JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana pengaturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan memasuki tahap akhir.

Rencana ini akan dibahas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan. Saat ini pemerintah tengah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kriteria yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

"Sekarang sosialisasi dan rapat terakhir dengan presiden kita harapkan minggu depan. Setelah itu nanti kita lihat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024) malam.

Harga BBM Tidak Naik

Dia memastikan rencana ini tidak akan menaikkan harga BBM melainkan hanya membatasi pembelian BBM subsidi untuk kalangan yang berhak menerima subsidi.

Nantinya penyaluran BBM subsidi akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sehingga akan lebih tepat sasaran.

"Tidak ada kenaikan harga BBM. Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga BBM. Tetapi tepat sasaran BBM yang perlu dapat subsidi Itu yang kita lakukan dengan AI. Karena itu juga bagian daripada government teknologi dimana kita akan membuat negeri ini lebih efisien dengan AI," tegasnya.

Pengendara Motor Tidak Terdampak

Dia juga menegaskan, kebijakan ini tidak akan berlaku bagi pengendara sepeda motor sehingga seluruh kendaraan roda dua di Indonesia masih dapat membeli BBM subsidi.

"Jadi 132 juta pengendara sepeda motor tidak akan terpengaruh sama sekali dengan rencana yang saya sebutkan tadi," kata Luhut.

Sebelumnya, Pembelian BBM subsidi dibatasi mulai 1 Oktober 2024 Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi direncanakan berlaku pada 1 Oktober 2024.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat menjawab pertanyaan media mengenai waktu pasti penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Ya memang ada rencana begitu (diterapkan 1 Oktober 2024). Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi," ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Nah waktu sosialisasi ini yang saat ini sedang dibahas," imbuh dia.

Menurut Bahlil, ketentuan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam bentuk peraturan menteri (Permen).

Bahlil bilang, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi perlu segera dilakukan karena konsumsinya masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ia mengakui banyak kendaraan mewah yang menggunakan BBM subsidi.

"Iya lah (orang kaya tak boleh konsumsi), kan BBM subsidi untuk yang berhak menerima. Yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat ekonomi menengah ke bawah," ucapnya.

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 mengemuka. Wacana ini muncul dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal urgensi pembatasan subsidi energi.

Beberapa menteri lainnya sudah buka suara dan beda dengan Luhut soal wacana ini. Kini giliran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga tak satu suara dengan Luhut. Jokowi menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Ndak, ndak, ndak! Ndak ada," tegas Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi secepat yang disampaikan Luhut. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Dia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ilham (27), pengemudi taksi online, mengaku sepakat dengan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Kendati demikian, Ilham menggarisbawahi, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dalam menjalankan aturan ini.

“Setuju saja sih (soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi), asal pembatasannya jelas dan ketat di lapangan,” ujar Ilham di SPBU Pertamina, Jalan Margasatwa Raya, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dia sudah merasa jengah dengan banyaknya mobil mewah yang berseliweran di jalan, tapi mengisi BBM subsidi seperti Pertalite.

“Tapi dengan catatan ya, kalau mau pembatasan (pembelian) BBM bersubsidi, kendaraan yang digunakan untuk operasional seperti taksi online, ojol, atau bidang usaha yang masih kecil, bisa lolos atau masuk kategori diperbolehkan,” lanjut dia.

Menurut Ilham, pendapatan pengemudi taksi online sehari-hari sangat bergantung dengan harga BBM yang dijual Pertamina.

“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.

Dengan begitu, sebagai pengemudi taksi online, dia merasa berhak membeli BBM bersubsidi.

“Karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” tegas Ilham.

Berbeda dengan Ilham, pengemudi taksi online bernama Nazelia Amira (36) mengaku tidak sepakat dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi.

Menurut dia, kalau pun ingin ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, pemerintah sebaiknya memberikan solusi atau alternatif lain.

“Kalau dibatasi, tapi enggak ada solusi, ya kasihan rakyat di kalangan bawah kan. Apalagi kebutuhan driver online, itu bakal menghambat kita juga sih buat mencari rezeki,” ujar Nazel.

Saat ditanya mengapa dia merasa pantas menerima BBM bersubsidi, Nazel menegaskan bahwa dia selalu taat pajak.

“Jadi, wajar dong kalau warga sudah bayar pajak dapat subsidi. Kalau warga sudah bayar pajak tapi enggak dapat subsidi, ngapain bayar pajak,” kata dia.

Di sisi lain, pengemudi mobil bernama Andhika Yoga (27) berpendapat, pemerintah seharusnya tidak usah repot-repot untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Toh, bagi Andhika, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi mampu dan tidak mampu.

“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika.

“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.

Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.

“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.

Oleh karena itu, Andhika merasa tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi sebelum pemerintah bisa memilah orang kaya dan tidak mampu secara ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara mobil bernama Eki (24), menyarankan pemerintah agar menurunkan harga Pertamax di tengah wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Saran saya sih kalau memang Pertalite mau dibatasi atau nanti suatu saat Pertalite dihilangkan, Pertamax-nya juga harus bisa turun harga per liternya semaksimal mungkin lah," kata Eki (24) seorang pekerja kantoran, saat diwawancarai Kompas.com di SPBU Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Pegawai swasta itu mengatakan, seharusnya perbandingan harga Pertalite dengan Pertamax tidak terlalu jauh. Misalnya, selisih harga antara dua jenis BBM tersebut hanya terpaut Rp 1.000 per liternya.

Pasalnya, saat ini harga Pertalite Rp 10.000 per liter, sementara Pertamax Rp 13.200 per liter.

Menurutnya, selisih harga sekitar Rp 3.200 itu menjadi salah satu pertimbangan dirinya masih menggunakan Pertalite.

"Tapi, saya juga masih awam lah faktor-faktor yang menyebabkan Pertamax itu perbandingan harganya dengan Pertalite lumayan juga, mungkin karna faktor ekonomi, minyak dunia, dan lainnya," ujar Eki.

Sementara itu, pengendara mobil lainnya bernama Rieke (47) yang berprofesi sebagai kurir berharap, agar pemerintah lebih bijak dalam mengatur masalah BBM ke depannya.

"Harapannya, pemerintah harus bijak untuk mengatur masalah BBM, kasihan rakyat menengah ke bawah dampaknya ke semua-muanya akan naik, seperti sembako dan lainnya," kata Rieke saat ditemui di Pom Bensin Pramuka, Jakarta Utara, Kamis.

Rieke juga meminta pemerintah lebih tegas jika nantinya pembelian BBM bersubsidi benar-benar dibatasi. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Agustus 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini.

Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu berlaku untuk mobil pribadi di atas 1.300 cc, dan motor di atas 250 cc.

Namun, syarat kendaraan yang akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi masih akan dibahas ulang oleh kementerian terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas jika akhirnya memutuskan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar tak menimbulkan gejolak psikologis pada masyarakat.

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Eddy mencontohkan, masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi misalnya sopir angkot, pelaku UMKM, sopir ambulans, hingga sopir ojek online.

Informasi atau kriteria masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi harus benar-benar jelas.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak BBM bersubsidi sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas ketentuan sanksi yang bakal diterima masyarakat yang tak berhak, jika tetap menggunakan BBM bersubsidi.

Ia pun mendukung keinginan pemerintah itu. Eddy mengklaim pembatasan penggunaan BBM sebenarnya sudah sering dibahas di internal Komisi VII DPR RI.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja,” sebutnya.

“Bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” imbuh Edy.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah tengah mendorong penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Tujuannya, agar BBM bersubsidi tak digunakan oleh mereka yang kaya.

Hal itu disampaikan menyambung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, mulai 17 Agustus 2024 , pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024.

Ia menyebut, penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan tersebut. Menurutnya, dengan pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," tulis Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Luhut juga membeberkan terkait rencana pemerintah dalam mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan pengganti bensin.

Bioetanol adalah bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Diketahui, BBM yang disubsidi pemerintah adalah Solar dan Pertalite. Sementara itu, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite adalah BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pergerakan pasar.

Penjelasan Pertamina

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina akan mengikuti arahan dari Pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

Saat ini, pihaknya masih terus aktif dalam melakukan pendataan pengguna BBM subsidi agar dapat disalurkan tepat sasaran.

"Prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Pertamina melakukan pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code. Selain itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg juga dilakukan dengan pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menyampaikan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (kendaraan) lebih dari 4,6 juta pendaftar.

"Kemudian Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Heppy.

"Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan," imbuhnya.

Upaya Pertamina dalam penyaluran subsidi tepat sasaran

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa urusan penyaluran BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, Pertamina sedang menyiapkan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan, langkah ini dilakukan agar subisidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Sehingga, orang yang tidak tepat subisidi dapat dikurangi jumlahnya.

Pasalnya, APBN 2024 diperkirakan akan mengalami defisit lebih besar dari target yang sudah ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan efisiensi lebih ketat.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI SPBU Pertamina di Jalan Ir. Juanda, Margahayu, Kota Bekasi, ditutup sementara, Selasa (26/3/2024). Penutupan ini dilakukan usai adanya dugaan kebocoran bensin jenis Pertalite dengan air.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut, dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Paralel upaya2 subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP.

Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kita lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," ujar Heppy, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pendataan QR Code pengguna Pertalite sudah mencapai 100 persen di tiga provinsi yakni Aceh, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

"Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," katanya.

Heppy menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu tentang pembatasan pembelian BBM subsidi kembali banyak dibicarakan. Khususnya, setelah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan memulainya pada 17 Agustus 2024.

Pernyataan tersebut diungkapkan ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang sudah ditetapkan.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut, dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Pertamax Green 95 mulai tersedia di beberapa SPBU Pertamina

Pembatasan pembelian BBM subsidi bukan hanya soal penghematan anggaran. Tapi, ada hubungannya juga dengan pengurangan emisi gas buang.

Untuk itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol. Saat ini, Pertamina juga sudah memasarkan Pertamax Green 95 dengan campuran etanol 5 persen (E5).

Meskipun, jumlah SPBU yang menyediakannya masih sangat terbatas. Dikutip dari laman Pertamina, baru ada 17 SPBU di Jabodetabek yang menyediakan Pertamax Green 95.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY SPBU Pertamina di MT Haryono, Jakarta Selatan mulai menjual BBM jenis Pertamax Green 95 pada Senin (24/7/2023).

Bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari tumbuhan melalui proses fermentasi. Dengan dicampurkan ke bahan bakar fosil, maka dapat menurunkan kadar emisinya.

"Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah," kata Luhut.

Luhut menambahkan, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina. Diharapkan pengembangan tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa segera diterapkan.