JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK yang dikirim Presiden RI Ke-7 Joko Widodo.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, langkah itu diambil oleh Prabowo agar tidak ada kekosongan jabatan pimpinan KPK karena masa bakti pimpinan KPK yang sedang menjabat akan segera berakhir.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang" kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi yang telah disampaikan Presiden Jokowi ke DPR.

Ia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa butuh waktu sekitar enam bulan untuk apabila ingin memproses pemilihan calon pimpinan KPK dari awal.

Padahal, masa jabatan pimpinan KPK bakal berakhir pada bulan depan.

Di sisi lain, ada pula pertimbangan hukum Putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi kondisi di atas, Pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan oleh Jokowi.

"DPR dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama untuk ditetapkan oleh Presiden," ucap dia.

Berikut ini 10 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan Jokowi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky indarti

10. Setyo Budiyanto

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto diminta menelusuri rekam jejak nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Jika Prabowo kurang sreg dengan nama-nama itu, proses seleksi disarankan diulang.

“Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya buat pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang,” kata mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Samad mengatakan, pengulangan seleksi capim KPK boleh dilakukan Prabowo untuk memastikan pemberantasan rasuah pada eranya berjalan dengan baik. Kepala Negara dinilai harus memastikan isu pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal selama memimpin.

“Membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK. Ini belum terlambat, kalau kita mau menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” ucap Samad.

Samad menilai masih ada waktu jika Prabowo mau mengulang proses seleksi capim KPK. Itu, kata dia, tergantung dari kemauan pemerintah.

“Bisa pada saat sekarang, atau walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat dan melihat bahwa ada kondisi setelah menelusuri, memprofiling kesepuluh orang ini ternyata orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal, maka dia bisa membentuk pansel baru,” terang Samad.

Ada sepuluh nama yang diserahkan pansel ke Jokowi. Mereka yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Irjen Kementan Setyo Budiyanto.

Lalu, Agus Joko Purwono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Basuki, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan segera menyerahkan nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 ke DPR.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

“Saya menunggu selesainya administrasi dari Sekretariat Negara. Kalau sudah selesai nanti dibawa ke saya, maka saya tanda tangani,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, sebanyak 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seluruhnya merupakan penegak hukum atau pejabat negara, baik aktif maupun sudah pensiun.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) KPK, lima orang berasal dari unsur penegak hukum. Bahkan, tiga orang di antaranya pernah atau sedang bertugas di KPK.

Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) Komjen Pol Setyo Budiyanto dan Jaksa Fitroh Rohcahyanto adalah dua mantan pejabat KPK setingkat direktur yang kini lolos sampai ke tahap 10 besar. Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan, sedangkan Fitroh pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan.

Satu jaksa lainnya yang lolos yakni tidak lain dari Johanis Tanak. Jaksa senior itu kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Johanis menjadi satu-satunya petahana KPK yang lolos sampai dengan tahap 10 besar.

Unsur penegak hukum lainnya yang lolos yakni Hakim Ibnu Basuki Widodo serta Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Djoko Poerwanto.

Lima orang lainnya yang lolos hingga ke meja Jokowi memiliki latar belakang cukup beragam di institusi publik. Ada mantan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, mantan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih serta mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati.

Dua orang lainnya masih aktif yaitu Komisoner Kompolnas Poengky Indarti serta Kepala BPKD Jakarta sekaligus Komisaris Utama Bank DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seluruhnya merupakan penegak hukum atau pejabat negara, baik aktif maupun sudah pensiun.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) KPK, lima orang berasal dari unsur penegak hukum. Bahkan, tiga orang di antaranya pernah atau sedang bertugas di KPK.

Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) Komjen Pol Setyo Budiyanto dan Jaksa Fitroh Rohcahyanto adalah dua mantan pejabat KPK setingkat direktur yang kini lolos sampai ke tahap 10 besar. Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan, sedangkan Fitroh pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan.

Satu jaksa lainnya yang lolos yakni tidak lain dari Johanis Tanak. Jaksa senior itu kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Johanis menjadi satu-satunya petahana KPK yang lolos sampai dengan tahap 10 besar.

Unsur penegak hukum lainnya yang lolos yakni Hakim Ibnu Basuki Widodo serta Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Djoko Poerwanto.

Lima orang lainnya yang lolos hingga ke meja Jokowi memiliki latar belakang cukup beragam di institusi publik. Ada mantan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, mantan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih serta mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati.

Dua orang lainnya masih aktif yaitu Komisoner Kompolnas Poengky Indarti serta Kepala BPKD Jakarta sekaligus Komisaris Utama Bank DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Diserahkan ke Jokowi

Adapun 10 nama calon pimpinan serta 10 nama calon dewan pengawas (dewas) KPK telah disampaikan ke Presiden Jokowi, Selasa (1/10/2024), di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta. Penyerahan langsung dilakukan oleh para anggota pansel yang dipimpin oleh Ketua Muhammad Yusuf Ateh serta Wakil Ketua Arif Satria.

Arif menuturkan bahwa 10 nama calon pimpinan dan 10 calon dewas itu telah dipilih berdasarkan tiga kriteria yaitu integritas, kapabilitas dan akseptabilitas.

"Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan, jadi aspeknya sangat luas sekali dan pertimbangan-pertimbangan itu pun juga atas masukan dari berbagai kalangan," tuturnya, Selasa (1/10/2024).

Rektor IPB itu menyebut seleksi turut dilakukan dengan menerima masukan dari berbagai pihak. Variabel yang menentukan keterpilihan calon pimpinan dan dewas itu, kata Arif, sangat komprehensif.

"Barang kali ada orang yang menyampaikan si A, si B, si C hanya dalam satu perspektif, tapi perspektif dan juga banyak data-data yang tidak dibuka ke publik yang kami dapatkan sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada Pak Presiden," lanjutnya.

Nantinya, lanjut Arif, Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR.

Pegiat Antikorupsi Kecewa

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengkritik komposisi 10 calon pimpinan dan dewas KPK yang telah diserahkan Pansel ke Jokowi. Dia menyoroti minimnya unsur masyarakat sipil dari kalangan akademisi atau aktivis antikorupsi.

"Nah hasil seleksi ini bagi saya pribadi sangat mengecewakan. Tetapi saya tidak kaget. Kenapa saya kecewa? Karena saya melihat hasil seleksi ini sangat mencerminkan interest politik Presiden Jokowi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (3/10/2024).

Idealnya, terang Zaenur, pimpinan dan dewas KPK diisi oleh profesional serta unsur masyarakat. Tujuannya, agar independensi KPK dijamin. Menurutnya, lembaga antirasuah itu bakal bisa disetir oleh penegak hukum lain dengan banyaknya polisi, jaksa hingga auditor yang masuk ke daftar calon pimpinan maupun dewas.

"KPK -nya bisa digunakan untuk melindungi institusi dan aparat dari penegak hukum lain. KPK-nya tidak bisa independen, bisa timbul dual loyalty, loyalitas ganda," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas menjadi nilai utama untuk menyeleksi kandidat yang namanya akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Pansel Arief Satria pun menekankan bahwa pihaknya akhirnya telah menyelesaikan proses seleksi dan menetapkan 10 nama Capim serta 10 nama Cadewas

"Bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah, satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," katanya di Gedung Kemensetneg RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proses penetapan kriteria tersebut, tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan.

Dia menjelaskan sosok seperti dari kalangan akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) turutdiundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.

"Dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas ugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan Cadewas," ucapnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa pihaknya turut memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai.

Menurutnya, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Setelah melalui proses panjang, kata Arief, Jokowi pun menyambut baik hasil kerja Pansel dan mengapresiasi usaha yang dilakukan.

"Sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada pak presiden, dan alhamdulillah pak presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR," pungkas Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) menyerahkan 10 nama capim dan dewas lembaga antirasuah kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah diserahkan hari ini," kata Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh dilansir dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Yusuf menyampaikan penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum Jokowi melalukan kunjungan kerja (kuker) ke beberapa daerah.

Sebelumnya diberitakan, Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 peserta capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen dan kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa (17/9) hingga Jumat (20/9) di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Dikutip dari laman setneg.go.id sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Selanjutnya, pansel akan menilai dan menentukan sepuluh nama capim KPK dan sepuluh nama calon dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan ke DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat untuk menentukan 10 nama dari 20 nama capim yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat tersebut akan diadakan pada tanggal 27-28 September 2024.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo pun kembali mengingatkan agar pansel tidak memilih 10 nama yang bermasalah apalagi calon titipan.

“Di penghujung tugasnya, pansel harus berhati-hati memilih 10 capim KPK
agar tidak terpilih pimpinan KPK yang bermasalah dan diduga titipan,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Menurut Yudi, capim bermasalah akan terbebani dosa masa lalu jika akhirnya terpilih menjadi pimpinan KPK. Akibatnya, kerja pemberantasan korupsi terganggu.

Demikian juga, dia mengatakan, calon titipan akan merusak upaya pemberantasan korupsi. Sebab, capim tersebut dipastikan tidak akan bekerja secara independen.

“(Capim titipan) Tidak akan independen dalam memgambil keputusan ketika menjadi pimpinan KPK, serta mudah diarahkan oleh yang menitipkan dan yang lebih parah adalah penanganan kasus akan tebang pilih,” ujar Yudi.

Oleh karena itu, Yudi menekankan agar pansel berani mencoret capim KPK bermasalah apalagi yang terindikasi titipan.

“Saya yakin akan integritas sembilan anggota pansel untuk memilih bukan hanya terbaik dari sisi akademis, karakter ataupun administratif, namun juga rekam jejak,” katanya.

Yudi menegaskan bahwa masa depan pemberantasan korupsi juga berada di tangan lima orang capim KPK yang nantinya akan dipilih usai melalui proses fit and proper test atau uji kelayakan di DPR.

Tak hanya itu, lima pimpinan KPK terpilih memiliki tugas berat mengembalikan citra lembaga antikorupsi yang sempat terpuruk di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Sebagaimana diketahui, 20 orang capim KPK sudah mengikuti seleksi tahap akhir, yakni tes wawancara dan kesehatan.

Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa mereka akan menyerahkan 10 nama dari 20 capim KPK kepada Presiden pada awal Oktober 2024.

"Namanya akan dikirim ke Presiden secepatnya, mungkin sekitar tanggal 2 Oktober. Kalau lewat dari itu, nanti DPR sudah bubar untuk persiapan pergantian komisi,” ujar Ateh saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada 18 September 2024.

Setelah 10 nama diserahkan oleh pansel, tahap berikutnya adalah penyerahan nama-nama tersebut oleh Presiden kepada DPR. Kemudian, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test sebelum memilih lima pimpinan KPK periode 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana buka suara perihal pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang mengatakan bahwa dia dan pimpinan lembaga antirasuah lainnya tidak pernah diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan permasalahan dalam pemberantasan korupsi.

Bahkan, Nawawi sempat mengungkapkan bahwa dirinya sulit untuk bisa bertemu dengan Presiden selama lima tahun memimpin KPK.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi sangat menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen.

Oleh karena itu, dia menyebut, Presiden tidak ingin pertemuan dengan pimpinan KPK nantinya dianggap sebagai intervensi.

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Hanya saja, dia menegaskan bahwa Presiden sangat terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK.

Koordinasi via Menko Polhukam

Kemudian, Ari mengatakan, koordinasi Pemerintah dengan KPK berjalan baik melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik," ujarnya.

"Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK,” kata Ari lagi.

Bahkan, dia menyebut kembali bahwa Kepala Negara sangat terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK.

Namun, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan lagi bahwa Presiden ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen.

Curhat pimpinan KPK

Semua berawal dari pernyataan Nawawi ketika bercanda dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai membaca salah satu pemberitaan media online terkait pertemuan kepala negara dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan, 'Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK'," ujar Nawawi dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat pada Kamis 12 September 2024.

Padahal, dia menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah merupakan hal yang penting dalam pemberantasan korupsi.

Namun, menurut Nawawi, dia bersama pimpinan KPK lainnya tidak pernah sekalipun diundang presiden untuk membicarakan perihal lembaganya selama hampir lima tahun penuh menjabat.

"Lima tahun kami di sana (jabat pimpinan KPK) tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," kata Nawawi.

"Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ujarnya lagi.

Kemudian, mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengungkapkan, pimpinan KPK sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap Presiden.

Tetapi, hanya satu kali permintaan itu dipenuhi yakni ketika membahas perencanaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Momentum lainnya adalah ketika pimpinan KPK hadir ke Istana saat pelantikan Wakil Ketua KPK Baru, Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar.

"Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan Presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Nawawi.

"Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak, yang dipanggil itu Dewas (Dewan Pengawas) saat itu,” ujarnya lagi.

Bongkar soal Menko Polhukam

Dalam kesempatan itu, Nawawi juga mengungkapkan bagaimana pembantu Presiden yakni Menko Polhukam Hadi Tjahjanto hanya menampung aspirasi pimpinan KPK.

Dia menceritakan, mendatangi Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Johanis Tanak, dan Nurul Ghufron serta dua Deputi KPK beberapa saat usai yang bersangkutan dilantik.

Nawawi menjelaskan bahwa kedatangan tersebut bermaksud untuk mengkoordinasikan upaya pemberantasan korupsi karena kewenangan kementerian itu mencakup tugas-tugas KPK.

"(Masukan) diterima, disambut baik, oh ini bagus ini. (Tapi) tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini," ujar Nawawi disambut tawa audiens.

Untuk diketahui, KPK adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif tetapi bersifat independen.

Hal itu termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Namun, dalam undang-undang yang sama diatur juga bahwa KPK harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI satu kali dalam setahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 20 orang capim KPK yang lolos seleksi profile assessment.

Adapun profile assessment capim dan dewas KPK masa jabatan 2024-2029 telah dilaksanakan pada tanggal 28-29 Agustus 2024 yang diikuti oleh 40 orang capim KPK dan 40 orang calon dewas KPK.

"Dari jumlah peserta profile assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk capim ada 20 orang dan dewas ada 20 calon," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Ateh menyampaikan, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti tahap seleksi tahap berikutnya, yaitu wawancara dan tes kesehatan jasmani dan rohani.

"Yang akan diselenggarakan untuk capim tanggal 17 dan 18 (September), untuk cadewas tanggal 19-20 September," jelasnya.

Berikut ini 20 nama capim KPK yang lolos seleksi

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA -- Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak dinyatakan lulus seleksi tes tertulis yang digelar panitia seleksi (pansel) pekan lalu.

Ghufron dan Tanak menjadi dua dari total 40 orang yang lulus seleksi tes tertulis,dan diwajibkan mengikuti tahapan selanjutnya. Sebanyak 40 orang calon dewan pengawas (dewas) KPK juga dinyatakan lulus seleksi tes tertulis.

Selain dua wakil ketua KPK itu, sebanyak tiga pejabat setingkat deputi di lembaga antirasuah dinyatakan lulus tes tertulis. Mereka adalah Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, Deputi Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana.

"Ada sekitar lima ya yang lanjut ke proses selanjutnya. Banyak juga alumni-alumni KPK yang turut lolos," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto usai dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Tessa juga menyampaikan bahwa pansel sudah melakukan proses seleksi dengan profesional dan tanpa intervensi pihak mana pun.

"Saya pikir seluruh insan KPK juga berharap nantinya akan terpilih calon pimpinan dan dewas yang terbaik," lanjutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, 40 orang calon pimpinan KPK yang dinyatakan lulus tes tulis itu datang dari berbagai kalangan maupun kementerian/lembaga.

Misalnya, ada tujuh jenderal Polri yang diketahui lulus tes tulis yaitu Brigjen Rakhmad Setyadi, Irjen Djoko Poerwanto, Irjen Didik Agung Widjanarko, Irjen (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya, Komjen R.Z Panca Putra S., Komjen Setyo Budiyanto, dan Komjen Agung Setya Imam Effendi.

Kemudian, ada beberapa jaksa yang turut terpilih seperti Andi Heran, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar serta Sugeng Purnomo. Sebagai informasi, Fitroh merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK.

Selanjutnya, ada mantan juru bicara KPK Johan Budi, mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara serta Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, 40 orang calon pimpinan yang lolos itu diseleksi dari total 230 peserta saat tes tulis. Sementara itu, 40 calon dewas yang lolos diseleksi dari 142 orang yang mengikuti tes tersebut pekan lalu.

"Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile asssesment yang akan diselenggarakan 28 dan 29 Agustus 2024," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia seleksi (pansel) menyatakan total keseluruhan 80 orang lulus tes tertulis untuk seleksi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

80 orang tersebut meliputi 40 orang yang lolos tes capim KPK dan 40 dewas KPK. Adapun, tes tertulis itu sebelumnya digelar pekan lalu, Rabu (31/7/2024).

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan 40 orang capim KPK yang lolos itu diseleksi dari total 230 peserta saat tes tulis. Sementara itu, 40 calon dewas yang lolos diseleksi dari 142 orang yang mengikuti tes tersebut pekan lalu.

"Dari jumlah peserta tes tertulis tersebut kami pansel menyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang calon pimpinan KPK dan 40 calon dewan pengawas KPK yang akan mengikuti tahap berikutnya," jelas Ateh di kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Setelah tes tertulis, para peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa penilaian profil 28 dan 29 Agustus 2024.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengungkapkan para calon pimpinan dan dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi tes tulis itu dinilai oleh sebanyak 11 orang ahli.

Kemudian, pada tahap penilaian profil atau profile assessment nantinya, masing-masing 40 calon pimpinan dan dewas KPK akan dipilih hanya 20 orang untuk tahap selanjutnya berupa wawancara/interview.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, seleksi tes tertulis pekan lalu untuk calon pimpinan KPK diikuti oleh sebanyak 229 orang peserta dari total 236 pendaftar. Sebanyak tujuh orang tidak hadir pada saat seleksi pekan lalu.

"Tidak ada [alasan ketidakhadiran], dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," ujar Anggota Pansel KPK Elwi Danil pada konferensi pers di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Sementara itu, terdapat 142 peserta seleksi calon Dewas KPK yang hadir pada tes tertulis kemarin. Sebelumnya, terdapat 146 orang pendaftar calon Dewas KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Adapun, empat orang peserta tidak hadir dan dinyatakan gugur.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) berharap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih nanti memiliki integritas dan tidak berpolitik.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengaku bahwa pihaknya berharap banyak pada pimpinan KPK yang baru nanti. Chico mengatakan bahwa KPK bakal semakin baik kinerjanya jika para pimpinan barunya nanti tidak berpolitik atau menjadi alat politik para penguasa.

"Harapan saya, pimpinan KPK yang baru nanti berintegritas dan tidak menjadi alat dari penguasa maupun dari kekuatan politik mana pun," tutur Chico kepadaBisnisdi Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung tahapan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Berdasarkan catatanBisnis, pimpinan KPK 2019–2024 yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak kembali mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

Keduanya merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.

Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar tersebut hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesi, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi. Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang.

Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).