JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

Jakarta - Penyanyi beken asal Inggris, Dua Lipa , mengumumkan pembatalan konser di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pembatalan konser diumumkan kurang dari 24 jam jelang pelaksanaan konser yang seharusnya berlangsung hari ini, Sabtu 9 November 2024.

Pembatalan dilakukan karena alasan keamanan panggung. Wakil Ketua Umum Kadin bidang penyelenggaraan, Ria Yusnita menyayangkan terjadinya pembatalan tersebut.

Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise," papar Ria dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

"Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," tambah Ria.

Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

"Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sector yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," tutup Ria. (ily/hns)

Jakarta -

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah itu bertujuan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di Tanah Air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.

Untuk itu, agar memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM. Hal itu diungkapkan olehnya saat Silaturahmi dengan Insan dan Nasabah PNM di Jakarta, hari ini.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelasnya.

Maman menegaskan kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif.

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," jelas Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan di mana," kata Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insyaallah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ungkap Maman.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.

"Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM" kata Arief Mulyadi.

Dia menambahkan kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

"Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha," tutup Arief Mulyadi.

(anl/ega)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

Badung -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu banyak membeli produk menggunakan layanan keuangan buy now pay later alias berutang. OJK menyebut bahaya pay later itu mulai dari risiko tidak dapat melamar kerja hingga ditolak pengajuan kredit rumah.

"Karena sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), mau ajukan utang untuk kredit rumah beneran, sudah nggak bisa. Mau lamar kerjaan, nggak bisa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai menghadiri Konferensi OECD/INFE OJK di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

OJk mencatat porsi produk kredit buy now pay later perbankan sebesar 0,26 persen dan terus bertumbuh. Sementara itu, jumlah pengguna layanan buy now pay later di Indonesia hingga kini mencapai 20 juta orang.

Menurut Friderica, bahaya produk layanan transaksi dengan berutang itu dapat merambah anak muda karena dipasarkan lewat internet. Umumnya, dia berujar, layanan tersebut diakses tanpa pengawasan orang tua dengan pengetahuan tentang keuangan yang tidak mumpuni.

"Anak muda ini harus kita selamatkan. Harus belajar keuangan," kata Friderica.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk dan risiko layanan pay later itu. Pengguna layanan tersebut juga beragam, dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.

"Yang pendidikannya rendah, yang income-nya pas-pasan, mereka tidak paham. Masyarakat yang kelas atas saja juga belum tentu paham," kata Mirza.

Mirza menyebutkan modus layanan pay later itu ditawarkan perbankan dan perusahaan pembiayaan (multi finance) ke dalam penjualan sebuah produk. Untuk menarik konsumen, produk yang ditawarkan itu dapat dibayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mirza, penawaran itu biasanya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan risiko konsumen pengguna layanan pay later. Walhasil, jika tak mengikuti aturan main pay later atau tak mampu membayar, nama konsumen akan tecatat dalam SLIK.

"Kami sudah keluarkan regulasi (ke perbankan dan multi finance). Harus dijelaskan dengan transparan. Jangan pakai tulisan yang kecil-kecil. Karena setiap pinjaman pasti ada bunganya dan pengembaliannya," imbuh Mirza.

Mirza mengimbau agar masyarakat mengedukasi diri dan mencari informasi sebelum membeli produk dengan layanan pay later. Ia menyebut sudah banyak multi finance ilegal yang diblokir lantaran terkait layanan pay later.

"Ribuan yang ilegal ini sudah ditutup, tapi muncul lagi. Karena server-nya di luar negeri," pungkasnya.

(iws/gsp)

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman menerangkan, soal mekanisme penghapusan utang UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus piutang UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, notabene adalah petani dan nelayan. Namun demikian, Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan yang hutangnya dihapuskan. Adapun kriteria hutang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari penghutang.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Menteri UMKM, Maman dikutip dari keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Maman menerangkan, para pelaku UMKM yang dihapuskan utang yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Para pelakunya juga harus nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, Seperti bencana alam dan COVID-19," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, utang yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Selain itu, para pelaku juga seharusnya sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

?Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,? katanya.

Diketahui, Maman juga mengungkapkan pemerintah akan menargetkan hutang piutang dari prakiraan satu juta orang pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian dan perikanan, sebesar Rp10 Triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks Istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusan bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

Jakarta -

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

(shc/ara)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan kreditmacet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP yang menghapus alias melakukan pemutihan terhadap utang UMKM, nelayan hingga petani. Penandatanganan PP dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan. "Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ungkap Prabowo.

Sambung Prabowo menjelaskan, bahwa tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," ungkapnya.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan kreditmacet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP yang menghapus alias melakukan pemutihan terhadap utang UMKM, nelayan hingga petani. Penandatanganan PP dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan. "Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ungkap Prabowo.

Sambung Prabowo menjelaskan, bahwa tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," ungkapnya.

Jakarta -

Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi. Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

Di Tengah Maraknya Cyber Crime, BRImo Kuat dan Aman

Arga menjelaskan, BRImo adalah aplikasi super app dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif. Angka yang besar itu, kata Arga, menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untuk melakukan serangkaian tindak kejahatan mereka.

Meski demikian, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah. Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengamankan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di system back end. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan profesional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

Arga menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mulai dari sisi jaringan, server, hingga pusat data, serta melalui pemantauan.

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

Arga menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan sangat penting, seperti menghindari penginstalan APK sembarangan dan game gratisan.

"Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami nggak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," ujar Arga.

(akn/ega)

Jakarta -

Unilever Food Solutions (UFS) memastikan pihaknya bakal terus berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri Food and Beverage (FnB) di Indonesia. Ada berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh UFS, salah satunya dengan menghadirkan Report Tren Kuliner.

Managing Director Unilever Food Solutions Indonesia Gemita Pasaribu mengatakan laporan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pemilik atau pelaku bisnis kuliner untuk menjadi referensi dalam mengembangkan usaha mereka. Pasalnya, laporan tersebut tersebut dikerjakan berdasarkan riset mendalam.

"UFS adalah divisi business to business (B2B) dari Unilever jadi fokus kami membantu FnB di Indonesia untuk bisa terus bertumbuh di bisnis yang digeluti," kata Gemita di acara Press Conference 'Unilever Food Solutions - Future Menu 2024' Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan kehadiran laporan itu tidak terlepas dari potensi industri FnB Indonesia hingga global yang saat ini cenderung sedang tumbuh. Untuk itu setiap pelaku industri FnB memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bisnis mereka.

"Karena industri kuliner di mana pun itu selalu berkembang pesat dan tidak terkecuali di Indonesia. Dan di Indonesia secara umum bisa dibilang industri kuliner ini tumbuh 10% nah. Banyak faktornya, ekonomi yang membaik dan faktor tren-tren kuliner, dan inovasi-inovasi yang sampai ke Indonesia berbasis teknologi," jelasnya.

Khusus di tahun ini, dia mengatakan setidaknya ada lima tren kuliner yang tengah berkembang yakni Flavor Shock, Low-Waste Menu, Modernized Comfort Food, The New Sharing, dan Feel Good Food.

"Kita mendorong agar mereka terus berinovasi terus berkreasi melalui report ini. `Dalam report ini ada 5 tren yang kita angkat," ungkapnya.

Dia mengatakan laporan tren kuliner tersebut dibuat oleh UFS dengan sangat serius. Pasalnya laporan tersebut merupakan hasil dari wawancara terhadap 1.600 chef di 21 negara. Nantinya laporan tersebut bakal dikeluarkan oleh UFS setiap tahunnya.

"Dari studi yang kita lakukan. Jadi studi ini dilakukan terhadap 1.600 chef di 21 negara kemudian kita juga melihat melakukan anasis lebih dari 56rb keywords. Ini studi yang sangat diperlukan oleh pelaku kuliner," ungkapnya.

Dia berharap laporan tersebut bisa menjadi 'kompas' bagi para pelaku bisnis FnB dalam mengembangkan usaha mereka. Apalagi kreativitas dan inovasi di sektor tersebut tergolong masih terbuka sangat lebar.

"UFS memberikan secara cuma-Cuma kepada FnB owner. Sehingga ini menjadi 'kompas' bagi mereka how to create innovation," tuturnya.

Gemita mengatakan lewat laporan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengalaman bagi para konsumen yang berkunjung ke restoran. Pasalnya, customer experience (pengalaman konsumen) yang menjadi salah faktor penting yang perlu dijaga dalam menjalankan bisnis kuliner.

"Konsumen di Indonesia itu sebenarnya sangat mengutamakan experience. Jadi pengalaman konsumen merupakan suatu hal yang bukan baru lagi. Justru harus menjadi fokus untuk FnB owner atau pegiat FnB untuk terus meningkatkan experience ini menjadi sesuatu yang memorable buat mereka," ujarnya.

(akn/ega)