Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bisa menjadi hikmah sekaligus pelajaran penting yang dipetik (lesson learned) pemerintah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Harus diakui bahwa berbagai macamlessonyang kita pelajari di insiden PDNS kemarin, itu mempengaruhi gimana kita memperbaiki, proses pengembangan, dan segala macamnya,” kata Hokky.

Akibat insiden serangan PDNS,Hokky menyatakan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” jelasnya.

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomwareadalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas,” tuturnya.

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong. Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Itu mungkin yang lesson learned. Ada beberapa lesson lagi yang banyak kita evaluasi, itu mungkin lesson learned,” ungkapnya.

Meski demikian, Hokky menyebut bahwa Kemenkominfo belum menghitung kerugian dari serangan PDNS Surabaya yang terjadi sejak 20 Juni 2024 silam.

“Sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa sebanyak 90% layanan prioritas yang terdampak insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sudah pulih.

Perlu diketahui, layanan PDNS 2 telah lumpuh sejak 20 Juni 2024. Artinya, sudah 51 hari berlalu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya itu masih dalam proses karantina.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa secara teknis terdapat 2.120 layanan yang terdampak atas insiden serangan ransomware Brain Cipher.

“Kemudian, dari 167 instansi yang terdampak kemarin itu rata-rata layanan prioritas itu sudah bisa dibilang sudah pulih, ya, 90% layanan prioritas sudah pulih,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky menjelaskan, nantinya akan ada beberapa penyesuaian dari pemilik layanan PDNS 2, sebab Kemenkominfo tidak bisa mengakses layanan itu.

Lebih lanjut, Hokky menekankan bahwa pihaknya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya terus berkoordinasi untuk memulihkan layanan PDNS 2.

“Yang insiden PDNS kemarin, kami kerja cepat siang malam, kita apresiasi sama tim yang bekerja di BSSN, ini lintas sektor, ada BSSN sebagai leading kemanan siber, ada dari Kemenkominfo dan pihak lain semua itu kerja keras,” ungkapnya.

Sayangnya, Hokky tak memberikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan PDNS 2 secara detail. Dia hanya menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto sebagai juru bicara akan menginformasikan rilis resmi terkait PDNS Surabaya.

Imbas adanya serangan ransomware yang melumpuhkan sistem layanan PDNS 2, Hokky mengungkap bahwa pihaknya juga tengah menyusun kebijakan baru terkait pencadangan data (backup data) sebagai tindak lanjut berupa Peraturan Menteri (Permen) dan rancangan lainnya agar tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

“Ada rancangan-rancangan yang sedang dibuat, sedang digodok itu sama direktorat tata kelola. Itu sekarang kerjanya siang malam, jadi direktorat yang PDN heboh kerja siang malam juga, yang tindak lanjut insiden dari regulasi itu juga ada, akan ada beberapa mungkin Permen atau rancangan supaya tidak tabrakan dengan UU PDP yang sudah ada,” ungkapnya.

Hokky menyampaikan bahwa Kemenkominfo menargetkan aturan backup data di PDN akan berlaku sebelum PDN Cikarang beroperasi. Adapun, PDN di Cikarang yang digelontorkan senilai Rp2,7 triliun itu akan beroperasi pada awal 2025.

“Kalau dari timeline akan sebelum [PDN Cikarang beroperasi] karena itu kebut juga makanya siang malam, harus sebelum, biar jadi lesson learn kalau nggak sebelum kan nggak lesson learn dong,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya belum pulih seutuhnya hingga pekan keempat atau 1 bulan setelah mengalami serangan ransomware pada 20 Juni 2024.

Laporan terakhir pada 13 Juli 2024 menyebutkan bahwa jumlah layanan yang pulih ada 86 layanan yang berasal dari 16 tenant. Sementara itu total tenant yang terdampak serangan ransomware ada 282 tenant.

Di tengah proses pemulihan yang terus dipacu, pengamat keamanan siber memperingatkan agar pemerintah meningkatkan kualitas SDM yang mengelola atau bersentuhan dengan pusat data.

Pakar Teknologi Informasi sekaligus Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Onno W. Purbo mengatakan kesadaran institusi pemerintah terhadap mitigasi dampak serangan siber masih perlu ditingkatkan.

Sebagai contoh, walaupun kasus serangan ransomware terhadap PDNS Surabaya telah memasuki fase antiklimaks, bukan berarti semua jaringan dan data-data di dalamnya aman.

Onno mewanti-wanti agar para pejabat pemerintah tidak menyepelekan dan menganggap semua baik-baik saja.

"Walaupun dikasih kunci, walaupun pusat datanya bisa kembali berjalan, kemungkinan besar si penyerang punya salinan semua data kita. Jadi sama aja data sudah bocor parah," kata Onno kepada Bisnis Bisnis, dikutip Kamis (18/7/2024).

Onno menekankan jangan pernah main-main dengan serangan siber, apalagi ransomware. Semua perangkat yang terinfeksi harus melalui audit forensik terlebih dahulu sebelum dioperasikan lagi, demi memastikan semua jaringan telah bersih.

Menurut Onno, masih banyak aparatur negara yang terbilang ceroboh dalam mengurus data-data krusial negara. Oleh sebab itu, skema reward-punishment terkait awareness akan keamanan siber di setiap kantor pemerintah pun semakin urgen.

Selain itu, audit ISO27001 secara serius dan siklus Plan-Do-Check-Act secara sistematis juga menjadi kunci agar instansi pemerintah ke depan bisa lebih kuat memitigasi dampak serangan siber.

"Banyak instansi pemerintah abai dengan ASN yang lalai dan ceroboh soal data. Kalau mau bukti analisis betapa cerobohnya mereka, lewat dorking sederhana menggunakan Google pun bisa ada banyak sekali dokumen pemerintah yang membocorkan username, password, bahkan data pribadi," kata Onno.

Sidak

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Data Center (DC) Temporer Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Tangerang Selatan, Banten.

Inspeksi mendadak tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan terhadap pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional.

Skema pemulihan migrasi data dilakukan pemerintah untuk mengatasi serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya.

“Saya pastikan setiap langkah-langkah pemulihan dilakukan dengan teliti. Ini penting untuk memastikan migrasi dan back up data dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” ujar Budi.

Sidak ke Data Center Tangerang Selatan tersebut kelanjutan kunjungan Menkominfo Budi Arie Setiadi ke PDNS 2 Surabaya kemarin, Selasa, (16/07/2024).

Menkominfo ingin memastikan percepatan penanganan serangan brain cipher ransomware berlangsung optimal. Upaya pemilihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, serta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sejumlah layanan publik yang telah berhasil dipulihkan berupa layanan perizinan dan layanan informasi dalam bentuk portal, termasuk layanan beasiswa Kemendikbudristek.

“Inspeksi dan evaluasi akan terus saya lakukan di beberapa titik infrastruktur data nasional yang lain dalam beberapa hari ke depan,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Teknologi Informasi sekaligus Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Onno W. Purbo melihat kesadaran institusi pemerintah terhadap mitigasi dampak serangan siber masih perlu ditingkatkan.

Sebagai contoh, walaupun kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya telah memasuki fase antiklimaks, bukan berarti semua jaringan dan data-data di dalamnya aman. Onno mewanti-wanti agar para pejabat pemerintah tidak menyepelekan dan menganggap semua baik-baik saja.

"Walaupun dikasih kunci, walaupun pusat datanya bisa kembali berjalan, kemungkinkan besar si penyerang punya salinan semua data kita. Jadi sama aja data sudah bocor parah," jelasnya ketika dihubungi Bisnis, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Onno menekankan jangan pernah main-main dengan serangan siber, apalagi ransomware. Semua perangkat yang terinfeksi harus melalui audit forensik terlebih dahulu sebelum dioperasikan lagi, demi memastikan semua jaringan telah bersih.

"Lantas, harus menyiapkan back-up yang terstruktur, kalau bisa dengan bantuan kecerdasan buatan [AI] atau machine learning untuk mendeteksi gejala ransomware. Selain itu, perlu ada monitor aktivitas aparatur negera, terutama admin pemerintahan agar jangan sembarangan klik dan download," tambah Onno.

Menurut Onno, masih banyak aparatur negara yang terbilang ceroboh dalam mengurus data-data krusial negara. Oleh sebab itu, skema reward-punishment terkait awareness akan keamanan siber di setiap kantor pemerintah pun semakin urgen.

Selain itu, audit ISO27001 secara serius dan siklus Plan-Do-Check-Act secara sistematis juga menjadi kunci agar instansi pemerintah ke depan bisa lebih kuat memitigasi dampak serangan siber.

"Banyak instansi pemerintah abai dengan ASN yang lalai dan ceroboh soal data. Kalau mau bukti analisis betapa cerobohnya mereka, lewat dorking sederhana menggunakan Google pun bisa ada banyak sekali dokumen pemerintah yang membocorkan username, password, bahkan data pribadi," tambahnya.

Terakhir, pemerintah harus punya awareness dan kerendahan hati untuk meminta bantuan sumber daya manusia (SDM) terampil di Tanah Air yang paham betul urusan cyber security luar-dalam.

Pasalnya, pria yang berpengalaman mengoperasikan kuliah cyber security di opencourse.itts.ac.id ini mengakui menjadi ahli dalam cyber security memang sulit. Onno menggambarkan dari sekitar 21.000 orang yang ikut kuliahnya, rata-rata hanya ada 20 orang yang bisa lulus mengerjakan dengan sempurna.

Selain itu, Onno menyarankan instansi pemerintah mau menggunakan jasa keamanan siber lokal dengan harga yang pantas, sebab Indonesia sebenarnya tidak kekurangan SDM keamanan siber yang mumpuni dan tidak kalah dari produk-produk luar negeri.

"Sekarang ini ada perbedaan harga antara jasa produk lokal vs produk luar. Akibatnya, beberapa teman terpaksa bekerja sama dengen vendor luar supaya ada cap 'luar negeri' supaya bisa dapat harga yang pantas. Jadi instansi pemerintah harusnya mulailah menghargai produk buatan SDM dalam negeri," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memilih fokus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang mati berhari-hari.

Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Ismail menyebut bahwa insiden serangan siber ini menjadi pekerjaan rumah untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pusat data nasional.

“Kita sebagai bangsa yang besar memiliki talenta yang mumpuni di bidang cyber security, seharusnya tidak boleh menyerah dengan serangan yang seperti ini,” kata Ismail dalam Diskusi Publik bertajuk Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Ismail menuturkan bahwa Indonesia juga harus mampu bangkit dengan melakukan antisipasi dan pemulihan terhadap PDNS. “Kita harus mampu segera recover, melakukan pemulihan-pemulihan, dan antisipasi terhadap semua kejadian yang ada,” sambungnya.

Ismail merunutkan kejadian gangguan pada PDNS 2 di Surabaya yang berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher ransomware.

Pasca penemuan ransomware, Ismail menjelaskan bahwa ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Lebih lanjut, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan file system penting, dan penonaktifan layanan berjalan.

Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami Crash dan tidak bisa beroperasi. “Ini fakta-fakta yang kita hadapi pada saat itu,” imbuhnya.

Tercatat, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak. Sementara itu, hanya ada 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak dari insiden serangan ransomware Brain Cipher. Secara keseluruhan, Kemenkominfo mengungkap ada 282 instansi yang dikelola di dalam sistem PDNS 2 Surabaya.

“Data ini akan terus kita update, dan sebenarnya sudah diputuskan komunikasi publik terhadap proses perbaikan dan langkah-langkah akan disampaikan dan dikoordinasikan oleh Bapak Menkopolhukam,” tutupnya.