Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menaruh harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kembali dipilih Presiden Prabowo Subianto.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai ESDM di Kabinet Merah Putih.

Bahlil bilang, dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batu bara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Jakarta -

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu layanan kesehatan dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini dirancang untuk menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

KIS juga menjadi penanda identitas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Dengan KIS, penerima bantuan iuran (PBI) bisa dengan mudah mengakses berbagai fasilitas kesehatan. Lalu, bagaimana jika KIS hilang atau rusak?

Cara Mengurus KIS Hilang atau Rusak

Mengurus KIS hilang atau rusak bisa secara online melalui aplikasi Mobile JKN, yakni dengan menunjukkan kartu digital KIS yang ada di Mobile JKN.

Selain itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga bisa diakses dengan menunjukkan nomor NIK KTP pada Fasilitas Kesehatan terdaftar.

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Instagram resmi @bpjskesehatan (17/10/2024), kartu KIS-JKN bisa dicetak ulang jika hilang atau rusak. KIS yang baru bisa dicetak secara mandiri melalui Aplikasi Mobile JKN.

Berikut adalah cara cetak kartu KIS online:

• Buka aplikasi Mobile JKN
• Login
• Pilih menu "Kartu Peserta".
• Lalu, kartu KIS digital akan dikirim via email yang terdaftar.
• Kamu bisa mencetak kartu digital tersebut menjadi kartu fisik secara mandiri.

Apakah kartu KIS berlaku seumur hidup? Penentu keaktifan peserta PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Peserta PBI JKN/ PBI APBN sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sesuai SK Kementerian Sosial.

Cara Cek KIS Apakah Masih Aktif atau Tidak

1. Cek KIS secara Online lewat Aplikasi Mobile JKN

Unduh aplikasi Mobile JKN lewat Google Play Store atau App Store. Jika sudah, ikut langkah-langkah cek KIS apakah masih aktif atau tidak berikut ini:

• Buka aplikasi Mobile JKN.
• Login menggunakan NIK/nomor kartu dan password. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dan ikuti arahan yang diminta.
• Masukan kode captcha di kolom yang tertera di aplikasi
• Klik Login.
• Pilih menu Peserta.
• Halaman utama akan menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan JKN-KIS serta data identitas.

2. Cek KIS lewat Layanan CHIKA (Chat Assistant JKN)

Layanan CHIKA bisa diakses lewat sejumlah media sosial, di antaranya:

• Facebook Messenger di facebook/BPJSKesehatanRI/
• Telegram: @Chika_BPJSKesehatan_bot
• WhatsApp: nomor 08118750400.

Berikut adalah langkah-langkah cek status keaktifan KIS melalui CHIKA:

• Kirim pesan ke layanan CHIKA lewat Facebook Messenger, Telegram atau Whatsapp
• Pilih menu Cek Status Peserta
• Ketik nomor peserta/NIK
• Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta
• Layanan CHIKA akan menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan JKN-KIS.

3. Cek Status KIS lewat Layanan BPJS Kesehatan Care Center 165

BPJS Kesehatan Care Center 165 bisa diakses melalui telepon rumah ataupun telepon seluler selama 24 jam setiap hari.

Berikut cara cek status keaktifan KIS di BPJS Kesehatan Care Center 165:

• Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165
• Pilih jenis layanan 1 (Satu)
• Pilih layanan Status Kepesertaan
• Ketik nomor peserta/NIK
• Ketik tanggal lahir
• Tunggu hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 memberi informasi status keaktifan kepesertaan JKN-KIS.

Jika sudah menerima KIS dan aktif terdaftar di program, kartu KIS bisa digunakan untuk di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik kesehatan, maupun rumah sakit di seluruh Indonesia atau klinik yang bekerjasama.

Selain itu, KIS juga bisa dimanfaatkan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang dirujuk fasilitas kesehatan (faskes) I milik pemerintah.

(khq/fds)

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai daya beli masyarakat menurun. Hal ini lantaran uang untuk berbelanja makin tipis.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja mengatakan dengan kondisi sulit saat ini, masyarakat cenderung memilih harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

"Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, maka saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai atau harga satuan yang lebih kecil atau murah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat terjadi sejak awal tahun. Penurunan makin parah setelah Hari Raya Idulfitri 2024, terutama di luar pulau Jawa.

Kondisi keuangan masyarakat kelas menengah yang menipis ini menjadi salah satu penyebab mereka memilih barang impor. Pasalnya, harga yang murah menjadi fokus utama pembeli.

"Inilah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa barang impor ilegal semakin marak dikarenakan harganya yang sangat murah akibat tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya," jelasnya.

Alphonsus memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Imbasnya, ia memprediksi pertumbuhan industri usaha ritel sepanjang 2024 anjlok atau hanya single digit dibandingkan sebelumnya.

Ia menekankan untuk mengatasi permasalahan ini, pengusaha tidak bisa sendiri. Berbagai langkah telah ditempuh mulai dari memperkecil kemasan hingga menyelenggarakan program belanja seperti Jakarta Great Sale sampai Indonesia Shopping Festival dengan memberikan diskon besar-besaran, tapi tetap tidak berhasil.

Karenanya, ia mendesak pemerintah turun tangan. Salah satunya, menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pasalnya, kebijakan itu dinilai akan menambah beban masyarakat dan memperburuk industri usaha ritel.

"Rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah salah faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik," pungkasnya.

BPS mencatat Indonesia sebelumnya mengalami deflasi dalam lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Pada September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen (mtm). Ini menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan deflasi ini memang pertanda penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.

Hal ini terlihat dari konsumsi kelompok atas yang tetap stabil bahkan lebih fokus pada kebutuhan tersier. Artinya, alih-alih mengurangi konsumsi, mereka yang berada di lapisan atas justru tetap membelanjakan uang mereka, tetapi untuk barang-barang yang bersifat mewah atau hiburan.

"Di sisi lain, kelas menengah bawah yang daya belinya terus tergerus oleh berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk konsumsi barang tersier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat nyata dalam distribusi pendapatan di masyarakat," jelasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang mengelola dana program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Program JKN-KIS dapat diikuti oleh peserta dari kalangan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri, bukan pekerja (BP), dan penerima bantuan iuran (PBI).

Sebagai informasi, pembayaran iuran bagi PPU ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase tertentu, sedangkan PBPU membayar iuran sendiri setiap bulan. Sementara iuran bulanan bagi PBI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Bagi PBPU atau peserta mandiri yang merasa berhak menerima bantuan iuran program JKN-KIS dapat mengajukan diri menjadi peserta PBI. Lantas, bagaimana cara pindahBPJSKesehatan PBPU ke PBI?

Syarat Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, PBI program JKN-KIS BPJS Kesehatan harus memenuhi syarat:

-Warga negara Indonesia (WNI).

-Mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

-Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Untuk peserta jaminan kesehatan pada segmen lain yang terdapat dalam berkas induk BPJS Kesehatan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan, dapat dimutasi menjadi peserta PBI JKN sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” seperti dikutip dari Pasal 5 ayat (2) Permensos Nomor 21 Tahun 2019.

Syarat Dokumen Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI

Sementara itu, dirangkum dari laman Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung serta situs Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berikut dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pengalihan peserta PBPU BPJS Kesehatan ke PBI:

-Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) asli dan fotokopi.

-Kartu keluarga (KK) asli dan fotokopi.

-Kartu kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan asli dan fotokopi.

-Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.

-Mengisi formulir verifikasi dan validasi pengalihan yang disahkan oleh desa/kelurahan.

-Meterai Rp10.000 sebanyak 2 lembar.

-Bukti pembayaran iuran terakhir asli dan fotokopi.

Cara Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI

Pengajuan peralihan kepesertaan PBPUBPJS Kesehatanke PBI dapat dilakukan secara daring dan luring. Berikut langkah-langkahnya:

Di Kantor BPJS Kesehatan

-Peserta datang ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) sesuai dengan domisili di e-KTP sambil membawa persyaratan dokumen yang diperlukan.

-Mengisi formulir pengalihan.

-Petugas akan memverifikasi NIK dan memastikan keabsahan dokumen.

-Petugas akan melakukan koreksi.

-Petugas akan melakukan survei kelayakan.

-Kemudian, apabila memenuhi ketentuan, maka peserta akan diarahkan ke Dinkes atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Via Pandawa BPJS Kesehatan

-Kirim pesan ke nomor Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa) BPJS Kesehatan 0811-8165-165.

-Tunggu balasan, lalu pilih menu Administrasi.

-Tekan tautan yang dikirimkan untuk mengarahkan peserta ke formulir pendaftaran daring. Sebagai informasi, tautan tersebut hanya dapat diakses selama 180 menit sejak dikirimkan.

-Pilih menu pengalihan segmen kepesertaan.

-Isi formulir dan unggah dokumen yang dipersyaratkan.

-Tunggu proses verifikasi dan validasi oleh petugas pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Via Aplikasi Mobile JKN

-Masuk (login) ke akun Mobile JKN menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan (Noka) dan kata sandi yang telah didaftarkan. Apabila peserta belum mempunyai akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu dengan menekan tombol Masuk/Daftar pada halaman awal aplikasi.

-Pilih menu Lainnya di halaman beranda.

-Pilih opsi Perubahan Data Peserta.

-Kemudian, pilih nama peserta yang akan diperbarui datanya.

-Tekan pada bagian segmen peserta, lalu klik Selanjutnya.

-Baca syarat dan ketentuan, lalu centang dan tekan tombol Selanjutnya.

-Ikuti instruksi selanjutnya untuk mengajukan pindah kepesertaan PBPU atau mandiri BPJS Kesehatan ke PBI.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai, sebagai produk unggulan, batik tidak hanya sebagai simbol identitas saja, juga memiliki potensi ekonomi sebagai warisan budaya Indonesia.

Plh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta, Ety Syartika mengatakan, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tidak ternilai karena corak dan motifnya sangat beragam. 

"Batik memiliki potensi ekonomi sebagai warisan budaya Indonesia dan bernilai tinggi secara ekonomis," kata Ety dalam pembukaan Batik Nusantara Festival di Emporium Pluit Jakarta Utara, Rabu (2/10/2024).

Menurut Ety, batik telah menjadi jendela dunia yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Maka dari itu, dalam rangka mendukung pengembangan industri batik, Dinas PPKUKM Jakarta memiliki Batik Betawi Hub di lima wilayah.

Berdiri sejak 2022, Batik Betawi Hub merupakan pusat pelatihan, pendampingan, dan pengembangan perajin batik Betawi. Tujuannya, untuk membantu pertumbuhan perajin batik Jakarta.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Mualim Wijoyo menuturkan, batik merupakan prioritas pengembangan perekonomian lantaran harga terjangkau dan menghasilkan profit yang baik untuk pelaku usahanya. 

"Saat ini kita dapat melihat pemanfaatan beragam dari batik itu  seperti fesyen, aksesoris, perabotan, perlengkapan rumah tangga, dekorasi interior, eksterior dan lain- lain," ucap dia.

Sementara, CEO Emporium Pluit Mall Ellen Hidayat yang bertindak sebagai tuan rumah acara mengaku bangga telah menjadi bagian dalam memperkenalkan budaya batik khususnya di pusat perbelanjaan.

"Diharapkan kegiatan ini juga sebagai wadah untuk mendukung industri kreatif lokal serta memberikan edukasi mengenai warisan budaya Indonesia kepada masyarakat," papar Ellen.

Peringatan Hari Batik Nasional 2024 diselenggarakan APPBI DPD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Emporium Pluit Mall dengan rangkaian kegiatan bertajuk "Batik Nusantara Festival" mulai 27 September - 6 Oktober 2024. 

Dengan rangkaian kegiatan seperti pameran busana batik, lomba kompetisi fesyen batik antar 20 pusat belanja (mall) DKI Jakarta hingga menyediakan sejumlah sesi lokakarya (workshop) seperti, bermain angklung, mencanting batik, mewarnai gerabah & talenan, merangkai wayang dan menganyam rotan.

Menariknya, anak-anak yang berkunjung juga diberikan edukasi mengenai kerajinan tradisional dalam rangkaian kegiatan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan kelebihan pasokan (oversupply) baja di China tak mengganggu ekspor batubara Indonesia ke Tiongkok. Sebagaimana diketahui, industri baja membutuhkan batubara untuk proses produksinya.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan untuk ekspor batubara khusus yang dipasok untuk baja dibutuhkan coking coal, sedangkan mayoritas ekspor batubara Indonesia ke China adalah jenis thermal coal.

"Jadi, kalau pun ada pengaruhnya tidak begitu besar," kata Gita saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (2/10).

Kendati demikian, Gita memproyeksikan ekspor batubara ke China masih akan positif hingga akhir tahun nanti ada kecenderungan permintaan dari China akan naik karena restocking untuk musim dingin.

Per Agustus, APBI mencatat ekspor batubara Indonesia ke China tercatat sebesar 144,94 juta ton. Berdasarkan data Mineral One Data Indonesia (MODI) per 2 Oktober 2024, realisasi ekspor batubara Indonesia mencapai 301,33 juta ton.

Adapun APBI memandang ekspor batubara semester II masih akan positif. Prospek ekspor batubara untuk kenaikan pada semester II masih ada estimasinya di angka 5-10%. Tren ekspor masih sangat baik dengan permintaan dari China dan India tetap tumbuh.

Selain itu, harga batubara pun masih bisa naik tentunya seiring dengan permintaan. Prospek musiman akan berdampak positif sehingga akan mengerek harga batubara hingga akhir tahun ini. Permintaan dari China dan India masih positif, apalagi China menjelang musim dingin nantinya akan semakin meningkat.

Ekspor batubara mulai meningkat di China. Secara umum, permintaan China dan India untuk batubara dari Indonesia masih ada potensi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan ekspor batubara Indonesia ke Tiongkok itu sebagian besar batubara thermal untuk pembangkit listrik sehingga dampak oversupply baja di Tiongkok tidak terlalu terpengaruh.

Untuk diketahui, krisis tengah melanda industri baja di China dipicu oleh melemahnya industri baja di China yang mengalami kerugian besar-besaran sepanjang paruh pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan Bloomberg, hampir tiga perempat produsen baja di China mengalami kerugian dan kebangkrutan, termasuk beberapa perusahaan baja besar seperti Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co, Gansu Jiu Steel Group, dan Anyang Iron & Steel Group Co.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan China menjadi negara tujuan utama dalam ekspor batubara Indonesia, yaitu berada pada posisi kedua setelah India.

Pada 2023, volume ekspor batu bara ke China mencapai 81,68 juta ton. Angka ini naik 17% secara tahunan dibandingkan dengan 69,68 juta ton pada 2022. Secara keseluruhan, ekspor batu bara Indonesia pada 2023 adalah 379,7 juta ton.

Jakarta: BPJS Kesehatan merupakan program asuransi kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Ada dua jenis kepesertaan, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau Mandiri.

Perbedaan utama antara PBI dan Mandiri terletak pada sumber pembayaran iuran. Peserta PBI menerima bantuan iuran dari pemerintah, sedangkan peserta Mandiri membayarkan iuran sendiri.

Peserta BPJS Kesehatan Mandiri bisa beralih kepesertaan ke PBI atau sebaliknya. Namun, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi salah satunya adalah masuk kategori fakir miskin atau tidak mampu.

Adapun menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang dimaksud fakir miskin adalah:

1. Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya

Baca juga: BPJS PBI: Pengertian, Aturan, dan Cara Daftarnya

Syarat Pindah BPJS Mandiri ke PBI

Tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, berikut ini syarat untuk menjadi peserta BPJS PBI:

1. Penduduk Indonesia.
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Apabila Sobat Medcom ingin melakukan pengalihan dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBI, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Dua lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa.
3. Dua lembar materai Rp 10.000.
4. Satu lembar fotokopi bukti pembayaran terakhir.?

Baca juga: 7 Manfaat BPJS Kesehatan

Cara Pindah BPJS Mandiri ke PBI

Berikut langkah-langkah mengubah status kepesertaan dari BPJS Mandiri menjadi PBI:

1. Peserta melaporkan diri dan anggota keluarganya ke Dinas Sosial (Dinsos).
2. Bawa dokumen kependudukan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Dinsos akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memeriksa apakah peserta memenuhi syarat sebagai golongan fakir miskin dan tidak mampu.
4. Setelah proses verfikasi, Dinsos akan mendaftarkan peserta ke Kemensos melalui Dinas Sosial Provinsi.
5. Tunggu SK diterbitkan, Kemenkes akan mendaftarkan peserta sebagai peserta BPJS PBI pada BPJS Kesehatan.

Pendaftaran ini dimaksudkan supaya agar nama peserta terdaftar dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS). Penetapan status peserta dalam DTKS akan diatur melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Jika SK sudah ditetapkan, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mendaftarkan peserta sebagai peserta BPJS PBI kepada BPJS Kesehatan.

Baca juga: Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Secara Online

Cara Pindah BPJS Mandiri ke PBI secara Online

Untuk beralih dari BPJS Mandiri ke PBI secara online, Sobat Medcom bisa menggunakan aplikasi JKN. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi JKN Mobile dan lakukan pendaftaran.
2. Masukan informasi yang diminta, seperti nomor kartu BPJS, KTP, email, dan lainnya.
3. Masuk menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan yang telah terdaftar.
4. Pilih menu ‘Ubah data peserta’ di halaman utama. Muncul data online yang dapat diubah, salah satunya adalah pilihan faskes 1.
5. Saat mengganti faskes akan muncul provinsi, kabupaten, dan faskes yang harus Anda isi.
6. Anda akan memperoleh kode verifikasi di email apabila sudah selesai memilih.
7. Setelah proses verifikasi selesai, akan muncul konfirmasi data terbaru.
8. Pindah faskes umumnya akan berlaku di awal bulan, tepatnya di tanggal 1 bulan berikutnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Bisa diaktifkan kembali

Apabila status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, padahal masih layak dan membutuhkan layanan kesehatan, warga bisa melakukan reaktivitasi atau pengaktifan kembali.

Meski demikian, batas paling lama untuk melakukan reaktivasi BPJS Kesehatan PBI setelah dinonaktifkan adalah 6 bulan, sejak penetapan penghapusan dikeluarkan.

Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat Permensos Nomor 21 Tahun 2019.

"Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dihapuskan, namun kemudian masih layak membutuhkan layanan kesehatan diwajibkan melapor kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat," bunyi Pasal 6 ayat (8). Selanjutnya, surat keterangan yang didapatkan dari dinas sosial tersebut disampaikan kepada kantor cabang BPJS Kesehatan kabupaten/kota setempat.

Cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan PBI

Jika status peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, warga harus melakukan reaktivitasi agar bisa berobat secara gratis.

Dikutip dari Kompas.com (5/9/2024), berikut cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan PBI yang nonaktif:

1. Jika reaktivitasi sebelum 6 bulan sejak penetapan penghapusan

- Peserta yang bersangkutan bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165

- Setelah itu melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa dokumen berikut: Kartu Kepesertaan JKN, Kartu Tanda penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK)

- Setelah peserta memberikan berkas tersebut, Dinas Sosial setempat akan melakukan validasi.

Apabila peserta masih dianggap layak, Dinas Sosial akan memberikan surat keterangan ke BPJS Kesehatan untuk melakukan aktivasi kembali status kepesertaan tersebut.

2. Jika reaktivitasi setelah 6 bulan sejak penetapan penghapusan

Apabila peserta baru mengaktifkan BPJS Kesehatan PBI setelah 6 bulan nonaktif, peserta harus membawa dokumen seperti KTP dan KK ke Dinas Sosial untuk didaftarkan ke dalam DTKS.

Nantinya, kepesertaan akan ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6 Penyebab Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Tiba-tiba Nonaktif, Apa Saja?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan.

Hal ini lantaran iuran BPJS Kesehatan mereka sudah ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian, beberapa warganet di media sosial mengeluhkan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan mereka nonaktif, sehingga tidak bisa digunakan untuk berobat.

Lantas, apa penyebab BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan dan apakah bisa diaktifkan kembali?

Penyebab BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan

Saat dikonfirmasi, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menyampaikan, kepesertaan peserta JKN segmen PBI ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos).

"Apabila peserta mendapati status kepesertan BPJS Kesehatan segmen PBI nonaktif, kemungkinan besar peserta sudah tidak masuk lagi dalam SK Mensos," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Merujuk Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019, ada beberapa penyebab status BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, meliputi:

1. Peserta sudah tidak terdaftar lagi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena sudah tidak lagi tercatat sebagai bagian dari kelompok miskin atau tidak mampu dan sudah mampu membayar iuran BPJS Kesehatan

2. Peserta tidak ditemukan keberadaannya

3. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang berubah menjadi pekerja penerima upah

4. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dengan kemauan sendiri mendaftar sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk mendapatkan layanan kesehatan kelas I atau kelas II

5. Peserta yang bersangkutan telah meninggal dunia

6. Peserta terdaftar lebih dari satu kali.

Bisa diaktifkan kembali

Apabila status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, padahal masih layak dan membutuhkan layanan kesehatan, warga bisa melakukan reaktivitasi atau pengaktifan kembali.

Meski demikian, batas paling lama untuk melakukan reaktivasi BPJS Kesehatan PBI setelah dinonaktifkan adalah 6 bulan, sejak penetapan penghapusan dikeluarkan.

Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat Permensos Nomor 21 Tahun 2019.

"Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dihapuskan, namun kemudian masih layak membutuhkan layanan kesehatan diwajibkan melapor kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat," bunyi Pasal 6 ayat (8). Selanjutnya, surat keterangan yang didapatkan dari dinas sosial tersebut disampaikan kepada kantor cabang BPJS Kesehatan kabupaten/kota setempat.

Cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan PBI

Jika status peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, warga harus melakukan reaktivitasi agar bisa berobat secara gratis.

Dikutip dari Kompas.com (5/9/2024), berikut cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan PBI yang nonaktif:

1. Jika reaktivitasi sebelum 6 bulan sejak penetapan penghapusan

- Peserta yang bersangkutan bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165

- Setelah itu melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa dokumen berikut: Kartu Kepesertaan JKN, Kartu Tanda penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK)

- Setelah peserta memberikan berkas tersebut, Dinas Sosial setempat akan melakukan validasi.

Apabila peserta masih dianggap layak, Dinas Sosial akan memberikan surat keterangan ke BPJS Kesehatan untuk melakukan aktivasi kembali status kepesertaan tersebut.

2. Jika reaktivitasi setelah 6 bulan sejak penetapan penghapusan

Apabila peserta baru mengaktifkan BPJS Kesehatan PBI setelah 6 bulan nonaktif, peserta harus membawa dokumen seperti KTP dan KK ke Dinas Sosial untuk didaftarkan ke dalam DTKS.

Nantinya, kepesertaan akan ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6 Penyebab Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Tiba-tiba Nonaktif, Apa Saja?"

Jakarta -

BPJS PBI adalah program dari pemerintah bagi masyarakat miskin dan sangat miskin sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peserta BPJS PBI tidak perlu membayar iuran per bulan untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan para peserta BPJS PBI diambil alih pemerintah. Tentunya tidak semua masyarakat bisa menjadi peserta BPJS PBI. Berikut cara mengecek apakah detikers menjadi penerima BPJS PBI, serta kriteria, dan syarat bagi yang ingin mendaftar.

Cara Cek Penerima PBI BPJS Kesehatan

Untuk mengetahui kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, kamu cukup mengecek laman Cek Bansos Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai KTP
4. Masukkan 4 huruf kode dalam kotak. Klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru
5. Klik tombol CARI DATA
6. Tunggu beberapa saat, hingga nama peserta muncul jika terdaftar dalam bansos PBI
7. Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinput.

Kepesertaan dalam BPJS PBI berlaku seumur hidup. Tiap 6 bulan sekali dilakukan perbaruan masa aktif melalui rekonsiliasi data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Kriteria dan Syarat Menjadi Peserta BPJS PBI

Peserta BPJS PBI adalah masyarakat fakir miskin dan tidak mampu. Menurut Permensos Nomor 21 Tahun 2019, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya atau keluarganya.

Sementara orang tidak mampu adalah mereka yang mempunyai mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Meski begitu, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarga.

Syarat lain untuk menjadi peserta BPJS PBI adalah:

• Penduduk WNI
• Memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masyarakat yang ingin menjadi penerima BPJS PBI harus terdaftar dalam DTKS. Kemudian, barulah masyarakat yang bersangkutan dapat meminta pihak Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk didaftarkan sebagai peserta PBI.

BPJS PBI memungkinkan akses kesehatan tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peserta bisa memeriksakan kesehatan setiap saat tanpa perlu mengkhawatirkan biaya dokter, klinik, puskesmas, atau rumah sakit.

(row/row)

Jakarta -

Kartu Indonesia Sehat untuk Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan karena beberapa alasan. Namun KIS PBI ini juga bisa diaktifkan kembali jika memang memenuhi syarat.

Simak artikel ini untuk mengetahui alasan KIS PBI dinonaktifkan oleh pemerintah, lengkap dengan syarat untuk mengaktifkannya kembali, serta prosedur atau cara mengurusnya.

Alasan KIS PBI Dihentikan

Detikers harus tahu terlebih dahulu alasan KIS PBI milik Anda dihentikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah sudah dianggap mampu membayar iuran sendiri. Selain itu, ada beberapa alasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, yakni:

1. Peserta sudah tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Penyebabnya beberapa hal, yaitu:

• Sudah dianggap mampu membayar iuran sendiri.
• Tidak ditemukan keberadaannya saat diverifikasi petugas.
• Perubahan status peserta KIS PBI Jaminan Kesehatan menjadi pekerja penerima upah, sehingga KIS sudah dibiayai perusahaan.
• Peserta KIS PBI secara mandiri mendaftarkan untuk mendapatkan layanan kesehatan kelas I atau kelas II.

2. Peserta sudah meninggal dunia.

3. Peserta terdaftar lebih dari satu kali.

Syarat Mengajukan KIS PBI Lagi

Jika detikers merasa alasan-alasan di atas sudah tidak sesuai dengan kondisi Anda, maka cobalah mengajukan pengaktifan KIS PBI lagi. Ini mungkin terjadi ketika detikers jatuh miskin kembali, keluar dari pekerjaan, dan sebagainya.

Berikut ini beberapa syarat untuk mengaktifkan lagi KIS PBI BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif, seperti dikutip dari situs Pemkab Tegal:

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Camat.
• Foto kondisi rumah tampak dari depan, dalam, samping, dan belakang.
• Fotokopi Kartu Keluarga, KTP, dan Kartu KIS-PBI yang sudah tidak aktif.
• Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI) asli.

Cara Mengaktifkan Kembali KIS PBI

Untuk bisa mengaktifkan KIS PBI Anda kembali, lakukan cara atau prosedur di bawah ini, seperti dilansir dari situs Pemkab Sragen dan Pemkab Kebumen:

1. Pastikan dulu status kepesertaan KIS PBI Anda sudah tidak aktif, dengan cek melalui care center 165 atau Chat Assistant JKN (CHIKA) BPJS Kesehatan.
2. Bawalah syarat-syarat yang telah disebutkan ke Dinas Sosial setempat.
3. Bagi Anda yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau telah dinonaktifkan lebih dari 6 bulan, bawalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar dimasukkan ke dalam DTKS dari kelurahan/desa setempat.
4. Jika syarat dianggap lengkap, Dinas Sosial akan menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan terkait permohonan aktivasi kembali status kepesertaan KIS PBI.
5. Setelah KIS PBI berhasil diaktifkan lagi, peserta bisa kembali menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit dan melaporkan bahwa KIS PBI sudah aktif kembali.

Nah, itulah tadi telah kita ketahui KIS PBI yang sudah tidak aktif bisa diaktifkan lagi apabila memenuhi syarat.

(row/row)

Jakarta -

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyoroti maraknya penyelundupan barang impor. APPBI mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan dari hulu yakni di pelabuhan.

"Kami mendorong pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terkontrol. Banyak produk ilegal masuk melalui jalur-jalur yang tidak diawasi dengan baik," ujar Ketua Dewan Pembina APPBI Arnes Lukman, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/8/2024).

Arnes menilai Bea Cukai juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Menurutnya, peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan harus menjadi prioritas utama.

"Pintu masuk barang kan dari Pelabuhan, tindakan sudah harus selesai disana dan tidak boleh beredar. Jadi pemerintah harus fokus," tuturnya.

Ia juga menyebut pemerintah harus bisa membedakan mana barang merek global dengan barang penyelundupan. Menurutnya, barang merek global harusnya tidak dipersulit untuk masuk ke dalam negeri.

"Yang paling tepat disasar pemerintah adalah maraknya penyelundupan barang impor, karena yang jadi musuh bersama kita itu penyelundupan. Jangan malah dibenturkan antara merek global dan merek lokal," ujarnya.

Arnes menilai regulasi terkait impor yang dibuat pemerintah yang menyasar produk tertentu karena memang perlu adanya proteksi terhadap produk lokal merupakan hal baik. Namun ia menilai perlu adanya aturan yang lebih sepesifik dan detail terkait hal ini.

"Akibat peraturan yang complicated, dampaknya jadi kemana-mana, yang mesti dijaga itu kebijakan soal impor harus jelas dan bisa 'cover both side', baik bagi produk, pasar, konsumen, produsen maupun importir," pungkasnya.

(dwia/dwia)