Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi laporan Bank Dunia (World Bank) soal harga beras Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara di Asean. Harga tinggi itu disebut tidak sejalan dengan kesejahteraan petani.

Jokowi menjelaskan bahwa harga beras yang diimpor dengan skema Free On Board atau FOB sudah berada di kisaran US$530 sampai dengan US$600, atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta dengan kurs jisdor BI Rp15.171 per dolar Amerika Serikat (AS) 26 September 2024.

Itu belum termasuk biaya logistik sebesar US$40 dalam bentuk biaya pengapalan atau freight cost. Biaya itu setara dengan lebih dari Rp600.000 per ton beras.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira US$530 - US$600 ditambah cost freight kira kira U$40, coba dihitung berapa," kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Kepala Negara pun meminta agar perbandingan harga beras yang dilakukan seharusnya dilihat di tingkat konsumen. Dia lalu menyebut harga beras yang tinggi seharusnya juga sejalan dengan harga gabah petani yang tinggi.

"Mestinya kalau harga beras baik artinya harga gabah juga baik, kalau harga gabah baik, harga jual petani mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 sekarang Rp6.000. itu gabah ya bukan beras? Dari situ keliatan NTP [nilai tukar petani] juga dicek di lapangan," ujarnya.

Adapun, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti bahwa harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara atau Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024, di Bali, Kamis (19/9/2024).

Carolyn mengungkapkan, mahalnya harga beras RI salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian.

Alhasil, Carolyn menegaskan harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar Asean.

Besarnya harga yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian beras tersebut berbanding terbalik dengan kondisi petani kecil yang cenderung masih jauh dari kata sejahtera.

Melansir data survei milik Badan Pusat Statistik (BPS), Carolyn menyebut bahwa pendapatan yang dibukukan para petani kecil RI setiap tahunnya hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,18 juta (asumsi kurs Rp15.216 per US$) setiap tahunnya.

Adapun, pendapatan harian rata-rata petani kecil RI hanya sebesar US$1 atau sekitar Rp15.216 pada penutupan perdagangan Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahalnya harga beras menjadi ironi Indonesia sebagai negeri agraris. Bahkan, Bank Dunia (World Bank) mencatat harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, untuk mendapatkan beras masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beras kembali melambung pada paruh kedua 2024 setelah sebelumnya sempat menurun. Perum Bulog pun menjelaskan penyebab tingginya harga beras.

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengatakan, harga beras yang tinggi saat ini terjadi lantaran harga gabah kering panen (GKP) yang mulai merangkak naik. Menurutnya, tingginya harga GKP terjadi di pabrik beras Bulog di sejumlah daerah.

"Karena sekarang gabah kering panen juga tinggi, walaupun ada panen. Saya tidak mau masuk ke ranah produksi, tapi kami punya pabrik beras yang harganya [GKP] lumayan tinggi," kata Febby, Minggu (4/8/2024).

Harga gabah yang tinggi saat ini juga dipicu oleh persaingan para penggilingan padi untuk mendapatkan bahan baku. Penawaran harga gabah petani akan semakin mahal saat permintaan lebih banyak dibandingkan ketersediaan.

"Penggilingan padi banyak di seluruh Indonesia ada 150.000 penggilingan padi, dan tentunya mereka mencari bahan baku buat mereka sustain," jelasnya.

Meskipun Bulog memiliki skema stabilisasi lewat program beras SPHP, tapi dampaknya belum signifikan. Febby menyebut bahwa market share dari cadangan beras pemerintah (CBP) masih di bawah 10%.

Oleh karena itu, selain mengandalkan stabilisasi dengan beras SPHP, Bulog juga mengguyur beras komersial ke pasaran dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram.

"Kami jamin beras ini kami jual tidak pernah di atas HET, kadang kami cuma pakpok enggak ada untung, yang penting [beras Bulog] hadir di masyarakat supaya dapat harga beras yang terjangkau," ujarnya.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani secara nasional berada di level Rp6.340 per kilogram. Rata-rata harga gabah tersebut telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.000 per kilogram.

Adapun, harga GKP tertinggi ada di Sumatra Barat mencapai Rp7.300 per kilogram dan harga terendah di Kalimantan Tengah Rp5.500 per kilogram.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (29/7/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada pekan keempat Juli 2024 tercatat sebesar Rp15.134 per kilogram atau naik 0,78% dibandingkan harga rata-rata pada Juni 2024.

Terdapat 120 wilayah atau 33,33% wilayah mengalami kenaikan harga beras pada pekan keempat Juli 2024. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras pekan sebelumnya sebanyak 116 kabupaten/kota.

Adapun, hingga 27 Juli 2024, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat mencapai 913.030 ton mengalami peningkatan dari penyaluran beras SPHP pada Juni 2024 sebanyak 73.299 ton.

Secara terperinci, proporsi realisasi SPHP paling banyak disalurkan lewat pengecer hingga 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9%, dan pemerintah daerah 1,4%.

IDXChannel - Harga beras kembali naik di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, harga beras medium secara rata-rata nasional per Selasa (23/7/2024) naik Rp10 menjadi Rp13.560/kg.

Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, kenaikan harga beras terjadi lantaran masa panen raya sudah habis dan tengah memasuki masa tanam.

Dengan habisnya masa panen raya, terjadi penurunan ketersediaan beras. Hal itu berdampak pada kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah wilayah.

"Kenaikan harga GKP saat ini sudah mencapai Rp 6.800-7.200/kg, di sisi lain bulan ini sudah masa pasca panen raya menjadi transisi ke masa tanam selanjutnya, sehingga ada pengurangan ketersediaan," kata ketut dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, kenaikan harga beras didorong oleh jalur distribusi beras antar wilayah yang terlalu panjang. Dengan begitu, membuat ongkos transportasi membengkak.

"Dipengaruhi karakter distribusi di mana beberapa wilayah tersebut rantai pasokannya terlalu panjang dan juga saluran distribusi melalui darat, laut dan udara. Sehingga membutuhkan ongkos transportasi yang lebih besar," ujarnya.

Meski begitu, Ketut mengklaim pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan menggalakkan gerakan pangan murah.

"Bapanas melakukan Gerakan Pangan Murah di seluruh kabupaten kota untuk menyediakan beras SPHP. Update per 22 Juli 2024 telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 5.848 kali di 37 Provinsi dan 448 kab/kota," ujarnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

"Diharapkan sebelum rapat hari Senin [29 Juli 2024] di Bulog sudah rapat sendiri nih ngurusin yang 32,22% [wilayah yang mengalami kenaikan harga beras]. Tolong minggu depan supaya daerah-daerah yang naik ini langkahnya Bulog apa?," kata Tomsi dalam rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).

Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus melonjak dan berdampak terhadap inflasi. Apalagi, saat produksi rendah memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan dapat segera mengguyur beras pemerintah sebagai upaya intervensi menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

"Walaupun kenaikannya sedikit, tapi setiap minggu naik, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak [kenaikan harga]," jelasnya.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengatakan bahwa langkah awal dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan beras adalah penguatan stok.

Dia menyebut, Bulog telah melakukan penguatan stok beras lewat pengadaan dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton, dan pengadaan dari impor sebanyak 2,2 juta ton.

"Posisi stok kami saat ini 1,5 juta ton," ungkap Epi dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, kata Epi, dari total stok yang dikuasai Bulog saat ini, sebanyak 1,46 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah tersebar di seluruh daerah.

Menurutnya, stok CBP itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar.

Adapun, hingga 21 Juli 2024, Bulog mencatat total realisasi penyaluran beras SPHP beras telah mencapai 888.579 ton atau 74,05% dari target penugasan SPHP 2024.

Secara terperinci, penyaluran SPHP beras paling banyak lewat pengecer sebesar 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9% Pemda 1,4% dan sinergi BUMN sebesar 0,3%.

Epi mengakui bahwa permintaan beras SPHP mulai terjadi peningkatan memasuki pekan ketiga Juli 2024 setelah sempat melandai dalam tiga bulan terakhir akibat adanya panen raya.

"Terlihat mulai Juli minggu ini terjadi kenaikan permintaan SPHP, sebelumnya sekitar 4.000 - 5.000 ton per hari, minggu kemarin sudah 4.500 - 6.100 ton per hari. Ini artinya jumlah beras yang kita guyur ke pasar sudah mulai meningkat," ucapnya.