabaikan.

“Pemerintah yang tidak merespon itu sama dengan pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran HAM dan pelanggaran lingkungan bermuara pada kesenjangan sosial,” ujarnya.

Agustus 2024 lalu, ia mengunjungi Patimban dan melihat ada pemasangan paku bumi, dan pengurugan di wilayah pesisir laut supaya bisa dibangun, dan tumpahan oli dan minyak. Semuanya berpotensi merusak ekosistem laut sehingga ikan-ikan yang biasa ditangkap para nelayan menjadi hilang.

Walhi mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kesehatan agar melakukan riset mendalam soal dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Pemerintah harus punya tanggung jawab melakukan riset potensi pencemaran lingkungan. Bila perlu gaet akademisi supaya datanya scientific dan menjadi data informasi bersama,” tegasnya.

Iwank mengingatkan, dampak pembangunan pelabuhan Patimban bukan terbatas pada nelayan. Dampaknya juga menimpa perempuan, pegawai serabutan, dan kelompok tani.

Selanjutnya baca: Andal Pelabuhan Patimban<!--more-->

Kepala Dinas Perikanan Subang, Jawa Barat, Hendrawan memastikan pihaknya melakukan koordinasi dengan nelayan setempat soal pembangunan Pelabuhan Patimban. Soal sulitnya para nelayan mencari ikan setelah pembangunan dimulai, Hendra mengatakan antara lain karena faktor cuaca.

“Kami tidak tinggal diam. Kami memberikan pembinaan, penyuluhan soal keamanan laut, dan pelatihan pada para nelayan seperti pengolahan ikan menjadi ikan asin atau budidaya ikan,” kata Hendra.

Adapun pelatihan pengelasan diberikan pada nelayan agar mereka mendapat keahlian tambahan. Hendra mengatakan pemerintah telah berusaha agar pembangunan Pelabuhan Patimban tidak menurunkan penghasilan masyarakat.

Sayang, saat ini APBD Kabupaten Subang sedang defisit. Akibatnya, bantuan yang dikucurkan pada nelayan harus dikoordinasikan lagi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban (KSOP), Mamuk Abduh menerangkan Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI sudah mendapat izin lingkungan untuk membangun Pelabuhan Patimban. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan adendum Izin Lingkungan berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 120/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kepala bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Subang, Djamalluddin, pada 9 September 2024 mengakui pembangunan Pelabuhan Patimban juga berdampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Hilir-mudik truk-truk pembawa bahan bangunan telah menimbulkan kemacetan dan jalan jadi rusak.

Dia mengatakan setiap pembangunan selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun pengorbanan warga ini bakal terbayar atau sepadan dengan dampak positif dari pembangunan Pelabuhan Patimban. Contohnya, ada pertumbuhan lapangan kerja, pemerintah daerah minta 70 persen lapangan kerja diisi masyarakat sekitar dan 30 persen tenaga ahli bisa dari luar.

Optimisme Djamalluddin itu bertolak belakang dengan kesaksian warga Desa Patimban. Waslim mengatakan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan menetapkan standar pendidikan cukup tinggi, minimal pendidikan S1.

Padahal sebagian besar warga, khususnya Dusun Genteng adalah lulusan SMK. Sedangkan Agus, warga Dusun Terungtum hanya bekerja sebagai kuli bangunan di pembangunan pelabuhan. Statusnya karyawan kontrak, ia was-was bisa dilepeh setiap saat jika pembangunan rampung.

TEMPO.CO, Subang - Sambil mengisap rokok, Rasja 65 tahun, duduk merajut jaring di lantai teras rumahnya yang teduh. Huniannya berdinding tembok dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan dapur. Di perkampungan nelayan yang padat itu, tempat tinggalnya rapat menempel dengan rumah tetangga. Sekitar 20 meter dari samping kanan rumahnya, terparkir beberapa perahu tua dari kayu milik para nelayan.

Nelayan yang tinggal di Dusun Terungtum, Desa Patimban, Subang, Jawa Barat ini sudah 30 tahun menjalani pekerjaan yang diwarisi dari orangtuanya. Hari itu, ia baru pulang melaut, berangkat pukul 4 subuh dan pulang jam 10 pagi.

Raut mukanya memancarkan rasa kekecewaan. Bagaimana tidak kecewa karena ia hanya membawa pulang rajungan seberat 3 ons! Hasil tangkapan ini tak sepadan dengan modal melaut, minimal Rp300 ribu.

Ia memperlihatkan hasil tangkapan itu pada Tempo yang menyambangi rumahnya pada Rabu, 28 Agustus 2024. Ia menyimpan hasil tangkapan yang sedikit di lemari pendingin dan baru dijual ke tengkulak setelah terkumpul banyak.

Dahulu, ia bisa mendapat Rp300 ribu- Rp500 ribu per hari (penghasilan kotor). Namun sekarang, hanya Rp30 ribu, atau paling banyak Rp100 ribu.

Rasja menuduh pembangunan Pelabuhan Patimban adalah penyebab hasil tangkapan menurun. Ada pemasangan tiang-tiang penyangga untuk pembangunan pelabuhan yang menimbulkan suara sangat bising sehingga membuat ikan-ikan pada kabur. “Para nelayan mengatakan ‘ikannya pening’,” ujar dia.

Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah pusat. Landasannya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Ada pula Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam situs kemenhub.id (6-9-2024) menyatakan Pelabuhan Patimban menjadi episentrum ekonomi dan industri di kawasan Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabutan dan Kota Cirebon. Pelabuhan ini juga mempermudah kegiatan ekspor otomotif dari berbagai kawasan industri di sekitarnya, mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, dan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Proses pembangunan dimulai pada 2018 dan ditargetkan rampung pada 2034, dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Total luas pelabuhan yang berdiri di wilayah Desa Patimban ini mencapai 654 hektar.

Pembangunan tahap I-1 merampungkan terminal peti kemas seluas 35 hektar, berkapasitas 250.000 twenty-foot equivalent unit (TEU) dan terminal kendaraan seluas 25 hektar, berkapasitas 218.000 completely build up (CBU). Selanjutnya tahap I-2 (2023-2027) akan dibangun terminal peti kemas seluas 66 hektar berkapasitas 3,75 juta TEUs, terminal kendaraan 25 hektar berkapasitas 600.000 CBU, serta terminal kapal roro.

Pembangunan tahap II (2028-2032) yang bersifat jangka menengah bertujuan menyediakan terminal peti kemas berkapasitas kumulatif 5,5 juta TEUs. Adapun pembangunan tahap III (2033-2042), yaitu terminal peti kemas berkapasitas 7,5 juta TEU masih dalam proses perencanaan.

Selanjutnya baca: Sebelum dan Saat Pembangunan Pelabuhan Patimban <!--more-->

Di usianya yang sudah lansia, Rasja tak berpikir untuk ganti pekerjaan walau hidup sebagai nelayan di Dusun Terungtum semakin sulit. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan selain menjadi nelayan.

Rasja tak punya perahu sehingga harus menyewa. Nanti, hasil tangkapan dibagi dua dengan pemilik perahu. Biaya operasional seperti solar, rokok dan konsumsi, ditanggung Rasja. “Pernah dapat rajungan enggak sampai 1 kilogram padahal sudah melaut dari jam 4 subuh. Terpaksa, solar untuk melaut ngutang,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak Pelabuhan Patimban diperluas, belum pernah mendapat bantuan. Ia pasrah menjalani hidup dengan pendapatan yang sangat menurun.

Dampak buruk pembangunan Pelabuhan Patimban juga menimpa Ranita, 54 tahun. Dahulu, pemilik dua perahu di Dusun Terungtum itu pernah berjaya dari usaha meminjamkan perahunya kepada nelayan dengan sistem bagi hasil.

Penghasilannya bisa Rp2 juta atau paling sedikit Rp500 ribu untuk sekali melaut. Setiap kali melaut, ongkosnya sekira Rp1 juta.

Setelah ada pembangunan Pelabuhan Patimban, setiap hari dia malah harus nombok karena ongkos melaut yang tinggi. Daripada rugi, ia memutuskan berhenti.

Dulu Ranita punya 2 unit perahu besar, satu sudah rusak. Satu lagi sudah karena bocor akibat terlalu lama parkir (dijemur) yang membuat kayu bodi perahu pecah-pecah. “Padahal modalnya ratusan juta buat beli perahu,” ujarnya.

Sebenarnya Ranita ingin memperbaiki perahunya. Namun dia ciut karena perlu ada pemecah ombak agar ombak tidak masuk ke muara sungai yang jadi jalan keluar kapal ke laut lepas. Muara juga perlu pengerukan karena mengalami pendangkalan. Hanya perahu bermesin kecil yang bisa lewat, sedangkan perahu besar seperti miliknya jika dipaksa bisa merusak mesinnya.

Agar dapurnya bisa tetap ngebul, Ranita menyewakan mobil.

Khodijah, 45 tahun, pengusaha warteg di Dusun Terungtum juga ikut merasakan dampak buruk. Dahulu wartegnya selalu ramai. Ia bisa memasak nasi sampai 15 liter per hari. Sekarang, hanya 10 liter beras. “Kalau sepi terus, mungkin saya pindah,” ujarnya.

Sebelum 2019, pelelangan ikan di pasar Dusun Terungtum ramai dikunjungi orang. Mereka membeli hasil tangkapan nelayan yang melimpah di pelelangan itu. “Sekarang, pelelangan ikan sepi. Rasanya ke depan sepi terus, dan desa bakal mati. Ini dampak dari pelabuhan,” kata Khodijah.

Saat musim hujan, tepatnya Januari hingga Februari, produksi terasi rebon bisa sampai 2 ton per hari. Sekarang produksi terasi anjlog karena rebon sulit ditemukan.

Daryono, karyawan KUD Mina Misaya Huna membenarkan kondisi sulit nelayan di Dusun Terungtum. Para nelayan susah mendapat ikan untuk dilelang. Walhasil, sekarang pelelangan ikan di Dusun Terungtum kosong.

Nelayan di Dusun Terungtum membutuhkan perahu lebih besar agar bisa berlayar lebih jauh ke tengah laut. Di pinggiran, ikan sudah susah didapat. Pemasangan beton membuat ikan-ikan kabur karena lingkungan kotor (banyak lumpur).

Daryono masih ingat dulu pemerintah daerah pernah menjanjikan para nelayan dengan bekerja di kapal, modal usaha, dan bantuan tiap bulan. Namun semuanya tinggal janji.

Para nelayan pernah mendemo pemerintah desa, protes ke kecamatan, dan unjuk rasa di pelabuhan. Tetapi pemerintah tidak kunjung menyelesaikan keberatan warga. "Kami cuma diminta tenang. Kenyataannya nol,” ujarnya.

Selanjutnya baca: Berutang buat beli makan dan solar<!--more-->

Sementara kondisi di Dusun Genteng, Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, sedikit lebih baik. Di sana masih ada ikan, udang, dan cumi meski jumlahnya turun signifikan.

Toshim dan Chasdi, dua nelayan di Dusun Genteng menceritakan mereka sering pulang melaut dengan tangan kosong. Selain faktor cuaca, jaring mereka sobek karena nyangkut ke material -- hasil pengerukan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban-- dibuang ke pinggiran laut.

“Nelayan ngeluh lumpur dibuang sembarangan,” ujar kedua nelayan tersebut, bersahutan.

Dahulu, mereka bisa mendapat Rp500 ribu, sekarang turun menjadi Rp300 ribu. Tentu, ini belum untung karena modal melaut cukup mahal. Jika sudah begini, mereka terpaksa ngutang buat makan dan beli solar.

Nelayan di Dusun Genteng tak tinggal diam menghadapi situasi buruk ini. Mereka pernah berunjuk rasa ke otoritas Pelabuhan Patimban, tiga kali. Tidak dapat jawaban memuaskan, warga malah dibebani syarat melapor yang bermacam-macam sehingga mereka memilih mencari ikan di tempat lain.

“Anak saya enggak pengen jadi nelayan. Nelayan enggak ada yang sugih,” ujar Chasdi.

Pengurus KUD TPI Dusun Genteng, Koperasi Tanjung Mataram, Waslim mengungkap pada 2019 ada 156 nelayan anggota KUD. Namun setelah ada pembangunan pelabuhan, tinggal 56 orang yang aktif.
Sedangkan Kantor KUD Mina Misaya Huna Dusun Terungtum kondisinya kosong. Tidak ada aktifitas sama sekali karena sejak Januari 2024 tidak ada ikan sama sekali.

Staf KUD Mina Misaya Huna, Daryono mengatakan tidak ada lagi nelayan yang aktif melaut di dusun itu. Dahulu, KUD ini memiliki 12 karyawan, tapi sekarang mereka mencari pekerjaan lain agar dapur tetap ngebul.

“Bagaimana KUD mau menggaji karyawan karena yang dilelang enggak ada. Kami nasibnya sama dengan nelayan,” ujarnya.

Diperkirakan 800 nelayan di Desa Patimban dan 200 orang di Desa Ujung Gebang, Indramayu terdampak akibat pembangunan pelabuhan besar ini. Mereka kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Desa Patimban terdiri dari lima dusun, dengan jumlah penduduk 8.352 jiwa.

Pembangunan Pelabuhan Patimban membuat para nelayan jatuh miskin. Mereka terpaksa harus ngutang untuk menyambung hidup.

Rasja menceritakan bank keliling menawarkan kemudahan berutang bagi warga di Dusun Terungtum. Cukup dengan ‘jaminan’ fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Besar angsuran mulai dari Rp125 ribu perminggu. Ketika jatuh tempo, debt collector tak mau tahu, tagihan harus dibayarkan. Bahkan mereka mau menunggu di rumah klien hingga angsuran dibayarkan.“Kalau nelayan lagi melaut pun, mereka tunggui,” ujar Rasja.

Sedangkan warga yang ingin berutang ke bank konvensional, membutuhkan surat keterangan usaha dari kantor desa. Pada 2022 Kantor Desa Patimban menerbitkan 298 surat keterangan usaha dan naik menjadi 305 pada tahun berikutnya.

Maulana, staf Kantor Desa Patimban menceritakan istri seorang nelayan pernah datang untuk meminta surat keterangan kematian suaminya. Pasalnya, suaminya nekat melaut gara-gara ditunggui debt collector bank keliling. Padahal waktu itu, air laut sedang pasang, nelayan itu akhirnya meninggal dilumat ombak.

Daryono mengatakan buangan material dari pembangunan Pelabuhan Patimban di perairan sekitar pantai memaksa para nelayan harus melaut lebih jauh. Risiko keselamatan nelayan pun jadi taruhannya.

Untuk mengurangi dampak negatif ini, pemerintah telah mengucurkan sejumlah bantuan. Ranita mengatakan ada pelatihan mengelas dan kemudahan mendapat SIM untuk nelayan dan pemilik kapal, pelatihan memasak untuk istri nelayan, pemberian sembako dan 10 unit perahu kayu.

Sayang, rangkaian pelatihan itu umumnya berlangsung sekitar seminggu.

Agus Rahmat, 52 tahun, warga Dusun Teruntum mengatakan beberapa warga yang mengikuti pelatihan kemudian bekerja di pembangunan pelabuhan. Namun jika pembangunan selesai, bagaimana nasib mereka?
Antropolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Selly Riawanti mengatakan idealnya semua proyek pembangunan harus didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) karena ada evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi.

Menyarankan nelayan berganti pekerjaan itu tidak mudah. Biasanya ini membuat warga tercerabut dari akar budayanya.

“Mengubah mata pencaharian penduduk karena faktor eksternal seperti bencana alam, dan pembangunan, itu pasti berat. Apalagi kalau harus mengganti mata pencahariannya, ini seperti menghapus pekerjaan mereka,” kata Selly.

Ia menjelaskan mata pencaharian adalah dasar kehidupan masyarakat. Nelayan bukan hanya pekerjaan, tapi suatu kebudayaan.

Selly menilai dalam jangka pendek tidak ada solusi terbaik bagi kasus nelayan di Desa Patimban. Sebab menghentikan proyek pembangunan juga tidak bijaksana.

Ia menyarankan pemerintah memberi perahu-perahu yang lebih besar dan pelatihan kemaritiman yang canggih kepada para nelayan supaya mereka bisa berlayar lebih jauh.

“Berdayakan mereka tetap sebagai nelayan yang lebih canggih, bukan jadi buruh bangunan. Masyarakat bahari harus lebih berdaya, agar anak-anak muda pun tertarik menjadi nelayan,” kata Selly.

Selanjutnya baca: Dampak lingkungan <!--more-->

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban, Mamuk Abduh mengatakan masih mencari penelitian akademis soal dampak negatif Pelabuhan Patimban terhadap kehidupan nelayan. Ia tidak bisa memberi jawaban tanpa data dan penelitian yang valid.

Ranita menceritakan pembangunan pelabuhan menyebabkan air laut pasang kadang masuk dan menggenangi pemukiman warga. Dia memperlihatkan pada Tempo sebuah WC umum yang dinding bagian belakangnya hanya berjarak 0.5. meter dari bibir laut. Dahulu, kakus itu dibangun di lokasi yang jauh dari laut.

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, Dwi Sawung menjelaskan ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan seperti membuang material dari pembangunan pelabuhan ke wilayah tangkapan nelayan tradisional. Ia juga melihat konstruksi pemecah gelombang menyebabkan arus mengarah ke sebelah timur pelabuhan sehingga memperparah abrasi di wilayah Ujung Gebang dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan nelayan harus ke tengah lagi jika mau dapat ikan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin mengatakan belum meriset dampak lingkungan atas pembangunan Pelabuhan Patimban. Tetapi Walhi sudah menerima pengaduan termasuk dari sejumlah nelayan di Dusun Genteng, Dusun Terungtum, dan Ujung Gebang.

“Rata-rata menyampaikan keluhan sama,” kata Wahyudi yang akrab disapa Iwank, Senin, 30 September 2024.

Iwank menjelaskan pihaknya menemukan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban tidak transparan dan partisipatif. Sedangkan dokumen land acquisition and resettlement action plan (LARAP) tak dijalankan.

Ia mengatakan perwakilan nelayan merasa tidak ada proses sosialisasi dan keterlibatan dalam perizininan. Kalau ada sosialisasi, prosesnya tidak menyeluruh, diberikan kepada bukan target sasaran, dan tidak tersampaikan secara utuh.

Para nelayan mengadukan kepada Walhi Jawa Barat, wilayah tangkapan ikan di Patimban dan akses ke wilayah tangkap terganggu. Mereka sudah mengadu ke pemerintah dan pihak yang membangun Pelabuhan Patimban tetapi diabaikan.

“Pemerintah yang tidak merespon itu sama dengan pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran HAM dan pelanggaran lingkungan bermuara pada kesenjangan sosial,” ujarnya.

Agustus 2024 lalu, ia mengunjungi Patimban dan melihat ada pemasangan paku bumi, dan pengurugan di wilayah pesisir laut supaya bisa dibangun, dan tumpahan oli dan minyak. Semuanya berpotensi merusak ekosistem laut sehingga ikan-ikan yang biasa ditangkap para nelayan menjadi hilang.

Walhi mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kesehatan agar melakukan riset mendalam soal dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Pemerintah harus punya tanggung jawab melakukan riset potensi pencemaran lingkungan. Bila perlu gaet akademisi supaya datanya scientific dan menjadi data informasi bersama,” tegasnya.

Iwank mengingatkan, dampak pembangunan pelabuhan Patimban bukan terbatas pada nelayan. Dampaknya juga menimpa perempuan, pegawai serabutan, dan kelompok tani.

Selanjutnya baca: Andal Pelabuhan Patimban<!--more-->

Kepala Dinas Perikanan Subang, Jawa Barat, Hendrawan memastikan pihaknya melakukan koordinasi dengan nelayan setempat soal pembangunan Pelabuhan Patimban. Soal sulitnya para nelayan mencari ikan setelah pembangunan dimulai, Hendra mengatakan antara lain karena faktor cuaca.

“Kami tidak tinggal diam. Kami memberikan pembinaan, penyuluhan soal keamanan laut, dan pelatihan pada para nelayan seperti pengolahan ikan menjadi ikan asin atau budidaya ikan,” kata Hendra.

Adapun pelatihan pengelasan diberikan pada nelayan agar mereka mendapat keahlian tambahan. Hendra mengatakan pemerintah telah berusaha agar pembangunan Pelabuhan Patimban tidak menurunkan penghasilan masyarakat.

Sayang, saat ini APBD Kabupaten Subang sedang defisit. Akibatnya, bantuan yang dikucurkan pada nelayan harus dikoordinasikan lagi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban (KSOP), Mamuk Abduh menerangkan Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI sudah mendapat izin lingkungan untuk membangun Pelabuhan Patimban. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan adendum Izin Lingkungan berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 120/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kepala bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Subang, Djamalluddin, pada 9 September 2024 mengakui pembangunan Pelabuhan Patimban juga berdampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Hilir-mudik truk-truk pembawa bahan bangunan telah menimbulkan kemacetan dan jalan jadi rusak.

Dia mengatakan setiap pembangunan selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun pengorbanan warga ini bakal terbayar atau sepadan dengan dampak positif dari pembangunan Pelabuhan Patimban. Contohnya, ada pertumbuhan lapangan kerja, pemerintah daerah minta 70 persen lapangan kerja diisi masyarakat sekitar dan 30 persen tenaga ahli bisa dari luar.

Optimisme Djamalluddin itu bertolak belakang dengan kesaksian warga Desa Patimban. Waslim mengatakan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan menetapkan standar pendidikan cukup tinggi, minimal pendidikan S1.

Padahal sebagian besar warga, khususnya Dusun Genteng adalah lulusan SMK. Sedangkan Agus, warga Dusun Terungtum hanya bekerja sebagai kuli bangunan di pembangunan pelabuhan. Statusnya karyawan kontrak, ia was-was bisa dilepeh setiap saat jika pembangunan rampung.

Pemerintah terus mengebut pembangunan proyek Pelabuhan Patimban fase 2 yang ditargetkan selesai pada November 2025. Pelabuhan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik di Indonesia.

Pelabuhan yang mulai beroperasi sejak 2021 ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dengan menghubungkan Kawasan Industri dari berbagai wilayah strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional.

Setelah infrastruktur Patimban phase 1 (paket 1-4) rampung, kini tahap konstruksi memasuki phase 2, yaitu pengerjaan paket 5 yang sudah mulai berjalan. Paket 5 dengan nilai total proyek sebesar Rp3,7 triliun ini ditargetkan selesai pada November 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pelabuhan Patimban memberikan dampak signifikan pada Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota, yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon.

Kawasan Rebana diestimasikan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian mencapai 7,16%, membuka peluang terciptanya 4,39 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi sebesar 7,77%.

"Jadi harapannya, koridor utara Jawa akan lebih efisien dengan adanya Pelabuhan ini, sekaligus membantu traffic di Jakarta tidak terlalu macet," kata Airlangga dalam keteranganya, dikutip Minggu (6/10/2024).

Airlangga menjelaskan pembangunan pelabuhan tersebut bertujuan untuk meringankan biaya logistik dengan mendekatkan jarak pelabuhan dari kawasan industri dan meningkatkan konektivitas perdagangan. Pembangunannya pun mengusung konsep berkelanjutan, green, smart dan integrated international port, saat ini memasuki tahap 1-2.

Pembangunan ini akan memberikan tambahan Dermaga Kontainer dengan panjang 419 meter, reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektar, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga kedalaman -14 meter.

"Sehingga setelah Paket 5 ini selesai, total panjang dermaga kontainer akan mencapai 840 meter, dengan luas area container terminal mencapai 40 hektar, dan alur pelayaran mencapai kedalaman -14 meter," jelasnya.

Nantinya, kapasitas terminal peti kemas juga bertambah menjadi total 2 juta TEUS dan alur pelayaran dapat dilalui kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran 61.000 DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEU's.

Adapun kontraktor yang melaksanakan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah konsorsium Toa Corporation, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Wakachiku Construction, Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya (Persero) atau konsorsium TWWHA JO yang antara lain beranggotakan PT. Anugerah Samudera Madanindo (ASM) sebagai kontraktor yang telah berpengalaman dalam Marine Construction & Dredging.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Anugerah Samudera Madanindo (ASM), Faris Muhammad Abdurrahim mengatakan bahwa sebagai kontraktor pelaksana keselamatan kerja adalah hal penting yang wajib dijaga, sehingga K3 dijadikan budaya kerja, terbukti dengan diperolehnya Zero Lost Time Injury (LTI) selama 1,4 juta jam kerja oleh perusahaan tersebut.

Pelabuhan Patimban ini akan menjadi angin segar bagi para pelaku industri khususnya yang selama ini bertumpu pada Pelabuhan Tanjung Priok untuk memiliki pilihan lain dalam pengiriman barang. Pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu Hub Logistik dan pelabuhan singgah Tol laut Trayek T-3, serta mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta.

"Proyek Pelabuhan Patimban ini sangat strategis, sehingga Kontraktor Pelaksana berjuang segenap sumber daya untuk mengkontribusikan seluruh kinerja, kompetensi terbaik dari putra bangsa Indonesia sebagai salah satu dukungan kemajuan perekonomian Indonesia," katanya.

Meskipun ada beberapa tantangan di lapangan, salah satunya kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi bahkan terkadang hujan & badai, kontraktor pelaksana berkomitmen untuk senantiasa bekerja sebaik mungkin untuk dapat memenuhi target penyelesaian pembangunan, yakni 4 November 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional menjadi 8 persen pada tahun 2045 dari saat ini sebesar 14,29 persen.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penataan logistik nasional diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE).

Salah satu proyek yang mendukung NLE adalah pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Dok. Dewan Nasional KEK Ilustrasi KEK Patimban.

Mulai beroperasi sejak 2021, Pelabuhan Internasional Patimban telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dengan menghubungkan Kawasan Industri yang mencakup berbagai wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional.

Setelah infrastruktur Patimban Phase 1 (paket 1-4) rampung, kini tahap konstruksi memasuki Phase 2 yaitu pekerjaan Paket 5 yang sudah mulai berjalan.

Paket 5 dengan nilai total proyek sebesar Rp 3,7 triliun ini ditargetkan selesai pada November 2025.

Lebih spesifik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat itu menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban memberikan dampak signifikan pada Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon.

Kawasan Rebana diestimasikan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian mencapai 7,16 persen, membuka peluang terciptanya 4,39 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi sebesar 7,77 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional menjadi 8 persen pada tahun 2045 dari saat ini sebesar 14,29 persen.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penataan logistik nasional diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE).

Salah satu proyek yang mendukung NLE adalah pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Dok. Dewan Nasional KEK Ilustrasi KEK Patimban.

Mulai beroperasi sejak 2021, Pelabuhan Internasional Patimban telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dengan menghubungkan Kawasan Industri yang mencakup berbagai wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional.

Setelah infrastruktur Patimban Phase 1 (paket 1-4) rampung, kini tahap konstruksi memasuki Phase 2 yaitu pekerjaan Paket 5 yang sudah mulai berjalan.

Paket 5 dengan nilai total proyek sebesar Rp 3,7 triliun ini ditargetkan selesai pada November 2025.

Lebih spesifik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat itu menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban memberikan dampak signifikan pada Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon.

Kawasan Rebana diestimasikan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian mencapai 7,16 persen, membuka peluang terciptanya 4,39 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi sebesar 7,77 persen.

“Jadi harapannya, koridor utara Jawa akan lebih efisien dengan adanya Pelabuhan ini, sekaligus membantu traffic di Jakarta tidak terlalu macet," kata Airlangga beberapa waktu lalu.

Dibangun atas tujuan utama meringankan biaya logistik dengan mendekatkan jarak pelabuhan dari kawasan industri dan meningkatkan konektivitas perdagangan, pelabuhan Patimban ini tidak hanya menjadi jantung ekonomi lokal, tetapi juga menjanjikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Pembangunan pelabuhan yang berkonsep sustainable, green, smart dan integrated international port, saat ini memasuki tahap 1-2.

Pembangunan ini akan memberikan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 meter, reklamasi untuk pembangunan terminal Kontainer seluas 27 hektar, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga kedalaman 14 meter.

Sehingga setelah Paket 5 ini selesai, total panjang dermaga kontainer akan mencapai 840 meter, dengan luas area container terminal mencapai 40 hektar, dan alur pelayaran mencapai kedalaman 14 meter.

Kapasitas terminal peti kemas juga bertambah menjadi total 2 juta TEUS dan alur pelayaran dapat dilalui kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran 61.000 DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEUs.

Kontraktor yang melaksanakan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah konsorsium Toa Corporation, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Wakachiku Construction, Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya (Persero) atau konsorsium TWWHA JO yang antara lain beranggotakan PT.Anugerah Samudera Madanindo (ASM) sebagai kontraktor yang telah berpengalaman dalam Marine Construction & Dredging.

Walaupun ada beberapa tantangan di lapangan, salah satunya kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi bahkan terkadang hujan dan badai, namun kontraktor pelaksana berkomitmen untuk senantiasa bekerja sebaik mungkin untuk dapat memenuhi target penyelesaian pembangunan yaitu tanggal 4 November 2025.

Direktur Utama PT.Anugerah Samudera Madanindo (ASM), Faris Muhammad Abdurrahim juga mengatakan bahwa sebagai kontraktor pelaksana keselamatan kerja adalah hal penting yang wajib dijaga, sehingga K3 dijadikan budaya kerja, terbukti dengan diperolehnya Zero Lost Time Injury (LTI) selama 1,4 juta jam kerja oleh Perusahaan tersebut.

Pelabuhan Patimban ini akan menjadi angin segar bagi para pelaku industri khususnya yang selama ini bertumpu pada Pelabuhan Tanjung Priok untuk memiliki pilihan lain dalam pengiriman barang.

Pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu Hub Logistik dan pelabuhan singgah Tol laut Trayek T-3, serta mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta.

Proyek Pelabuhan Patimban ini sangat strategis, sehingga Kontraktor Pelaksana berjuang segenap sumber daya untuk mengkontribusikan seluruh kinerja, kompetensi terbaik dari putra bangsa Indonesia sebagai salah satu dukungan kemajuan perekonomian Indonesia. (Penulis: Willy Widianto | Editor: Wahyu Gilang Putranto)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Pelabuhan Patimban Diklaim Bisa Atasi Macet Jakarta

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional menjadi 8% pada 2045 dari saat ini sebesar 14,29%. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penataan logistik nasional yang diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE).

Salah satu proyek yang mendukung NLE adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Mulai beroperasi sejak 2021, Pelabuhan Internasional Patimban telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dengan menghubungkan kawasan industri yang mencakup berbagai wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pasar internasional.

Setelah infrastruktur Patimban Phase 1 (paket 1-4) rampung, kini tahap konstruksi memasuki Phase 2 yaitu pekerjaan Paket 5 yang sudah mulai berjalan. Paket 5 dengan nilai total proyek sebesar Rp 3,7 triliun ini ditargetkan selesai pada November 2025. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban memberikan dampak signifikan pada Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon.

Kawasan Rebana diestimasikan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian mencapai 7,16%, membuka peluang terciptanya 4,39 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi sebesar 7,77%.

“Jadi harapannya, koridor utara Jawa akan lebih efisien dengan adanya pelabuhan ini, sekaligus membantu traffic di Jakarta tidak terlalu macet,” kata Airlangga dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (4/10/2024).

Dibangun atas tujuan utama meringankan biaya logistik dengan mendekatkan jarak pelabuhan dari kawasan industri dan meningkatkan konektivitas perdagangan, Pelabuhan Patimban ini tidak hanya menjadi jantung ekonomi lokal, tetapi juga menjanjikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Pembangunan pelabuhan yang berkonsep sustainable, green, smart dan integrated international port, saat ini memasuki tahap 1-2. Pembangunan ini akan memberikan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 meter, reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektar, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga kedalaman -14 meter.

Sehingga setelah Paket 5 ini selesai, total panjang dermaga kontainer akan mencapai 840 meter, dengan luas area kontainer terminal mencapai 40 hektar, dan alur pelayaran mencapai kedalaman -14 meter. Kapasitas terminal peti kemas juga bertambah menjadi total 2 juta TEU’s dan alur pelayaran dapat dilalui kapal-kapal petikemas raksasa dengan ukuran 61.000 DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEU’s.

Kontraktor yang melaksanakan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah konsorsium Toa Corporation, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Wakachiku Construction, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) atau konsorsium TWWHA JO yang antara lain beranggotakan PT Anugerah Samudera Madanindo (ASM) sebagai kontraktor yang telah berpengalaman dalam Marine Construction & Dredging.  

Walaupun ada beberapa tantangan di lapangan, salah satunya kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi bahkan terkadang hujan dan badai, namun kontraktor pelaksana berkomitmen untuk senantiasa bekerja sebaik mungkin untuk dapat memenuhi target penyelesaian pembangunan yaitu pada 4 November 2025.

Direktur Utama PT Anugerah Samudera Madanindo (ASM) Faris Muhammad Abdurrahim mengatakan bahwa sebagai kontraktor pelaksana keselamatan kerja adalah hal penting yang wajib dijaga, sehingga K3 dijadikan budaya kerja, terbukti dengan diperoleh nya Zero Lost Time Injury (LTI) selama 1,4 juta jam kerja oleh perusahaan tersebut.

Pelabuhan Patimban ini akan menjadi angin segar bagi para pelaku industri khususnya yang selama ini bertumpu pada Pelabuhan Tanjung Priok untuk memiliki pilihan lain dalam pengiriman barang. Pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu hub logistik dan pelabuhan singgah tol laut trayek T-3, serta mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta.

“Proyek Pelabuhan Patimban ini sangat strategis, sehingga kontraktor pelaksana berjuang segenap sumber daya untuk mengkontribusikan seluruh kinerja, kompetensi terbaik dari putra bangsa Indonesia sebagai salah satu dukungan kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Faris.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis kehadiran dua kawasan ekonomi khusus (KEK) Subang dan Patimban bisa mengerek pertumbuhan ekonomi di kawasan Ciayumajakuning.

Sebelumnya, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui usulan pembentukan 6 KEK baru dan perluasan KEK Nongsa di Batam. Dua KEK baru tersebut ada di wilayah Subang, Jawa Barat yakni KEK Subang dan KEK Patimban.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan di daerah melalui pengembangan 2 KEK yang sudah disetujui oleh Dewan Nasional KEK tersebut. Jawa Barat sendiri sudah lebih dulu memiliki KEK Lido yang berada di Kabupaten Sukabumi.

“Harapan ke depan dengan adanya tambahan dua KEK baru ini menjadi pusat inovasi, industri dan teknologi yang akan meningkatkan daya saing ekonomi provinsi serta menarik investasi nasional dan global,” katanya dalam keterangan Kamis (3/10/2024).

Bey memastikan pihaknya tengah menunggu penetapan KEK Subang dan Patimban oleh pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah. “Pembahasannya saat ini sedang diintensifkan di Kementerian Perekonomian dan Dewan Nasional KEK di Jakarta,” tuturnya.

Dua KEK tersebut saat ini tengah menjadi magnet investasi khususnya di wilayah Ciayumajakuning. Dari catatan DPMPTSP Jabar, selama periode 2021 hingga Semester I - 2024 total realisasi investasi di Ciayumajakuning khususnya Subang sudah mencapai Rp16,3 triliun.

Berikut profil 2 KEK baru di Subang:

KEK Patimban

Terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, KEK Patimban yang dirancang sebagai KEK manufaktur diusulkan oleh PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

KEK Patimban diusulkan dengan luas lahan sebesar 511 hektare yang dengan total realisasi investasi nya sebesar Rp141,6 triliun di 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

KEK Subang

KEK Subang yang juga terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan menjadi KEK manufaktur, KEK ini diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta menjadi usulan keempat KEK yang diusulkan dengan menargetkan realisasi investasi KEK subang sebesar Rp134,59 triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 hektare.

KEK Subang memiliki kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik menjadi anchor investor KEK Subang. Ditargetkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.139 orang.

Sebelumnya, langkah pembentukan 6 KEK baru ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Dewan Nasional KEK, Selasa (24/09).

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui usulan pembentukan enam KEK baru dan perluasan KEK Nongsa di Batam. Ikhtiar tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan total target nilai investasi hingga Rp 1.089,84 triliun, pengembangan KEK ini diharapkan mampu menciptakan lebih dari 14 juta lapangan kerja.

“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (25/9/2024).

Dewan Nasional akan merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luasan untuk KEK Nongsa. Adapun 7 KEK yang diusulkan, pertama, KEK Industri Halal Sidoarjo, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

KEK Industri Halal Sidoarjo diharapkan menjadi pusat unggulan bagi industri halal di Indonesia. Dengan luas lahan mencapai 796,65 hektar, kawasan itu dirancang untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur yang berfokus pada produk halal.

“Memiliki luas lahan sebesar 796,65 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 97,8 triliun pada 2054 dan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang,” kata Airlangga. KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rencana kegiatan usahanya yaitu produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi.

Usulan kedua, PT Batuta Chemical Industrial Park mengajukan usulan untuk mendirikan KEK BCIP di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK ini dirancang untuk menjadi pusat industri yang berfokus pada sektor manufaktur dengan luas lahan mencapai 748,9 hektar.

Dengan potensi total tenaga kerja sebanyak 432.964 orang, KEK BCIP memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 61,51 triliun pada 2054. Kegiatan usaha di KEK BCIP meliputi Produksi dan Pengolahan gasifikasi batu bara dan ammonium nitrat diesel, logistik dan distribusi, dan pengembangan energi.

Usulan ketiga terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yaitu KEK Patimban. Kawasan Ekonomi Khusus ini dirancang sebagai KEK manufaktur. Usul datang dari PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

KEK Patimban diusulkan dengan luas lahan sebesar 511 Ha yang dengan total realisasi investasi nya sebesar Rp 141,6 Triliun di 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

Selain KEK Patimban, KEK Subang yang juga terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan menjadi KEK manufaktur, KEK ini diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta menjadi usulan keempat KEK dengan menargetkan realisasi investasi KEK subang sebesar Rp 134,59 triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 Ha.

KEK Subang memiliki kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik menjadi anchor investor KEK Subang. Ditargetkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.139 orang.

Usulan kelima, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan usulan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektar, KEK ini ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 140.796 orang dan merealisasikan investasi sebesar Rp 504 triliun.

Fokus utama dari KEK Mangkupadi adalah pengembangan sektor manufaktur, khususnya dalam produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi terbarukan. PT Kalimantan Aluminium Industri yang bergerak di bidang smelter aluminium menjadi anchor investor dari KEK tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Sejumlah infrastruktur telah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

Satu dekade kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Infrastruktur di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar masyarakat. Salah satunya Ferry Yahya. Dia mengatakan, sepanjang satu dekade pemerintah fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Kerja keras pun membuahkan hasil baik.

“Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia. Itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9).

Bahkan, dia menilai, keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya ekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya, itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ujar Ferry.

“Makin dekatnya konektivitas antar provinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” katanya.

Pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia.

Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.

“Demikian juga dengan tol laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” tutur Ferry.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro warga DKI Jakarta mengatakan, isu pemerataan ekonomi di Pulau Jawa dan daerah lainnya menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir ini.

Perkara Jawa-sentrisme yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan pemerintah dengan memasifkan infrastruktur di daerah, termasuk pelabuhan laut.

“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadi konsen ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di Jawa dan daerah lain bisa merata,” kata Riadi saat ditemui MNC Portal di Kawasan Sudirman

Selain pelabuhan, bentuk nyata lain mengatasi Jawa-sentrisme ala Jokowi adalah memindahkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Mega proyek ini bertujuan untuk meratakan pembangunan ekonomi, infrastruktur, hingga kependudukan.

Meskipun masih dalam tahap awal, diakui Riadi, pemindahan ibu kota menjadi langkah penting menuju keseimbangan keadilan.

Harapan Warga untuk Prabowo-Gibran

Ekosistem konektivitas transportasi laut diharapkan terus diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Warga Jakarta lainnya, sekaligus pekerja swasta, Audi berharap capaian-capaian di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

“Mungkin ditingkatkan lagi terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” kata Audi.

(Fiki Ariyanti)